Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Info Kota Ambon

News Politik

News Hukrim

Berita Kabupaten Buru

Kabupaten Buru Selatan

News Pariwisata


Namrole, SBS 
Diduga kuat ada kejahatan yang sengaja dipraktekkan oleh pihak PLN Namrole maupun Waesama selama ini sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di kedua Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) itu.

Meresponinya, DPRD Kabupaten Bursel setempat pun melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak PLN Namrole dan PLN Waesama maupun sejumlah aktivis yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Waesama (Permawa) di ruang Rapat DPRD, Jumat (16/1).

Dalam Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhajir Bahta dan turut dihadiri oleh Kepala PLN Rayon Namrole Sumardi Karim serta Kepala PLN Ranting Waesama Yusran Tualeka itu dimanfaatkan oleh para wakil rakyat maupun aktivis untuk melontarkan semprotan tajam kepada pihak PLN atas berbagai kejahatan dan masalah pelayanan PLN yang masih terus menjadi keluhan di masyarakat.

“Minyak tiap bulan itu masuk 80 ton di Ranting Waesama. Jangan sampai mereka jual. Ini kecurigaan saya. Karena setiap bulan laporan pertanggung jawaban kepada wilayah, area itu 80 ton. Tetapi sampai saat ini masyarakat tidak tahu bahwa pemakaiannya dalam 1 bulan berapa liter. Tetapi ada pemadaman listrik dengan alasan BBM habis,” kata salah satu perwakilan Permawa, Jumran Rumakat diselah-selah rapat tersebut.

Ia mengaku masyarkat Waesama sangat kecewa dengan kinerja Kepala Ranting PLN Yusran Tualeka yang harusnya dicopot saja.

“Yang masyarakat Waesama sampaikan bahwa Kepala Ranting Waesama itu harus dicopot. Itu harus di copot,” tegas Rumakat sambil memukul meja dengan keras.

Apalagi, lanjutnya, sesuai data yang dimiliki pihaknya, ternyata pelanggan atas nama Ahmad Tukloy telah melakukan pembayaran secara berulang kali, yakni Rp. 2.500.000 ditambah Rp. 1.500.000 dan ditambah lagi Rp. 2.500.000, tetapi pihak PLN tidak pernah melakukan pemasangan meteran listrik di rumahnya. Ironisnya lagi, pemasangan baru akan dilakukan jika pelanggan ini membayar Rp. 1.000.000 lagi.

Tak hanya itu, pelanggan lainnya atas nama Tarawia Rumakat pun sudah menjadi korban pemutusan listrik sebanyak 2 kali lantaran tidak memiliki meteran. Padahal, pelanggan ini sudah melakukan pembayaran berulang kali.

“Ini merupakan bagian dari kebohongan pihak PLN,” tegasnya.
Kejahatan pihak PLN ini pun diungkapkan perwakilan Permawa lainnya, Majid Takimpo.

“Sudah terjadi pergantian kepala PLN berulang-ulang, tetapi sampai saat ini ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan tetap. Padahal sudah dibayar berulang-ulang. Contohnya Ahmad Tukloy. Ini masalah klasis yang harus disikpai pihak PLN,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Majid, ada masyarakat yang sudah membayar rekening listrik sebelumnya, tetapi ketika akan melakukan pembayaran rekening listrik berikutnya, ternyata pihak PLN tidak mengakui kwitansi rekening listrik sebelumnya dan mengharuskan masyarakat untuk membayar rekening listrik yang telah dibayar pada bulan sebelumnya.

Terkait itu, perwakilan Permawa lainnya, Anthon Warhangan meminta agar pihak DPRD dapat segera mengeluarkan rekomendasi kepada pihak PLN agar memproses hukum oknum-oknum nakal di PLN.

“Banyak kronologis kejahatan PLN yang terjadi di Bursel. Saya minta pimpinan dan anggota DPRD mengeluarkan rekomendasi agar bisa menjawab tingkat ketidak adilan ini yang menjadi kejahatan penuh terhadap rakyat sehingga tidak terkesan besok siapa pun yang menjadi kepala PLN di Bursel melakukan kejahatan yang sama,” tegas Warhangan.
Desakan serupa pun dilontarkan anggota DPRD dari Partai Berkarya, Usman G Latuwael.

“Kalau ada nuansa pidana, maka saya minta kepada pimpinan untuk merekomendasikan kepada pihak penegak hukum untuk menindak lanjuti moralitas pegawai PLN yang melanggar aturan,” tegasnya.

Sebab, menurutnya, perilaku-perilaku PLN yang menindas rakyat seperti ini tak boleh ditolelir, tetapi harus disikapi serius dengan memproses mereka sesuai hukum hingga di meja hijau.

“Saya tekankan disini persoalan Waesama. Ini masalah penipuan. Yang bapak jelaskan solusinya apa. Ini persoalan pidana, ketika air mata masyarakat bercucuran lalu terakhir kita duduk. Ini persoalan pidana yang harus ditindaklanjuti,” paparnya.

Tak hanya Latuwael, anggota DPRD lainnya dari Partai Nasdem Abdulgani Rahwarin pun berang ketika melihat bukti kwitansi kejahatan oknum PLN terhadap masyarakat Waesama.

“Ini kurang ajar betul,” kata Rahwarin sambil mengancam kalau dirinya tidak bisa menahan emosi, maka Kepala PLN akan dipukulinya.

Sebab, menurutnya, masyarakat sudah bersusah payah mencari uang hanya untuk memenuhi kerinduan mereka agar listrik di rumah mereka bisa bernyala, namun kemudian dijadikan bulan-bulanan kejahatan pihak PLN tanpa merasa berdosa.

Ia pun mengaku merasa lucu, karena kendati pemadaman listrik sering terjadi. Namun masyarakat tetap dibebankan dengan pembayaran rekening listrik yang cukup mencekik.

“Yang lucu disini, kemarin satu dua bulan itu terjadi pemadaman. Kok PLN bergilir, tapi pembayaran tidak bergilir, pembayaran tetap sama bahkan tinggi. Yang lucu PLN tidak nyala tapi meteran tetap berjalan terus,” jelasnya.

Ia berharap agar apapun masalah kelistrikan yang terjadi di PLN, harus pula diinformasikan kepada pihaknya agar masyarakat pun tidak mempersalahkan pihaknya sebagai Wakil Rakyat.

“Sekecil apa pun masalah di PLN itu coba disampaikan kepada kami agar kami juga bisa sosialisasikankepada masyarakat. Karena suka atau tidak suka, bapak enak, tapi masyarakat selalu mempersalahkan kami, kami biking apa sampai sekarang PLN sudah sakit lagi, kemarin sudah baik sekarang sudah sakit lagi,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Golkar, Vence Titawael meminta agar persoalan listrik di Kabupaten Bursel ini menjadi perhatian serius bersama semua pihak, termasuk PLN.

