Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Info Kota Ambon

News Politik

News Hukrim

Berita Kabupaten Buru

Kabupaten Buru Selatan

News Pariwisata



Ambon, SBS 
Meikelin Djumaty, mahasiswa Program studi S1 Jurusan Kimia angkatan 2003 Fakultas MIPA, Universitas Pattimura (Unpatti) terbukti menggunakan Ijazah Palsu saat mendaftar CPNS di Kabupaten Bursel Tahun 2018 dan dan kini telah lulus menjadi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat.

Penggunaan Ijazah palsu tersebut dibuktikan setelah pihak Unpatti Ambon mengidentifikasi semua dukumen Djumaty.

Rektor Unpatti Prof. Dr. Marthinus J. Saptenno saat dimintai kejelasan terkait hal ini mengatakan bahwa dirinya telah mengecek hal ini ternyata masalah ini sudah diketahui oleh Dekan Mipa.
“Saya sudah cek, ternyata Pak Dekan MIPA sudah menyurati dan nanti cek wakil rektor satu saja,” ujar Sapteno, Jumat (14/06).

Namun, Kepala Biro Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (AKPHM) Unpatti Ir. Daniel H Nanuru yang berhasil ditemui Wartawan mengaku, bahwa Djumaty memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan Kimia Fakultas MIPA tahun 2003, namun tidak berhasil menyelesaikan kuliahnya.

Dikatakan, pihaknya sudah mengecek semua berkas dari mahasiswa tersebut, tetapi statusnya sudah tidak aktif lagi, itu menandakan bahwa mahasiswa  asal Bursel itu tak tuntas menyelesaikan studinya.
Ditanya terkait Nomor Ijazah yang digunakan, Nanuru menjelaskan bahwa nomor Ijazah tersebut tidak terdaftar sebagai Nomor Ijazah pada Kampus Unpatti.

“Kami sudah mengecek semua dukumen dari Meikelin Djumaty, statusnya tidak aktif lagi. Ini berarti tidak menyelesaikan kuliahnya, Nomor Ijazahnya kita sudah identifikasi dan terbukti tidak terdaftar,’’jelasnya.

Ia menuturkan bahwa pihaknya sudah dipanggil oleh Ombudsmen untuk dimintai keterangan, dan sudah dijelaskan sesuai dengan hasil identifikasi dan pemeriksaan dokumen dari mahasiswa tersebut.

"Saya sudah menyampaikan hasil verifikasi dukumen kepada Ombudsemen saat dipanggil memberikan keterangan untuk dugaan penggunaan ijazah palsu,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Djumaty akan ditindak tegas baik secara administrasi maupun pidana jika ijazah yang ia gunakan saat mendaftar CPNS tahun 2018  itu terbukti palsu.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bursel AM Laitupa kepada awak media di kantornya, Rabu (12/06/2019).

Dirinya menjelaskan jika yang bersangkutan (Meikelin Djumaty) melamar dengan menggunakan Ijazah Palsu harus mengecek ke Universitas asal ijazah tersebut dikeluarkan, karena saat mendaftar yang diajukan ke BKPSDM itu ijazah asli.

“Kita punya 201 orang itu sah, kalau memang dia punya ijazah palsu silakan memeriksa universitas, karena yang bersangkutan mendaftar itu kan dia ajukan ijazah asli. Kita tidak tau itu ijzah asli atau palsu harus di universitas. Jika universitas bilang itu palsu berarti yang bersangkutan akan diproses dan dikenakan sanksi Administrasi berupa pemecatan maupun sanksi pidana karena dia dapat ijazah itu dari mana,” ucap Laitupa.

Jika nanti pihak Universitas dan Ombusmen dapat membuktikan bahwa ijzah itu palsu, pihaknya dalam hal ini Pemda Buru Selatan akan mengambil langka tegas dengan memecat yang bersangkutan.

“Pihak BKPSDM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau asli nanti dari pihak Ombusmen dan Universitas yang saling berkoordinasi untuk membuktikan keabsahan Ijazah itu. Jika nanti terbukti Palsu Ombusmen dan pihak Universitas melakukan koordinasi dengan pihak Menpan dan BKN kenapa bisa lolos saat pendaftaran CPNS Online,” ujarnya.
Dirinya menegaskan kalau terbukti langsung pecat dan itu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Pecat!, itu aturan dan akan dibuatkan SK pembatalan terhadap SK PNS yang sudah diberikan. Bukan itu saja dia (Meikelin Djumaty) juga akan menanggung seluruh biaya kerugian negara,” tegasnya.

