Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Kabupaten Buru

News Pariwisata



Namrole, SBS
Pemuda Buru Selatan mengecam dan menolak keras tempat pelaksanaan Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Pemda Buru Selatan bertempat di Universitas Pattimura Ambon dan bukan dilaksanakan di Kota Namrole, Buru Selatan (Bursel).

Kecaman ini disampaikan oleh salah satu Wakil Ketua Pemuda Muhamadiyah Buru Selatan Jalis Sigmarlatu dan salah satu tokoh pemuda Buru Selatan Arsyad Souwakil kepada wartawan di Kota Namrole, Sabtu (17/11).

Diketahui, kegiatan Seminar yang dilaksanakan oleh Panitia yang diketuai oleh Prof. DR Ali Awan  tentang, kebijakan dan pemanfaatan teknologi agrobisnis dan pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional ini berdasarkan undangan yang beredar dan akan berlangsung pada Kamis (22/11), Pukul 09.00 WIT bertempat di Student Center FKIP Unpatti Ambon, dimana biaya kontribusi seminar sebesar Rp.500 ribu/orang.

Menyikapi ini, Sigmarlatu menilai kegiatan yang berlangsung di Kota Ambon itu tidak ada nilai plus bagi masyarakat Buru Selatan.

"Berbicara efisien, kenapa tidak dilaksanakan di Buru Selatan, kenapa dilaksanakan di sana (Unpatti). Kami tidak menolak kegiatannya, tetapi tempat kegiatan ini kami menolak, yang kami inginkan adalah tempat pelaksanaannya harus di Buru Selatan," tandas Sigmarlatu.

Dikatakan, kegiatan seminar ini mengundang seluruh kepala desa dan seluruh pejabat dan pimpinan SKPD Kabupaten Buru Selatan.

"Anggaran yang dipakai oleh setiap kepala desa dan setiap kepala dinas dan pimpinan OPD minimal Rp.5 juta saja, berapa banyak anggaran dari kebupaten ini dikeluarkan dan masuk di Kota Ambon," sesalinya.

Sigmarlatu dengan tegas meminta agar kegiatan Seminar itu bisa dapat dilaksanakan di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan agar ada terjadi perputaran ekonomi (uang) di masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh Pemuda Buru Selatan Arsyad Souwakil yang turut menyesalkan pelaksanaan kegiatan seminar nasional itu.

"Prinsipnya, sebagai pemuda Buru Selatan menilai seminar yang dilakukan oleh panitia yang diketui le Prof Ali Awan itu sangat baik. Tetapi, yang kita sangat sesali adalah tempat pelaksanaannya," ujar Souwakil.

Souwakil pertanyakan kenapa kegiatan seminar itu tidak dilaksanakan di Kota Namrole. Dari sisi efektivitas kegiatan itu akan sia-sia dan tidak memiliki dampak bagi Buru Selatan.

"Kalau kegiatan seminar itu dilaksanakan di Kota Namrole, maka dari sisi ekonomi, ada penambahan pendapatan itu ada," ujarnya.

Dikatakan, di dalam undangan tercantum per orang Rp.500 ribu dikalihkan 118 orang, maka berkisar Rp.59 juta. Anggaran ini diperuntukan kepada panitia. Belum lagi ditambahkan dengan biaya lainnya lagi misalnya anggaran transportasi dan biaya penginapan dan lain-lainnya.

Souwakil katakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik karena ada promosi pariwisata Buru Selatan, namun jangan dilaksanakan di Ambon karena daerah kita rugi.

"Berarti target kita adalah memberikan PAD untuk Kota Ambon, uang dibawa dari Buru Selatan untuk Kota Ambon, kapan kita bisa maju kalau pemikiran seperti ini," paparnya.

Souwakil menegaskan, akan meminta pertanggungjawaban dari panitia untuk mampu mensosialisasikan di masyarakat, di seluruh kecamatan karena mengundang seluruh kepala desa.

"Pola pikir panitia juga kami ragukan, apakah seminar ini targetnya hanya eforia dan seremonial saja, atau sisi pendekatan dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Tambah Souwakil, ketua panitia Prof Ali Awan adalah anak daerah Buru Selatan yang tahu persis karakteristik Buru Selatan jadi panitia harus tahu apa yang didapatkan dari hasil kegiatan itu.

"Apakah cuma mengejar momentum saja, tetapi inputnya untuk masyarakat Buru Selatan tidak ada," sebutnya.

Souwakil berharap apa yang disampaikannya dapat diketahui oleh panitia dan pemerintah daerah untuk menjadi pertimbangan dan kajian kedepan agar tidak terulang lagi.