“Di Kabupaten kita ini masih bergelut dengan listrik, padahal program nasional pemerintah Jokowi itu adalah Indonesia terang. Tetapi fakta hari ini di Kabupaten Bursel, kegelapan melanda dimana-mana. Oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian seris kita bersama,” katanya.

Sebab, setelah adanya pemadaman cukup lama di akhir tahun 2019 lalu, pihaknya telah berharap agar tidak ada lagi masalah di tahun 2020 ini, namun nyatanya persoalan serupa masih terjadi lagi.

“Kami berfikir di Namrole ini malapetaka itu sudah berakhir di bulan Desember dengan pemadaman yang selalu padam. Tetapi fakta hari ini juga mau dilakukan lagi pemadaman secara bergilir,” ucapnya.

Ia heran, sebab PLN selalu terkesan tidak memiliki langkah-langkah antisipatif dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga pemadaman pun selalu saja terjadi.

“Kami juga mendapat laporan dari masyarakat di Waesama. Masa setiap hari lampu mati, masa setiap saat lampu mati, tidak ada ada perbaikan, berbulan-bulan lampu mati. Bagaimana kabupaten ini mau maju kalau modelnya seperti ini,” paparnya.

Selain itu, dengan adanya pemadaman listrik yang sering terjadi, lanjut Titawael, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak PLN Wilayah di Ambon untuk segera membayar ganti rugi kepada masyarakat, namun sayangnya pembayaran ganti rugi pun belum terealisasi hingga kini.

“Kami minta PLN Namrole untuk melakukan ganti rugi, tapi sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Ironisnya malah sampai saat ini masyarakat harus membayar lebih saat lampu sering padam,” tandasnya.

Keluhan pun disampaikan anggota DPRD dari Partai Gerindra Moksen Solissa dan anggota DPRD dari PPP Sadam Kadatua yang mengaku heran dengan proses penagihan listrik selama ini. Mengingat kendati pun listrik sering padam dan petugas PLN tidak melakukan pemotretan meteran listrik, tetapi tagihan listrik terkesan dinaikkan sesuka hati dan membebani masyarakat.

Sedangkan, anggota DPRD dari Partai Perindo, Yadus Lesnussa menilai pihak PLN selama ini lalai memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

“Saya garis bawahi disini bahwa bapak-bapak lalai dalam melayani konsumen, karena kalau bapak-bapak lalai, maka kondisinya seperti ini, karena kalau mesin rusak, kelalaiannya ada di PLN dan bapak sebagai pimpinan harus betanggung jawab,” katanya.

Karena kondisi yang merugikan masyarakat ini, maka harusnya pihak PLN di tingkatan atas melakukan evaluasi dan mencopot Kepala PLN Ranting Waesama yang dianggab tak memiliki kemampuan untuk memimpin.

“Kinerja bapak perlu dievaluasi. Ini baru 3 tahun kerja di PLN sudah jadi pimpinan. Harusnya dievaluasi, kalau bisa dicopot. Jangan anda membodohi rakyat Bursel dan kami 20 anggota DPRD disini. Kalau tidak mampu biking surat pengunduran diri. Anda tidak punya kemampuan untuk dipakai, kemampuan anda tidak ada,” paparnya.

Sementara itu, PLN Rayon Namrole Sumardi Karim merespon bahwa pihaknya siap mundur jika memang ada bukti bahwa ada banyak orang yang dirugikan karena ulah pihaknya.

“Saya bersedia diganti, siapa saja siap diganti bilamana terjadi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang banyak,” kata Karim.

Namun, ia menegaskan bahwa tudingan adanya penjualan minyak oleh PLN ke pihak lain sehingga terjadi pemadaman listrik tidaklah benar karena pihaknya punya data yang bisa dipertanggung jawabkan dan kalau pun ada pelanggaran yang dilakukan, pastinya akan dikenai sanksioleh tingkata yang lebih atas.

“Tetapi jujur saja, tiap bulan tidak ada minyak yang dijual. Ada datanya semua. Kalau memang ada yang menjual, tetap akan disanksi,” ucapnya.

Sementara untuk, penormalan nyala listrik di Kecamatan Namrole, Karim belum bisa memastikannya, mengingat adanya kerusakan mesin sehingga tidak semua mesin yang dioperasikan.

“Untuk normal, kemarin kami sudah minta dynamo starnya. Karena dynamo starnya lagi bermasalah. Barangnya kecil, tetapi sulit. Sebab, untuk diganti, kami sudah usulkan ke wilayah dan wilayah proses ke pusat. Kita usahakan dan kita optimis lebih cepat lebih bagus,” terangnya.

Sedangkan Kepala PLN Ranting Waesama Yusran Tualeka mengaku bahwa pihaknya pun belum bisa memastikan kapan pelayanan PLN di Kecamatan Waesama bisa normal kembali.

“Saya tidak bisa pastikan kapan bisa menyalah, saya tidak bisa pastikan. Kalau ada yang bilang menyala 1 Januari 2020, saya tidak pernah mengatakan demikian. Karena itu sama saja saya menjerat leher saya sendiri,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa jika alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin yang rusak sudah ada, maka teknisi yang dimiliki pihaknya akan segera memasangnya dan mengoperasikannya. Dimana, jika semua mesin yang berjumlah 5 buah sudah normal, maka bisa dipastikan kebutuhan listrik masyarakat Kecamatan Waesama akan bisa terlayani lebih baik.

Dimana, pihaknya pun akan melakukan survey lagi kepada titik-titik di desa maupun dusun bagi masyarakat yang belum teraliri listrik guna dicarikan solusinya.

Meresponi itu semua, Ketua DPRD Muhajir Bahta pun menegaskan kepada pihakPLN agar bisa secepatnya memperbaiki mesin-mesin yang rusak agar bisa menormalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dari pihak PLN harus mempercepat perbaikan mesin-mesin PLN agar listrik bisa normal kembali,” tandasnya.

Selain itu, bagi oknum-oknum PLN yang nakal selama ini, Bahta minta agar segera ditertibkan sehingga tidak merugikan masyarakat maupun merusak citra PLN di mata masyarakat.

“Dalam waktu dekat harus memanggil ana-anak buah bapak itu untuk ditertibkan dan kami berharap ketika ada pengaduan masalah harus direspon cepat,” ujarnya.

Ia mengaku, pelayanan maksimal PLN sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga berbagai kekurangan selama ini haruslah diperbaiki kedepannya yang tentu saja membuuhkan partisipasi dan kepedulian semua pihak yang harusnya bersatu hati membangun negeri ini kedepan agar lebih baik lagi. (SBS/01)

- - - - - - - - - -

Namrole, SBS 
Persoalan yang terjadi beberapa waktu lalu dimana pedagang ikan di pasar Kai Wait saling usir akibat persaingan dalam menjual ikan mereka yang berimbas pada pengusiran pedagang ikan dari Desa Pohon Batu direspon cepat oleh Pemda Buru Selatan (Bursel).