Rektor Universitas Pattimur, Prof. Dr. Marthinus J. Saptenno, saat dihubungi media ini mangaku belum mengetahui hal ini, dan meminta waktu untuk mengecek masalah tersebut.

“Beta Belum Tahu Pak, Nanti Beta Cek Dulu,” ujar Rektor membalas pesan singkat yang dikirim wartawan media ini, Rabu (12/06).

Dari hasil penelusuran media ini, sesuai data pada server Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Meikelin Djumaty terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Pattimura angkatan tahun 2003 pada program studi S1 Kimia dengan status aktif.

Namun, Meikelin Djumaty pada pangkalan data DIKTI itu, tertera sudah tidak aktif lagi pada semester ganjil tahun 2010 sampai semester ganjil tahun 2012.

Itu membuktikan bahwa pada saat Meikelin Djumaty menyerahkan Screen Shot pangkalan data DIKTI tentang profil mahasiswa yang membuktikan dirinya telah lulus dari universitas, sebagai salah satu syarat pemberkasan, sudah tidak diteliti dengan benar oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) karena Djumaty terbukti bisa lolos dengan sempurna hingga menjadi PNS.
Bahkan diduga, Panselda masuk angin dan sengaja meloloskan Djumati pada tahap pemberkasan dan menjadi peserta CPNS untuk mengikuti tahapan Tes SKD, dan SKB.

Pantauan media ini di kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Buru Selatan, Meikelin Djumaty pasca libur Lebaran 1440 Hijriah, belum masuk kantor, namun informasi yang diperoleh dari sumber di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan bahwa Meikelin Djumaty masih terdaftar di dinas tersebut dengan status PNS.
“Ia di dinas Lingkungan Hidup. Usai libur lebaran sampai sekarang belum masuk kantor tapi ada nama di absen,” ucap Sumber.

Untuk diketahui, Meikelin Djumaty lulus Seleksi CPNS tahun 2018 pada formasi umum dengan pilihan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama. Nilai TKD Djumaty mencapai 299 sedangkan nilai SKB 47. (SBS/KT/Tim)
- - - - - - -

Waesama, SBS 
Kehadiran Bendahara Puskesman Waetawa Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Hamdi Takimpo yang minim berkantor, dikeluhkan oleh para pegawai yang bertugas pada puskesmas tersebut.

Keluhan ini diutarakan sejumlah pegawai Puskesmas Waetawa kepada media ini di Namrole, Kamis sore (13/06/2019) dan meminta kepada kepala Puskesmas Waetawa Yono Souwakil maupun Kadis Kesehatan Bursel untuk mencopot Hamdi Takimpo dari jabatannya.

Salah satu bidan yang enggan namanya dipubilkasikan menjelaskan bahwa mereka sangat kecewa dengan keberpihakan Kepala Puskesmas Yono Souwakil yang masih mempertahankan Hamdi Takimpo sebagai bendahara. Padahal kehadirannya di Puskesmas sedikit dan bisa dihitung dengan jari.

“Bendahara itu sudah dua tahun ini hanya masuk saat ada kunjungan dari Kepala Dinas Kesehatan saja. Selanjutnya tidak pernah terlihat batang hidungnya. Ini kan masalah, lagian dia itu kan lagi sekolah lanjut, kan bisa di ganti sementara dulu nanti sudah selesai baru menjabat lagi jangan karena kemalasan kantornya ini menghambat pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Bidan ini, seharusnya Yono Souwakil sebagai kepala Puskesmas harus bijak dalam melihat hal tersebut, karena, lanjutnya jika bendahara tidak berada ditempat bagaimana suatu kegiatan di Puskesmas tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa diberika anggaran penunjang dari bendahara.

“Bagaimana jadi kalau bendahara saja menetap di Namrole, sedangkan jarak dari Namrole ke Waetawa itu sangat jauh. Ini kan lucu !. Urusan keuangan saja sangat rumit, apalagi untuk angaran-anggaran terkait kegiatan. Kami yang di Puskesmas ini agak kerepotan kalau mau laksanakan kegiatan, repot karena soal anggaran,” ujarnya.

