Select Menu

Berita Utama

Berita Virus Corona

Info Kota Ambon

News Politik

News Hukrim

loading...

Berita Kabupaten Buru

Kabupaten Buru Selatan

News Pariwisata

Namlea, SBS
Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi SPI MM menyatakan tidak takut dan siap divaksin Sabtu nanti (30/01/2021).


Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi SPI MM, mengatakan hal itu usai melantik Lima Penjabat Kepala Desa (kades), bertempat di aula kantor bupati, Senin (25/01/2021).


Lima Penjabat Kades yang dilantik itu antara lain Abdul Salam Mukadar sebagai Kepala Desa Selwadu dan Farid Fanolong sebagai Kepala Desa Waemangit di kecamatan Air Buaya, Ahmad Tasidjawa sebagai Kepala Desa Waspait di Kecamatan Fenalisela, Elvis Batuwael sebagai Kepala Desa Waepoti di Kecamatan Waplau, serta Arifin Buton sebagai Kepala Desa Sanleko di Kecamatan Namlea.


Pelantikan lima penjabat kades itu tetap menerapkan protokol kesehatan dan turut dihadiri Sekda Muhammad Ilyas Bin Hamid SH.


Usai melantik penjabat kades, bupati didampingi sekda juga berkenaan memberikan Piagam Penghargaan dari Kantor Kementrian Desa Tertinggal kepada 14 kades yang sukses menyalurkan BLT-DD di desa mereka masing-masing.


Bupati dalam kesempatan itu menjelaskan, kalau vaksin Covid akan tiba di Namlea Selasa pagi (26/01/2021) dengan menggunakan kapal feri dan dikawal aparat kepolisian.


"Insya Allah besok vaksin covid akan datang di kabupaten Buru," tutur Bupati.


Terkait dengan kedatangan vaksin Covid19, Ramly mengaku sebagai bupati dirinya sudah diperintahkan langsung divaksin. 


"Yang harus vaksin pertama bupati dan Forkompinda. Insya Allah saya siap divaksin.Tapi yang lain juga masih pikir-pikir," jelasnya.


Lanjut Ramly, kalau mereka yang masih pikir-pikir itu termakan berita. Karena berita ini berimbang, antara berita yang betul dan kurang diyakini kebenarannya.


"Kayak kemarin ada berita dokter mati setelah divaksin dan sebagainya. Ini yang bikin orang juga ketakutan," ucap bupati.


"Tapi Insya Allah besok Beta  tetap divaksin," yakinkan bupati dan mendapat tepukan tangan dari para kades yang hadir.


Dalam bagian lain sambutannya, bupati memotivasi para kades yang hadir guna menyiapkan warga petani di desa mereka untuk ikut menanam kacang kedelai.

Bupati mengaku sudah bertemu dengan Dirjen Holtikultura dan dirinya ditantang menyiapkan lahan seluas 5000 ha s/d 7500 ha untuk program tanam kacang kedelai ini.


Nantinya, petani akan diberi bibit kedelai, pupuk dan juga biaya pemeliharaan. Hasil panen petani juga akan dibeli oleh pemerintah.

Bupati juga mengungkapkan akan ada pembangunan 16 touwer Telkomsel di sejumlah desa di tahun 2021 ini.


Ia juga menyentil rencana pemilihan kepala desa difinitif di tahun 2021 ini sebanyak 20 desa dari total 82 desa difinitil. Sejak tahun 2020 lalu ini seluruh desa di kabupaten buru tidak lagi dijabat kades difinitif akibat belum terlaksana pemilihan kades.

Karena di tahun 2021 ini hanya terjadi Pilkades di 20 desa, maka sisanya direncanakan diselenggarakan di tahun berikutnya.


Namun bupati telah mengisyaratkan, kemungkinan Pilkades lanjutan akan tertunda karena bertepatan dengan perlehatan Pilkada di tahun 2022 nanti.


"Pilkades berikut mungkin selesai Pilkada," tandasnya bupati. (SBS/10)

- - - - - - -

Namlea, SBS
Lee Hyun Shin, Bos PT Pambers, perusahan perkebunan karet di Desa Waegernangan, Kecamatan Lolongquba, Kabupaten Buru diancam akan dibawa paksa untuk menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Buru.


Ancaman itu dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Buru, Jaidun Saanun SE dalam rapat tertutup pada Sabtu siang (23/01/2021), menanggapi kebandelan Direktur PT Pambers, Lee Hyun Shin yang tidak pernah hadir walau telah diundang sebanyak dua kali guna membicarakan sengketa lahan perkebunan dengan masyarakat pemilik lahan.


Rapat yang berlangsung singkat itu, dibuka dan diskorsing karena , Lee Hyun Shin, tidak hadir di rapat tersebut. Rapat itu hanya dihadiri Asisten II, Drs Abas Pelu, Kadis Pendapatan, Azis Latuconsina SE dan beberapa pejabat dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buru.


Kepada media usai rapat diskorsing, Ketua Komisi II, Jaidun Saanun SE menjelaskan, kalau pada rapat pertama beberapa hari lalu, manajemen PT Pambers meminta diberikan waktu selama dua hari, sehingga rapat diskorsing dan batu dilanjutkan pada hari itu.


Namun ditunggu sampai Sabtu siang, tidak ada satupun orang dari PT Pambers yang datangi gedung DPRD.


'Rapat pertama mereka telah mengkonfirmasi minta waktu selama dua hari dan kita lakukan tadi.Tapi mereka juga tidak hadir. Mereka kembali minta waktu untuk Minggu depan," ungkap ketua komisi II.


Menanggapi kebandelan pengusaha asal Korea Selatan itu, Komisi II dalam rapat singkat itu sepakat untuk memaksa Direktur PT Pambers di gedung dewan.


"Saya tegaskan tadi bila yang ketiga mereka juga tidak hadir, maka pimpinan komisi akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menghadirkan paksa PT Panbers. Kami akan meminta Satpol PP atau pihak kepolisian untuk menjemput Pimpinan PT Pambers untuk hadir di lembaga yang terhormat ini," ancam Jaidun Saanun.


Selain masalah sengketa lahan dengan masyarakat, Komisi II akan membahas masalah lainnya, terkait dengan tenaga kerja dan juga kontribusi perusahan itu bagi pendapatan kabupaten Buru.