Karna berdasarkan undangan kepada seluruh kades, terkesan ada pemaksaan bahwa harus mengikuti kegiatan seminar itu. Hal ini menurut Souwakil harusnya tidak terjadi. (SBS-06)

- - - - - - -

Namrole, SBS
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Buru Selatan (Burse) Sami Latbual mengatakan, hasil tes SKD CPNS di Buru Selatan jauh dari harapan berdasarkan kebutuhan pegawai. Ia memintahkan agar yang tidak lulus dapat diseleksi lagi dengan sistem perengkingan mengingat saat ini banyak peserta yang tes tidak lulus.

Harapan Latbual ini disampaikan kepada wartawan saat meninjau proses tes CPNS yang berlangsung di lantai dua kantor Bupati Bursel, Jumat (16/11/2018).

"Proses seleksi CPNS di Buru Selatan yang baru kita amati, baru 4 orang yang lulus dari ratusan orang yang telah mengikuti tes. Ini dilihat dari passing grade yang diperoleh dari masing-masing peserta," jelasnya.

Latbual berharap sampai dengan penutupan tes nanti, jumlah peserta yang mengikuti tes ini bisa lebih banyak sehinggah bisa menjawab kebutuhan formasi pegawai di kabupaten buru selatan.

Ketua DPC PDIP Bursel ini katakan, untuk persoalan sedikit yang lulus, dan banyak tidak lulus, bahkan ada sesi yang sama sekali tidak lulus, ini bukan saja terjadi di Buru Selatan, tetapi hampir terjadi secara Nasional termasuk di Maluku.

"Ini, persoalan ini mesti kita melihat bersama. Kita berharap dengan hal yang sudah terjadi ini, pemerintah pusat dapat meninjau kembali sistim ini dengan menurunkan passing garde," pintahnya.

Menurut Latbual, kalau nilai passing grade bisa diturunkan maka bisa memudahkan para peserta seleksi tes CPNS ini lebih (banyak) dari yang ada sekarang.

Lanjut Latbual, jika hasil kelulusan nanti tidak sesuai harapan kuota maka itulah yang telah terseleksi berdasarkan sistem.

"Tetapi harapan kami, yang tadi harapannya yang banyak orang juga mesti lolos dengan kiranya ada inisiatif baik dari pemerintah pusat untuk passing grade diturunkan," harapnya.


Dikatakan, sementara kebutuhan tenaga guru, tenaga kesehatan dan lainnya itu sangat dibutuhksn sekali. Kalau yang lolos sedikit saja sangat jau dari harapan.

Latbual menilai pemerintah provinsi lambat menyikapi persoalan ini, respon dari pemerintah provinsi lambat, tidak sama seperti pemerintah di Papua.

"Kita tahu di Papua itu menolak, tetapi di kita ini suda terjadi barulah melampiaskan kekecewaan dan melampiaskan keberatan," sesalnya.

Dikatakan, DPRD Buru Selatan dalam menyikapi tes CPNS sudah berulang kali bertemu Kemenpan untuk sistem ini kalau boleh disama-ratakan. Setidaknya ada perbedaan passing gradenya.

"Kami telah mencoba lagi ke Kemenpan untuk mencoba lagi tetapi itu tidak bisa karena peraturan mentri itu sudah ditetapkan," kata Latbual.

Solusinya itu sebut Latbual, nilai passing grade diturunkan agar peserta yang telah mengikuti seleksi tetapi tidak lolos bisa diseleksi lagi, mungkin berdasarkan perengkingan. Untum menjawab semua kebutuhan pegawai di kabupaten Buru Selatan. (SBS/06)
- - - - - -


Namrole, SBS
Hasil Audit penggunaan uang oleh Badan Inspektorat Buru Selatan (Bursel), terhadap Kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) dari Januari hingga Oktober 2018 ditemukan 80 persen yang disinyalir fiktif.

Informasi ini diperoleh oleh wartawan dari salah satu Anggota Pol.PP Kabupaten Buru Selatan di Kantor Bupati setempat, Sabtu (17/11).

"Kasat Asnawy Gay, Bendahara Ocha B. Refualu dan semua anggota POL PP dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat," ujar Anggota Pol.PP ini seraya minta namanya dirahasikan.

Dikatakan, saat mereka dipemeriksa oleh Inspektirat Kabupaten Buru Selatan, Bendahara Ocha Refualu ini tidak datang memeunuhi undangan pemeriksaan tersebut.

"Waktu pemeriksaan bendahara tidak datang. Pemeriksaan anggaran tahun 2018, dari Januri sampai Oktober ada temuan 80 persen fiktif. 20 persen pembayaran gaji, tetapi sampai sekarang tidak semua dapat gaji," ungkapnya.

Dikatakan, anggara fiktif itu lebih banyak pada perjalanan dinas, setiap pegawai Pol.PP diperiksa dan ditanyai terkait perjalanan yang diduga fiktif itu.