Sementara, kepala Puskesmas Waetawa Yono Souwakil yang dihubungi media ini tidak merespon sms yang dikirim. (SBS/02)
- - - - - - -

Namrole, SBS 
Pemerintah Kabupaten Bursel segera meluncurkan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam tahun 2019 berbasis WEB yang aberfungsi untuk memantau kerja dan kinerja para camat yang ada di enam kecematan dalam menjalankan dan melaporkan hasil pelayanan Publiknya.

Aplikasi PATEN ini merupakan langkah maju yang diusung kepala Bagian Pemerintahan Setda Buru Selatan (Bursel) Ridwan Nyio dalam program Perubahan Diklat PIM III yang sedang diikutinya dengan judul Strategi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sebelumnya, PATEN ini sudah dibuatkan regulasi dalam bentuk peraturan Bupati Bursel Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman evaluasi kinerja kecamatan di Kabupaten Bursel dan merupakan tindak lanjut dari PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dimana diisyarakat kepada Bupati untuk melakukan evaluasi kepada setiap kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.

“Rencana Launching Aplikasi PATEN ini sudah dikomunikasikan dengan para pimpinan dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda dan Pak Assiten I sebagai saya punya mentor dalam hal proyek perubahan dengan judul Strategi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan sudah dibuatkan dalam bentuk Peraturan Bupati nomor 12 tahun2019,” kata Nyio kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (13/06/2019).

Dikatakan, kehadiran aplikasi Online by System ini disamping untuk memantau kinerja para camat, aplikasi ini juga akan mempermuda masyarakat untuk melakukan urusan perijinan dengan langsung melalui aplikasi PATEN.

“Jika masyarakat mahu melakukan urusan perijinan, mereka tinggal langsung datang di loket pendaftaran dan memasukan dokumen apa yang mau diurus dan akan terimput. Jadi memang akselarasi antara proses pelayanan pada saat penerimaan pendaftaran sampai diterbitkannya ijin itu tercover dalam sebuah aplikasi,” ujar Nyio.

Dijelaskan Mantan Plt kadis Pertanian Bursel ini menerangkan, dengan adanya aplikasi PATEN ini dan ketika diberlakukan disetiap kecamatan, para camat akan terpantau kinerjanya dan tidak bisa dimanipulasi sebab semuanya terterah dalam aplikasi PATEN.

“Camat tidak bisa fiktif untuk menaikan dia punya rating kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Semua bisa terpantau dalam aplikasi, dan kalau ada camat dengan hasil kinerja terbaik akan kami koordinasikan dengan Pak Bupati untuk diberikan semacam Reword (penghargaan) tetapi sebaliknya bagi camat yang kinerjanya buruk akan diberikan Punishment (Hukuman). Entah itu diganti atau yang peringkat satunya diberikan tambahan aggaran karena didalamnya akan ada penilaian apa camat mampu menyesuaikan dengan perencanaan Pemda atau tidak,” terangnya.

Diterangkan, aplikasi PATEN ini hadir bukan saja untuk memenuhi target program PIM III saja, namun keinginan dan niat baiknya untuk melakukan perubahan management administrasi tersistem demi mencipatkan pelayanan publik yang prima di tingkat kecamatan.

“Tujuan utama itu peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kalau pelayanan publik itu berjalan dengan baik kan akan berimbas juga bagi perkembangan dan kemajuan daerah ini,” ujarnya.

Nyio menambahkan, peluncuran apilkasi berbasi online system ini akan diberlakukan bagi daerah yang sudah memiliki akses internet, namun juga bisa dipakai pada mode Offline dimana pada daerah-daerah yang belum ada akses internet dapat melaporkannya dalam bentuk offline.

“Awalnya itu direncanakan untuk dua lokasi khusus yaitu Leksula dan Namrole namun kecamatan yang baru bisa mengakses internet hanya Namrole dan sebagian di Waesama, jadi difokuskan kedua kecamatan itu saja dengan satu server di Kantor bagian ppemerintahan. Dikecamatan yang lain diupayakan Offline by System, nanti mereka yang melakukan pelaporan hasil pelaksanaan PATEN ini kepada Pemda secara offline,” ungkapnya. (SBS/02)
- - - - - -


Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa dalam sambutanya saat melepas 34 peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di aula Lantai dua kantor Bupati, Rabu (12/06), optimis bahwa peserta Qori/Qoriah, Hafidz- Hafidzah dan Khattah/Khattatah akan membawa hasil yang terbaik saat bertanding pada MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Namlea, Kabupaten Buru.