"Mereka sudah eksport karet tapi daerah dapat apa," soalkan Jaidun.


Sebagaimana pernah ramai diberitakan media massa, bahwa PT. Panbers, perusahaan perkebunan karet yang beroperasi Desa Waegernangan, Kecamatan Lolongquba, Kabupaten Buru, Maluku, ingkar janji karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan pemilik lahan.


Kepala Soa Nacikit, Ahmad Nacikit mengungkapkan, bulan Januari 2020 lalu kalau marganya telah ditipu oleh Direktur PT. Panbers, Lee Hyun Shin asal Korea Selatan, karena berupaya menguasai lahan tanah adat milik keluarga dengan melanggar kesepakatan awal.


Kepala Soa Ahmad Nacikit mengungkapkan, saat lahan mereka diserahkan oleh kakak kandungnya, Gani Nacikit kepada pihak PT Panbers untuk diolah, sesuai kesepakatan awal, di atas tanah tersebut akan dibangun kebun karet pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dimana PT Panbers sebagai Inti berhak atas obyek perkebunan sebesar 80 persen dan pemilik tanah 20 persen.


Kesepakatan itu, lanjut dia ada dilakukan secara tertulis yang bukan hanya dengan pemilik lahan dari Soa Nacikit, tapi dengan pemilik lahan dari Soa lainnya.

Disitu tertulis Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat membuat perjanjian Penyerahan dan atau Pelepasan Hak atas lahan/tanah adat milik Pihak Pertama dengan ketentuan antara lain, dipertegas pula kalau Pihak Pertama  menyerahkan lahan/tanah tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menyatakan menerima lahan/tanah tersebut untuk dijadikan sebagai areal pembangunan perkebunan karet.


Kemudian pada butir ketiga perjanjian lebih dipertegas lagi, kalau kedua belah pihak sepakat  pembangunan perkebunan karet sebagaimana dimaksud  akan dibangun dengan pola kerja sama Inti – Plasma.


Pola kerja sama Inti – Plasma yang dimaksud adaiah pola kerja sama dimana 80 % (delapan puluh perseratus) dari total luas lahan milik Pihak Pertama akan dibangun menjadi kebun Inti (kebun Pihak Kedua) dan 20 % (dua puluh perseratus) dari total luas lahan milik Pihak Pertama akan dibangun menjadi kebun Plasma (kebun Pihak Pertama).


Namun akui Ahmad Nacikit, setelah terjadi penyerahan tersebut pada tahun 2006 lalu dan kini perkebunan karet mulai panen sejak tahun 2016 lalu, konon Direktur PT Panbers, Lee Hyun Shin telah melanggar kesepakatan tersebut.


Oknum warga asal Korea Selatan ini ingin mencaplok seluruh lahan tersebut, dengan mengklaim lahan milik Soa Nacikit seluas 150 ha telah berproduksi itu milik PT Panbers.


Ahmad Nacikit mengaku sudah berulangkali bertemu Lee Hyun Shin untuk meminta jatah hasil 20 persen. Namun Lee berdalih, kalau seluruh lahan milik Soa Nacikit itu diserahkan kepada PT Panbers untuk menjadi perkebunan inti.


Lee kemudian menyarankan Ahmad Nacikit untuk mencari tanah yang baru untuk dijadikan kebun plasma. Itupun aku Ahmad Nacikit, kalau bos PT Panbers ini mengharuskan Doa Nacikit untuk membayar kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk menggarap perkebunan yang baru.


Kepala Soa Nacikit ini lebih jauh mengungkapkan ada indikasi kuat kalau Lee Hyun Shin dan PT Panbers telah mensertifikatkan lokasi perkebunan itu menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Dengan modal sertifikat HGU ini konon Lee Hyun Shin telah menggondol uang pinjaman bernilai puluhan milyaran rupiah dari salah satu bank untuk memodalin perusahan tersebut.


Yang mereka khawatirkan, Lee Hyun Shin tidak sanggup membayar kewajiban di bank , sehingga kepemilikan perusahan akan berpindah tangan kepada pihak lain, dan hak mereka sebagai plasma sebesar 20 persen juga dihilangkan, sebab dari sekarang saja, Lee Hyun Sin telah ingkar janji.


Disamping itu, sesuai perjanjian dengan Lee Hyun Sin, lahan milik masyarakat adat ini hanya dipakai untuk perkebunan karet selama tenggat waktu 30 tahun.


“Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga sepakat bahwa masa pakai lahan tanah tersebut selama 30 lahun dan dapat diperpanjang. (SBS/10)

- - - - - - -

Namrole, SBS 
Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) resmi menetapkan pasangan Safitri Malik Soulisa-Gerson Eliaser Selsily (SMS-GES) sebagai Bupati-Wakil Bupati Bursel terpilih periode 2021-2024 dalam  Rapat Pleno Terbuka yang digelar di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Bursel, Sabtu (23/01).


Ketua KPU Kabupaten Bursel, Syarif Mahulauw yang memimpin Raat Pleno Terbuka itu turu membacakan Berita Acara Penetapan Nomor 01/HK.03.1-BA/8109/KPU-Kab/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.


Berdasarkan Berita Acara itu, pasangan SMS-GES ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara sebanyak 16.847 suara.


Sekedar diketahui pasangan ini diusung oleh lima gabungan Partai Politik, yakni PDI Perjuangan, PAN, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Berkarya.


Rapat Pleno tersebut tida dihadiri oleh Safitri Malik Soulisa sebagai Bupati terpilih dan hanya dihadiri oleh Gerson Eliaser Selsily sebagai Wakil Bupati terpilih. Selain itu, Gerson pun turut didampingi oleh kelima pimpinan partai pengusung SMS-GES.


Sementara pasangan Hadji Ali-Zainudin Booy (AJAIB) yang diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra juga tak hadir, mereka hanya diwakili oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bursel, Mus Mahulauw.


Sedangkan pasangan Abdurahman Soulisa-Elisa Ferianto Lesnusa (MANIS) yang diusung oleh Partai Nasdem, PPP dan Partai Hanura pun tidak hadir. Bahkan, tidak ada perwakilan mereka maupun partai pengusung yang hadir.


Selain itu, Rapat Pleno itu juga turut dihadiri oleh 2 Komisioner Bawaslu Kabupaten Bursel yakni Robo Souwakil dan Husein Pune serta Wakapolres Pulau Buru Kompol Bachri Hehanussa.


