Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

Kabupaten Buru

News Pariwisata



Namlea, SBS
Kapolres Pulau Buru, AKBP Adhiyanto Budi Satrio bersama Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy SH, Dandim 1506 Namlea, Letkol Inf S.Azis P. Asisten II. Ir.H Masri Bugis, memusnahkan ribuan liter miras hasil sitaan, bertempat di halaman Mapolres, Selasa pagi (15/5).

Minuman keras (miras) yang dimusnahkan itu adalah hasil sitaan, terdiri dari 197 botol MB jenis Bir Putih, 135 MB jenis Bir Hitam, 36 botol MB jenis Anggur Merah, 12 botol MB jenis Meinsen House, 30 Kaleng MB jenis Bir Kaleng dan juga 1.027 Liter MB jenis Sopi/minuman tradisional.

Miras yang dimusnahkan itu hasil operasi dari jajaran Satres Narkoba dan polsek-polsek.  Sebanyak  1.445 liter bahan baku minuman tradisional jenis sopi juga langsung dimusnahkan ditempat saat dilakukan operasi.

Jenis bahan baku meniman tradisional tersebut tersebar di tiga wilayah polsek, masing-masing, di polsek waiapo sebanyak 720 liter. Kemudian di  Polsek Namlea sebayak 725 liter.

Kapolres Buru AKBP Adityanto Budhi Satrio, SH.,SIk sebelum memusnahkan miras itu, di hadapan Ketua DPRD Buru dan tamu undangan menjelaskan, kalau pihaknya sangat serius memberantas perederan miras di kalangan masyarakat. Karena salah satu pemicuh perkelahian dan juga gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Buru,  adalah miras yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kapolres turut menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama pihak-pihak yang mengedarkan dan juga memproduksi miras lokal untuk segera menghentikan aktivitasnya, demi terjaganya situasi kamtibmas yang baik di kabupaten buru.

Karena jika masih ada yang ingin mencoba-coba mengedarkan dan memproduksi miras, jajaranya akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Operasi penindakan peredaran miras ini tidak hanya dilaksanakan menjelang HUT Bhayangkara ke-72 dan memasuki bulan suci ramadhan 1439 H saja, akan tetapi akan terus dilakukan hingga benar-benar tidak ada lagi peredaran dan produksi miras.

Dari hasil sementara yang terekam pihak Polres Pulau Buru, miras dikonsumsi dalam jumlah banyak terjadi saat lebaran, natal, tahun baru dan juga di acara-acara keluarga. Karena itu jajarannya sangat fokus diwaktu-waktu tersebut, dan jika kedapatan, apalagi sampai mengganggu kamtibmas maka akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Assisten I  Ir. H.Masri Bugis yang mewakili bupati dalam kesempatan itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buru sangat mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan pihak Polres Pulau Buru, karena miras selama ini merupakan pemicu terbesar terjadinya timbulnya kejahatan, perkelahian di kalangan pemuda, kompleks hingga antar desa dalam masyarakat kita. Bahkan ada yang sampai berujung kematian.

Pemerintah Kabupaten Buru menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Pulau Buru untuk terus memberantas miras, mulai dari agen-agen tidak resmi yang mengedarkan maupun tempat-tempat produksi lokas minuman tradisional jenis sopi.

Apalagi sebentar lagi kita umat islam menyambut bulan Suci Ramadhan 1439 H. Biasanya agen-agen penyalur tidak resmi tersebut mulai memasok dan mengedarkan miras tersebut menjelang hari-hari besar keagamaan.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Buru dalam hal memberantas peredaran miras di wilayah Kabupaten Buru tersebut sudah  dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008.

Hal ini membuktikan kalau jajaran pemerintah kabupaten buru melihat miras sebagai pemicu terbesar gangguan kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan diberbagai kesempatan Bupati Buru telah mengingatkan agar masyarakat segera melapor kepada pihak berwajib jika ada peredaran miras. (SBS-11)
- - - - -


Namrole, SBS
PT. PLN (persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara Areal Ambon mensosialisasikan percepatan pembangunan listrik pedesaan. Kegiatan ini berlangsung di aula Kantor Bupati Buru Selatan (Bursel), Senin (14/5).