Dikatakan Tagop,  kalau mencermati keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh para pemenang MTQ pada MTQ XXVII tingkat provinsi Maluku di Kabupaten Kabupaten Buru Selatan dan MTQ tingkat kabupaten ke V beberapa waktu yang lalu, sungguh banyak prestasi yang cukup membanggakan.

“Saya optimis kafilah MTQ Kabupaten Buru Selatan akan dapat berbicara banyak pada MTQ Tingkat Provinsi di Namlea nanti. Keberhasilan kita dalam ajang sebelumnya, dimana kita menjadi tuan rumah kala itu dan memperoleh prestasi yang membanggakan sebagai juara umum hendaknya dapat dijadikan motivasi dan semangat dalam meraih kejuaraan kali ini,” kata Tagop.

Untuk itu, dirinya berharap kepada 34 peserta untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kemampuan yang dimiliki dan terus-menerus mempersiapkan diri dalam menghadapi MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Namlea demi mengharumkan nama baik Kabupaten Buru Selatan.

Ia menilai, sejahu ini, peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Buru Selatan dalam bersinergi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), cukup  maksimal dalam mempersiapkan  berbagai cabang  lomba  yang  dimusabaqahkan dalam mengikuti MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Maluku.

“Pemda dan masyarakat Buru Selatan sangat berharap para kafilah MTQ ini dapat menumbuhkan semangat juang yang tinggi, rasa optimis,tampil dengan prima dan berusaha serta berjuang menjadi juara dan dapat mengukir serta meraih prestasi terbaik. Peran official dan Pelatih, harus selalu memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh peserta MTQ ini,” paparnya.

Lanjutnya, tidaklah terlalu berlebihan jika Ia berharap kepada para kafilah, karena apabila prestasi terbaik dapat diperoleh maka hal tersebut bukan saja menjadi kebanggaan bagi dirinya pribadi, akan tetapi juga kebanggaan dan kemenangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buru Selatan.

“Berikanlah yang terbaik untuk Kabupaten Buru Selatan dengan menunjukkan prestasi yang gemilang, berlombalah dengan kejujuran hati dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan doa, semoga Kafilah MTQ Kabupaten Buru Selatan selalu dilindungi oleh Allah SWT selama mengikuti musabaqah, dan dapat meraih prestasi gemilang,” tutup Tagop.

Pelepasan Peserta MTQ ini ditandai dengan penyerahan bendera MTQ Kabupaten oleh Bupati kepada Sekda Buru Selatan Iskandar Walla sebagai Ketua LPTQ disaksikan oleh pelatih, pengurus LPTQ dan tamu undangan lainnya. (KT/02)

- - - - - - - -


Namrole, SBS 
Dugaan Ijazah palsu yang digunakan oleh Meikelin Djumaty saat melamar CPNS di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 lalu dan lulus menjadi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat akan ditindak tegas baik secara administrasi maupun pidana jika ijazah yang digunakan mahasiswa jurusan Kimia angkatan 2003 Fakultas MIPA Universitas Pattimura itu terbukti palsu.

Demikian dikatakan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan AM Laitupa kepada awak media di kantornya, Rabu (12/06/2019).

Dirinya menjelaskan jika yang bersangkutan (Meikelin Djumaty) melamar dengan menggunakan Ijazah Palsu harus mengecek ke Universitas asal ijazah tersebut dikeluarkan, karena saat mendaftar yang diajukan ke BKPSDM itu ijazah asli.

“Kita punya 201 orang itu sah, kalau memang dia punya ijazah palsu silakan memeriksa universitas, karena yang bersangkutan mendaftar itu kan dia ajukan ijazah asli. Kita tidak tau itu ijzah asli atau palsu harus di universitas. Jika universitas bilang itu palsu berarti yang bersangkutan akan diproses dan dikenakan sanksi Administrasi berupa pemecatan maupun sanksi pidana karena dia dapat ijazah itu dari mana,” ucap Laitupa.

Jika nanti pihak Universitas dan Ombusmen dapat membuktikan bahwa ijzah itu palsu, pihaknya dalam hal ini Pemda Buru Selatan akan mengambil langka tegas dengan memecat yang bersangkutan.

“Pihak BKPSDM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau asli nanti dari pihak Ombusmen dan Universitas yang saling berkoordinasi untuk membuktikan keabsahan Ijazah itu. Jika nanti terbukti Palsu Ombusmen dan pihak Universitas melakukan koordinasi dengan pihak Menpan dan BKN kenapa bisa lolos saat pendaftaran CPNS Online,” ujarnya.