Sekda Bursel Iskandar Walla yang menerima laporan tentang hal ini bergerak langsung turun ke pasar ikan Kai Wait untuk mengkroscek kondisi pasar dan pedagang yang ada disana.

Saat turun ke pasar, Sekda di dampingi oleh Kadis perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) H Tuarita, Kasat Pol PP Asnawi Gay, Kepala Bidang Pasar Disperindag Sarifudin Souwakil dan beberapa anggota Satpol PP .

Sekda saat tiba di pasar memerintahkan kepada Kasat Pol PP dan Kadis Disperindag supaya menata dan membuat nyaman Pasar Kai Wait untuk masyarakat baik itu pedagang maupun pembeli.

“Yang jelas harus bikin nyaman semua orang yang berdagang dan membeli disini karena ini pasar, dan pasar merupakan tempat bagi semua masyarakat mencari hidup. Jadi tidak ada untuk kaum si A atau si B, pasar untuk semua dan ini juga bukan permanen. Pasar untuk semua orang hidup, cari hidup ramai-ramai jangan sampai ada yang bilang yang lain tidak punya hak disini,” pinta Sekda kepada Kasat Pol PP dan Kadis Disperindag dihadapan pedagang dan wartawan, Jumat (17/01/2020).

Disamping itu, Sekda juga tegaskan agar pasar harus memberi pendapatan untuk kas daerah sehingga pembangunan dapat berkelanjutan.

“Dinas harus memberikan rasa nyaman kepada semua yang berjual, dan pendapatan untuk daerah itu harus ada. Kasat dan Satpol PP itu punya tugas untuk mengamankan semua tidak ada yang boleh dirugikan. Harus ditata dengan baik, yang jelas pasar itu tempat untuk semua bertransaksi dengan rasa nyaman,” tegas Sekda.

“Beta juga lewat di situ dan melihat memang benar ada yang berjualan ikan di jalan raya, tapi kita tidak bisa serta merta melarang mereka karena mereka juga mencari hidup. Asalkan jangan ada persaingan yang tidak sehat, mereka akan kami tata kembali,” tambahnya.

Sekda mengatakan, solusi untuk masalah ini yaitu, Pemda Bursel melalui Disperindag dan dibantu oleh SatPol PP akan mengatur pasar tersebut dengan pertimbangan akan memprioritaskan pedagang yang sudah lama tanpa mengesampingkan pedagang yang baru.

“Solusinya kita akan tata pasar ini dan memprioritas orang-orang yang sudah lama berjualan disini. Jadi mereka diprioritas dulu jangan sudah senang baru orang lain mau datang,  dengan catatan jangan menjual harga lebih tinggi harus disesuaikan dengan pedagang yang lain. Kalau harga tinggi konsumen ini kan dia cari yang lebih murah. Otomatis pedagang yang lain rugi,” tandasnya.

Sementara informasi yang di peroleh dari salah satu pedagang ikan pasar Kai Wait, Surny Rentua mengatakan pedangan yang ada di pasar tersebut lebih dari 20 orang, dan para pedagang membayar 1 juta per meja dengan jangka waktu pelunasan selama 4 bulan.

“Ini meja dikerjakan oleh pihak ketiga dan kami mencicilnya selama empat bulan. Jadi dua meja ini dua juta,” ucap Rentua.

Persoalan terjadinya adu mulut antara pedagang ikan dari desa Pohon Batu dengan Pasar ikan di Pasar Kai Wait menuru Rentua, disebabkan karena para pedagang ikan dari Desa Pohon Batu menjual ikan dengan harga murah dan tidak menyesuaikan dengan pedagang lain yang ada di pasar Kai Wait.

“Jadi dipasar ini sesuai kesepakatan bersama itu di kasih ijin untuk mereka hari pasara saja (Rabu dan Sabtu), kalau hari lain itu katong disini yang jadi penada, kan katong pemborong kalau mereka berjualan keliling bisa tapi kalau mau duduk didalam sini tidak, sebab mereka kasih ke katong itu 6 ekor mereka jual ke masyarakat itu 8 ekor, itu bagaimana, katong seng mau karena nanti katong rugi. Katong punya ikan tidak laku tapi mereka punya laku terus karena jual 8 ekor,” terangnya.

“Sementara mereka tidak bayar meja, minta uang untuk bayar air juga mereka tidak kasih. Kalau mereka mau buat meja itu harus dibicarakan dalam rapat bersama dengan kepala pasar dan semua pedagang ikan. Sebab  mereka dari dulu hanya datang dan berikan ke kita saja, dan kita yang jual,” pungkasnya. (SBS/01)
- - - - - - - - -

Jakarta, SBS 
Pengeboran panas bumi atau Geothermal yang dilakukan PT. PLN di Tulehu bukan merupakan penyebab terjadinya gempa bumi di Ambon pada beberapa waktu lalu, hal ini terungkap melalui penjelasan para pakar dan ahli dalam diskusi yang digagas oleh Pemerintah Kota Ambon dan PT. PLN bertempat di Kantor PLN Pusat – Jakarta.



Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor PLN Pusat ini, dihadiri oleh Wakil Walikota (Wawali) Kota Ambon, Syarif Hadler, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, Enrico Matitaputty, Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Demmi Paais, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lucia Izaac, Sekretaris Bappeda dan Litbang Kota Ambon, E. Maail, Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury. 




Hadir juga Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, sementara dari PT. PLN Pusat hadir Executive Vice President Energi Baru dan Terbarukan, Zulfikar Manggau, Vice President Panas Bumi PT PLN, Aris E. Susangkiyono, Kepala Sub Direktorat Ketehnikan dan Lingkungan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Roni Candra Harahap. 




Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga dihadirkan para pakar dan ahli yang terdiri dari Dr. Ferad Puturuhu (Unpatti), Dr Eng. Yunus Daud (UI), Dr Suryantini (ITB), dan Dr Alvend Sugiawan (ITB) sebagai narasumber.




Wakil Walikota Kota Ambon, Syarif Hadler pada kesempatan tersebut menjelaskan, kondisi gempa bumi yang terjadi di Maluku sampai saat ini sudah terjadi sebanyak 2.924 kali gempa dan ini tidaklah lazim. 




"Atas ketidak laziman ini, kemudian oleh sebagian kalangan mengkaitkan dengan proyek pembangunan Geothermal di Tulehu," katanya.