Ketua KPU Kabupaten Bursel, Syarif Mahulauw dalam sambutannya diselah-selah Raat Pleno tersebut mengatakan, bahwa Rapat Pleno Terbuka ini dilaksanakan untuk menetapkan pasangan SMS-GES sebagai Bupati-Wakil Bupati Bursel terpilih.


"Meskipun telah resmi ditetapkan oleh KPU Bursel sebagai pasangan calon terpilih, tetapi ada tahapan berikut yang kemudian resminya pasangan SMS-GES secara formal atau secara De Jure itu telah kita lewati, pengakuan publik, kedaulatan rakyat Bursel itu telah kita peroleh sejak tanggal 9 Desember 2020, tetapi hasil dari itu akan secara De Jure akan dikuatkan pada waktu putusan atau SK Menteri Dalam Negeri dan Proses Pelantikan akan bersama kita lalui baru dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati," ucap Mahulauw.


Sementara Wakil Bupati Terpilih, Gerson Eliaser Selsily dalam sambutannya turut menyampaikan permintaan maaf lantaran Calon Bupati terpilih, Safitri Malik Soulisa tak bisa hadir lantaran punya agenda lain yang lebih penting.


"Ibu Safitri, Calon Bupati, Bupati terpilih Ibu Safitri Malik Soulisa mengatakan permohonan maaf karena beliau tidak sempat hadir karena memang ada beberapa hal penting yang beliau harus lakukan," kata Selsily.


Selsily mengaku bahwa penetapan ini merupakan sejarah yang tak bisa dilupakan.


"Ini bagi kami adalah sebuah momen, sebuah sejarah tersendiri yang harus kita tidak boleh lupakan," ujarnya.


Dalam pesta demokrasi itu, lanjutnya, kami sadar sungguh bahwa terkadang muncul turbulensi politik, baik di laut, baik di darat, bahkan juga di udara lewat media-media sosial. 


"Turbulensi-turbulensi itu harus kita hadapi dan bagi kami situasi saat itu terkadang dia diakibatkan adalah suhu politik yang semakin memanas, temperatur politik yang kadang naik turun, tetapi bagi kami itu adalah sebuah pelajaran penting, pelajaran konstitusional yang harus kita lewati secara bersama," katanya.


Bumbu-bumbu demokrasi itu, lanjut Selsily, harus kita lewati secara bersama dan itu adalah bagian dari ujian yang harus kita lewati secara bersama.


"Hari ini ketika ditetapkan, kami bersyukur kepada Allah SWT kami pasangan nomor tiga bisa melewati ujian itu dan hari ini kita lulus," paparnya.


Untuk itu, tambahnya, kami harapkan sungguh bahwa perbedaan-perbedaan politik, perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan-perbedaan kepentingan yang dilakukan akibat dari kepentingan dan kebutuhan masing-masing pasangan Pilkada yang kemarin kami hadapi secara bersama, mari kita hilangkan, mari kita rajut kembali kebersamaan kita, mari kita satukan kembali arti jiwa raga kita dalam semua nuansa, dalam semua kehidupan sosial yang telah dibangun selama ini dalam kehidupan Kai Wait Wali Dawen.


"Karena itu adalah bagian dari adat dan budaya kita sebagai orang Buru. Jangan sekali-kali kita melupakan itu," ujarnya.


Pada kesempatan itu, Selsily turut menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan TNI/Polri yang selama ini memberikan keamanan yang terbaik, karena telah mengawal dan memberikan jaminan stabilitas keamanan bagi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bursel.


"Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua pasangan calon. Dimana kehadiran kedua pasangan calon telah mengisi dan membangun proses demokrasi yang baik di Kabupaten Bursel," paparnya.


Ditambahkan, SMS-GES juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan partai politik, baik partai politik yang memberikan dukungan kepada kedua pasangan calon, maupun pimpinan-pimpinan partai politik yang memberikan dukungan kepada kami, terutama Bupati terpilih Ibu Safitri Malik Soulisa-Gerson Eliaser Selsily, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam. 


"Kami berharap kerjasama ini terus kami bangun dalam rangka membangun fuka bipolo kedepan yang lebih baik, aman dan sejahtera," paparnya.


Tak hanya itu, tambahnya lagi, ia menyampaikan terima kasih yang mendalam juga kepada teman-teman pers yang turut membantu menyuarakan pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Bursel.


"Kami sadar penuh, tanpa pers dunia tidak tahu tentang apa yang terjadi di Bursel. Untuk itu, terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman pers," ujarnya.


Selain itu, lanjutnya, special thanks kepada masyarakat Bursel yang selama ini memberikan dukungan full kepada mereka.


"Terutama kepada mereka yang telah memberikan dukungan suara itu kepada kami sehingga kami boleh terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati," tutupnya. (SBS/02)

- - - - - - - -

Namlea, SBS 
Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan senilai Rp. 11 Milyar lebih di tahun tahun anggaran 2020 lalu telah diselewengkan, mengakibatkan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak dibayar lunas, bahkan ada yang belum sama sekali menerima pembayaran.


Hal itu terungkap dalam satu rekaman video yang beredar luas di youtube berdurasi 15 menit 32 detik saat berlangsung rapat dengar pendapat antara pihak eksekutif pemkab Buru yang dipimpin Asisten III, Mansur Mamulaty SPd dkk bersama Komisi III DPRD Buru, dipimpin Jamaludin yang berlangsung Selasa lalu (19/02/2021).


Sejak video ini diposting dua hari lalu, sampai Jumat siang ini (23/91/2021) telah ditonton 460 kali dan disubcriber 391 netizen.

Dalam video itu terdengar suara Asisten III, Mansur Mamulaty yang menyalami pimpinan Komisi III seraya menjelaskan ada pimpinan OPD yang berhalangan dan hanya diwakili. 


Mansur menyebut ada DAK kesehatan dari pusat sebesar Rp.11 Milyar lebih untuk kegiatan fisik pembangunan Puskesmas dan yang lain telah cair 100 persen.


Namun diakuinya, kalau rekanan belum dilunasi bahkan ada yang belum dibayarkan. Untuk penjelasan lebih lanjut ia mempersilahkan salah satu staf eksekutif untuk menerangkannya mewakili pimpinan OPD yang berhalangan hadir.


