Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Buru

News Pariwisata


Namrole, SB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menyatakan bahwa hingga Senin (16/10) sore, terdapat sebanyak 13 Partai Politik (Parpol) yang telah mendaftar dan berkasnya telah lengkap.

“Sampai saat ini sudah 13 Parpol yang telah mendaftar di KPU Bursel dan berkasnya lengkap,” kata Komisioner KPU Bursel Benony Solissa kepada wartawan di Kantor KPU Bursel usai menerima pendaftaran Partai Golkar.

Solissa menjelaskan, bahwa ke 13 Parpol tersebut terdiri dari 10 Parpol lama dan tiga Parpol baru. 
Dimana, untuk Parpol lama terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP, PKS dan Partai Golkar. Sedangkan, tiga partai baru terdiri dari Partai Perindo, PSI dan Partai Garuda.

“Jadi, yang terdaftar dan berkasnya sudah lengkap itu terdiri dari 10 Parpo lama dan tiga Parpol baru. Parpol baru itu terdiri dari Parpol Perindo dan PSI serta Partai Garuda yang selama ini kita tidak pernah dengar tapi telah mendaftar dan berkasnya lengkap juga,” ungkap Solissa.

Selain itu, lanjut Solissa, dua Parpol lama lainnya, yakni PKPI dan PBB belum mendaftar.

“Untuk PBB, tadi mereka sudah datang, tetapi hanya untuk berkoordinasi tapi belum ada kepastian kapan mereka akan mendaftar. Sedangkan, PKPI sudah memberikan informasi bahwa mereka akan mendaftar hari ini (Senin-red) pukul 22.00 WIT,” terangnya.

Tak hanya itu, Solissa pun mengaku bahwa ada sejumlah Parpol lainnya pun telah datang untuk berkoordinasi dengan pihaknya.

“Pengurus PNI Marhens juga sudah datang, tetapi hanya untuk melaporkan bahwa mereka ada di 
Bursel tapi terkendala dalam konsolidasi dan Partai Berkarya juga sudah datang untuk berkoordinasi tapi belum jelas kapan mereka akan mendaftar,” cetusnya.

Untuk diketahui, sejumlah Parpolturut melakukan perbaikan berkas maupun mendaftar di KPU Bursel, Senin (16/10) sore.

Proses itu diawali oleh Partai NasDem yang mendatangi KPU Bursel pukul 12.10 WIT melalui penghubungnya Rinto Wally untuk melakukan perbaikan berkas yang belum lengkap.

Pada pukul 15.00 WIT, PDI Perjuangan melalui penghubungnya Orpa Anselany Seleky yang juga anggota DPRD Bursel turut menyambangi KPU Bursel untuk melakukan perbaikan berkas yang masih kurang.

Sedangkan pada pukul 16.12 WIT, rombongan PKB yang dipimpin oleh Ketua DPC PKB Bursel Arwa Waris dan Sekretarisnya Hasan Marua serta sejumlah fungsionaris lain seperti Basir Solissa, Taufik Hidayat Tuanaya, Abdul Rahim Latuconsina, Husein Seknum , Dirman Warhangan dan Husen Arafat Uara serta sekitar lima puluhan simpatisan turut mendatangi KPU Bursel untuk mendaftar.

Mereka diterima oleh dua Komisioner KPU setempat, yakni Benony Solissa dan Ismuddin Boy serta Tim verifikasi Parpol Kartini Makatita.

Dimana, setelah dilakukan pemeriksaan berkas, ternyata berkas PKB dinyatakan telah lengkap dan siap untuk diverifikasi oleh KPU.

Setelah rombongan PKB meninggalkan KPU Bursel, Pengurus Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua DPC Gersol E Selsily dan Sekretarisnya Ismail Loilatu dan sejumlah fungsionaris lainnya seperti Ruben Tasane, Raja Solissa dan Kaleb Lesnussa serta dikawal langsung oleh Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky dan puluhan simpatisan langsung masuk ke Kantor KPU setempat pada pukul 16.40 WIT untuk mendaftar dan kembali disambut oleh kedua komisioner yang sama serta tim verifikasi.

Setelah menyerakan berkas pendaftaran dan diperiksa secara teliti oleh tim verifikasi KPU setempat, berkas Partai Golkar pun dinyatakan lengkap dan siap untuk mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Dimana, tak lama kemudian, rombongan Partai Demokrat pun meninggalkan KPU setempat dan pendaftaran pun dilanjutkan oleh Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bursel Yohanis Lesnussa dan didampingi oleh fungsionaris DPD II Partaii Golkar Bursel yang juga anggota DPRD setempat Jamatia Booy dan belasan simpatisan.