Dirinya menegaskan kalau terbukti langsung pecat dan itu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Pecat!, itu aturan dan akan dibuatkan SK pembatalan terhadap SK PNS yang sudah diberikan. Bukan itu saja dia (Meikelin Djumaty) juga akan menanggung seluruh biaya kerugian negara,” tegasnya.

Rektor Universitas Pattimur, Prof. Dr. Marthinus J. Saptenno, saat dihubungi media ini mangaku belum mengetahui hal ini, dan meminta waktu untuk mengecek masalah tersebut.

“Beta Belum Tahu Pak, Nanti Beta Cek Dulu,” ujar Rektor membalas pesan singkat yang dikirim wartawan media ini, Rabu (12/06).

Dari hasil penelusuran media ini, sesuai data pada server Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Meikelin Djumaty terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Pattimura angkatan tahun 2003 pada program studi S1 Kimia dengan status aktif.

Namun, Meikelin Djumaty pada pangkalan data DIKTI itu, tertera sudah tidak aktif lagi pada semester ganjil tahun 2010 sampai semester ganjil tahun 2012.


Itu membuktikan bahwa pada saat Meikelin Djumaty menyerahkan Screen Shot pangkalan data DIKTI tentang profil mahasiswa yang membuktikan dirinya telah lulus dari universitas, sebagai salah satu syarat pemberkasan, sudah tidak diteliti dengan benar oleh panitia seleksi daerah (Panselda) karena Djumaty terbukti bisa lolos dengan sempurna hingga menjadi PNS.

Bahkan diduga, Panselda masuk angin dan sengaja meloloskan Djumati pada tahap pemberkasan dan menjadi peserta CPNS untuk mengikuti tahapan Tes SKD, dan SKB.

Pantauan media ini di kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Buru Selatan, Meikelin Djumaty pasca libur Lebaran 1440 Hijriah, belum masuk kantor, namun informasi yang diperoleh dari sumber di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan bahwa Meikelin Djumaty masih terdaftar di dinas tersebut dengan status PNS.

“Ia di dinas Lingkungan Hidup. Usai libur lebaran sampai sekarang belum masuk kantor tapi ada nama di absen,” ucap Sumber.

Untuk diketahui, Meikelin Djumaty lulus Seleksi CPNS tahun 2018 pada formasi umum dengan pilihan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama. Nilai TKD Djumaty mencapai 299 sedangkan nilai SKB 47. (SBS/KT/Tim)

- - - - -


Maluku, SBS 
Bripka Bastian Tuhuteru Anggota Polsek Namrole, Polres Buru, Polda Maluku meraih penghargaan sebagai Polisi Teladan Tingkat Nasional Peringkat I dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Muhammad Tito Karnavian.

Penghargaan diberikan langsung Oleh orang nomor satu di Mabes Polri kepada Bastian dalam acara Musrenbang Polri di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Pada proses seleksi polisi teladan tingkat nasional 2019, Tuhuteru mengungguli perwakilan dari Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dan Polda Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena tugas mulianya kepada masyarakat di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menghantarkan Tuhuteru, yang bertugas di Unit Satuan Bina Masyarakat Polsek Namrole ini meraih Polisi Teladan dari Kapolri.

Disamping menjalankan tugasnya selaku anggota Polri, Bastian juga rajin melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Diantaranya pelatihan Pramuka kepada para pelajar SD dan SMP di Kecamatan Namrole, menjadi Guru Sekolah Minggu, serta menjadi guru untuk mengajar siswa-siswi SD di Dusun Walafau Desa Wamkana Kecamatan Namrole, Kabupaten setempat.

Untuk diketahui, SD di Dusun Walafau merupakan daerah terpencil di Kabupaten Bursel. Namun dengan kegigihannya mengajarkan, anak-anak di dusun ini bisa membaca dan tulis, bahkan yang dulu tidak ada bangunan sekolah kini dusun tersebut sudah memiliki bangunan sekolah.

Atas pengabdian  dan dedikasi dirinya, pada 18 Maret 2019, Tuhuteru mendapat penghargaan dari Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa. Tuhuteru kemudian mewakili Polda Maluku pada seleksi Polisi Teladan Tingkat nasional di Jakarta.