Setelah dipersilahkan, staf dari eksekutif ini menjelaskan, dan dibenarkan sampai beberapa kali olehnya kalau DAK kesehatan ini sudah sampai ke tangan pemerintah Kabupaten Buru.


Staf ini juga menguatkan ada permintaan untuk proses pembayaran dua item pekerjaan Puskesmas airbuaya dan pengadaan mobil pusling dari pos DAK kesehatan 2020.


Namun dalam rapat itu terungkap kalau baru ada rencana pembayaran kewajiban  kepada rekanan ini di tahun anggaran  2021 menggunakan DAU.

Staf ini tidak mengungkit DAK kesehatan itu telah disalahgunakan untuk kegiatan apa. Namun menjawab pertanyaan anggota komisi III, ia mengakui DAK tersebut telah masuk ke Kas Daerah kabupaten Buru. 


Namun didalihkan kalau pendapatan daerah tidak capai target sehingga DAU tahun anggaran 2020 tidak mencukupi permintaan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru.


"Uang memang defisit pak.Jadi belum bisa Katong bayar akang tahun 2020.Tetap nanti Katong bayar tahun 2021," jelas staf ini tanpa pernah menyinggung DAK kesehatan itu telah dialihkan untuk membiayai apa saja.


Mendapatkan penjelasan seperti tadi, Ketua komisi III, Jamaludin Bugis, sempat mempertanyakan sandaran hukum yang digunakan eksekutif dengan mengalihkan DAK untuk membiayai yang lain.

Kata Jamaludin Bugis, DAK itu kini sudah tidak ada dan dipakai untuk kegiatan yang lain.


"Apakah dimungkinkan dari segi regulasinya," soalkan Jamaludin Bugis.


Menjawab salah satu wakil rakyat, staf dari eksekutif ini meyakinkan hutang rekanan itu akan dibayarkan menggunakan APBD 2021 pada bulan Februari nanti.

Kemudian terdengar permintaan dari Ketua Fraksi PPP dan PDIP, Bambang Langlangbuana untuk turut angkat bicara.


Bambang Langlangbuana meminta eksekutif mencermati perkataannya dengan baik, karena dari penjelasan eksrkutif tadi ada potensi adanya penyimpangan yang telah dilakukan Pemkab Buru.


Ditegaskan Bambang, kalau item pekerjaan yang dibiayai DAK kesehatan ini total mencapai Rp.11 Milyar lebih, mulai dari puskesmas Airbuaya, pengadaan mobil hingga pagar.


Dari pekerjaan itu, lanjut Bambang, yang menarik sesuai penjelasan eksekutif sudah ada transferan dari Pempus 100 persen seraya dicontohkan proyek Puskesmas Airbuaya senilai Rp.6,9 milyar yang telah terbayar baru 50 persen.


Tegasnya, seharusnya sampai per 31 Desember 2020 lalu fisik proyek sudah dilunasi sesuai porsi DAK yang diberikan pempus Namun sampai saat dengar pendapat rekanan belum dibayar Rp.3,4 milyar lebih.


Bambang lalu menyentil penjelasan dari eksekutif yang akan membayar pekerjaan tersebut di tahun anggaran 2021 dengan menggunakan Dana Alokasi umum (DAU).


"Apa ini sudah bapak fikirkan tidak melanggar hukum ?," ingatkan Bambang di hadapan Asisten III dkk.


Ditegaskan lagi olehnya, ketika Komisi III menyetujui hutang rekanan itu dibayar menggunakan DAU TA 2021, maka mereka berdelapan di komisi tersebut ditambah Ketua DPRD sebagai koordinator komisi semua kena hukumnya.


"Ini Katong kena semua. Dan kalau mau dibayarkan proyek yang harus dibayarkan DAK tahun 2020  dengan menggunakan DAU 2021, Selaku pribadi maupun atas nama sekertaris komisi III, Beta menolak ini dibayar menggunakan DAU 2021. Harus menggunakan DAK 2020. ," tegaskan Bambang Langlangbuana.


"Lalu DAK yang telah masuk ke sini digunakan untuk apa?. Ada pelanggaran hukum di sana. Pa haji, hati-hati. Ini tidak boleh pak, ini tipu-tipu namanya," lagi ingatkan Bambang Langlang Buana.


Sampai berita ini dikirim baik Ketua Komisi III maupun Sekertaris Komisi III yang dihubungi lewat handphone, belum dapat dimintai keterangan. Ditelepon sampai beberapa kali, namun tidak diangkat.


Sedangkan Asisten III, Mansur Mamulaty SPd yang dihubungi Jumat sore, membenarkan rekaman rapat dengar pendapat yang berakhir tanpa ada titik temu dan videonya kini beredar luas di youtube tersebut.


Ditanya soal indikasi pelanggaran yang disoalkan sekertaris komisi III, Mansur Mamulaty menyarankan agar ditanyakan saja ke OPD terkait yang membidanginya.


Gaya Bambang Langlangbuana yang lugas mengingatkan eksekutif agar tidak sampai terjadi pelanggaran hukum, juga ditanggapi Mamulaty dengan dingin. Bahkan Bambang disindir bergaya seperti seorang penyidik saat rapat itu.


Ia menyesalkan kalau Rapat Komisi III ini dilakukan terbuka dan kini bocor ke pers. Untuk itu disarankan kepada pihak legislatif, kalau ada rapat seperti ini, sebaiknya dilakukan tertutup.


Sementara itu, sumber di DPRD Buru mengungkapkan, DAK kesehatan senilai Rp.11 Milyar lebih yang bermasalah itu antara lain, untuk membayar pembangunan Puskesmas Air Buaya (DAK) Kesehatan Bidang Afirmasi yang baru di bayarkan 50% (lima puluh persen) kerekanan dari total alokasikan anggaran sesuai kontrak sejumlah Rp. 6.980.000.000.


Selain pembiayaan tersebut ada dua item pekerjaan di Dinas Kesehatan yang belum dibayarkan kepada CV Lama Surya Lestari terdiri dari pengadaan 3 (Tiga) unit Pusling (Puskesmas Keliling) Doubel Gardan sebesar Rp. 2.190.589.500, dan  1 (Satu) unit Mobil Promosi Kesehatan dengan nilai Rp. 557.920.000. (SBS/05)

- - - - - -


Namlea, SBS 

Warga Lorong Kelvin, Simpang Lima, Namlea, Kabupaten Buru,  berinisial HP alias Husni, sejak semalam digelandang ke Mapolres Pulau Buru, karena diduga mencabuli bocah perempuan usia delapan tahun, berinisial SSB. 