"Semua anggota diperiksa, dapat tanya tentang perjalanan dinas, tidak ada yang lakukan perjalanan dinas maka ada temuan 80 persen fiktif itu," ungkapnya.

Kepala Badan Inspektorat Bursel Z.A Bantam dikonfirmasi ke kantornya tidak berhasil ditemui. tetapi anak buahnya yang sementara berada di kantor mengatakan bhawa Kadis sedang berada di Ambon mengikuti satu kegiatan.

Diberitakan sebelumnya, Kasat Pol.PP Buru Selatan (Bursel), Asnawy Gay bersama Bendaharanya akan diperiksa secara khusus (Riksus) oleh Badan Inspektorat terkait penggunaan uang pada lembaga yang dipimpinnya. Saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan secara Reguler.

Demikian informasi ini diperoleh dari salah satu pejabat Inspektorat Bursel yang minta namanya dirahasiakan oleh wartawan di Namrole, Rabu (7/11).

"Iya benar (diperiksa), diperiksa Reguler, belum pemeriksaan khusus (Riksus)," sebut pejabat ini.

Pejabat ini mengakui bahwa Kasat Pol.PP dan Bendaharanya itu diperiksa berdasarkan perintah AM. Laitupa selaku Sekda.

"Setelah periksa secara reguler, setelah itu Riksus," ungkap sumber.

Pejabat inspektorat ini mengaku mengetahui kalau Kasat Pol.PP dan bendaharanya saat ini sedang dilaporkan ke Polisi terkait persoalan utang, "dorang dua saat ini sedang dilaporkan di polisi," ujar sumber. (SBS-07)

- - - - - -


Namrole, SBS 
Memprihatinkan, hari pertama proses tes Seleksi  Kompetensi Dasar (SKD) yang diikuti 248 calon peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, berlangsung dalam 5 sesi, dimana dalam 5 sesi tersebut satu orang dinyatakan lulus pada Formasi Umum bidang Pertanian.

Peserta yang lulus itu atas nama Rian So bernomor Tes 780811000077
dengan perolehan nilai masing, TEK 75, TIU 80 dan TKP 144, nilai rata-rata 299.00.

Diketahui sesuai jadwal, setiap sesi diikuikuti oleh 50 orang peserta, dalam sehari ada 5 sesi. Namun terdapat dua orang pada hari pertama berhalangan dan tidak ada kabar sehingga pada hari pertama ini hanya di ikuti oleh 448 peserta.

Dari pantauan media ini, Rabu (14/1/2018), proses tes dimulai Pukul 08.00 WIT tepat, berlangsung di ruang BKD lantai dua Kantor Bupati setempat.

Sebelum para peserta tes masuk didalam ruang CAT, peserta lebih dulu lakukan proses pemeriksaan pencocokan data administrasi peserta di panitia.

Pemeriksaan pencocokan itu meliputi nama, nomor tes dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Buru Selatan.

Pemeriksaan KTP dilakukan untuk menghindari terjadinya joki dalam proses tes tersebut.

Setelah pemeriksaan administrasi, peserta juga harus melalui pemeriksaan metal detektor pada pintu masuk ruang CAT.

Kepala Admin CPNS BKPSDM Kabupaten Buru Selatan Rein Lesnussa diselah-selah jalannya proses tes CPNS kepada wartawan mengatakan, di hari pertama jumlah peserta tes 250 orang namun hanya diikuti 248 dan 2 peserta tidak ikut.

"Untuk sesi pertama sampai empat tidak ada yang lulus. Kita berharap di sesi ke lima di hari pertama ada yang lulus, dan akhirnya ada satu peserta yang lulus di sesi kelima ini," jelas Lesnussa.

Di hari pertama jalannya proses Tes CPNS di Buru Selatan, kata Lesnussa, tidak ada kendala yang sampai merugikan para peserta.

Lanjutnya, hanya ada sedikit gangguan PLN (lisyrik mati), namun dapat diantisipasi dengan mesin genset yang telah disiapkan pihak BKPSDM.

"Proses perjalanan tes dari awal sampai akhir ada sedikit gangguan masalah teknik di PLN mati, alias padam. Tapi kita sudah mengantisipasi dengan genset," ujar Lesnussa.

Dikatakan, pihaknya juga membuat kebijakan Raning yang telah ditetapkan dengan aturan secara nasional.

"Bahwa kita melakukan publikasi secara transparansi dan akuntabel untuk hasilnya," sebutnya.

Jelasnya, Raning yang telah dibuat dalam bentum vidio yang berada di lantai I Kantor Bupati ini untuk bagaimana masyarakat bisa sikapi hasil itu sebagai hal yang positif.