Dimana, setelah menyerahkan berkas kepada tim verifikasi, berkas Partai Golkar juga dinyatakan lengkap dan dinyatakan lengkap dan siap untuk mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019. (SBS-01)
- - - - - - - - - -
Namrole, SB
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memang baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021 mendatang. Akan tetapi siapa saja yang nantinya maju mencalonkan diri mulai tersebar di kalangan masyarakat Bursel.

Mereka yang santer diperbincangkan di masyarakat ialah Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky yang sudah tentu akan maju sebagai calon Bupati.

Selain itu, ada pula Kepala Dinas PU Kabupaten Bursel, Rahman Soulissa yang juga digadang-gadang akan maju sebagai Calon Bupati Bursel.

Bahkan, ada sejumlah politisi yang duduk di DPRD Provinsi Maluku maupun DPRD Kabupaten Bursel juga tak kalah santer diperbincangkan bakal turut bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Bursel.

Bukan hanya itu, saat ini pun santer menjadi bahasan di masyarakat Bursel, bahwa Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Syahroel Pawa pun akan maju sebagai calon Bupati Bursel di Pilkada Bursel 2021 akan datang.

Terhadap kabar burung itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bursel, Sami Latbual menilainya sangat positif.

Bahkan Latbual menawarkan salah satu kadernya yakni Anselany Seleky berpasangan dengan Syharoel Pawa jika pada saatnya PDI Perjuangan hanya menyodorkan kadernya sebagai Calon Wakil Bupati Bursel.

Latbual kepada wartawan di ruangan Fraksi PDIP di gedung DPRD Bursel, Jumat (13/10) malam mengatakan, PDIP Bursel telah menyiapkan beberapa kadernya untuk Pilkada Bursel di tahun 2021 akan datang.

Dimana, untuk menjadi calon Bupati, DPC PDIP Bursel telah menyiapkan Arkilaus Solissa yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bursel.

“Ini sangat serius. Kita punya calon Bupati itu untuk Ari Solissa,” kata Latbual. Namun, lanjutnya, jika Sekda Bursel melirik PDIP untuk calon wakilnya, maka PDIP akan menyodorkan srikandinya di DPRD Bursel yakni Anselani Orpa Seleky sebagai wakilnya.

Jelasnya lanjut, PDIP Bursel memiliki paling A dan planning B untuk berproses secara ramai-ramai di Pilkada Bursel 2021.

“Kalau dari partai merekomendaikan kami calon bupati mak Ari Solissa. Kalau dari sisi elektabilitas dan popular untuk wakil kita punya ada yaitu ibu Lany Seleky,” jelasnya.

Tak hanya sampai disitu, Latbual pun turut menyentil jika nantinya Bupati Bursel saat ini, Tagop Sudarsono Soulissa jadi bertarung dan menang di Pilgub Maluku, maka pihaknya pun akan menyododorkan Bendahara DPC PDIP Kabupaten Bursel Achmad Umasangadji sebagai Wakil Bupati menggantikan Buce Ayub Seleky yang secara otomatis akan dilantik sebagai Bupati Bursel.

Sementara disinggung tentang posisinya saat Pilkada Bursel mendatang, dimana Latbual pun santer diperbincangkan sebagai salah satu calon kuat yang dimiliki oleh PDIP, Latbual mengaku saat ini hanya focus untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Kabupaten Buru-Bursel.

“Saya focus untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Jadi, kalau saya jadi anggota DPRD Provinsi Maluku dan kita punya Ketua DPRD Kabupaten Bursel serta punya Bupati atau Wakil Bupati Bursel, maka berbagai perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Bursel akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama,” tutur Latbual yang juga mantan Bakal Calon Wakil Bupati Bursel tersebut.


Sementara Lany Seleky di hadapan wartawan maupun Sekretaris DPC PDIP Bursel Yohan Lesnussa dan Bendahara DPC PDIP Bursel Achmad Umasangadji pun tak member kesan menolak pernyataan Ketua DPC sekaligus Ketua Fraksinya itu. “Ya kita berdoa saja. Serahkan semuanya kepada Tuhan,” katanya singkat. (SBS-06)
- - - - - - - - - - - - - - -

Namrole, SBS
Proses pengadaan Mobil Dinas bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nataniel Solissa senilai Rp. 450 juta diduga sarat masalah lantaran tanpa melalui pembahasan APBD Perubahan Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Selain itu, pengadaan Mobil Dinas merk Hilux itu pun diduga tanpa melalui proses tender sehingga memicuh sebanyak tiga Fraksi di DPRD Bursel menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembayaran Mobil Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel itu.

Ketiga Fraksi yang menyatakan dengan tegas menolak hal itu dalam catatan Kata Akhir Fraksi saat pelaksanaan Paripurna APBD Perubahan Tahun 2017, Jumat (13/10) ialah PDI Perjuangan yang terdiri dari Sami Latbual, Achmad Umasangadji, Anselani Orpa Seleky dan Arkilaus Solissa.

