Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Buru

News Pariwisata

» » » » Mungkinkah Panwas Bernyali Tunda Pilkada Bursel
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

 Namrole, SBS.
(Siyusuf Solissa )
Belum mampunya pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dibawa pemerintahan Bupati Tagop Sudarsono Soulissa dan Buce Ayub Seleky untuk memberikan pembiayaan secara proporsional dan maksimal bagi Panwas Kabupaten Buru Selatan (Bursel) untuk memaksimalkan pengawasan seluruh tahapan Pilkada nampaknya akan menyebabkan Pilkada di daerah itu bakal ditunda pada Tahun 2017 mendatang.
“Kita akan negosiasikan dengan Bawaslu Provinsi Maluku agar Pilkada ini ditunda sampai dengan tahun 2017 sehingga Pemda juga benar-benar siap, sebab butuh kesiapan dari seluruh stakholder yang berkepentingan secara langsung dengan agenda Pilkada ini,” kata Ketua Panwas Kabupaten Bursel, Siyusuf Solissa kepada Suara Buru Selatan yang didampingi oleh dua komisioner Panwas Kabupaten Bursel lainnya, Jusri Lesilawang dan Hasim Souwakil serta seluruh anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bursel, Jumat (30/10) di Kantor Panwas Kabupaten Bursel.
Menurutnya, Pilkada Kabupaten Bursel sudah sepantasnya ditunda untuk digelar pada Tahun 2017 mendatang, sebab dalam berbagai koordinasi yang dilakukan pihaknya dengan Pemkab Bursel dalam pembiayaan pengawasan yang harusnya diakomodir, Pemkab Bursel selalu beralasan bahwa Pemkab Bursel mengalami keterbatasan anggaran untuk mengakomodir anggaran yang proporsional bagi pembiayaan operasional Panwas Kabupaten hingga ke Kecamatan maupun desa.
“Jadi, saat ini menurut Pemda bahwa pendanaan belum bisa karena keterbatasan dana, maka alternatif Pemda harus butuh kesiapan dahulu yang menurut kami sampai dengan tahun 2017 mungkin akan lebih efektif dalam kesiapan-kesiapan seluruh jajaran penyelenggara,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Solissa, jika Pilkada Bursel tetap saja dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, maka Pilkada Bursel itu akan berjalan tanpa pengawasan.
“Jika Pilkada Bursel ini akan tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 mendatang, maka Pilkada Bursel ini akan berlangsung tanpa pengawasan sama sekali dari Panwas,” paparnya.
Dirinya menuding Pemkab Bursel terkesan pilih kasih dalam pembiayaan penyelenggara Pilkada Bursel, sebab anggaran yang dibutuhkan Panwas Bursel sebesar Rp. 6 miliar tak diakomodir sebagaimana harapan dan hanya diakomodir Rp. 1,5 miliar dalam APBD murni Tahun 2015 dan APBD Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp. 500 juta.
Sementara, dana tersebut tidaklah mencukupi pembiayaan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Penwas Kabupaten Bursel selama Pilkada Bursel berlangsung.
“Kami menilai Pemkab Bursel pilih kasih dalam mengakmodir anggaran bagi penyelenggara Pilkada Bursel. Sebab, anggaran yang diakomodir bagi Panwas Bursel tidaklah proporsional. Bahkan, kami menilai ada upaya pelemahan terhadap Panwas Bursel. Sebab, dengan kurangnya anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pengawasan, maka ini merupakan bentuk pelamahan atas pengawasan yang harusnya dilakukan,”: ujarnya.
Padahal, katanya lagi, terkait dengan kondisi itu, Bawaslu Provinsi Maluku juga sudah melakukan konsultasi dengan Pemkab Bursel, bahkan Bawaslu RI juga sudah melayangkan beberapa kali surat ke Pemkab Bursel untuk meminta agar Pemkab Bursel mengakomodir pembiayaan yang proporsional bagi Panwas Bursel, tetapi sampai saat ini, tidak ada respon yang positif dari Pemkab Bursel.