Hadir dalam kegiatan itu dari PT. PLN Menejer Asmin Perencanaan Robert Leimena, dihadiri Sekertaris Daerah Syharoel Pawa, pimpinan TNI dan Polisi, pimpinan SKPD, para Camat dan para Kades di Buru Selatan.

Sekda Bursel Syharoel Pawa kepada wartawan mengatakan, masih ada kesenjangan kebutuhan (listrik), yang ada ini cukup lebar di kabuaten Bursel dimana ada banyak sekali listrik yang belum masuk ke desa-desa.

"Karena listrik ini kebutuhan dasar bagi masyarakat di desa, Pemda Bursel sangat mengsupport apa saja yang dibutuhkan oleh PLN untuk memperlancar program ini kita siap," sebut Pawa.

Lanjut Pawa, terhadap desa-desa yang masih sulit dijangkau karena belum terbukanya akses jalan, terhadap hal ini Pawa katakan tentu pada rencana kerja akan datang pihaknya akan lebih sinkronkan dengan kebutuhan PLN.

"Nungkin suda ada (desa) yang pas tetapi masih ada (desa) yang perlu penyesuaian terutama untuk akses jalan dan jembatan itu, tetapi akan jadi prioritas," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Asmin Perencanaan PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Ambon, Robert Leimena mengatakan, tujuan sosialisasi ini adalah PLN memiliki tujuan utama yakni melayani masyarakat.

"Sebelum kita melistriki desa-desa yang ada di Buru Selatan ini perlu kita samakan persepsi, perlu kita kordinasi dengan Pemda setempat," kata Leimena.

Sehingga kedepannya kata Leimena pekerjaan yang akan dibangun oleh PLN ini tidak menjadi terkendala.

"Malahan dari PLN mengharapkan setelah PLN membangun bisa menyerap sebanyak-banyaknya pelanggan dalam rangka peningkatan ekonomi daripada masyarakat di desa-desa khususnya di kabupaten Buru Selatan ini," jelasnya.

Lanjutnya, akan dibangun PLN berkekuatan 20 mega wat di Tahun 2020. Lanjutnya, untuk lokasinya, PLN di Tahun 2020 konsentrasi di Pulau Buru adanya 20 mega di Namlea kemudian satunya lagi di Namrole.

"Di Namrole sendiri kita akan berkordinasi dengan Pemda setempat untuk penetapan lokasinya," kata Leimena.

Untuk pelaksanaan pembangunan 20 mega ini, katanya bahwa pihaknya tentuh mengkoneksi dengan (PLN) Namlea dalam rangka peningkatan pelayanan baik yang ada di Namlea maupun di Namrole.

"Dengan adanya pembangunan 20 mega di Namrole ini otomatis investor kita harapkan masuk untuk pemerataan pembangunan di Buru Selatan ini," harap Leimena.

Lanjut Leimena, bagi 1desa yang belum terlistrik itu terkonsentrasi di Kecamatan Leksula dan Kecamatan Fena Fafan.

"Untuk di 2017 sampai saat ini kita sudah bangun di 13 desa. Kemudian di 2018 ini kita suda bangun sekitar 29 desa," sebutnya.

Untuk 13 desa tahap awal di 2017, untuk 3 desa dalam waktu dekat dalam minggu ketiga atau keempat di bulan Mei ini pihaknya suda bisa menyalakan.

"Saya harapkan dengan adanya mesin baru ini (PLN Leksula), bisa melayani seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Leksula," harapnya. (SBS-08)

- - - - - - - - -


Namlea, Kompastimur.com
Usman Pelu, warga Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, ditemukan tewas akibat dimakan buaya.

Diketahui, Usman Pelu, yang akrab dipanggil guru Kunut ini mengilang sejak Minggu dinihari (13/5), pukul 03.00 WIT. Dan baru ditemukan pada pukul 11.00 wit dalam kondisi sudah tewas dengan sekujur tubuh luka sayatan gigitan buaya dan satu tangan hilang.

Korban ditemukankan oleh masyarakat dan Babinkamtibmas Desa Kayeli, Brigpol Ahmad, setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam.

Pada tubuh korban Guru Kunut terdapat luka robek di jidat, tangan kiri dan kanan Hilang, serta paha dan betis terdapat luka-luka sayatan bekas gigitan.