Paur Humas Polres Pulau Buru,  Aipda MYS Djamaluddin kepada wartawan menjelaskan, kalau HP telah diamankan di Mapolres Pulau Buru sejak tadi malam,  setelah ada laporan dari Ny Ida FA, ibu korban. 


"Terlapor telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan, " jelas Aipda Djamaluddin, Rabu (13/01/2021).


Ny Ida FA melapor di Mapolres Pulau Buru, karena telah terjadi tindakan pencabulan oleh pelaku HP terhadap anak perempuannya. Kejadian terakhir berlangsung di pekarangan rumah pelaku pada Pukul 18.00 WIT, pada Senin laku (11/01/2021).


Sebelum HP digelandang, petugas reserse di Bagian Perlindungan Anak dan Perempuan Mapolres Pulau Buru telah mendapat keterangan dari pelapor Ny Ida FA dan korban ditambah keterangan dari dua orang saksi MF dan AB. 


Di hadapan polisi, pelapor Ny Ida FA menerangkan kalau awalnya ia tidak mengetahui adanya tindakan pencabulan itu. Ia baru mengetahuinya setelah anaknya menceritakan kejadian terakhir yang terjadi Senin sore kepadanya setelah keesokan harinya.


Mendapat khabar mengejutkan dan memilukan itu, Ny ida FA bergegas datang ke Mapolres Pulau Buru pada Pukul 17.00 WIT,  Selasa sore, guna mengadukan peristiwa yang menimpa anaknya. 


Kepada ibundanya, korban menceritakan, kalau HP telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap dirinya.


Tindakan tersebut sudah sering dilakukan berulang kali di waktu yang berbeda dengan TKP masih tetap di pekarangan rumah pelaku yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah keluarga korban. 


Korban mengaku diraba-raba dan diciumi oleh pelaku. Kejadian itu sering terjadi saat korban bermain di pekarangan rumah pelaku bersama teman sebayanya. 


Sadisnya, HP yang pernah menjadi pegawai honorer Satpol PP dan sudah diberhentikan sejak dua tahun lalu ini, konon selalu mengancam korban setelah melakukan aksi bejatnya. Korban diancam akan dicekik apabila perbuatan bejat pelaku tersebut dilaporkan kepada orang tuanya.


"Tidak terima dengan perlakuan yang menimpa anaknya dan juga disertai ancaman kekerasan,  akhirnya ibunda korban melapor," terangkan Aipda Djamaluddin. 


Dijelaskan, akibat perbuatan tersebut,  AT alias Husni kini dijerat dengan perbuatan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur, Gar Pasal 82 ayat (1) UU RI NO 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang. (SBS/LO)

- - - - - -

Namrole, SBS 
Asisten I Setda Buru Selatan (Bursel), Alfario Soumokil membuka dengan resmi kegiatan  aksi peduli pendidikan yang mana pembukaannya berlangsung di auditorium lantai II Kantor Bupati setempat, Selasa (12/01).


Pembukaan kegiatan hasil kerja sama dengan Komunitas Gerakan Sayang Maluku (KGSM) ini berlangsung dengan mengusung tema “Mengabdi Untuk Menginspirasi Negeri”.  


Kegiatan Komunitas Gerakan Sayang Maluku ini akan berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai 18 Januari 2021 di desa-desa yang ada di Kecamatan Namrole dan Kecamatan Waesama.


Mewakili Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa, Soumokil menuturkan bahwa peran pendidikan di masa saat ini sangat penting bagi masyarakat Bursel. Sehingga perlu disadari oleh semua pihak untuk meningkatkan pendidikan demi menciptakan Sumber Daya Manusia Bursel yang berkualitas.


“Perlu kita sadari semua bahwa pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, artinya bila seorang mendapat pendidikan yang tepat maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik dan pasti memiliki masa depan yang cerah,” ucap Soumokil membacakan sambutan Bupati.


Ia mengatakan, untuk mendapat pendidikan yang layak seperti yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka penyelenggaran pendidikan wajib memegang beberapa prinsip yakni, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka multi makna.


“Untuk itu melalui kesempatan ini saya mewakili Pemda Bursel berpesan kepada para relawan yang akan melaksanakan tugas selama beberapa hari di Kabupaten Bursel dengan menyusuri desa-desa, kecamatan-kecamatan agar tidak jenuh dan terus berkarya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan saudara-saudari untuk membantu kami dalam pendidikan bagi bangsa dan daerah ini kedepannya,” ucapnya.


Disamping itu, ia membeberkan, saat ini di Kabupaten Bursel, khususnya di desa-desa masih minim pelayanan pendidikan dan hal itu membutuhkan perhatian serius dibarengi dukungan fasilitas yang baik dan memadahi.


Akibat kondisi ini, kemudian menggerakan beberapa komunitas untuk melakukan aksi peduli pendidikan yang tertinggal di desa-desa termasuk Komunitas Gerakan Sayang Maluku.


“Kami berterima kasih untuk kehadiran komunitas Gerakan Sayang Maluku yang terdiri dari berbagai kalangan muda dari  berbagai macam kalangan suku, agama bahkan latar belakang pekerjaan dan pendidikan berbeda yang mempunyai keresahan yang sama akan kondisi pendidikan di negeri ini, sehingga mau menggelar aksi peduli pendidikan yang didalamnya diisi dengan proses belajar mengajar bidang studi dan berbagai lomba untuk merangsang serta memotivasi para siswa,” tuturnya.


Lebih jau Soumokil berharap, komunitas Gerakan Sayang Maluku dapat berbagi pengalaman, dapat memberikan edukasi, motivasi dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan yang ada.


“Kami juga ingin agar saudara-saudari dapat berbagi pengalaman bersama, membuat gerakan-gerakan sosial, memotivasi dan memberikan edukasi dan menciptakan teknik-tekni belajar baru yang mampu meningkatkan daya belajar para siswa sehingga pendidikan saat ini akan semakin maju dan harapan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwujud,” tutupnya. (SBS/02)

- - - - - - -


Namlea, SBS
Aktin FC meraih juara pertama Piala Raja Cup I setelah keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan Rival beratnya, Ketapang Kencana FC dengan skor 3-1 dalam pertandingan futsal yang berlangsung di lapangan Pattimura, Rabu sore (6/01/2021).