Polisi energik ini bersaing dengan 68 Personil Polri perwakilan Polda seluruh Indonesia. Pelayanan dan pengabdian tanpa batas itulah yang menyebabkan Tuhuteru berhasil meraih peringkat pertama sebagai Polisi Teladan tingkat nasional di Jakarta mengalahkan 68 personil Polri perwakilan seluruh Indonesia.

Pelayanan dan pengabdian tanpa batas serta keunggulannya mengalahkan rekan-rekan sejawatnya membuat ia mendapatkan penghargaan dari Kapolri sebagai Polisi Teladan, disamping itu Tuhuteru  juga mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 100 juta.

Kapolda Maluku Royke ikut banggga atas prestasi tersebut. Kapolda berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi anggota Polda Maluku lainnya untuk lebih mengembangkan diri tanpa pamri. Sebab, menurut Kapolda, meski berada di Maluku namun anggota Polda Maluku mampu bersaing dengan Polda-Polda lainnya. (SBS/12)

- - - - -
Namrole, SBS 
Perencanaan pembentukan Kecamatan baru oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, masih terganjal beberapa masalah sehingga proses pembentukan kecamatan baru di bumi Lolik Lalen Fedak Fena itu belum dapat dilanjutkan.

Kabag Pemerintahan Setda Bursel Ridwan Nyio yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

"Terkait pembentukan kecamatan perencanaannya iya tapi sampai tahun 2018 kemaren ada moratorium sampai terbit PP nomor 17 tentang kecamatan,"  ujar Nyio melalui pesan Whatsappnya, Selasa (11/06/2019).

Dijelaskan, selain ada moratorium itu, ada juga kendala dalam kajian lokasi strategis untuk kedudukan lokasi kota kecamatan.

"Untuk lokasi ibu kota kecamatan hasil kajian yaitu di desa Oki Lama, namun desa Oki Baru juga jadi pertimbangan calon ibu kota kecamatan," terangnya.

Menurutnya, saat ini Pemda Bursel sedang menjajaki dua desa (Oki Lama dan Oki Baru) tersebut untuk memastikan ketersediaan lokasi serta pemenuhan persyaratan-persyaratan lainnya.

"Pemda akan lihat kesiapan dari 2 desa itu terutama kesediaan hibah lahan untuk persiapan pembangunan infrastruktur kecamatan nantinya, tapi sampai tahun 2019 ini belum memenuhi persyaratan dari segi jumlah desa yang akan dijadikan kecamatan," paparnya.

Selain perencanaan Kecamatan Oki Lama atau Oki Baru dirinya juga membeberkan bahwa Pemda Bursel juga sedang mengkaji Desa Waemulang dan Desa Waepandang untuk dibentuk menjadi kecamatan baru.

"Kecamatan Waemulang/Waepandan, dua desa itu akan dikaji kelayakannya untuk calon ibu kota kecamatan," sebutnya. 

Diketahui jika dua kecamatan itu terbentuk, bebrati Bursel telah memiliki 8 kecamatan di tambah 6 kecamatan yang sudah ada yakni, Kecamatan Namrole, Kecamatan, Ambalau, Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Leksula dan Kecamatan Kepala Madan serta kecamatan Waesama. (SBS/02)
- - - - - - -

Namrole, SBS 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan Iskandar Walla menginstruksikan kepada setiap SKPD untuk melestarikan 10 Budaya Rasa Malu bagi Aparatur yang ada pada stiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Buru Selatan (Bursel).

Hal ini dilakukan Sekda lantaran mendapati masih ada ASN dan PTT yang belum berkantor selama 2 hari pasca libur lebaran tahun 2019.

"Nanti dicetak bener 10 budaya rasa malu seperti yang ada di depan BKPSDM. Itu sangat baik dan dapat mengajak seluruh ASN maupun PTT untuk tetap disiplin," ujar Sekda, kepada sejumlah pimpinam SKPD yang mendampinginya saat melakukan sidak hari kedua, Selasa (11/06/2019).

Dikatakan, eks bener 10 Budaya Rasa Malu Aparatur juga merupakan bentuk sosialisasi langsung baik kepada dinas badan tersebut maupun kepada pegawai yang ada pada isntasi lain juga kepada masyarakat supaya masyarakat dapat membantu mengawal kerja dan kinerja dari ASN dan PTT di instansi tersebut.