Menurut dia, dialog dan kajian ilmiah yang dilakukan Pemkot Ambon ini guna menepis berbagai isu yang berkembang terkait gempa bumi yang terjadi di Maluku sejak September 2019 lalu. 




Dimana, lanjut dia informasi yang beredar di masyarakat bahwa gempa bumi yang mengguncang Maluku pada tanggal 26 September 2019 lalu, diakibatkan oleh pengeboran pembangunan sumber daya energi yang berasal dari perut bumi atau geothermal di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.




"Gempa yang terjadi di Maluku tidak disebabkan oleh pengeboran sumber daya energi," terangnya.




Salah seorang Pakar Geothermal dari Universitas Indonesia Yusuf Daud menjelaskan, Pembangunan proyek Geothermal atau sumber daya energi yang berasal dari perut bumi yang merupakan sumber energi baru tidak ada kaitannya dengan masalah gempa bumi di Maluku khususnya Kota Ambon.




"Hal itu bisa terjadi, tetapi kalau geothermalnya sudah berproduksi. Sementara yang ada di Negeri Tulehu itu belum berproduksi. Dengan demikian bahwa tidak ada hubungan antara geothermal di Tulehu dengan gempa yang masih terjadi di pulau Ambon dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi disana itu lebih kepada bersifat tektonik," tegasnya.(SBS/12)
- - - - - - - -

Namlea, SBS 
Terjadi antrian solar yang cukup panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Waeapo, Kamis 16 Januari 2020. Informasi yang diperoleh wartawan, terjadinya antrian panjang ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan stok Solar di kecamatan tersebut.

Pantauan media ini dilokasi SPBU, sulitnya pasokan solar membuat resah para petani. Mereka harus mengantri dari pagi hingga siang dengan membawa jerigen. Itu pun terbatas, sekali antri hanya bisa mendapatkan 20 liter.

Sebelum antri para petani harus membeli kupon di ketua GAPOKTAN seharga Rp 10.000 untuk dua kali antri.

Diketahui, untuk petani yang memiliki 1 hektar sawah hanya mendapat jatah 30 liter, otomatis satu kupon hanya untuk 1 hektar sawa, dan untuk membeli selebihnya petani harus kembali antri dan sudah harus membeli kupon LG dari ketua GAPOKTAN, sebab jika para petani tidak mengantongi kupon, pihak SPBU tidak akan melayani mereka.


“Kami ini datang antri mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Bahkan sampai jam 2 dan jam 3, terkadang kalau datangnya belakangan ya tidak dapat, pulang dengan tangan kosong,” kata Waginem, salah satu masyarakat asal Desa Waekasar yang ikut serta mengantri sejak pagi.

“Saat ini hampir tiba waktunya untuk menggarap sawa tapi solar juga semakin hari semakin susah,obat-obatan semakin naik, tetapi waktunya panen harga beras murah,” keluhnya.

Dirinya mewakili para petani berharap, pemerintah kabupaten Buru dapat memperhatiak nasib para petani khususnya di dataran Waepo yang saat ini mulai kesusahan memperoleh bahan bakar jenis Solar.

“Kami para petani berharap pemerintah memperhatikan nasib kami, khususnya petani di dataran Waeapo, dan  memangkas masuknya beras bermerek tawon atau sejenisnya ke pulau buru, agar supaya masyarakat Kabupaten Buru bisa menikmati hasil pertanian sendiri,” tuturnya. (SBS/Yun)

- - - - - - -

Namrole, SBS
Diduga ada permainan bisnis di Pasar ikan Kai Wait Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mengkibatkan ada pedagang ikan yang saling usir.

Data yang diperoleh wartawan, pedagang yang diusir terpaksa harus menjual ikannya di bahu jalan raya, tepatnya di depan rumah makan Omega, Kilo Meter II Desa Labuang.

Kepada media ini, salah satu pedagang ikan Salima Mony yang ditemui dilokasi penjualan mengatakan bahwa mereka sesungguhnya juga tidak ingin menjual ikan di bahu jalan tersebut, namun apa daya para penjual ikan asal Desa Pohon Batu ini harus terus melakukan penjualan ikan karena ditakutkan ikan mereka akan busuk akibat tidak dibeli oleh pelanggan.

"Katong mau jual di jalan-jalan bagini Satpol PP marah, lalu katong mau jual katong punya ikan dimana coba. Katong juga seng tau kenapa orang di pasar marah-marah, katong sama-sama cari hidup. Yang larang itu semua ibu-ibu yang di pasar itu," ucap Mony, Kamis (16/01/2020).

Mony katakan, sebelum dirinya kembali berjualan ikan di bahu jalan, ia dan rekan-rekannya telah berjualan di pasar ikan Kait Wait sesuai arahan dari petugas Sat Pol PP, namun terjadi konflik adu mulut dengan sesama pedagang yang ada di pasar ikan, akibatnya mereka menghindar agar tidak terjadi konflik yang lebih besar.

"Katong baru baku adu mulut dengan mama-mama pasar dan Satpol PP, lalu Satpol PP bilang sudah nanti katong jual katong punya ikan-ikan disini sampe abis dulu, sambil menunggu mereka berkoordinasi dulu dengan pimpinannya," terangnya.

"Tadi pagi petugas Satpol PP sudah   angkat dan bawa katong punya box-box ikan ke pasar cuma mama-mama di pasar tolak. Ibu-ibu pasar bongkar katong dari pasar dan katong seng tau alasannya apa," tambahnya.

Wanita paru baya ini mengeluhkan kalau mereka terus diperlakukan seperti ini, dimana mereka akan menjual ikan-ikan mereka yang notabenenya sudah menjadi pekerjaan tetap mereka untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga mereka setiap hari.

"Mereka mau katong jual ikan itu tunggu hari pasar, sementara katong ini dapat ikannya setiap hari. Katong bagini untuk katong punya anak-anak uang sekolah, jadi katong mau mencari kemana kalau bukan disini," keluhnya.

Ia bersama pedagang lainnya berharap, ada kebijakan baik dari Pemda Bursel melalui dinas terkait agar disediakan tempat yang pas untuk berdagang ikan.

"Katong minta cuma tempat yang tepat untuk berjualan ikan saja, karena kalau katong sudah di usir dari pasar ikan, sekarang berjualan di sini diusir juga, nanti besok-besok katong berjualan di depan kantor Bupati saja," imbuhnya.

Sekedar diketahui, sebelumnya para pedagang ini telah dilarang oleh petugas SatPol PP untuk berjualan di bahu jalan tersebut karena sangat mengganggu aktivitas para pengguna jalan maupun keindahan kota Namrole.


Namun entah kenapa, para pedagang ini mulai berjualan lagi di lokasi yang telah dilarang oleh SatPol PP tersebut.