Kemudian Fraksi PAN yang terdiri dari Sedek Titawael, Thaib Souwakil dan La Hamidi serta Fraksi Perubahan yang terdiri dari Muhajir Bahta, Alfred E Lesbatta, Arwa Waris dan Ridwan Nurdin.

Dimana, penyampaian penolakan itu pertama kali disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan ketika Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Achmad Umasangadji diberikan kesempatan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bursel Arkilaus Solissa untuk membacakan Kata Akhir Fraksi PDIP.

“Terhadap pembayaran mobil dinas pada Dinas Pendidikan sesuai dengan hasil pembahasan mulai dari KUA PPAS sampai sampai dengan tingkat pleno disepakati menunggu penjelasan dari Inspektur terkait dengan hasil koordinasi dengan BPK, namun sampai pada Paripurna saat ini tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena tu, Fraksi PDI Perjuangan tidak sependapat untuk dibayarkan,”  kata Ahmad Umasangadji ketika membaca poin kedua catatan Akhir Fraksi PDI Perjuangan kata akhir Fraksi PDI Perjuangan.

Hal yang sama pun ditegaskan oleh Sekretaris Fraksi PAN, Thaib Souwakil ketika membacakan poin keempat catatan Kata Akhir Fraksi PAN.

“Fraksi PAN menolak pembayaran mobil pada Dinas Pendidikan, karena pembelian mobil tersebut sudah dilakukan sebelum pembahasan APBD Perubahan Tahun 2017,” tegas Thaib yang juga mantan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bursel tersebut.

Penolakan serupa juga turut disampaikan oleh Fraksi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Hanura dan PKB dalam poin ketujuh catatan Kata Akhir Fraksinya yang dibacakan oleh anggota Fraksinya Ridwan Nurdin.

“Fraksi Perubahan menolak pembelian mobil kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena pembelian mobil tersebut sudah dibeli sebelum pembahasan APBD Tahun 2017,” kata Ridwan yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Bursel.

Sementara, dua anggota DPRD yang enggan namanya dipublikasi mengaku bahwa pihaknya enggan menyetujui pembayaran tersebut, karena jika proses pengadaan mobil dinas itu tetap disetujui pembayarannya kendati tidak procedural sesuai hukum yang berlaku, maka pihaknya pun bisa dijerat oleh penegak hukum lantaran dianggab turut membantu memperkaya orang lain.

“Kami menolak karena kami tidak mau dipenjara dengan proyek pengadaan mobil dinas itu,” kata kedua anggota DPRD.


Sementara tiga Fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi KPS yang terdiri dari PPP, PKS dan Partai Golkar tidak menyinggung masalah tersebut dalam catatan Kata Akhir Fraksi mereka. (SBS-03)
- - - - - - - - - -

Namrole, SBS
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kamis (12/10) mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Sebelum mendaftar, ratusan Pengurus maupun simpatisan partai pemenang pemilu di Indonesia, Provinsi Maluku dan Kabupaten Bursel itu melakukan iring-iringan dari Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bursel di Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole menuju Desa Labuang dan tiba di Kantor KPU Bursel pukul 12.30 WIT.

Rombongan partai besutan Megawati Soekarno Putri itu di pimpin oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Bursel Sami Latbual dan Sekretaris DPC  Yohan Lesnussa.

Tampak juga Ketua DPRD Kabupaten Bursel Arkilaus Solissa dan dua anggota DPRD setempat Anselany Orpa Seleky dan Ahmad Umasangdji serta Ketua PAC Namrole Ronal Latbual dan sejumlah fungsionaris lainnya.

Ketika tiba di Kantor KPU setempat, Latbual dan ratusan pendukung di terima langsung oleh dua Komisioner KPU setempat, yakni Abdul Muin Loilatu dan Ismuddin Booy serta petugas pendaftaran KPU Bursel.

Pada kesempatan itu, Sekretaris DPC PDIP Bursel Yohan Lesnussa yang didampingi Tim Penghubung PDIP, yakni Anselany Orpa Seleky dan Ronal Latbual langsung menyerahkan berkas pendaftaran PDIP kepada Tim Sipol KPU Bursel.

Berkas yang diserahkan itu terdiri dari daftar nama keanggotaan, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dimana, setelah diteliti, ternyata jumlah KTA yang diserahkan sebanyak 143 lembar tidak sesuai dengan jumlah KTP yang hanya berjumlah 89 lembar sehingga data yang diserahkan ke KPU Bursel itu dianggab belum lengkap.

“Sesuai aturan, jika datanya tidak sama maka harus kami kembalikan untuk dilengkapi lagi,” kata Komisioner KPU Bursel Abdul Muin Loilatu bersama petugas pendaftaran, Kartini Makatita.