Ibrahim Wael, tokoh masyarakat Teluk Kayeli, kepada wartawan mengisahkan, di minggu dini hari pukul 03.00 WIT itu, korban memberitahukan kepada istrinya akan buang air besar di sungai di belakang rumah.

Namun lebih dari setngah jam, korban tidak kembali ke rumah. Ditunggu sekian lama, suaminya tidak kunjung datang.

Karena khawatir, istrinya mengabari keluarga dan warga sekitar. Kemudian mereka beramai-ramai mencari guru Kunut mulai dari TKP dan di daerah sekitar.

Setelah wilayah pencarian diperluas, pada pukul 11.00 wit, korban ditemukan telah tewas dan tubuhnya mengapung di muara kali Masarete, atau sekitar satu km dari TKP saat ia pergi membuang hajat beol.
Selanjutnya jamnazah korban dibawa pulang ke rumah.

"Korban sudah dimakamkan di pekuburan umun Desa Kayeli pada pukul.14.00," kata Wael. (SBS-11)
- - - - - -


Namrole, SBS 
Syahroel Pawa, Sekda Kabupaten Buru Selatan membuka dengan resmi kegiatan Koordinasi Bersama Dinas, Instansi, dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Survei Penyusunan Disagregasi Matriks PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Tahun 2018 dan Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2018 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bursel, Sabtu (12/05).
Kegiatan yang berlangsung di auditorium lantai 2 Kantor Bupati Bursel itu dihadiri oleh sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pelaku usaha di se-kota Namrole, kepala desa dan tamu undangan lainya.
Sekda saat membacakan sambutan Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa, mengatakan saat ini pemerintah terus mengupayakan pemenuhan azas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus dan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya.
“Penyelenggaraan kegiatan statistik diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat Statistik, ungkapnya.
Sesuai amanah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, maka Soulissa mengharapkan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bursel dapat melaksanakan kegiatan statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus.
Soulissa katakan, menyadari peran penting BPS, data statistik yang dihasilkan saat ini senantiasa menjadi rujukan, pedoman dalam pemerintah untuk memformulasikan kebijakan serta digunakan dalam merencanakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun regional.
Pada Tahun 2018, BPS akan melakukan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) atau yang lebih dikenal dengan Investasi/kapital. Dengan kata lain, investasi merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perekonomian karena investasi memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya kegiatan ekonomi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Menurutnya, pertumbuhan Investasi yang ditunjukkan oleh angka PMTB Maluku terus meningkat sejak Tahun 2014 dengan proporsi PMTB Bangunan sebesar 19.97 persen dan PMTB Non Bangunan 10.43 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan Ekonomi Maluku selama 3 tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan.
“Kegiatan penyusunan DISAGREGASI PMTB merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 79  Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Sejalan dengan Prioritas Nasional Tahun 2018 yaitu “Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata” pada program “Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja,” ujarnya.
Ditambahkan, saat ini sangat dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha. Karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Bappenas meminta BPS melaksanakan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 dengan tujuan untuk memperoleh sumber data Penyusunan Disagregasi Matriks PMTB menurut jenis barang modal - lapangan usaha dan jenis barang modal - sektor institusi, serta data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi.
“ Kalau menurut jenis barang modal nantinya akan dibedakan menjadi bangunan, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, sumber daya biologis yang dibudidayakan (Cultivated Biological Resources – CBR) dan Kekayaan Intelektual; sedangkan menurut lapangan usaha, akan dijabarkan mulai dari Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan hingga Jasa-jasa dan menurut sektor institusi, dibedakan menurut rumah tangga (usaha rumah tangga dan Lembaga Non Profit-LNPRT); pemerintah dan swasta (finansial dan non finansial). ,” ucapnya.
Dengan tersedianya data PMTB yang rinci ini, akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.
Saat ini, cakupan wilayah kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 33 responden dengan jadwal pelaksanaan pada Bulan April – Juni 2018.
“Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bersumber dari berbagai OPD/Instansi/Lembaga, karena hal tersebut harus sejalan  dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, inkonsistensi data serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah dan juga terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi berdasarkan P.P No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga pengumpulan data mengalami keterlambatan.
“ Akibat masalah tersebut, maka perlu diselenggarakan wadah komunikasi dan diskusi yaitu Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2018. FGD ini dilaksanakan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dalam hal pengumpulan data sektoral yang terdapat dalam publikasi Kabupaten Bursel Dalam Angka 2018. Sampai saat ini data sektoral yang masuk dari SKPD/instansi baru sekitar 94 persen, sehingga lewat kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada seluruh OPD/Instansi/Lembaga yang telah menyampaikan data sesuai jadwal yang telah ditentukan dan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa mendatang,” tutupnya. (SBS-02)
- - - - - -


Namlea, SB
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek meninjau fasilitas kesehatan di RSU Lala Namlea,  guna memastikan akses dan pelayanan kesehatan pada masyarakat terjamin.