"Melihat sebuah keputusan lulus dan tidak lulus ada di yang bersangkutan (peserta) sendiri. Bukan ada di Menpan, bukan ada di BKN atau di panitia. Tetapi keputusan kelulusan itu ada di yang bersangkutan sendiri, peserta tes sendirilah yang menentukan nasib lulusnya," jelasnya.

Lanjut Lesnussa, untuk nilai ambang pasingg grade sesuai Permenpan sudah ditetapkan yaitu TKP 143, TIU 80 dan TWK 75. (SBS/04)

- - - - - -

Namrole, SBS 
Pemda Buru Selatan (Bursel) siap menyelenggarakan lomba dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi 2.307 peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 sehingga diharapkan banyak yang lulus melebihi dari kabupaten lain di Maluku.

Hal ini  disampaikan Kepala Admin CPNS BKD Bursel, Rein Lesnussa kepada wartawan di selah-selah persiapan pelaksanaan tes CPNS yang akan berlangsung pada Rabu (14/11) hari ini.

"Kita punya disini 50 unit (komputer), dan kita punya cadangan 4 buah," kata Lesnussa.

Jelasnya, saat proses tes nanti pihaknya membagi dalam sesi, dimana setiap sesi diikuti oleh 50 orang berdasarkan jumlah kumputer yang dimiliki pihaknya.

"Kemudian dalan satu hari ada 5 sesi dan jumlahnya 250 peserta. Khusus pada hari Jumat, hanya ada 4 sesi saja, sehingga hanya 200 orang peserta," ujarnya.

Lanjut Lesnussa, jumlah pendaftar di Buru Selatan sebanyak 2.515 calon, setelah dari 2.515 itu diferivikasi berdasarkan administrasi maka yang lulus 2.307 berdasarkan data kelulusan SSCN, dan yang tidak lulus 208 orang.

Tambahnya, bahwa pada dasarnya dari Pemkab Buru Selatan mengusulkan kepada Menpan adalah 2.823.

Tetapi dengan adanya ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat maka wajib pihaknya (Bursel) merevisi dari pada keseluruhan kebutuhan daerah itu yakni 2.823, direvisi dan didapat 680 itu.

"680 itu kita usulkan lagi ke Menpan dan ditetapkan dengan formasinya yaitu 302," katanya.

Lanjutnya, formasi 302 yang ditetapkan oleh Menpan kepada Kabupaten Buru Selatan, maka semua itu disesuaikan sesuai yang dibutuhkan.

Lesnussa berharap dari 2.307 orang itu yang nantinya mengikuti lomba dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) muda-mudahan bisa terakomodir lebih banyak dari kabupaten lain di Maluku dan Indonesia secara umumnya.

"Ini harapan dan doa agar kita di Buru Selatan sebagai suatu simbolis agenda utama yang diperuntukan dari kabupaten lain bahwa, SKD itu bahwa kita punya peserta memiliki potensi yang tinggi," tutur Lesnussa.

Sambungnya, untuk sistem yang mereka punya apabila dalam satu alokasi formasi jumlahnya 2 dalam 1 jabatan apabila yang lulus adalah 5 maka pihaknya mengangkat dari pada jumlah tertingggi adalah jumlah 1 dan 2, yang 3 tidak diambil.

"Ini berdasarkan keputusan Menpan nomor 37, jadi kita sesuaikan dengan Permen 37 tahun 2018, kita ambil yang paling tinggi," jelasnya.

Sedangkan untun kesiapan tes nanti, Rabu (14/11), persiapannya sudah viks dan pengawas BKN sedang memeriksa server dan dilakukan segel agar tidak terjadi gangguan saat pelaksanaan tes nanti.

Sementara, untuk kordinasi dengan pihak PLN dan pihak Telmomsel, dirinya menjelaskan bahwa, pihak PLN dan Telkomsel bagian dari Panitia tes CPNS maka diharapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara optimal bekerja keras dalam menjaga sistem.

"Sistem ini sangat sensitif, apabila terjadi sistem ini gangguan maka akan menggagu peserta saat mengikuti tes," sebutnya. (SBS/04)
- - - - - -


Namrole, SBS 
Akibat lambatnya koneksi Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH) secara nasional termasuk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, menyebabkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertundah.

Pantaun media ini, Pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU setempat Said Sabi didampingi 4 anggota komisoner lainnya dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Umar Alkatiri, pimpinan partai dan anggotanya, berlangsunh jam 10 pagi di aula kantor KPU Buru Selatan, Senin (12/11).

Karena persoalan koneksi sistim SIDALIH menyebabkan operator KPU belum bisa merekapitulasi DPTHP-2 milik 16 Parpol peserta pemiluh 2019 di Kabupaten Buru Selatan.