Menurut mereka, PDI Perjuangan dapat melengkapi jumlah KTP keanggotaan yang masih kurang dan minimal harus bisa memasukan Surat Keterangan Kependudukan anggota PDI Perjuangan dimaksud paling lambat tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00 WIT.

Terkait itu, baik Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel Yohan Lesnussa pun mengaku bahwa akan segera melengkapi berkas yang masih kurang tersebut secepatnya untuk disampaikan ke KPU Bursel.

“Kami akan segera lengkapi yang masih kurang dan akan segera kami serahkan secepatnya,” kata Lesnussa.

Tak hanya Lesnussa, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel, Sami Latbual pada kesempatan itu pun kembali menegaskan bahwa pihaknya akan segera melengkapi berkas yang kurang tersebut secepatnya.

“Hari ini juga akan kami upayakan lengkapi untuk selanjutnya kami serahkan ke KPU,” pungkasnya.
Sementara itu, Latbual dalam arahannya kepada pengurus dan kader PDIP sebelum menuju ke KPU untuk mendaftar mengaku bahwa dengan dilakukannya proses pendaftaran ini menandakan bahwa PDIP sebagai pemenang pemilu telah siap untuk mengikuti pemilu Tahun 2019 mendatang.

Selain itu, lanjutnya, berkas yang dimasukkan ke KPU tersebut merupakan data valid kader PDIP dan bukan direkayasa.


“Kita siap apabila KPU melakukan verifikasi door to door ataupun melalui sample. PDI Perjuangan siap karena pada dasarnya KTP dan KTA yang disampaikan adalah benar-benar milik kader PDIP tanpa ada rekayasa,” pungkasnya. (SBS-01)
- - - - - - - -
Jakarta, SB
Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, M Ramli, mengatakan pelanggan kartu seluler yang tidak melakukan registrasi akan diberikan sanksi secara bertahap. Bila sampai dengan 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari, bila tidak maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar. Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Sementara untuk layanan registrasi tersebut, pelanggan cukup melakukan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK# untuk kartu perdana. Sedangkan pelanggan lama, maka dapat melakukan registrasi dengan format ULANG#NIK#NomorKK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini).


Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. Pelanggan dapat mengunjungi gerai-gerai layanan operator. (SBS-INF)
- -
Namlea, SB
Bupati kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi secara resmi melepskan peserta lomba lintas alam yaitu kegiatan Festival Pesona Bupolo yang merupakan akti  vitas yang dilakukan dialam bebas, kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas  Pariwisata yang dipimpin Istanto Setyahadi.

Hal ini dilakukan untuk dapat mempromosi sebuah daerah destinasi pariwisata baru seperti Danau Rana dan kegiatan lomba lintas alam untuk dapat mengakomodir wisatawan lokal dan nasional.

Bupati Buru saat menyampaikan sambutan Mengatakan, Pemerintah Daerah telah membuka akses jalan menuju Dataran rana, jalan tersebut hampir menyetuh Dataran Rana menyapai Dunia, kini jalan tersebut sedang  dipayahkan untuk dilakukan hotmix dan direncanakan tahun ini akan dilakukan kegitan hotmiks berkisar 40 KM menuju pesona bupolo 2.

Rangkayan event kegiatan yang dilakukan dalam rangka memasuki HUT Kabupaten Buru ke 18 tahun ini Kata Umasugi, Saya dan wakil Bupati ingin menjawab tuntutan  dan keiangian masyarakat di Dunia Pembangunan terutama pembangunan disektor pariwisata sebagai distinasi unggulan.

Olehnya itu Kata Bupati Buru, Allah Swt telah memberikan rahmat dan karunian untuk daerah ini, karena pesona alam yang ada di kawasan dataran rana sangat menjanjikan demi Masyarakat Nusa Bupolo, untuk itu  standar wisatawan yang masuk di Indonesia masih dikatakan dibawah standar bila dibandingkan dengan wisatawan yang masuk di Negara Malesia dan Singapura rata- rata sudah diatas target

Hal ini tentunya Kabupaten Buru masih ada peluang, dimana kawasan Distinasi Danau Rana menyapai dunia saat ini sangat menjanjikan, karena kawasan dataran rana dari permukaan laut mencapai 180 Meter, olehnya itu Kata Umasugi Kawasan Pertanian dan Pariwisata di daerah ini sebagai aikon untuk mendobrak PAD. (SBS-06)
- - - -
(Ilustrasi Sengketa Lahan)

Namrole, SBS
Persoalan sengketa dusun yang terjadi di Desa Waeturen Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang mengakibatkan  terjadinya peristiwa pemukulan terhadap seorang warga desa waeturen yakni Yopi Tasane yang dipukul oleh bapak Nikolas Nustelu hingga babak belur ternyata sudah diselesaikan oleh Kepala Desa Waeturen Yacob Tasane di Polsek Leksula maupun di rumah secara kekeluargaan

“Karena semua sudah selesai berarti beta mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan ini bukan tidak mampu,” tegasnya Kades Waeturen Yacob Tasane Kepada SuaraBuruSelatan.com Via Telpon Selulernya Rabu (09/10).