Dalam pertandingan 2 x 20 menit itu, kedua tim bermain dalam tempo tinggi. Di bawah guyuran hujan deras, kedua tim terlihat saling serang menyerang. 

Beberapa kali tercipta peluang dengan para pemain mampu melewatkan bola ke arah gawang lawan. Namun kiper kedua tim yang berdiri di bawa mistar gawang mampu menyelamatkan gawang mereka dari kebobolan. 

Lima menit jelang babak pertama berakhir, Aktin FC mampu menekan Ketapang Kencana FC, sehingga tercipta dua gol beruntun. Sampai wasit meniup peluit panjang  di paruh babak pertama, skor masih tetap 2-0.


Memasuki babak kedua, Ketapang Kencana FC yang telah tertinggal,  terlihat bermain lebih agresif. Mereka terus menekan ke gawang Aktin FC. Beberapa kali peluang nyaris tercipta. Kiper Aktif FC dibuat jatuh bangun untuk menyelamatkan gawangnya. 


Setelah kiper Aktin FC dibuat jatuh bangun, akhirnya Ketapang Kencana FC dapat mengejar ketertinggalan dengan menambahkan satu gol. Skor berubah menjadi 2-1.


Masih tertinggal satu gol,  Ketapang Kencana FC terus bermain menekan. Nyaris semua pemainnya naik ke depan ikut menyerang. Tapi gol tambahan tidak pernah tercipta. 


Bahkan Aktin FC mampu mencuri peluang dengan melesat gol tambahan dua menit jelang pertandingan berakhir, sehingga skor berubah menjadi 3-1. Skor ini bertahan sampai akhir pertandingan. 


Sebelum pergulatan partai final,  dua hari sebelumnya telah diperebutkan posisi ketiga yang diraih Wayasel FC setelah menghempaskan Simpanglima FC yang menempati posisi keempat. 

Dalam pertandingan sore tadi,  sempat dilakukan dua kali pertandingan eksebisi antara tim DPRD Maluku cs tim DPRD Buru yang berkesudahan 6-0.


Namun tim DPRD Maluku yang tampil dieksebisi kedua, harus menyerah kalah saat berhadapan dengan Tim Bupati Buru dengan skor 3-5.


Selain mengikuti eksebisi, Bupati Buru,  Ramly Ibrahim Umassugi turut menonton puncak final dan berkenaan menyematkan medali dan memberi Piala Raja Cup I kepada Aktin FC. 


Usai pertandingan, Raja Petuanan Kudeta, Aziz Hentihu kepada awak media, menyampaikan rasa syukurnya, karena kompetisi dapat berjalan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.


"Alhamdulillah, setelah menjalani kompetisi yang panjang, futsal Piala Raja Cup ini bisa diselesaikan dengan baik. Tadi pemenangnya adalah Aktin FC dan pemenang kedua Ketapang Kencana FC," tutur Aziz. 


Aziz yang juga anggota DPRD Maluku itu lebih jauh menjelaskan,  kompetisi Ini sengaja diadakan untuk menghimpun dan menciptakan wadah bagi pemain-pemain sepakbola,  bakat-bakat yang ada di Bumi Bupolo.


"Tentu saja Pemkab Buru selalu saja melakukan itu dan beta turut mengambil inisiatif untuk juga melaksanakannya," jelas Aziz. 


"Tentu saja sepakbola ini penting,  di situ ada selain semangat juang untuk kemenangan dalam kompetisi,  juga ada nilai-nilai sosial yang belum mengenal jadi saling mengenal dan sebagainya," sambung Aziz. 


Kata Aziz, kalau sepakbola pada saat ini sudah menjadi sebuah industri yang mendunia dan tentunya bagi pemain-pemain muda kompetisi seperti ini akan menjadi wadah untuk mengembang dan mengasah kemampuan mereka. 


"Bila berkembang baik,  penghidupan mereka bisa dari sepakbola. Yang penting bisa dikelola dengan baik. InsyaAllah ke depan kita akan melaksanakan  kompetisi yang sama jilid dua," tutup Aziz. (SBS/06)

- - - -


New York, SBS

Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Kelly Craft, telah secara resmi menyurati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretaris Jenderal PBB, memberitahukan tentang isi Pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang mengakui kedaulatan penuh Kerajaan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat.


Dalam surat tertanggal 15 Desember 2020 yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan, yang salinannya juga dikirim ke Sekjen PBB, Duta Besar AS menegaskan bahwa Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Trump mengakui "bahwa seluruh wilayah Sahara Barat adalah bagian dari Kerajaan Maroko".


Dalam surat yang akan diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan ini, Craft mengatakan bahwa Pernyataan AS itu juga menegaskan bahwa proposal otonomi Maroko adalah "satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa di Wilayah Sahara Barat". Salinan Pernyataan Presiden Donald Trump tentang Sahara Maroko dilampirkan pada surat Craft kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB.


Pernyataan ini dengan demikian menegaskan kembali dukungan AS untuk proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng bagi penyelesaian sengketa atas wilayah Sahara Barat. 


"Amerika Serikat percaya bahwa Negara Sahrawi yang merdeka bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik dan bahwa otonomi asli di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak," demikian terbaca pada dokumen bersejarah itu.


Craft dalam suratnya mendesak agar program otonomi Maroko segera diimplementasikan di wilayah Sahara Barat. 


"Kami mendesak para pihak untuk terlibat dalam diskusi tanpa penundaan, menggunakan rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya kerangka kerja untuk menegosiasikan solusi yang dapat diterima bersama," kata Craft. (SBS-PERSISMA)

- - -

Namrole, SBS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buru Selatan (Bursel), Selasa (15/12/20) menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bursel Tahun 2020.


Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung Pukul 16.00 WIT, sempat molor hingga Pukul 17.35 WIT. Penyebabnya, para saksi dari ketiga kandidat belum hadir di kantor KPU untuk mengikuti rapat pleno tersebut.


Pleno ini kemudian dimulai tanpa kehadiran saksi dari pasangan nomor urut 2, Abdurahman Soulisa-Elisa Ferianto Lesnussa (Manis).