Ketua KPU Said Sabi dalam kepada beberapa partai yang ada pada sore hari kemarin mengatakan, karena adanya hambatan masalah koneksi SIDALIH secara nasional, maka Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 ditunda hingga Selasa (13/11) besok.

"Kami meminta maaf, kita harapkan bai-baik saja dan kami ingin mendahului sesuai jadwal hari terakhir, mengapa, supaya agar bisa dilakukan perbaikan atau koreksi," jelas Sabi.

Akan tetapi kata Sabi, bukan rekasa dari KPU Bursel saja, nanun ada hambatan dari sistem SIDAHI secara nasional, padahal pihaknya ingin secepatnya selesai sesuai sistem.

"Tapi faktanya memang sudah begini, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bersabar saja," ujar Sabi.

Kata Sabi, karena persoalan itulah maka akan ditundah hingga Selasa (13/11) sesuai jadwal yang tentuntukan.

Ketua Bawaslu Umar Alkatiri yang di konfirmasi pun juga mendukung dintunda sesua jadwal yakni Selasa. (SBS/03)

- - - - - - - -


Namrole, SBS 
Setelah Sepuluh Tahun pemekaran Kabupaten Buru Selatan (Bursel), pertama kali melakukan Upacara Peringati Hari Pahlawan 10 Nopember. Di tahun ini, upacara tersebut berlangsung di Lapangn Upacara Kantor Bupati tanpa Bupati Tagop Soulisa dan Wakil Bupati  Ayub Seleky, berlangsung sederhana dan hikmat.

Bertindak sebagai inspektur upacara Penjabat Sekertaris Daerah AM. Laitupa, komendan upacara Kasat Pol.PP Asnawy Gay, dihadiri 8 orang pejabat di lingkup Sekertariat Setda, serta puluhan pegawai dan pegawai tidak tetap.

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat Sekda Bursel AM. Laitupa menyampaikan bahwa, peringatan hari pahlawan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan instrospeksi diri.


"Sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur," kata Mensos.

Kata Mensos yang disampaikan Laitupa, siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemashlahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara.

Sebutnya, pada hakikatnya setiap perjuangan pasti ada hasilnya namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang.


Lebih lanjut Mensos mengatakan, setiap zaman pasti ada pahlawannya dan setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya.

Kata Laitupa dalam sambutan Mensos bahwa, bangsa Indonesia memerlukan pahlawan baru, membutuhkan sosok yang berdedikasi dan berprestasi pada bidangnya untuk memajukan negeri ini.

"Sosok pemuda Indonesia sebagai generasi penerus yang sadar bahwa negerinya memiliki beragam agama, suku, adat istiadat dan mampu memanfaatkan keberagaman sebagai modal sosial dalam pergaulan dunia. bukan justru untuk memanfaatkan perbedaan demi kepentingan pribadi maupun golongan yang menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa," tutup Mensos. (SBS/06)

- - - - - -


Jakarta, SBS 
Keluarga Besar Suku Piliang Alam Minangkabau (KBSP-AM) masa bakti tahun 2018-2023 resmi dilantik di Gedung Auditorium (KONI) Jalan Tanah Abang No 1, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat Sabtu (10/11/2018) malam oleh Jufrizal, SE Angku Datuak Bandaharo Kayo Tampuak Tangkai Alam Maningkabau.

Hadir dalam pelantikan tersebut diantaranya; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto, Ketua umum Relawan Jokowi (ReJo) HM Darmizal MS, Ketua Komisi Penyiaran Indonedia (KPI) Yuliandre Darwis dan Anggota DPR RI Epyardi Asda.

Dalam sambutannya Sidarto Danusubroto mengucapkan rasa kegembiraannya bisa bergabung dan berdiri ditengah-tengah masyarakat minang dari suku Piliang.

Dalam kesempatan tersebut Sidarto juga mengucapkan salam dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk masyarakat minang dari suku Piliang.

"Mohon maaf Presiden Jokowi tidak bisa hadir ditengah-tengah kita dalam kesempatan ini karena masih ada kegiatan yang lain," jelasnya.

Kemudian, Sidarto Danusubroto menyerahkan 5 buah buku berjudul Jokowi Jaman Dulu Kini dan Nanti atau Jadul Kinanti yang dikarang Wijiono Wasis.


Sementara itu Ketua umum KBSP-AM masa bakti tahun 2018-2023 Ismed Jaya Piliang mengucapkan terimakasih atas dirinya terpilih menjadi Ketua umum.

Kedepan kata Ismed, kita harus bersama-sama menjaga kekompakan demi kemajuan organisasi.

"Kita harus bersama-sama memajkuan oraganisasi KBSP-AM ini," kata Ismed Piliang.