"Dicetak saja banyak-banyak dan diletakan didepan kantor setiap Dinas/Badan agar menjadi bahan sosialisasi bagi semua aparatur yang ada di Bursel. Rasa malu itu harus dimulai dari diri kita sendiri," paparnya.

Peningkatan disiplin, menurut mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bursel tersebut sangat berpengaruh pada pencapaian kerja dan kinerja seseorang di SKPDnya.

Disiplin yang tinggi lanjutnya, juga akan membawa daerah ini ke arah kemajuan yang pesat dan otomatis masyarakat Bursel akan merasakan dampak dan manfaat dari kemajuan tersebut.

"Kalau semuanya disiplin, dan memahami 10 budaya rasa malu aparatur, sudah pasti ia (pegawai) akan bekerja maksimal dan itu pastinya berdampak baik bagi daerah ini. Dimana Daerah ini akan maju karena semua pegawainnya disiplin dan berkinerja baik dan output dari itu adalah manfaat besar bagi pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

10 Budaya Rasa Malu Aparatur yang perlu diterapkan oleh setiap SKPD yakni malu terlambat masuk Kantor, malu tidak ikut apel, malu kalau sering tidak masuk kerja tanpa alasan, malu jika sering minta ijin tidak masuk kerja, malu bekerja tanpa program, malu jika pulang kantor sebelum waktunya.

Malu bila sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, malu jika bekerja tanpa pertanggungjawaban, malu jika pekerjaannya terbengkalai dan malu jika tidak berpakaian rapih dan tak menggunakan atribut lengkap. (SBS/02)
- - - - - - -


Namlea, SBS 
Tiga hari menjelang puncak pembukaan MTQ Propinsi Maluku ke XXVIII di Namlea, Kabupaten Buru, mahasiswa turun ke jalan memprotes proyek MTQ senilai Rp. 19 milyar lebih.

Mereka menuding ada aroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KNN) antara Pemkab Buru dengan Arnis Kapitas alias Hai, bos Group PT Pemalut Utama.

Wartawan media ini melaporkan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam  organisasi Cipayung, PMII,HMI,GMNI turun ke jalan pada Selasa (11/6). Mereka bersuara keras membongkar dugaan KKN di mega proyek MTQ yang dibangun maunggunakan dana APBD II TA 2018 dan TA 2019 tersebut.

Sahril Lesnusa, Ketua Cabang PMII Kabupaten Buru dalam orasinya menyebutkan, kalau  proyek MTQ yang terjadi saat ini terdapat dugaan tindak pidana korupsi.

Ia menyebutkan nilai anggaran pekerjaan yang ada tidak terukur dengan hasil riil yang terlihat secara nyata di lapangan. Hanya menghitung hari, fisik lapangan masih juga belum tuntas.

Lesnussa lalu menyebut satu item pekerjaan rumput lapangan seluas 1,2 ha yang menggunakan rumput lokal sampai menghabiskan dana 512 juta untuk pengadaan rumput dan biaya angkutan.

Kelompok Cupayung menilai harga rumput lokal dari Waeapo ini sangat mahal dan kontraktor mengambil untung besar. Padahal ia hanya membeli dari pengumpul hanya sepuluh ribu per meter bujursangkar.

Berorasi di SP5 dan berlanjut di Kantor Dinas PUPR buru, kelompok cipayung ini mendesak polisi dan kejaksaan untuk mengusut tuntas proyek berbau KKN ini.

Sementara itu, Bos Group PT Pemalut Utama, Arnis Kapitan alias Hai, kepada wartawan berkilah sudah bekerja sesuai prosedur."Kami sudah bekerja sesuai presudur dan proyek MTQ sudah selesai kok. Sedang yang berjalan sekarang adalah tambahan  kerjaan buat taman alun alun kota,"tangkis Hai.

Sementara itu, wartawan media ini lebih jauh melaporkan, aroma KKN di proyek MTQ itu sudah tercium sejak Tahun Anggaran 2018 lalu saat Pokja Unit Pelelangan Proyek tetap memaksakan menenangkan PT Cipta Inti Persada. perusahan milik bos Toko Liang.

Padahal saat mengukuti proses tender, sertifikat badan usaha (sbu) dari perusahan itu sudah kadaluwarsa. Izin sbu baru terbit usai lelang.
Kontraktor Hai

Kemudian masalah ini sempat dilaporkan oleh Daud Sangadji di Polda Maluku.