Sementara saksi yang hadir dari pasangan Calon Nomor Urut 1, Hadji Ali-Zainudin Booy (AJAIB), yaitu Sunardi Gura Mamulaty dan Said Ahmad Ode. Saksi dari pasangan Nomor urut 3 Safitri Malik Soulisa-Gerson Eliaser Selsily (SMS-GES) yaitu Nawan Souwakil dan Ruben Tasane.


Hadir juga dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Bursel yang diwakili oleh Husen Pune dan Robbo Souwakil.


Ketua KPU Bursel, Syahrif Mahulauw dalam sambutannya mengatakan dalam pemilihan tersebut banyak masyarakat telah menggunakan hak pilihnya.


"Pada Pilkada kali ini sebagian besar masyarakat telah menggunakan hal pilihnya untuk memilih pemimpin Bursel periode 2020-2025," ucap Mahulauw.


Mahulauw mengungkapkan bahwa masyarakat Bursel yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember 2020 sebanyak 81,51 persen.


"Sesuai data kami, akumulasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada Bursel dari jumlah DPT tahun 2020 sebanyak 47.076 yang tersebar di 6 kecamatan, sebanyak 38,371 pemilih menggunakan hak pilihnya atau 81,51 persen," ungkap Mahulauw.


Sedangkan sebanyak 18,49 persen masyarakat Bursel tidak menggunakan hak pilihnya. 


"8.705 tidak menggunakan hak pilihnya, atau yang tidak berpartisipasi sebanyak 18,49 persen," tambahnya.


Ia menjelaskan dalam sejarah Pilkada Bursel, pada Pilkada Tahun 2020 ini, merupakan Pilkada yang cukup baik, sebab masyarakat yang menyalurkan hak pilihannya cukup besar.


"Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah menyalurkan hak pilihnya. Sebab pemilihan kali ini angka partisipasinya tertinggi dari proses pemilihan sebelum-sebelumnya. Kami berharap Semoga kedepannya nanti ada proses pemilihannya lagi, kesadaran masyarakat lebih meningkat dalam menggunakan hal pilihnya," harapnya.


Usai sambutan Ketua KPU, pleno dilanjutkan dengan pembacaan Tatib oleh Komisioner KPU, Ismudin Booy. Setelah itu pleno kemudian di skors sampai pukul 20.00 WIT. 


Diketahui, Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bursel Tahun 2020 akan berlangsung dari tanggal 13 sampai 17 Desember 2020. (SBS/02)


- - - - - - - - -


Namrole, SBS 

Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa meminta kepada semua masyarakat dan seluruh stakeholder untuk menjaga kondisi Kabupaten Bursel agar selalu aman dan tentram pasca proses Pilkada 9 Desember lalu.


Permintaan Bupati ini disampaikan saat proses pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Bursel dari Partai Demokrat di ruang paripurna DPRD Bursel, Sabtu (12/12/20).


“Proses Pilkada di kabupaten Bursel telah selesai dan telah sampai pada pentahapan rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di PPK di tiap-tiap kecamatan. Saya minta seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder di Kabupaten Bursel untuk sama-sama menjaga situasi keamanan sehingga proses penyelenggaran pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pinta Tagop.


Kata Tagop, Pilkada adalah sebuah proses politik untuk mencari pemimpin daerah, provinsi maupun nasional dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses itu, tentunya masing-masing saling menjagokan kandidatnya dan dalam proses itu juga pasti ada ujaran-ujaran kebencian dan saling menghujat antara tim maupun pendukung pasangan calon, maka mulai saat ini hal harus di sudahi.


“Kemarin kita semua yang ada di ruangan ini tentunya memperjuangkan calon-calon yang diusung partai masing-masing, dan dalam proses itu tentunya ada ujaran-ujaran kebencian, kemudian saling menghujat diantara tim, diantara kandidat, dan diantara pendukung. Semua itu cukup selesai pada tanggal 9 kemarin. Mari kita semua bergandeng tangan untuk memikirkan kepentingan masyarakat Bursel ke depan dari pada memikirkan proses politik dua bulan yang lalu,” ucap Tagop.


Bupati dua periode ini menjelaskan, proses Pilkada dua bulan kemarin sudah tidak penting lagi, karena proses pemilihan telah selesai. Saat ini yang terpenting adalah bergandeng tangan memikirkan pembangunan kabupaten Bursel ke depan.


“Harapan saya ditempat ini, saya sebagai bupati yang akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 22 Juni 2021, mengharapkan agar kita semua selesai dan sudahi semua proses politik ini, dan tentunya kita sama-sama mengerti bahwa politik itu pasti  memiliki korban tetapi dalam kebijakan politik tidak perlu ada korban,” pungkasnya. (SBS/02)

- - - - - - -

Namrole, SBS 

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Demokrat Kabupaten Bursel, Gerson Eliaser Selsily yang maju sebagai calon Bupati Bursel pada Pilkada 9 Desember kemarin akhirnya terlaksana.


Selsily diganti oleh pemenang kedua dapil Leksula - Kepala Madan, Herlin F Seleky. Proses pelantikan ini dilaksanakan diruang paripurna DPRD Bursel dan dihadiri oleh semua stakeholder, Sabtu (12/12/20).


Pelantikan Seleky mengantikan Selsily sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Bursel masa jabatan 2019-2024.


Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa dalam sambutanya berharap, Seleky yang baru saja dilantik dapat membangun kerja sama dengan Pemda Bursel dalam melihat pembangunan daerah.


Disamping itu, Seleky  juga diharapkan dapat menjadi penyambung lidah dan mampu menyerap inspirasi dari konstituennya.


“Atas nama pribadi dan Pemda Bursel, saya mengucapkan selamat kepada ananda Herlin F Seleky atas pelantikan sebagai anggota DPRD menggantikan Pak Gerson Selsily. Saya harapkan agar Ananda Herlin dapat bekerja dengan sebaik-baik mungkin dan bisa membangun kerja sama yang baik antara sesama anggota DPRD maupun dengan Pemda Bursel,” ucap Tagop.


Sebagai penyalur aspirasi rakyat, Seleky diminta untuk dapat menyerap semua aspirasi masyarakat di dapilnya.