Selain itu, tambahnya, ada juga surat radiogram dari Mendagri terkait dengan pemberian dana secara proporsional dari pemerintah daerah dan itu sudah ditindak lanjuti pihaknya ke Pemkab Bursel sekaligus melampirkan pula surat Kemendagri itu.
“Tetapi lagi-lagi kita dapatkan itu 500 dan itu hanya mampu membiayai operasional bulan November saja. Persoalan operasional Panwas sampai saat ini masih terkendala karena anggaran Rp. 500 juta di APBD-P kemarin dan setelah dianalisis oleh Bawaslu Provinsi Maluku ternyata anggaran itu hanya cukup untuk operasional selama 1 bulan,” paparnya.
Apalagi, lanjutnya, dalam penetapan anggaran ini bila disinkronkan dengan pengawasan dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, bahkan PPL dan Pengawas TPS, maka anggaran itu tidak bisa membiayai operasionalnnya.
“Olehnya itu, kita minta pemerintah daerah untuk bisa meninjau kembali penetapan dana itu sehingga Panwas juga bisa melakukan tugas-tugas pengawasan secara maksimal. Sebab, tugas-tugas itu akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika di dukung dengan pendanaan yang proporsional dan maksimal,” ungkapnya.
Tambahnya, jujur saja dalam amanat undang-undang saat ini, kita harus membentuk PPL. Dimana PPL itu berdasarkan jumlah desa. Dimana, jumlah desa disini adalah 81 desa sehingga kita akan membentuk sebanyak 81 PPL. Kemudian amanat Undang-Undang juga bahwa 23 hari menjelang pemilihan akan dibentuk lagi pengawas TPS. Dimana, pengawas TPS ini dibentuk berdasarkan sebaran TPS. Dimana kita di Bursel totalnya terdapat 152 TPS, itu berarti harus dibentuk 152 petugas Pengawas TPS.
“Jadi, kalau dibentuk, maka kita juga harus membayar honor mereka dan bila dihitung, maka kita tidak bisa membayar honor mereka dalam bulan-bulan kedepan karena tidak ada lagi dana,” bebernya.
Belum lagi, tambahnya lagi, masing-masing kecamatan ini rentan kendalinya berbeda. Ada beberapa kecamatan yang jangkauan antar desanya juga sulit dijangkau, seperti Fena Fafan dan Kepala Madan yang rentan kendali antar desanya memang sulit dan membutuhkan anggaran yang cukup untuk menjangkau desa-desa itu ketika ada masalah di TPS-TPS.
“Jadi, anggaran yang ada tidak mencukupi untuk membiayai pengawasan secara maksimal untuk memastikan penyelenggaran Pilkada ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan Namrole, Jefri Titawael yang mewakili semua anggota Panwas Kecamatan di enam kecamatan se Kabupaten Bursel mengancam akan segera mogok pengawasan bila hak-haknya tak terakomodir oleh Pemkab Bursel.
“Kami semua akan mogok pengawasab karena keterbatasan anggaran. Apalagi, wilayah geografis di daerah ini juga ada banyak yang sulit terjangkau dan membutuhkan biaya opersional yang proporsional. Tetapi, jika tak terakomodir, maka jalan satu-satunya adalah kami mogok pengawasan,” tegasnya. (SBS-01)




Bagi Berita Ini

About SUARA BURU SELATAN

Suara Buru Selatan adalah Admin yang mengelolah Artikel dan Berita di website www.SuaraBuruSelatan.com. Website ini Menyajikan beragam Berita. Objek pemberitaan meliputi Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Tank's sudah berkunjung ke Website kami. Hubungi kami di E_mail : Su4rabursel@gmail.com No. Hp 08121443461 Regard's, SBS
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply

Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...