Kini para pedagang tersebut hanya menunggu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dari Pemda Bursel terkait lokasi yang tepat untuk mereka berjualan ikan. (SBS/02)
- - - - - - - - -
Mias Solissa
Namrole, SBS 
Kehadiran 100 Dokter dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Cabang Makassar Timur di Bursel dalam rangka melakukan kerja sosial hasil kerjasama Pemda Kabupaten Bursel dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Ambon mendapat tanggapan dan apresiasi beragam dari masyarakat.

Ada yang memuji dan ada pula yang mempertanyakan kenapa 100 dokter tersebut tidak terbagi secara merata di 6 kecamatan yang ada di kabupaten Bursel.

“Saya sangat mengapresiasi Pemda Bursel yang telah menghadirkan kawan-kawan dokter dari luar daerah untuk melakukan pengobatan gratis di Kabupaten Bursel, namun kami menilai Pemda Bursel telah menempatkan posko-posko kesehatan yang tidak tepat sasaran,” kata aktivis muda asal Bursel, Mias Solissa kepada media ini melalui pesan Whatsappnya, Rabu (15/01/2020). 

Menurutnya,  seharusnya Pemda Bursel peka terhadap lokasi-lokasi dan kecamatan-kecamatan mana saja yang saat ini sangat membutuhkan sentuhan – sentuhan khususnya di bidang kesehatan.

“Kami menilai bahwa pemerintah sama sekali tidak jelih untuk melihat persoalan ini. Masyarkat tentu sangat membutuhkan sentuhan pelayanan kesehatan yang di selengarakan Pemda setempat. Namun dengan pembagian wilayah pengobatan yang tidak tepat sarasan menimbulkan kecemburuan di masyarakat yang tak mendapatkan sentuhan kesehatan tersebut,” ujarnya.

Solissa katakan, posko-posko harus dibagi di semua kecamatan, agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Bursel. 

“Jangan poskoh-poskoh semua ditumpuk di kota kecamatan saja, tetapi harus di pusatkan di desa-desa yang sangat minim sentuhan pelayanan kesehatannya. Sehinga desa-desa yang jauh dari jangkauan dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan, apalagi ini secara gratis,” ucapnya.

Pemuda yang aktif mengikuti perkembangan Kabupaten Bursel ini, menambahkan, seharusnya 100 dokter itu harus di bagi rata ke semua kecamatan yang ada dan bukan hanya dipusatkan di lokasi-lokasi kota kecamatan, sebab menurutnya, masyarakat Bursel yang jauh dari kota kecamatan maupun kota Kabupatenlah yang sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan pelayanan kesehatan.

“Seharusnya Pemda bijak dan tau betul bahwa yang sangat membutuhkan sentuhan kesehatan adalah desa-desa yang jauh dari kota kecematan, begitu juga dengan kecamatan yang ada di pegunungan seperti kecamatan Fena Fafan dan Kecamatan Kepala Madan,” tandasnya.

Sebagaimana dikutip dari postingan akun facebook resmi milik Humas Pemda Bursel, disebutkan bahwa 100 dokter ahli gigi dari makasar, 12 dokter ahli gigi dari PDGI Ambon, 7 dokter spesialis dan 3 dokter umum akan melakukan pelayanan kesehatan gigi gratis dan pelayanan kesehatan spesialistik/ umum di 4 kecamatan di kabupaten Bursel dari tanggal 14 sampai 16 Januari 2020.

4 kecamatan yang dikunjungi para dokter ini adalah, Kecamatan Namrole dengan 4 Pokso yaitu di Desa Labuang, Desa Lektama, Desa Leku dan Desa Batu Tulis.

Dikecamatan Waesama dengan 2 posko yang terletak di Desa Waesili dan Wamsisi, sedangkan di kecamatan Leksula dengan dua Posko yang dipusatkan di Desa Nalbesi dan Waemala, sementara di Kecamatan Ambalau juga dengan dua Posko yaitu di Desa Ulima dan Desa Waelua.

Dua kecamatan yang tidak kebagian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis ini adalah Kecamatan Fena Fafan dan Kecamatan Kepala Madan. 

Sekda Bursel Iskandar Walla yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan sebenarnya hanya ada pada persoalan waktu dari bakti tersebut.

Sekda menjelaskan, para Dokter ini hanya memiliki waktu tiga hari di Kabupaten Bursel dan untuk penentuan lokasi sebagai posko ditentukan langsung oleh pihak dokter sesuai hasil survey yang dilakukan tahun 2019 lalu.

"Hanya soal waktu. Tim dokter dari Unhas hanya punya waktu bakti sosial selama 3 hari di tiap-tiap daerah. Dan untuk Penentuan 4 kecamatan itu sesuai hasil survey tim dari Unhas yang melakukan survey lapangan pertengahan Desember 2019, sehingga mereka putuskn hanya bisa di 4 kecamatan," jelas Sekda 

Untuk Kecamatan Kapala Madan dan Fena Fafan, kata Sekda, tidak dapat dijangkau karena waktu terlalu cepat untuk aksi sosial tersebut.

"Tidak terjangkau karena waktu praktek hanya 3 hari. Tidak ada waktu bila kedua kecamatan tersebut dijangkau sebab tim dokter dari Unhas hari Jumat sudah harus  ada Namrole karena Sabtu mereka sudah harus pulang ke Ambon langsung ke Makassar. Sedangkan untuk dokter ahli karena mereka baru tiba hari Kamis dan hanya praktek 3 hari, Kamis sampai Jumat di kecamatan Namrole saja karena minggu pagi mereka pulang ke Ambon dengan pesawat," tandasnya. (OR/Alan)
- - - - - - - - -
Namrole, SBS 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar kegiatan Launching Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di ruang Serbaguna Namrole, Rabu (15/1).

Ketua KPU Provinsi Maluku, Rifai Kubangun saat memimpin kegiatan launching yang ditandai dengan pemukulan gong itu yakin bahwa dengan dilaunchingnya Pilkada Kabupaten Bursel ini menjadi tanda bahwa seluruh perangkat KPU Kabupaten BBursel telah siap untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada dimaksud.

“Kegiatan launching yang dilaksanakan saat ini merupakan bukti bahwa KPU Kabupaten Bursel telah siapuntuk melaksanakan Pilkada Kabupaten Bursel,”kata Kubangun.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, ada banyak aktor penentu dalam mensukseskan agenda demokrasi itu, baik itu KPU pusat, Provinsi dan Kabupaten hingga perangkat terendah, maupun Bawaslu dan turunannya, serta berbagai pihak lainnya, termasuk masyarakat sebagai pemilih.

Tak lepas dari itu, suksesnya Pilkada ini pun tak akan terlepas dari hubungan persaudaraan yang harus tetap dijaga dalam kegembiraan pesta demokrasi ini.