Tasen menceritakan, anaknya si Yopi Tasane yang datang dari ambon, sewaktu berada di dalam rumah kades sudah mengamuk besar dan main pukul tembok-tembok rumah kades. Dan niat anak dari Yopi Tasane ini datang bukan untuk menyelesaikan persoalan namun untuk mencari cang de fretes.

“Jadi begini Bu, Persoalannya yang tadi dibilang Beta tidak mediasi, padahal bapak sudah mediasi dan panggil diruma, tapi yang hadir dirumah bukan untuk menyelesaikan persoalan karena semua yang hadir dalam emosi. Sikorban bapak yop ini pertama pukul ibuu tete dengan kursi, dan yang kedua kan dia (yopi) ini punya anak laki-laki datang dari ambon, dengan tujuan datang bukan untuk menyelesaikan persoalan dusun tapi untuk mencari Cang de Fretes,” ungkap Kades.

Kades menjelaskan Sebagai pimpinan kalau memang datang dengan tujuan bukan untuk menyelesaikan persoalan tetapi untuk cari Cang de Fretes berarti Ia (kades) tidak bisa mediasi persoalan ini, karena persoalan sudah selesai secara kekeluargaan.

“Memang kemarin ada laporan di Polisi Sektor (Polsek) Leksula dan beta sudah mediasi persoalan ini sampe selesai secara kekeluargaan, dan untuk batas-batas tanah yang di tanam dan yang menjadi inti persoalan ini sudah diserahkan langsung oleh si korban Bapak Yopi ini sendiri. Jadi dong sudah menyelesaikan akang secara kekeluargaan di polsek Leksula pada kamis lalu,” jela Tasane

Mungkin untuk persoalan itu mereka tau belum selesai padahal semuanya sudah selesai. Lain sudah minta maaf dengan yang lain, karena mereka yang bersengketa juga adalah keluarga dekat.
“Jadi mereka itu keluarga dekat bukan orang lain,” ucap tasane.

Tasane menambahkan setelah selesai penyelesaian di Polsek Leksula, Ia bersama Bapak Yopi (Korban) dan istrinya pulang langsung ke Waeturen untuk menyelesaikan batas tanah secara kekeluargaan di Waeturen juga.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kades Waeturen Yacob Tasane dinilai tidak mampu melakukan pelayanan publik dan kemasyarakatan dengan baik selama menjabat kurang lebih enam (6) Tahun.

Masyarakat Desa Waeturen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan mengaku sangat kesal dengan perlakukan Kepala Desa (Kades) mereka Yacob Tasane. Selama menjabat selam 6 Tahun dinilai tidak mampu melakukan pelayanan public dan kemasyarakatan dengan baik.

Demikian hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Waeturen kepada wartawan di Namrole, (8/10).

Tokoh masyarakat Desa Waeturen yang meminta namanya tidak dipublikasikan ini menjelaskan, ada peristiwa pemukulan terhadap seorang warga yakni Yopi Tasane yang dipukul oleh bapak Nikolas Nustelu, warga desa tersebut juga.

“Pemukulan sampai babak belur, darah keluar dari hidung dan telinga serta sampai pingsan setengah jam, tersadar setelah ditolong oleh warga,” jelasnya.

Dijelaskan, kronologis itu terjadi akibat sengketa lahan milik Yusak Nustelu yang di klaim oleh korban, bahwa lahan tersebut dibuat diatas tanah atau lahan milik korban, lanjutnya, peristiwa itu terjadi pada 30 September 2017 lalu.

“Pihak keluarga korban datang dari Ambon untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan itu. Dan meminta Kades mediasi untuk selesaikan sengketa,” jelasnya.

Masih jelasnya, namun dari pihak pelaku tidak datang, namun salah satu anak korban menjamin keselamatan oleh Kades Waeturen yakni Yacob Tasane.

“Sangat disayangkan ketika besoknya peristiwa pemukulan itu   terjadi disaat ada warga yang melakukan ibadah Unit,” ujarnya.

Yang lebih disesalinya lagi, sebelum pelaku yakni Niko dan anak-anaknya memukul korban, pelaku bersama Kades berpesta sopi (miras). Sebagai tokoh masyarakat sangat menyesalkan perilaku kades mereka.