Saat tiba di Namlea, Jumat pagi (11/5), Menteri Kesehatan langsung mengunjungi RSU Lala dan meninjau berbagai berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di sana. Ia didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Bupati Buru Ramly Umasugi, dan Direktur RSU Lala, Dr Helmi.

Menurut Nila, RSU Namlea yang menjadi rumah sakit pusat rujukan di Buru masih perlu dimaksimalkan dan memenuhi syarat-syarat sebagai rumah sakit.

"Kesan saya ini mesti dimaksimalkan, karena bagaimanapun, masyarakat kan butuh," ujar Nila.

Di RSU Nila  mendapat penjelasan, kalau ada 11 dokter spesialais dan hanya kekurangan dokter spesialis anak. Kendala lain pada pengoperasian RS ialah listrik yang tidak stabil, sehingga alat kesehatan seperti CT scan tidak bisa digunakan.

Penjelasan soal CT scan ini terkesan dibuat-buat, karena sejak peralatan merk philips palsu rakitan Ghuang Dong, Cina itu mulai dibeli sampai kini, tidak bisa dioperasikan, karena alatnya dalam keadaan rusak.

Namun Nila tidak pernah tahu, kalau CT scan yang bernilai milyaran rupiah itu bermasalah. Alat ini pengadaannya dilakukan beberapa tahun lampau saat dirutnya masih dijabat Dr Andi.

Dalam kunjungan itu, Nila sempat menginstruksikan agar pemerintah daerah meminta bantuan pengiriman dokter spesialis anak ke pemerintah pusat melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Rencananya RSU ini yang merupakan rumah sakit tipe D dan letaknya tidak jauh dari pesisir pantai akan dipindahkan ke rumah sakit baru dengan tipe C yang sedang dibangun di dalam kota Namlea.


Pembangunan rumah sakit tipe C tersebut ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan. Pembangunan rumah sakit baru itu dimulai sejak dua tahun lalu dengan anggaran untuk infrastruktur sekitar Rp91 miliar.

"Diharapkan dengan memindahkan ke rumah sakit tipe C jadi lebih lenglkap," kata Nila.

Selain RSU Namlea, terdapat 11 puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Buru yang masing-masing puskesmas sudah tersedia dokter umum.

Pantauan media ini, usai meninjau RSU Lala, Menkes selanjutnya meninjau lokasi penyulingan kayu putih milik Fredy Hong Diyanto,  lalu ke lokasi tanaman obat dan Desa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta mengunjungi Posyandu di Safanajaya.

Malamnya, Nila membuka pameran kesehatan, dilanjutkan dengan membuka Rakerdakes Maluku,  di aula kantor bupati Buru. (SBS-11)
- - - - - -

Namrole, Kompastimur.com 
Sebanyak 104 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Gugus III Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dikukuhkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel, Sedek Bahta yang didampingi oleh Ketua UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole sebagai wisudawan dan wisudawati.

Mereka yang di wisuda di ruang aula kantor Bupati Bursel lama, Selasa (08/05) itu terdiri dari 47 orang siswa TK Fena Braun, 13 orang siswa PAUD Tunas Harapan, 6 orang siswa PAUD Batu Peka, 8 orang siswa PAUD Samson, 17 orang siswa PAUD Flamboyan dan 14 orang siswa PAUD Mentari.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel, Sedek Bahta dalam sambutannya diselah-selah acara tersebut berharap proses wisuda yang dilakukan terhadap sebanyak 104 siswa TK dan PAUD ini bukan hanya sekedar sejarah seremonial belaka bagi anak-anak yang diwisuda, tetapi lebih dari pada itu, iini merupakan momentum yang menandai keberhasilan mereka dalam menimbah ilmu di jenjang TK maupun PAUD.