“Mari tetap jaga hubungan persaudaraan di Bumi Lolik Lalen Fedak Fena ini. Mari kita jaga semangat ini sehingga Pilkada ini pun akan berlangsung dalam kondisi penuh persaudaraan,” kata Kubangun.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bursel Iskandar Walla ketika membaca sambutan Bupati Tagop Sudarsono Soulisa mengatakan, momentumpelaksanaan kegiatan launching Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bursel ini adalah sebuah agenda yang mengandung sebuah makna bahwa hari ini KPU Kabupaten Bursel beserta seluruh masyarakat Bursel telah siap berpesta demokrasi lima tahunan untuk melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020.

“Pesta demokrasi kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya Kabupaten Bursel melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatu. Catatan sejarah ini akan menorehkan bahwa  para penyelenggara, khususnya KPU Kabupaten Bursel dapat menunjukkan prestasinya masing-masing melalui penerapan dan pengimplementasian peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan professional,” katanya.

Dikatakan, pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum di daerah ini dari waktu ke waktu, hendaknya menjadi pelajaran penting dalam membenahi pelaksanaan pemilihan saat ini dan dimasa-masa yang akan datang.

“Kedepan penyelenggaraan pemilihan di fdaerah ini akan semakin mengalami kemajuan, baik dalam hal teknis pelaksanaan maupun kematangan  dan kecerdasan pemilih untuk menentukan pilihan politiknya, sehingga akan terwujud suasana yang rukun, aman dan damai dalam bingkai orang basudara,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bursel Syarif Mahulauw dalam sambutannya mengatakan, kegiatan launching ini dilaksanakan sebagai bentuk penegasan keppada publik, khususnya di Kabupaten Bursel, bahwa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bursel tahun 2020 sudah dimulai dan siap untuk dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Iapun mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Provinsi Maluku yang telah banyak memberikan arahannya dalam proses penyusunan anggaran, serta tentunya KPU Kabupaten Bursel berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bursel yang telah sanggub mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 21.912.511.000 dari usulan KPU Kabupaten Bursel sebesar Rp. 25.383.484.804 (95 % dari anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015).

Ia mengaku, setelah kegiatan launching ini pihaknya akan dihadapkan pada jadwal dan tahapan yang menindih. Olehnya, kepada segenap warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, pihaknya berharap partisipasinya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel Tahun 2020. (SBS/02)
- - - - - - - -

Ambon, SBS 
Agenda penutupan lokalisasi tanjung Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon akan segera terealisasi. Demikian disampaikan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G.Latuheru kepada wartawan di Ambon, Rabu (15/1/2020.

Kata Latuheru, awalnya, lokalisasi tanjung Batumerah akan ditutup pada bulan Desember 2019 yang lalu, namun belum dapat terealisasi karena pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masih menunggu perwakilan dari Kementerian Sosial RI untuk melakukan tindakan.

“Untuk penutupan tempat tersebut, tidak serta merta ditutup secara simbolis, namun ditutup dengan pembacaan deklarasi yang harus disaksikan oleh Pejabat dari Kementerian Sosial RI,” terang Sekkot.

Lanjut Sekkot, selain menutup, ada juga kewajiban dari Kementerian Sosial untuk memberikan sejumlah dana pemberdayaan kepada para pekerja.

“Jadi untuk dana pemulangan, seluruh biaya perjalanan akan ditanggung oleh pemerintah daerah, namun ada juga dana pemberdayaan yang akan diberikan dari Kementerian Sosial kepada mereka yang dipulangkan,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, dari pihak Pemkot sendiri dalam hal ini, Walikota Ambon sudah mendesak untuk segera menutup lokalisasi ternama di Ambon tersebut, mengingat janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat sudah dikumandangkan dari tahun lalu. (SBS/12)
- - - -

Namrole, SBS 
Sebanyak 11 Calon Kepala Daerah (Calkada) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) akan memaparkan visi misi mereka di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Maluku dalam waktu dekat.

“Lagi dikoordinasikan untuk pertengahan bulan Januari ini supaya  diselenggarakan pemaparan visi misi atau uji kelayakan di DPW Maluku,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bursel Muhklis Mahtelu kepada wartawan di Namrole, Selasa (14/1).

Ia mengaku, tidak semua Calkada Bursel berproses untuk memperebutkan rekomendasi PPP sebagai tiket untuk berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Bursel September 2020 mendatang.

“Calkada yangberproses di PPP terdiri dari 8 Bakal Calon Bupati, yakni Masrudin Solissa, Syahroel AE Pawa, Safitri Malik Soulisa, Muhammad Mukaddar, Elisa Lesnussa, Abdurahman Soulisa, Hadji Ali dan La Hamidi. Sedangkan, Bakal Calon Wakil Bupati terdiri dari Musa Souwakil, Frans Nicholas Kuara dan Gerson E Selsily,” urainya.

Ia menjelaskan, hasil pemaparan visi misi tersebut akan disampaikan ke DPP PPP untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi.

“Hasil paparan visi misi akan disampaikan ke DPP untuk diputuskan rekomendasi,” ucapnya.
Sebab, direncanakan Rekomendasi PPP sudah diberikan kepada Calkada Bursel pilihan PPP pada akhir Januari 2020 ini.

“Akhir Januari dipastikan Rekomendasi PPP sudah ada,” ucapnya.
Soal adanya pihak-pihak yang mengklaim akan mendapatkan Rekomendasi PPP, ia menilai sebagai bagian dari dinamika politik.

"Biasa, dinamika politik. Ada sebagian yang merasa diuntungkan dengan isu-isu seperti itu. DPC PPP Bursel juga tidak merasa dirugikan oleh isu-isu seperti itu," tandasnya.
Dirinya mengaku, pihaknya tetap berproses secara profesional dalam Penjaringan Calkada Bursel.

"Tetap kita profesional dan mereka-mereka yang berpeoses tetap diusulkan oleh DPC PPP Bursel untuk dikaji oleh DPP untuk direkomendasikan menjadi bakal calon Bupati Bursel," jelasnya.

Namun, katanya, bila merujuk pada Hasil Musyawarah Kerja Wilayah PPP Provinsi Maluku yang berlangsung tanggal 10 November 2019 lalu, salah 1 poin rekomendasinya adalah PPP mendorong kader terbaik untuk maju di Pilkada serentak.

"Kemudian diperkuat dengan hasil Mukernas juga sama, poin rekomendasinya tetap memprioritaskan kader dalam Pilkada serentak," tandasnya. (SBS/01)
- - - - - - - - -

Namrole, SBS 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Cabang Makassar Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Ambon menggelar kegiatan Kerja Sosial Nasional di Kabupaten Bursel.