“Kami sangat kesal dengan perilaku Kades yang suda 6 tahun pimpin desa tidak mampu melakukan penyelesaian pelayanan masyarakat, setiap persoalan di masyrakat tidak mampu diselesaikan,”ujarnya sesali.


Lanjutnya, malahan  lebih banyak membuat ulah dan onar dalam desa yang dipimpinnya sendiri.(SBS-02)
- - - - - - - - -

Namrole, SBS
Kasat Reskrim Polres Pulau Buru AKP M Ryan Citra mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Makassar untuk segera mendapatkan hasil uji Labfor terkait ijazah milik Kepala Desa (Kades) Hotte, Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Yusuf Latuwael yang diduga palsu.

Dimana, dari hasil koordinasi itu, dipastikan minggu depan, pihaknya sudah mengantongi hasil uji Labfor tersebut.

“Sampai saat ini belum, minggu depan kabarnya,” kata Citra kepada wartawan via pesan singkat, Selasa (10/10).

Dirinya mengaku bahwa uji Labfor sudah dilakukan dan tinggal menunggu hasilnya.

Lanjutnya lagi, jika hasilnya sudah dikantongi, maka pihaknya akan kembali melimpahkan berkas kasus tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Namlea.

“Iya, kalau sudah ada hasilnya, maka akan segera kita limpahkan ke jaksa,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, JPU telah mengembalikan berkas kasus ini kepada penyidik Reskrim Polres Pulau Buru guna dilengkapi lagi sebelum dilimpahkan lagi ke JPU.

Kekurangan yang harus dilengkapi ialah harus melakukan uji Labfor terhadap ijazah milik Kades Hotte tersebut.

Walau harus memenuhi petunjuk jaksa tersebut, Citra tak membantah bahwa dari hasil penyelidikan pihaknya telah dikantongi sejumlah bukti bahwa Kades Hotte tidak pernah terdaftar pada buku registrasi sekolah yang ijazahnya diduga dipalsukan.

Selain itu, Kepala Sekolah pada sekolah tersebut pun diduga kuat tanda tangannya dipalsukan, karena Kepala Sekolah dimaksud membantah telah menandatangani ijazah milik sang Kades.

Bahkan, bukti yang cukup kuat lainnya dari hasil pemeriksaan Kades ialah Kades mengakui bahwa ijazah tersebut memang palsu dan dibeli oleh ayahnya beberapa tahun lalu untuk keperluan dirinya mau mengikuti tes sebagai anggota TNI.

Walau demikian, lanjut Citra, pihaknya tetap harus memenuhi petunjuk jaksa dengan melakukan uji terhadap ijazah milik kader tersebut di Labfor Mabes Polri Cabang Makassar.

“Itu semua atas petunjuk P-19 dari jaksa, jadi kita penuhi semaksimal mungkin,” terangnya.

Mengakhiri keterangannya, Citra kembali menekankan bahwa proses uji Labfor yang akan dilakukan tersebut merupakan bagian dari keseriusan pihaknya guna melengkapi berkas kasus ini sebelum dilimpahkan lagi ke pihak JPU.

“Intinya kami berusaha maksimal untuk melengkapi petunjuk yang diminta oleh JPU,” pungkasnya.
Sebelumnya, berkas kasus ini telah dilimpahkan Penyidik Reskrim Polres Buru ke JPU Kejari Buru, Senin (24/7) lalu.

“Kita limpahkan ke JPU. Yang melimpahkan penyidik pembantu yang menangani,” kata Kasat Reskrim Polres Buru AKP M Ryan Citra kepada wartawan via pesan singkatnya, Senin (24/7) sore.

Citra mengaku bahwa pelimpahan ini merupakan pelimpahan pertama dengan tersangka tunggal Kades Hotte, Yusul Latuwael.

Saat ditanyai, apakah ada kemungkinan tersangka lain yang turut membantu dalam praktek pemalsuan ijazah SMP milik tersangka, Citra tak menjawabnya.

Citra menjelaskan bahwa Yusuf telah berstatus tersangka setelah pihaknya melakukan pengembangan atas laporan masyarakat terkait kepemilikan ijazah SMP palsu sang Kades.

“Iya sudah jadi tersangka, “ katanya singkat.

Walaupun berstatus tersangka, dirinya mengaku bahwa hingga kini Yusuf tak di tahan karena Yusuf dianggap koperatif dalam menjalani seluruh proses hukum yang membelitnya.

“Soal penahanan itu bergantung pada pertimbangan penyidik ya. Tetapi, sampai saat ini yang bersangkutan cukup koperatif sehingga menjadi pertimbangan untuk tidak ditahan,” ungkapnya.


Untuk diketahui, Yusuf adalah salah satu Kades terpilih yang dilantik oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa bersamaan dengan 51 Kades lainnya di Bursel pada 30 Januari 2017 lalu. (SBS-01)
- - - - - - -
Namrole, SBS
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bursel guna mengikuti proses verifikasi KPU, Senin (9/10).