“Kami sangat berharap jangan sampai ini kita lakukan sebagai seremonial saja, tetapi yang lebih penting dan menjadi harapan kami adalah keberhasilan pendidikan sejak dini telah dikecab oleh anak-anak ini,” kata Bahta.

Dimana, proses wisuda yang dilakukan ini bukan sekedar menjadi catatan sejarah bagi anak-anak yang diiwisuda, tetapi lebih dari itu, momentum ini menandakan bahwa mereka telah melewati proses pendidikan sesuai dengan kurikulum.


Bahta pun berharap, pasca di wisuda ini, perhatian dan keseriusan orang tua terhadap pendidikan anak tetap menjadi prioritas utama sehingga melalui bekal pendidikan yang cukup, masa depan anak-anak ini pun akan cerah dan berguna bagi bangsa dan Negara, termasuk menjadi kebanggaan orang tua.

Selain itu, Bahta pun mengaku bahwa selain mewisuda 104 siswa TK dan PAUD ini, pihaknya pun telah mengukuhkan ratusan siswa PAUD lainnya pada Senin (07/05).
Ia pun menuturkan bahwa di enam kecamatan di Kabupaten Bursel saat ini telah bertumbuh TK dan PAUD bagaikan jamur di musim hujan dan ini patut diapresiasi.

“Akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Buru Selatan, dari enam kecamatan, tumbuhnya PAUD ini cukup pesat, ini menandahkan suatu kepedulian masyarakat negeri Bipolo ini terkait dengan kelanjutan dan masa depan anak-anak bangsa yang ada di daerah ini sangat baik,” tuturnya.


Sementara itu, Ketua Panitia Wisuda, Leonora Hully dalam laporannya mengaku bahwa proses wisuda yang dilakukan saat ini adalah proses peralihan jenjang, bukan proses akhir dari pendidikan.

“Oleh karena itu, membutuhkan perhatian dan peran serius dari orang tua untuk dapat menyediakan waktu untuk melatih dan mengajarkan anak-anak di rumah untuk mendorong anak-anak untuk setia belajar mengikuti pendidikan di sekolah,” katanya.

Lanjut Kepala Sekolah TK Fena Braun ini, pendidikan itu sangat penting uunttuk kehidupan masa depan anak-anak kita.

“Orang tua tidak boleh malas tahu atau masa bodoh. Sebab, anak-anak kita adalah geerasi masa depan yang harus dimotivasi untuk terus mencari dan meraih cita-citta mereka,” tuturnya. (SBS-01)  
- - - - - -


Namrole, SBS
Pasca kampanye pasangan dengan nomor urut 2 (Murad Ismail-Barnabas Orno) pada tanggal 2 April di alun-alun Kota Namrole, munculah sebuah isu yang viral ditengah-tengah masyarakat Bursel maupun seantero Maluku terkait adanya instruksi langsung oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa kepada seluru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih pasangan dengan Jargon BAILEO tersebut.

Wakil Bupati Bursel Buce Ayub seleky dengan tegas mengkalrifikasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa pada saat Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa hadir pada kampanye tersebut bukan sebagai Bupati melainkan sebagai Juru Kampanye (Jurkam).

“Saya sampaikan secara keras, karena ternyata di dalam masyrakat kita termasuk viral terhadap kampanye nomor dua kemarin, karena ternyata di dalam masyarakat dan dimana-mana cukup viral. Ada orang yang mengatakan bahwa pak bupati menginstruksikan PNS, saya klarifikasi bahwa Bupati Buru Selatan tidak pernah menginstruksikan hal itu, karena kapasitas beliau saat itu sebagai jurkam yang telah mengambil cuti dari jabatan bupati,” tegas seleky saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati, Senin (07/05).

Seleky mengatakan seluruh ASN akan tetap berada pada koridornya sebagai ASN yang di atur dengan undang-undang ASN. Jika ada ASN yang berpolitik praktis sudah pasti akan dikenakan sanksi.