Kerja Sosial Nasional itu dilakukan dengan menghadirkan sebanyak 100 orang Dokter Gigi dan Umum untuk mengabdi di Kabupaten Bursel yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Iskandar Walla di Kantor Bupati Bursel, Selasa (14/2).
Sekda pun menyambut hangat kehadiran rombongan tim kerja nasional itu.

“Selaku tuan rumah, Pemerintah daerah Kabupaten Bursel mengucapkan selamat datang kepada rombongan kerja nasional yang pada kesempatan ini hadir di Kabupaten Bursel,” kata Sekda.

Dirinya mengapresiasi kegiatan yang diprakarsai oleh HMI dengan dasar kepedulian unttukmemberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Semua ini dapat terjalin karena komitmen dan kepedulian kita semua, yaitu untuk mengabdi dan melayani masyarakat,” ucapnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas terlaksananya kegiatan ini.

“Kami memberikan apresiasi kepada ade-ade calon dokter maupun dokter yang penuh antuasias dan memiliki komitmen cukup kuat untuk datang mengabdi cukup jauh, yakni dari Makassar ke Kabupaten Bursel.  Kami berikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya,” ucapnya.

Sementara kepada wartawan, Sekda menjelaskan bahwa tim kerja sosial nasional ini akan melayani masyarakat di Kecamatan Namrole, Leksula, Waesama dan Ambalau.

"Mereka itu akan kerja sosial melayani masyarakat tersebar di semua kecamatan di Bursel, terkecuali di Kecamatan Kapala Madan dan Fena Fafan karena faktor aksesibilitas, jauh,"jelas Walla.
Walla menjelaskan, para dokter tersebut setelah berada di kecamatan akan disebarkan di beberapa posko yang sudah disiapkan di desa-desa. Dimana, masing-masing desa akan dituaskan sebanyak 10 orang dokter.

"Dokter-dokter akan melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan, agar masyarakat kita bisa sehat," ujar Walla.

Selain itu pula, tim dokter ini akan melakukan pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah, khususnya untuk anak-anak sekolah.

Sekda berharap, dengan adanya kegiatan seperti ini akan dapat membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. (SBS/02)

- - - - - - - -

Namlea, SBS 
Ajid Tihurua, mengklarifikasi dan membantah namanya disangkut pautkan dengan belanja dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja di 23 SD dan SMP di Kabupaten Buru.

Dalam penjelasannya kepada awak media, Senin siang (13/1), Ajid Tihurua mengaku sangat terganggu dengan berita soal sebanyak 13 SD dan 10 SMP di Kabupaten Buru difatwa wajib belanjakan dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja pada PT Mutiara Permata Bangsa dengan item belanja jenis barang dan harga sudah diplot dari perusahan tersebut.

Dalam berita itu ada kalimat yang berbunyi, "Beberapa kepsek ini menyebut nama Ajid Tihurua dan seorang pengurus DPD II Partai Golkar Buru yang akrab dipanggil Bams. Konon keduanya intens melobi dan menghubungi para kepsek agar wajib belanja perangkat internet dari PT Mutiara Permata Bangsa.

Menanggapi ditulis namanya diberita itu, Ajid Tihurua meminta wartawan agar berhati-hati dan mengkroschek ulang sebelum menoreh nama dan marga dalam berita. Karena salah penulisan dapat berakibat fatal dan mengganggu privasi orang yang namanya ditulis tadi."Itu mungkin saja Ajid yang lain dan bukan saya Ajid Tihurua,"tegasnya.

Mantan pejabat yang telah pensiun ini,  mengaku sangat terganggu dengan berita tadi, karena ada banyak kenalan yang menghubunginya setelah membaca berita tersebut.

Rekan-rekannya sempat berfikiran negatif dan ada yang mencap dirinya terlibat mafia proyek di Kabupaten Buru.

Kepsek yang menjadi narasumber di berita ini dan semua menegaskan kalau Ajid yang mereka maksud bukan marga Tihurua, melainkan Ajid Tualeka."Yang kami maksud Ajid Tualeka pak.Orangnya postur tubuh kecil.Kalau pak Ajid Tihurua, kami tidak kenal,"benarkan sumber di para kepsek ini.

Senada dengan Ajid Tihurua, sumber di kepsek ini juga meminta awal media agar tidak sampai keliru menuliskan nama dan marga, sehingga infonya tidak berbias.

Menanggapi keberatan dari Ajid Tihurua ini,  beberapa awak media yang sempat menuliskan berita itu, secara terbuka ikut menyampaikan maaf . "Mewakili beberapa teman di Namlea kami mohon maaf atas tulisan yang mengganggu ini.Di dalam berita tersebut ada terjadi salah penulisan marga, seharusnya Ajid Tualeka.Tapi tertulis Ajid Tihurua,"kata Ketua PWI Buru, Lili Ohorella.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 13 SD dan 10 SMP di Kabupaten Buru difatwa wajib belanjakan dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja pada PT Mutiara Permata Bangsa dengan item belanja jenis barang dan harga sudah diplot dari perusahan tersebut.

Jenis barang yang difatwa wajib dibeli dari PT Mutiara Pertama Bangsa sebagaimana tertera dalam formulir pesanan untuk BOS Afirmasi meliputi Tablet Advan G Tab 8 inch 8001 seharga Rp.2 juta.

Kemudian item belanja lainnya meliputi perangkat komputer Lenovo V130-14, infocus projector (INI 14xv), D-LINK Wireless AC1200 Dual Band Gigabait Router (DIR-842) dan perangkat penyimpanan eksternal merk Toshiba Carvio Ready 3.0 dengan total harga Rp.23.999.999.

Sedangkan untuk BOS Kinerja wajib belanjakan satu perangkat komputer merk Lenovo V530-151CB PC, Laptop merk V130-14, jaringan nirkabel D-KINK Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router(DIR-842), serta penyimpanan eksternal merk Toshiba Carvio Ready 3.0 total senilai Rp.18.999.999.

"Kita sudah tidak bebas memilih belanjakan dana BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, mulai dari jenis barang, item barang dan harga barang semua sudah dipatok mereka,"keluhkan salah satu sumber kepala sekolah di Buru.

Menanggapi hal itu Kadis Pendidikan Kabupaten Buru, Abdurrahim Umasugi SPd MPd yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin lalu (6/1), menegaskan tidak ada arahan resmi dari Diknas yang dipimpinnya terhadap 23 kepala SD dan Kepala SMP.

Ia memilih tidak mau berkomentar banyak dan menjanjikan agar wartawan mendengar langsung keterangan dari bawahannya yang diduga mengarahkan para kepsek tersebut.

"Mereka tidak berada di tempat.Saya akan panggil agar mereka sendiri yang memberikan penjelasan langsung,"tegas Abdurrahim Umasugi.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun wartawan koran ini lebih jauh menyebutkan, pada TA 2019 lalu dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang dikucurkan pempus ke Propinsi Maluku sebesar Rp. 55,868 milyar  dan dijatahkan untuk 256 sekolah yang dinilai sudah terjangkau pelayanan internet meliputi SD, SMP hingga SMA.