Proses pendaftaran partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bursel Tarif Solissa dan didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Partai Perindo Kabupaten Bursel Bernadus Waemesse dan puluhan pengurus dan simpatisan yang ada di Kabupaten Bursel.

Mereka datang tepat pukul 12.00 WIT dan rombongan yang diiringi dengan pemukulan tifa itu diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bursel Said Sabi dan Komisioner KPU Bursel Bennony Solissa.

Dalam proses pendaftaran itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Bursel menyerahkan 497 Kartu Tanda Aggota (KTA) dari enam DPC yang ada Kabupaten Bursel.

Ketua Partai Perindo Kabupaten Bursel, Tarif Solissa kepada wartawan mengaku bahwa proses pendaftaran ini merupakan moment yang ditunggu-tunggu pihaknya.

“Ini merupakan momen yang di tunggu-tunggu sejak partai ini didirikan,” kata Tarif.

Melalui proses pendaftaran yang dilakukan itu, dirinya yakin Partai Perindo akan lolos verifikasi KPU Bursel dan akan menjadi salah satu kontestan dalam Pemilu Tahu 2019 mendatang.


“Kami yakin Partai Perindo lolos verifikasi, khususnya di Kabupaten Bursel dan umumnya di seluruh daerah maupun di pusat,” ucapnya optimis. (SBS-01)
- - - - - - - -
Namrole, SB
Selain tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), semua anggota DPRD setempat diharuskan untuk mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bursel kepada mereka melalui Bagian Aset Setda Kabupaten Bursel.

Hal itu diharuskan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan tanggal 2 Juni 2017 lalu.

Dimana, sejak 2 September 2017 lalu, 17 anggota DPRD Kabupaten Bursel telah dijatahi tunjangan transportasi sehingga tak boleh lagi menggunakan kendaraan dinas yang selama ini mereka pakai.

Bahkan, sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel Syahroel Pawa pun telah menyurati Sekretariat DPRD Kabupaten Bursel supaya 17 anggota DPRD Kabupaten Bursel dapat segera mengembalikan kendaraan dinas yang mereka pakai paling lambat tanggal 4 September 2017 lalu.

“Pak Sekda telah menyurati kami, beliau menyampaikan kepada Sekwan untuk melakukan penarikan kendaraan dinas 17 anggota DPRD. Dalam surat tersebut, terhitung sejak tanggal 4 September 2017, kendaraan dinas tersebut sudah harus dikembalikan ke pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Aset Daerah,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Bursel Hadi Longa kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/10).

Hanya saja, lanjut Longa, kendati telah menyampaikan hal itu kepada ke 17 anggota DPRD setempat, hanya Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sami Latbual yang baru mengembalikan kendaraan dinas tersebut pada tanggal 4 September 2017 lalu.

“Sampai saat ini baru Pak Sami Latbual yang mengembalikan kendaraan dinas. Sedangkan, 16 anggota DPRD yang lain belum mengembalikan. Tetapi kami informasikan secara resmi kepada mereka, namun belum dilakukan sampai dengan saat ini sesuai amanat PP dan Surat Sekda tersebut,” terangnya.

Disinggung soal konsekuensi yang bakal diterima oleh anggota DPRD jika tak kunjung mengembalikan kendaraan dinas, Longa mengaku bahwa jatah tunjangan transportasi para wakil rakyat tersebut tidak akan dibayarkan kepada mereka.


“Dalam surat sekretaiat daerah, bila anggota DPRD tetap mempergunakan kendaraan dinas, maka tidak akan dibayarkan tunjangan transportasi dan bila anggota DPRD mengembalikan kendaraan dinas, barulah dibayarkan tunjangan transportasi dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (SBS-01)
- - - - - - -
(Robo Souwakil)
Namrole, SB
Sebanyak 35 orang peserta Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dinyatakan lolos tes tertulis oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bursel, Jumat (06/10).

Lolosnya ke 35 peserta seleksi itu sesuai Surat Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor: 03/Pokja/PANWAS-Bursel/X/2017 yang ditanda tangani oleh Husen Pune selaku Ketua Pokja dan Robo Souwakil selaku Sekretaris Pokja.

Mereka yang lolos Tes Tertulis untuk Kecamatan Namrole terdiri dari Jufri Titawael, Afrizal Warhangan, Samsul Okoran, Roby Tasidjawa, Barbalina Matulessy dan Irmaludin.

Untuk Kecamatan Waesama terdiri dari Saiful Souwakil, Raden Booy, Hafit Umanailo, Katarudin Souwakil, Jabar Rumwokas dan Afriadi Djalil.