“ASN tetap harus berada pada prinsip dan sistem peraturan pegawai negeri, sehingga hal ini jangan dipolitikan. Dimana–mana saya di tanya wartawan saya bilang tidak,  di Buru Selatan tidak ada pemerintah instruksi seperti itu, itu adalah jurkam dan status beliau saat itu sebagai jurkam bukan bupati,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, pada saat dirinya mengambil cuti untuk berkampanye, selalu menekankan kepada ASN bahwa berpolitik praktis adalah melanggar undang-undang yang mengatur tentang ASN.

“Saya juga waktu hadir disana untuk kampanye waktu saya cuti, saya katakan haram hukumnya bagi ASN jika terlibat di dalam politik praktis.  Tetapi yang harus dilihat dari ASN adalah hak politiknya sebagai warga negara yaitu memilih  pemimpin,” jelasnya.

Dirinya berharap PNS di Buru Selatan Bukanlah PNS yang mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat mengacaukan fokus dan tanggung jawab utamanya sebagai PNS.

“Saya harap PNS di Bursel ini bukanlah PNS gelondongan yang dengar isu sana-sini lalu terkontaminasi. Sekda tindak tegas, kepada Kaban kepegawaian siapa PNS yang terlibat di dalam politik praktis jika itu kita temukan tindak tegas. Saya sudah mendengar banyak sekali, ya masing-masing jaga diri sajalah,” kata Wakil Bupati dua periode ini. (SBS-02)
- - - - - - -


Namrole, SBS
Sebanyak 1000 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengabdi di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini atas kerjasama pemerintah daerah setempat dengan BPJS.

Secara simbolis KIS diserahkan Wakil Bupati Bursel, Buce Ayub Seleky kepada perwakilan PTT disela-sela apel pagi yang berlangsung di kantor bupati, Senin (7/5).

Penyerahan KIS turut disaksikan Sekretaris Daerah kabupaten Bursel, Syahroel Pawa, sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah daerah setempat dan ratusan PTT dan ASN yang hadir dalam apel pagi tersebut.

Pada kesempatan itu orang nomor dua di Bumi Fuka Bipolo itu, mengaku pemberian KIS merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, memberikan jaminan kesehatan kepada PTT.

“Ini baru terjadi pertama kali, dimana pemda memberikan jaminan kesehatan kepada 1000 PTT,”singkat Wakil Bupati Bursel dua periode ini.

Kepala BPJS Kabupaten Buru Selatan, Agus Souhuwat kepada Kabar Timur di ruang kerjanya, menyampaikan pemberian KIS kepada ribuan PTT ini, merupakan implementasi dari Pepres 111 Tahun 2013.

Sambung dia dalam regulasi tersebut mengatur tentang jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bursel.


Disebutkannya satu PTT dikenakan biaya jaminan kesehatan sebesar Rp 111.111. Dalam setahun Pemerintah Kabupaten Bursel menanggung jaminan kesehatan 1000 PTT sebesar Rp 1,3 miliar.


“Satu orang PTT dikenakan biaya jaminan kesehatan Rp 111.111 dikalikan 1000 maka satu bulann tariff yang disetorkan ke KPPN Rp 111.111.000. jika dikalikan 12 bulan maka jumlah keseluruhan biaya jaminan kesehatan PTT yang ditanggung pemda Rp 1,3 miliar,”rinci Souhuwat.

Menurutnya dengan adanya penyerahan secara simbolis oleh Wakil Bupati, maka hak dan kewajiban kesehatan 1000 PTT di lingkup Pemerintah Kabupaten Bursel sudah bisa terlayani. “Jadi para ribuan PTT ini masuk kelas dua,”terangnya.

Ditambahkan walaupun dihimpit dengan keterbatasan anggaran, namun Pemerintah Kabupaten Bursel dapat memperhatikan jaminnan kesehatan PTT. “Pemda sangat mendukung walaupun dengan keterbatasan anggaran namun dapat memperhatikan jaminan kesehatan bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga PTT,”pungkasnya.(SBS-05)

- - - - - - -


Namrole, SBS
Kabupaten Buru Selatan (Bursel) termasuk satu dari dua kabupaten yang tidak mencapai nilai tertinggi Ujian Nasional (UN) tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tahun ajaran 2017/2018.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bursel, Nataniel Solissa mengakui hal  tersebut.