Khusus untuk Kabupaten Buru dikucurkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja total sebesar Rp.7,822 milyar, untuk 13 SD, 10 SMP dan 3 SMA.

Nilai dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk setiap sekolah berfariatif, karena disesuaikan dengan jumlah murid/siswa rombongan belajar di sekolah tersebut.

Untuk SD di Buru dua sekolah tercatat sebagai penerima terbesar masing-masing Rp.184 juta karena melaporkan jumlah murid sasaran prioritas sebanyak 80 orang.
Sedangkan untuk SMP penerima terbesar tercatat SMPN 11 Buru dengan siswa sasaran prioritas 150 orang.

Sebanyak 13 SD yang mendapat kucuran dana itu meliputi, SDN 4 Waeapo, SDN 9 Waeapo, SDN 6 Namlea, SDN 9 Airbuaya, SDN 4 Lolongquba, SDN 5 Waplau, SDN 5 Waelata, SDN 2 Airbuaya, SDN 11 Lolongquba, SDN 10 Lolongquba, SDN Karangjaya, dan SDN 13 Waelata.

Sedangkan 10 SMP penerima meliputi , SMPN 11 Buru, SMPN 6 Buru, SMPN 15 Buru, SMPN 20 Buru, SMPN 21 Buru, SMPN 22 Buru, SMPN 32 Buru, SMPN 30 Buru, SMPN 41 Buru, dan SMPN 31 Buru.

Namun yang memiriskan hati,dana BOS yang menjadi jatah 23 SDN/SMPN di Buru total sebesar Rp.6,136 milyar itu difatwa oleh oknum pejabat pada Diknas Buru, agar para kepala sekolah belanjakan seluruh dana tersebut lewat perantaraan BLIBLI di situs belanja online SILPAH yang dikelola Kementrian Pendidikan Nasional namun hanya pada satu perusahan tercatat atas nama PT Mutiara Permata Bangsa.

"Uang hanya numpang mampir di rekening sekolah dan kami difatwa wajib beli dari PT Permata Bangsa,"ungkap kepsek yang meminta agar namanya tidak dikorankan.

Beberapa kepsek yang ditemui mengatakan hal yang sama, mereka mengaku difatwa oleh oknum pejabat di diknas Buru dengan dalih kalau PT Mutiara Permata Bangsa sebagai perusahan pemenang tender di Kementrian Pendidikan Nasional yang memenangkan pengadaaan perangkat internet di sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

"Kalau PT  Mutiara Permata Bangsa sudah menang tender, lantas kenapa dananya dikirim ke sekolah untuk dibelanjakan sendiri oleh sekolah?"Soalkan para guru ini seraya menegaskan fatwa dari dinas juga tidak diperkuat bukti hitam atas putih dan hanya disampaikan secara lisan.

Beberapa kepsek ini menyebut nama Ajid dan seorang pengurus DPD II Partai Golkar Buru yang akrab dipanggil Bams. Konon keduanya intens melobi dan menghubungi para kepsek agar wajib belanja perangkat internet dari PT Mutiara Permata Bangsa.

Para kepsek ini telah disodori formulir pemesanan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Walau pemesanan melalui Blibli dan SIPLah, tapi tujuan beli hanya kepada satu perusahan PT Mutiara Permata Bangsa.

"Barang yang wajib dibeli juga sudah mereka tentukan.Padahal kalau dibelanjakan sendiri, kami bisa punya pilihan mencari perangkat dengan kualitas terbaik dan juga lebih murah,"beber sumber ini. (SBS/11)

- - - - - - - -

Namrole, SBS 
Hingga saat ini belum ada tanda-tanda calon kepala daerah yang akan maju melalui jalur independen dalam perhelatan Pilkada Bursel tahun 2020 ini.

Hal ini sesuai keterangan yang diperoleh wartawan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Syarif Mahulauw yang mengaku hingga saat ini belum terlihat ada Calon Kepala Daerah (Calkada) Bupati dan Wakil Bupati Bursel yang datang ke KPU Kabupaten Bursel untuk berkoordinasi maupun untuk mengikuti tahapan di Pilkada Bursel.

“Sampai saat ini belum ada Calkada jalur perseorangan yang datang berkoordinasi,” kata Mahulauw di kantornya, Senin (13/1).

Padahal, menurut Mahulauw, pihaknya telah mengumumkan berbagai tahapan yang harus diikuti oleh Calkada jalur perseorangan ejak bulan Desember 2019 lalu.

“Kami sudah mengumumkan tahapannya sejak tanggal 3-16 Desember 2019 lalu,” jelasnya.

Setiap Calkada, lanjut Mahulau bisa menyerahkan syarat dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bursel pada tanggal 19-23 Februari 2020. Selanjutnya, KPU akan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 19-16 Februari 2020 serta melakukan  verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan tanggal 27 Februari 2020 hingga 25 Maret 2020.

“Setiap Calkada harus memasukan syarat dukungan minimal 5.270 KTP dengan penyebaran minimak di 4 kecamatan dari total 6 Kecamatan yang ada di Bursel,” tambahnya.

Setelah itu, katanya, akan dilakukan penyampaian dukungan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Bursel kepada PPS pada tanggal 26 Maret 2020 hingga 2 April 2020 untuk selanjutnya dilakukan verifikasi factual di tingkat desa/kelurahan tanggal 26 Maret 2020 hingga 15 April 2020.

Disamping itu, katanya lagi, akan dilakukan rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan tanggal 16-22 April 2020 dan rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Bursel tanggal 23-24 April 2020.

Tahapan selanjutnya, kata Mahulauw, akan dilakukan pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel tanggal 27-28 April 2020 dan diikuti dengan proses penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Bursel tanggal 29 April 2020 hingga 1 Mei 2020.

Pasca itu, akan dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tanggal 29 April 2020 hingga 2 Mei 2020 serta verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan tanggal 1-6 Mei 2020.

Sedangkan, tanggal 10-12 Mei 2020 merupakan jadwal penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS dan tanggal 10-18 Mei 2020 akan dilakukan verifikasi factual di tingkat desa/kelurahan.

Sementara, tanggal 19-25 Mei2020 akan dilakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan dan pada tanggal 26-27 Mei 2020 akan dilakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Bursel.

“Pada tanggal 9-15 Juni 2020 akan dilakukan pengumuman pendaftaran pasangan Calon dan selanjutnya pendaftaran Calon, baik dari jalur perseorangan maupun partai akan dilakukan pada tanggal 16-18 Juni 2020,” pungkasnya. (SBS/01)
- - - - - - -