Diketahui, dalam susunan pengurus KBSP-AM tahun 2018-2023 ini Ismed Jaya Piliang didapuk Ketua umum, Azwardi Azwir Piliang menjadi Ketua Harian, sementara  Sekretaris umum dijabat Hj Rosi Yulita Rusli dan Bendahara umum dijabat H Busra Piliang. (SBS/Rls/W)




- - -


Namrole, SBS 
Penjabat Sekertaris Darah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), A.M Laitupa membuka kegiatan Seminar dan Workshop "Basic Life Suport". Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole ini berlangsung di Aula Kantor Bupati setempat, Sabtu (10/11).

Laitupa yang membacakan sambutan Bupati Tagop Sudarsono Soulisa ini menyampaikan bahwa, cederah bahkan kematian dapat terjadi kapan saja, dan dapat dialami oleh siapa saja.

Bencana nasional seperti gempa bumi di Lombok, tsunami di Palu dan Donggala, kata Laitupa, merupakan kematian mendadak pegawai yang bekerja  di kantor, serangan jantung mendadak di tengah jalan ataupun di rumah.

"Itu merupakan contoh bagaimana musibah tidak dapat dihindari sehebat apapun kita untuk menghadapinya," sebut Laitupa.

Lanjutnya, berdasarkan hal diatas maka perlu dilakukan kegiata seminar ilmia dan workshop yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh petugas kesehatan dalam menangani pasien.

Sebut Laitupa, kegiatan seminar dan workshop ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Namrole dengan Nomor surat 444.56/SK-DIR/RSUD/X/2018.


"Setelah mengikuti seminar ini, diharapkan peserta mampu mengenali keadaan darurat dan mampu melakukan bantuan hidup dasar bagi yang membutuhkan," harap Laitupa.

Laitupa meyakini dan percaya tenaga kesehatan di lingkup Kabupaten Buru Selatan mampu sigap dan cepat melakukan bantuan hidup dasar bagi pasien dengan cara yang benar. Sekaligus mampu melakukan kerja sama tim dalam melakukan bantuan hidup dasar kepada paaien.

Diketahui, pejabat yang hadir saat itu, para Asisten, Staf Ahli Bupati Buru Selatan, pimpinan OPD, para Dokter RSUD Namrole, para perawat serta para bidan. (SBS/05)

- - - - - - -


Namrole, SBS 
Masyarakat Desa Wali, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan terancam mengalami gangguan kesehatan. Karena pencemaran udara yang dikeluarkan dari operasi pemecah batu oleh perusahan PT. Dinamika Maluku sudah sangat luar biasa sehinggah mengancam kesehatan masyarakat.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan, Lukman Solissa saat di konfirmasi mengatakan perusahan tersebut belum memiliki AMDAL.

"Memang perusahan yang disitu sampai sekarang ini belum punya amdal. Yang mereka mau urus amdal itu yang di Desa Oki Lama (Lokasi Baru), kan mau pindah," jelas Solissa.

Solissa menjelaskan, setelah pihaknya berkordinasi dengan pihak perusahan, bahwa ijin dari pihak perusahan beroperasi di desa Wali akan berakhir pada bulan November ini dan akan pindah ke lokasi baru di Desa Oki Lama.

"Kemarin itu, koordinasi, mereka konfirmasi untuk satu bulan terakhir ini terakhir di (Desa Wali) saja, lalu harus pindah ke Oki Lama. Kemarin sama Kepala Desa Oki Lama beta sudah konfirmasi dan pendekatan ke Kades Wali, karena ijin perusahan itu sampai bulan Nopember 2018 ini. Kemungkinan bulan Desember itu sudah pindah ke Desa Oki Lama. Sehinggga memang, saya inginkan di lokasi baru di Desa Oki Lama pihak perusahan harus mengusulkan Amdal,” jelas Solissa.

Diungkapkan, sampai sekarang pihaknya belum bisa mengeluarkan Ijin Amdal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Dikatakan, dirinya telah mengusulkan agar di tahun 2019 yang akan datang sudah harus memiliki Tim Amdal.

"Karena amdal itu, di katong Kabupaten Buru Selatan ini katong belum punya tim Amdal, katong belum punya sumber daya, lalu beta paksakan di tahun 2019 beta harus punya tim Amdal terbentuk. Tim Amdal itu terbentuk harus penyediaan sumber daya," jelasnya.

tabahnya, Tim Amdal itu, pihaknya sudah penyelarasan anggaran bersama Bappeda dan dirinya sudah paksakan harus di 2019, stafnya sebanyak empat orang harus mempunyai sertifikasi Amdal A, B dan C untuk membentuk satu tim Amdal Kabupaten Buru Selatan.

"Amdal ini, bila ada yang mau mengurusnya harus mengurusnya ke pemerintah provinsi karena katong seng ada tim Amdal, itu melalui Universitas Pattimura," tuturnya.