Dirinya mengatakan, dapat dipahami apalagi tenaga guru di Kabupaten Bursel masih mengalami kekurangan. “Ini juga dipengaruhi kurangnya tenaga guru dan rentang wilayah, sebab koordinasi untuk kelompok kerja guru mata pelajaran menyiapkan siswa juga tidak dapat dilakukan,”terangnya.
Kata pencapaian nilai tertinggi UN dan standar kelulusan ditentukan oleh guru dan siswa.“Artinya kalau guru pintar siswa pintar pasti nilai bagus,”cetusnya.

Dijelaskan sebelum jenjang pendidikan SMA sudah beralih ke Provinsi, pihaknya terus mendorong pengembangan dan kualitas pendidikan di Bumi Fuka Bipolo melalui delapan standar pendidikan.
Masing-masing kompetensi kelulusan, kompetensi isi, standar proses, standar penilaian, standar guru dan tenaga guru dan kependidikan, sarana prasarana, pengelolaaan pendidikan, serta pembiayaan. 

“Buru selatan termasuk kita dorong dari sarana fisiknya maupun non  fisik tetapi hasilnya seperti itu. Padahal di tahun 2009 Buru Selatan punya nilai UN tertiggi di Maluku. Kok kenapa dari 2010 sampai sekarang turun,”herannya

Ia menyarankan ke depan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan peningkatan kualitas mesti gencar dilakukan, begitu juga siswa juga harus didorong untuk lebih tekun belajar. “Kualitas mutu pendidikan anak dipenagruhi dua factor. Yang pertama kemampuan internal (pribadi) dan  eksternal (dari orang lain),   dalam kapasitas pendidikan bisa guru, papa dan mama maupun juga lingkungan,” 

Ia berharap ke depan, Bursel dapat mencapai nilai tertinggi UN tingkat SMA. “Ini sebagai bahan evaluasi agar ke depan dapat dibenahi. Dinas pendidikan provinsi harus lebih banyak melakukan peningkatan kualitas guru. Setelah guru dibekali dengan pelatihan-pelatihan, maka tentunya  guru tersebut akan mendorong siswa lebih giat belajar. Begitu juga peran orang tua di rumah sangat penting dalam memperhatikan anak-anak mereka untuk lebih tekun belajar,”pungkas Solissa yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bursel tersebut.

Sebelumnya diberitakan dua kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Barat Daya dan Bursel tidak mencapai nilai tertinggi ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat tahun ajaran 2017/2018.

Capaian rata-rata nilai UN siswa di Maluku adalah 46,45 untuk tingkat SMA/MA, sedangkan untuk tingkat SMK 51,19. “Kan nilai tertinggi itu dari urutan pertama hingga 10 besar. Nah dua daerah (MBD dan Bursel) ini tidak masuk,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, M. Saleh Thio usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantornya, Rabu (2/5). Meski begitu, Thio menegaskan, hasil UN tidak menentukan kelulusan siswa. (SBS-05)
- - - - - - -


Namrole, SB
Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Jantje Latupeirissa berharap Unit Metrologi Legal (UML) dapat terbentuk di daerah itu, oleh Kementerian Perdagangan RI.

“Kita harapkan itu bisa terbentuk di Bursel,”harap Latupeirissa kepada wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

Dikatakan pada akhir April 2018 kemarin, Tim Kementerian Perdagangan telah berkunjung ke Namrole, Ibukota Kabupaten Bursel untuk melakukan penilaian pembentukan UML.

“Jadi tanggal 25-26 April kemarin  Tim Kementerian Perdagangan telah berkunjungan ke kita untuk melakukan penilaian pembentukan UML,”terangnya.

Dari  hasil penilaian sementara lanjut dia ada bebebrapa dokumen standar mutu yang harus diperbaiki dan itu telah disanggupi Dinas Perdagangan Kabupaten Buru Selatan.”Sesuai informasi yang disampaikan kepada kita bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 merupakan batas akhir pemasukan data-data. Kita sementara menyiapkan itu. Dari syarat utama hanya satu alat saja yang seng ada, tetapi persyatan lain hanya melengkapi saja,”terangnya.

Sekedar diketahui Tim Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan (Kemndag), menyambangi Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bursel, Rabu (25/4).

Kunjungan Tim Kemendag dalam rangka penilaian pembentukan Unit Metrologi Legal (UML) di Bumi Fuka Bipolo. Selama dua hari tim tersebut akan melakukan penilaian peralatan metrologi, dokumen mutu serta standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan lainnya.