Sedangkan, Kecamatan Fena Fafan terdiri dari Matusalak Liligoly, Maradona Lesnussa, Christian Hukunala, Izakh Seleky dan Jizak R Lesnussa.

Sementara, Kecamatan Ambalau terdiri dari Imran Loilatu, Hamin Souwakil, Raeham Solissa, Samadin Mony, Saiful Buamona dan Dayang Solissa.

Kemudian, Kecamatan Leksula terdiri dari Stela Leskona, Melkiyanus R Teslatu, Marcus, Muhammad R Rahaor, Farida Lesnussa dan Ali Hasan.

Selanjutnya, Kecamatan Kepala Madan terdiri dari Amrin M Mamulaty, Kadarus Talessy, Junaidi Ngidihu, Muhammad Nur Pontororeng, La Abusalim Buton dan La Ode Golanser.

Sekretaris Pokja, Robo Souwakil kepada SBS di Sekretaris Panwaslu Kabupaten Bursel mengaku, para peserta yang lolos seleksi tertulis ini akan mngikuti tes wawancara pada Jumat (13/10) pukul 08.00 WIT di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bursel.

Souwakil pun menjelaskan bahwa dari semua peserta yang dinyatakan lolos itu, ada dua peserta dari Kecamatan Namrole yang terlibat sebagai perangkat desa, yakni Afrizal Warhangan yang adalah Sekretaris Desa Masnana dan Samsul Okoran yang adalah Ketua BPD Desa Waefusi.

“Jadi, kalau mereka serius untuk menjadi Panwaslu Kecamatan, mereka harus mundur dari jabatan pemerintahan di desa mereka. Dimana, mereka harus memasukkan surat pengunduran diri. Tapi, nanti kita lihat saat tes wawancara nanti,” terang Robo yang juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bursel ini.

Selain itu, Robo pung menghimbau kepada masyarakat secara umum di Kabupaten ini untuk turut memberikan tanggapan tertulis terhadap figure calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah lulus seleksi tersebut kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bursel.

Dimana, informasi dan tanggapan dari masyarakat itu akan menjadi masukan bagi Pokja dalam proses penentuan kelulusan calon anggota Panwaslu Kecamatan di Bumi Fuka Bipolo.


“Jadi, masyarakat bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan terhadap para Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang lolos seleksi tertulis ini. tanggapan masyarakat sangat penting supaya kiita bisa mendapatkan Panwaslu Kecamatan yang berkualitas dan independent. Idenditas pelapor akan kita rahasiakan," tuturnya. (SBS-01)
- - - - - - - -
(Ilustrasi Kades)
Namrole, SB
Masyarakat Desa Waeturen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan mengaku sangat kesal dengan perlakukan Kepala Desa (Kades) mereka Yacob Tasane. Selama menjabat selam 6 Tahun dinilai tidak mampu melakukan pelayanan public dan kemasyarakatan dengan baik.

Demikian hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Waeturen kepada wartawan di Namrole, (8/10).

Tokoh masyarakat Desa Waeturen yang meminta namanya tidak dipublikasikan ini menjelaskan, ada peristiwa pemukulan terhadap seorang warga yakni Yopi Tasane yang dipukul oleh bapak Nikolas Nustelu, warga desa tersebut juga.

“Pemukulan sampai babak belur, darah keluar dari hidung dan telinga serta sampai pingsan setengah jam, tersadar setelah ditolong oleh warga,” jelasnya.

Dijelaskan, kronologis itu terjadi akibat sengketa lahan milik Yusak Nustelu yang di klaim oleh korban, bahwa lahan tersebut dibuat diatas tanah atau lahan milik korban, lanjutnya, peristiwa itu terjadi pada 30 September 2017 lalu.

“Pihak keluarga korban datang dari Ambon untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan itu. Dan meminta Kades mediasi untuk selesaikan sengketa,” jelasnya.

Masih jelasnya, namun dari pihak pelaku tidak datang, namun salah satu anak korban menjamin keselamatan oleh Kades Waeturen yakni Yacob Tasane.

“Sangat disayangkan ketika besoknya peristiwa pemukulan itu   terjadi disaat ada warga yang melakukan ibadah Unit,” ujarnya.

Yang lebih disesalinya lagi, sebelum pelaku yakni Niko dan anak-anaknya memukul korban, pelaku bersama Kades berpesta sopi (miras). Sebagai tokoh masyarakat sangat menyesalkan perilaku kades mereka.

“Kami sangat kesal dengan perilaku Kades yang suda 6 tahun pimpin desa tidak mampu melakukan penyelesaian pelayanan masyarakat, setiap persoalan di masyrakat tidak mampu diselesaikan,”ujarnya sesali.

Lanjutnya, malahan  lebih banyak membuat ulah dan onar dalam desa yang dipimpinnya sendiri.(SBS-08)
- - - - - - - -