Apakah perusahan tersebut selama beroperasi di Buru Selatan tidak memiliki Amdal, diakuinya bahwa memang perusahan PT Dinamika Maluku yang beroperasi di bidang pemecah batu itu tidak mempunyai Amdal.

"Yang ada itu hanya UKL/UPL itu, bahwa perusahan itu beroperasi tidak ada kaitan dengan lingkungan namun ternyata dampak polusi terhadap lingkungan sangat luar biasa," sebut Solissa.

Diakuinya bahwa dampak pengaruh polusi udara dari debu yang dikeluarkan dari sisi dampak (polusi) lingkungan sangat luar biasa dan sangat berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat itu sangat luar biasa.

"Makanya kita telah paksakan pihak perusahan agar jangan berdekatan dengan pemukiman masyarakat, sehingga perusahan tersebut dipindahkan ke desa Oki Lama jau dari pemukiman masyarakat. Saya telah perintahkan staf saya, sebelum mereka pindah desak mereka sebelum pindah harus memiliki ijin Amdal," pungkas Solissa. (SBS/07)

- - - - - - -


Namrole, SBS
Jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, Kabupaten Buru Setalan (Bursel) akan melaksanakan Tes pada tanggal 14-22 November mendatang.

Seleksi Tes CPNS akan dipusatkan di Laboratorium CAT milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan bertempat di Kantor Bupati setempat.

Hal iti disampaikan Plt Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bursel, Dullah Tualeka kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/11).

Tualeka mengatakan, seleksi CPNS ini diikuti 2.307 peserta selama 9  (sembilan) hari meliputi seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari tes kepribadian, tes intelejen umum dan tes wawasan kebangsaan.

“Soal keseluruhan dari seleksi kompetensi dasar ini yang akan dihadapi para peserta berjumlah 100 soal, dengan rincian 40 soal tes kepribadian, 30 soal tes intelejen umum dan 30 soal tes wawasan kebangsaan,” urainya.

Selain itu lanjut Tualeka mengatakan pihaknya akan mengumumkan nama (Calon) yang akan mengikuti tes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Jumlah peserta yang akan mengikuti tes kompetensi dasar itu bervariasi setiap harinya. Misalnya pada tanggal 14 November itu dilaksanaan 4 sesi dengan jumlah pesertanya 2004. Untuk hari berikutnya  253 peserta dengan lima sesi pelaksanaan tes. Kita minta agar para peserta dapat mengecek nama-nama mereka di kantor BKPSDM,” tuturnya.

Dikatakan, sebanyak 55 buah unit computer telah disiapkan pihaknya untuk pelaksanaan tes tersebut. Jelasnya, ada 55 unit computer, 51 unit digunakan, sedangkan 4 computer sebagai cadangan, terangnya bahwa pihaknya telah siap melaksanakan tes seleksi CPNS.

“Persiapan kita sudah sangat baik hanya tinggal pelaksanaannya saja. Kita harapkan jaringan internet juga baik. Sementara untuk listrik kita menggunakan genset mengantisipasi sering tetjadi padamnya lampu (listrik) di Namrole sehingga tidak menggangu pelaksanaan tes nantinya," jelasnya.

Tualeka berharap seluruh peserta tes dapat mempersiapkan diri secara maksimal mengingat seleksi penerimaan  CPNS kali ini sangat sulit.

Dikatakan, pelaksanaan tes yang telah dilakukan di beberapa daerah banyak yang tidak lulus khususnya pada seleksi Kompotensi Dasar.

Sambungnya, pengawas seleksi CPNS di Kabupaten Buru Selatan dari BKN Makasar akan tiba di Kota Namrole paling lambat  senin depan. (SBS/08)

- - - - - -


Namrole, SBS 
Kasat Pol.PP Buru Selatan (Bursel), Asnawy Gay bersama Bendaharanya akan diperiksa secara khusus (Riksus) oleh Badan Inspektorat terkait penggunaan uang pada lembaga yang dipimpinnya.
Saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan secara Reguler.

Demikian informasi ini diperoleh dari salah satu pejabat Inspektorat Bursel yang minta namanya dirahasiakan oleh wartawan di Namrole, Rabu (7/11).

"Iya benar (diperiksa), diperiksa Reguler, belum pemeriksaan khusus (Riksus)," sebut pejabat ini.

Pejabat ini mengakui bahwa Kasat Pol.PP dan Bendaharanya itu diperiksa berdasarkan perintah AM. Laitupa selaku Sekda.

"Setelah periksa secara reguler, setelah itu Riksus," ungkap sumber.

Pejabat inspektorat ini mengaku mengetahui kalau Kasat Pol.PP dan bendaharanya saat ini sedang dilaporkan ke Polisi terkait persoalan utang,
"Dorang dua saat ini sedang dilaporkan di polisi," ujar sumber.