Melalui penilaian tersebut nantinya akan dikeluarkan SK Menteri Perdagangan terkait pembentukan UML tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai salah satu dinas yang bisa  melakukan tera-tera ulang di Kabupaten Buru Selatan.(SBS-05)

- - - - - -


Namrole, SBS
Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada 79 desa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2018, mengalami peningkatan  dari Rp. 64.072.691.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp. 74.041.238.000di tahun 2018, atau bertambah  Rp. 9.968.691.000 atau meningkat 13,46 persen.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebesar Rp. 43.951.146.000 turun menjadi Rp 32.657.448.000 di tahun 2018 atau berkurang sebesar Rp. 11,293.698.000 atau menurun 34,58 persen.

“Pemerintahan desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten. Dimana penganggaran dana desa mengalami peningkatan dari Rp. 64.072.691.000 di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp. 74.041.238.000di tahun 2018, atau bertambah  Rp. 9.968.691.000 atau meningkat 13,46 persen. Sedangkan Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 43.951.146.000 turun menjadi Rp 32.657.448.000 di tahun 2018, atau berkurang sebesar Rp. 11,293.698.000 atau menurun 34,58 persen,”rinci Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Syahroel Pawa saat membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi bendahara dan operator siskeudes yang berlangsung di aula lantau dua kantor bupati, kemarin.

Menurutnya, peningkatan dana desa dan turunnya alokasi dana desa diakibatkan karena konsekuensi dari pemerintah desa harus mampuh mengelolah secara transparan, akuntabel serta bebas dari penyalahgunaan.

Olehnya itu, setiap kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa harus bersinergi dan pemerintah daerah sehingga program dan kegiatan lebih terarah dari sisi kualitas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (SBS-01)

- - - - - - - - -


Namroel, SBS  
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan Syahroel Pawa membuka BImbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa bagi bendahara dan operator siskeudes yang dipusatkan di aula lantai dua kantor bupati, kemarin.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Buru Selatan tersebut dengan menggandeng BPKP Perwakilan Maluku.

Sekda saat membacakan sambutan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa mengatakan kegiatan inimerupakan moment strategis untuk menyatukan persepsi sebagai acuan dalam pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018, yang sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan.

“Saya menyambut positif dan mengapresiasi penyelengaraan kegiatan ini dan berharap kiranya Kegiatan ini dapat di manfaatkan secara maksimal oleh semua unsur terkait sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerah ini serta upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur perangkat desa di Kabupaten Buru Selatan,”terangnya.

Dijelaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa yang baik dapat di ukur sejak perencanaan anggaran, pelaksana atau penatausahaan, dan bermuara pada pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa secara baik.

“Perencanaan anggaran dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang mengacu pada perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa. Sedangkan pelaksanaan atau penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan berpedoman pada dokumen APBDesa yang dirinci menurut objek belanja, dan segala permintaan dana harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pertanggung jawaban realisasi pelaksana APBDesa sesuai ketentuan harus disusun dan di sampaikan melalui Camat paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir,”ingatnya.


Untuk mendukung proses dimaksud saat ini perlu adanya penyiapan aparatur pemerintah desa untuk menyusun APBDesa dan mengelolah semua anggaran Dana Desa yang disalurkan bagi 79 Desa serta alokasi Dana desa (ADD) bagi 81 Desa yang ada di Kabupaten Buru Selatan.

Penyaluran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Buru Selatan saat ini telah memasuki pertengahan Triwulan II. “Sesuai jadwal penyaluran tahap I saya harapkan agar Dana Desa/Alokasi Dana Desa dapat di salurkan sesuai jadwal penyaluran, hal ini agar menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengingat karakteristik kondisi geografis dan persoalan waktu pelaksanaan yang mesti diminimalisir kendala-kendala pelaksanaan dan realisasi kegiatan di tingkat desa,”tuturnya.

Selain hal tersebut diperlukan kajian kritis dan komprehensif serta keseriusan perangkat desa dalam mengikuti kegiatan Bimtek ini, agar kesalahan-kesalan yang sifatnya adminstrasi dan juga pengelolaan dan pertanggung jawaban dapat diminimalisir. (SBS-02)


- - - - - - -