“Langkah ini adalah langkah awal dalam melaksanakan tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Saya juga berharap agar setelah menjadi DPRD, ananda Herlin bisa bersinergi dengan Pemda Bursel untuk sama-sama membangun Kabupaten ini, sebab berhasil tidaknya pembangunan daerah ini tergantung peran semua pimpinan dan anggota DPRD Bursel,” ujarnya.


Sementara itu, Seleky usai dilantik kepada awak media menuturkan sebagaimana sumpah dan janjinya sebagai anggota DPRD Bursel periode 2019-2024, maka tanggung jawab utamanya yaitu melihat dan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarkat khususnya masyarakat yang ada di dapil Leksula - Kepala Madan.


“Seperti apa yang saya sampaikan dalam sumpah dan janji saya, aspirasi masyarakat kecamatan Leksula dan Kecamatan Kepala Madan menjadi prioritas saya dan saya akan laksanakan,” ucap Seleky.


Dirinya menekankan bahwa sebagai anggota DPRD Bursel, aspirasi masyarakat menjadi tanggung jawab utamanya. Apapun yang menjadi keluhan dan jeritan rakyat akan diperjuangkannya melalui forum-forum terhormat sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.


“Tentunya  sebagai penyambung aspirasi rakyat pastinya saya akan mengusahakan dan mengedepankan serta melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dilapangan sebagaimana tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD di Dapil saya,” jelasnya.


Sebagai anak adat ketika ditanya apakah dirinya juga memiliki keinginan untuk mendorong terbentuknya Perda Adat yang selama ini belum dibentuk, Seleky menjelaskan bahwa dirinya sebagai anggota DPRD yang baru akan melihat dan mengkaji dan mempelajari hal itu sesuai aturan yang berlaku.


“Ini proses pertama saya sebagai anggota DPRD, setelah itu saya akan belajar dari sisi aturan dan setelah itu kita akan mengedepankan hak – hak adat karena sebagai anak adat saya punya tanggung jawab untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan adat di Kabupaten ini,” tutupnya. (SBS/02)

- - - - - - - - -

Namrole, SBS 
Kasus Pencoblosan dua kali yang dilakukan Sugiarto Solissa pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, tetap ditindaklanjuti pihak Bawaslu Bursel.


Demikian hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Bursel, Umar Alkatiri kepada wartawan melalui pesan Whatsappnya, Jumat (11/12/20).


"Kasusnya akan dijadikan temuan oleh Panwaslu Namrole, Lalu akan ditindaklanjuti ke Bawaslu Kabupaten," ucapnya.


Tak sampai disitu, Alkatiri juga menyampaikan bahwa, dari Bawaslu Kabupaten selanjutnya dilanjutkan ke Gakkumdu.


"Setelah dari situ selanjutnya akan ke sentra Gakkumdu," tambah Alkatiri.


Alkatiri menekankan bahwa kasusnya akan terus di Follouw Up sampai tuntas.


"Iya tetap jalan," tandasnya.


Sebelumnya diberitakan, salah satu pendukung pasangan SMS-GES desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Bursel, Sugiarto Solissa (Ato) terancam pidana 9 tahun karena mencoblos dua kali.


Sugiarto Solissa diketahui mencoblos di TPS 1 Desa Fatmite menggunakan surat Undangan (Form C Pemberitahuan-KWK). Setelah dari TPS 1, Sugiarto menuju TPS 2 dan mencoblos menggunakan KTP.


Menurut keterangan KPPS di TPS 2, Sugiarto yang terdaftar di DPT TPS 1 pada nomor urut 143, datang ke TPS 2 menggunakan KTP, dan ketika ditanya kenapa menggunakan KTP dan dimana undangannya, Sugiarto beralasan bahwa dirinya tidak mendapatkan Surat Undangan.


Mendengar alasan itu, petugas KPPS mendaftarkan nama Sugiarto Solissa dalam daftar pemilih menggunakan KTP pada nomor urut 9.


“Tadi katong sudah tanya dia soal undangannya tapi dia bilang dia tidak dapat undangan jadi mau mencoblos dengan KTP, karena alasan itu dia kemudian di akomodir dan coblos di TPS 2 menggunakan KTP,” ucap Ketua KPPS TPS 2 desa Fatmite, Rusli Titawael dihadapan ketua Bawaslu Bursel, Umar Alkatiri bersama rombongan Gakumdu.


Pencoblosan dua kali yang dilakukan Sugiarto Solissa ini terbongkar saat saksi dari pasangan Calon Hadji Ali, dan Zainudin Booy (AJAIB), Said Lesbassa mengkomplain ketika mengetahui Sugiarto Solissa mencoblos 2 kali yang pertama menggunakan Surat Undangan dan kedua menggunakan KTP.


“Sugiarto Solissa dia coblos dua kali. Coblos di TPS 2 dan TPS 1,” ucap Lesbassa yang juga sekretaris DPD partai Gelora kepada wartawan di lokasi TPS 2 desa Fatmite.


Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bursel, Umar Alkatiri yang turun langsung mengkroscek kebenaran, dan setelah mengecek surat undangan, daftar hadir,  ternyata benar Sugiarto telah mencoblos dua kali. 


“Kalau semua itu jelas dan dapat dibuktikan, maupun semua laporan itu jelas dan bisa dibuktikan kami Bawaslu siap mengambil tindakan apa yang dilanggar,” ucap Alkatiri.


Di TPS 2 saat meninjau kebenaran bahwa Sugiarto Solissa mencoblos dua kali, Saksi pasangan AJAIB juga melaporkan ke ketua Bawaslu, Umar Alkatiri bahwa ada yang mencoblos dua kali.


Laporan itu disambut oleh ketua dan mengatakan bahwa kehadirannya di TPS 2 Fatmite untuk melakukan kroscek terhadap hal tersebut.


“Jadi kami datang juga untuk mengkroscek hal itu,” ucap Alkatiri.


Alkatiri dan rombongan Gakumdu kemudian mengecek dan terbukti bahwa Sugiarto Solissa mencoblos dua kali. Yang pertama di TPS 1 menggunakan Surat undangan dan kemudian mencoblos ke dua kalinya di TPS 2 menggunakan KTP.


Akibat perbuatannya, sesuai undang-undang nomor 10 tahun pasal 178B, Sugiarto Solissa terancam pidana kurungan badan maksimal 108 bulan dan minimal 36 Bulan serta denda paling sedikit  Rp.36 juta  dan paling banyak Rp.108 juta. (OR/02)

- - - - - - - - - -