Diberitakan sebelumnya,  Kasat Pol.PP Kabupaten Buru Selatan, Asnawy Gay, kabarnya, dia diaudit oleh Inspektorat terkait persoalan utang-piutang dan penggunaan uang pada lembaga yang dipimpinnya.

Informasi yang diterima media ini dan sejumlah wartawan di Namrole, Selasa (6/11), bahwa Kasat Pol.PP Buru Selatan Asnawy Gay dipanggil oleh Sekda AM. Laitupa terkait persoalan utang yang saat ini sedang ditangani pihak Polsek Namrole.

"Pak Kasat dapat panggil dari Sekda, terkait masalah utang itu. Kasat dengan bendahara dipanggil," jelas sumber terpercaya di Kantor Pol.PP kepada wartawan.

Dikatakan, Kasat bersama Bendahara di panggil oleh Sekda pada Senin (6/11) kemarin. Sebut sumber, keduanya di panggil terkait penggunaan uang pada Kantor Pol.PP.

"Panggilan itu, Sekda perintahkan kepada Badan Inspektorat untuk mengaudit penggunaan uang selama ini, kenapa sampai harus utang dan kenapa sampai ada masalah laporan di polisi," tutur sumber.

Diberitakan sebelumnya, akibat memiliki utang uang ratusan juta atas nama Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Buru Selatan (Burael) Asnawi Gay bersama Bendaharanya dilaporkan oleh Jun Palijama ke Mapolsek Namrole, Jumat (02/11/2018).

Informasi yang diterima wartawan dari Jun Palijama selaku orang yang memberi pinjaman mengatakan bahwa, uang yang di pinjam oleh Bendahara Sat Pol PP dari dirinya sudah sejak tahun 2017 lalu, namun hingga tahun 2018 ini uang pinjaman ratusan juta tersebut belum juga dilunasi oleh bendahara selaku pihak yang miminjam.

“Ocha (Bendahara) itu dia datang pinjam uang di beta katanya untuk keperluan dinas. Itu  pada tahun 2017 dan 2018, total sisa yang belum dibayarkan termasuk bunga sampai sekarang ini sebesar Rp.265 juta,” ungkap Palijama.

Palijama katakan, sebelumnya uang tersebut telah ditagihnya ke bendahara Pol.PP itu, namun ada saja alasan yang disampaikan bendahara untuk mengelak dan menunda pembayaran uang yang dipinjamnya.

Bukan hanya bendahara saja lanjut Palijama, namun Ia sudah pernah berkoordinasi dengan Kasat Pol PP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pol.PP terkait hutang yang dipinjam oleh bendahara, namun dari Kasat mengelak dan mengatakan tidak tahu menahu terkait pemimjaman uang tersebut.

“Beta sudah pernah tagi ke bendahara berulang kali tapi selalu dijanjikan terus tapi sampai saat ini belum pernah dilunasi beta punya uang itu. Bahkan beta juga sudah pernah berkoordinasi dengan Kasat (Asnawi Gay) tapi Kasat mengelak dan mengatakan tidak tau soal peminjaman uang itu,” tutur Palijama.

Palijama kataka  dirinya suda melakukan segala cara dan pendekatan, bahkan sampai bertemu dengan Sekda Bursel Syahroel Pawa (mantan Sekda) terkait masalah ini, dan Kasat bersama bendaharanya sudah di panggil, namun masalah hutang ini tidak kunjung selesai.

“Beta juga sudah pernah ketemu dengan mantan Sekda (Syahroel Pawa) waktu beliau masih menjabat Sekda, tapi sama saja seng ada yang terselesaikan,” kesalnya.

Kantaran kesal dan kuatir uang ratusan juta miliknya tidak bisa dikenbalikan, Paijama akhirnya menempu jalur hukum dengan melaporkan Kasat Pol.PP dan bendaharanya ke Polsek Namrole.

“Beta sudah lapor di Polsek, dan Polsek akan bikin undangan pemanggilan bisa saja pada hari senin,” tutur Palijama.

Palijama menegaskan, bila proses yang ditempunya dengan melaporkan Kasat Pol PP dan bendaharanya di Polsek Namrole ini tidak dapat di selesaikan, dirinya akan melaporkan hal ini ke jenjang yang lebih tinggi karena ini masalah uang ratusan juta.

“Kalau di Polsek seng ada titik temu, beta akan laporkan lanjut ke Polres Pulau Buru, atau bila perlu ke Polda Maluku, biar di selesaikan dan beta punya uang bisa kembali. Beta yang kasih pinjam baru beta yang mengemis batagih, seakan-akan beta yang berhutang,” kesalnya bercampur emosi. (FS/06)

- - - -