Ternyata, dikemudian hari terungkap kalau ada kong kalikong antara pihak Dinas PUPR dengan Hai, karena proyek itu bukan dikerjakan oleh bos Toko Liang melainkan oleh Hai.

Pada TA 2019 perusahan milik bos toko Liang, PT Cipta Inti Persada kembali ditunjuk sebagai pemenang tender.Namun ternyata, lagi-lagi hai yang mengerjakan proyek tersebut. (SBS/11)
- - - - - - - - -


Namrole, SBS 
Bagi setiap ASN maupun PTT dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang kedapatan tidak disiplin dalam hal ini tidak masuk kantor pasca libur Idul Fitri 1440 H akan ditindak tegas oleh Pemda setempat.

Hal ini dilontarkan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Suber daya Manusia (BKPSDM) Bursel AM Laitupa saat bersama Sekda Bursel Iskandar Walla ketika memipin sidak ke setiap dinas/badan, Senin 10 Juni 2019.

Laitupa mengatakan, bagi setiap PNS maupun PTT yang tidak hadir akan diberi sanksi sesuai dengan tingkat kehadiranya saat sidak yang akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut itu.

“Kalau tidak hadir selama tiga hari berturut-turut usai libur panjang lebaran ini sudah pasti ada sanski tegas dari Pemda berupa penahanan gaji selama 6 bulan bagi PNS dan PTT, juga tidak dinaikan pangkat selama 1 tahun dan penahanan berkala selama 2 tahun mulai dari tahun ini bagi setiap PNS,” ucap Laitupa.

Dikatakan Laitupa, intruksi penahanan gaji dan tidak dinaikan pangkat dan berkalanya tidak diproses adalah instruksi langsung dari pemerintah pusat melalui Menpan dan BKN.

“Sanksi ini intruksi langsung dari Menpan dan BKN sesuai surat edarannya jadi tidak bisa diganggu gugat oleh siapaun. Siapa suruh dia tidak disiplin, ya konsekuensinya harus ditanggung yang bersangkutan. Kalau Pemda tidak proses juga Pemda akan kena Sanksi,” kata Laitupa.

Sementara Sekda Bursel Iskandar Walla di setiap dinas/badan yang disidak mengatakan, bagi PTT yang tidak disiplin dengan terus memperpanjang masa libur Idul fitri merupakan kesempatan bagi Pemda Bursel untuk mencoretnya dari daftar PTT.

“Selain sanksi yang disebutkan oleh Kepala BKPSDM tadi, bagi PTT yang tidak disiplin dan tiga hari kedapatan tidak masuk kantor akan di coret dari daftar PTT,” tegas Walla.

Dirinya mengatakan, sebagai pegawai Pemda Bursel seharusnya kita semua malu pada diri kita sendiri karena tidak disiplin padahal dibayar oleh uang rakyat.

Dia mengibaratkan pegawai yang tidak displin adalah pegawai yang tidak punya rasa malu dan yang tidak memiliki rasa malu hanyalah seekor binatang.

“Kita ini pelayan masyarakat dibayar oleh uang rakyat. Kita harus pahami itu dan haru punya rasa malu. Rasa malu itu harus terus dibudayakan agar disiplin dalam menjalankan tugas dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kalau yang tidak memeliki rasa malu itu hanya binatang karena yang bisa membedahkan manusia dengan hewan itu hanya rasa malu,” ujar Sekda.

Sekda Jelaskan, membudayakan rasa malu berarti dia (pegawai) harus tetap taat kepada setiap tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, tapi kalau tidak memiliki rasa malu dirinya mempersilakan untuk berbuat semaunya, namun yang pasti bagi pegawai yang tidak masuk akan ditindak tegas.

Menurutnya, sidak ini bukan sekedar rutinitas, namun bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan disiplin pegawai yang ada dilingkup Pemda Bursel,  dan pegawai yang ada tidak termasuk dalam orang-orang yang tidak memiliki rasa malu itulah yang dapat dikategorikan sebagai binatang.

“Semoga tidak ada yang masuk dalam kategori binatang. Kalau ada yang tidak punya rasa malu silakan berganti status. Kalau tidak punya rasa malu silakan terjemakan sendiri ia itu seperti apa. Mudah-mudahan sidak di hari-hari selanjutnya sudah ada peningkatan disiplin pegawai yang masuk kantor,” harap Sekda.

Turut hadir dalam sidak hari pertama ini, Asisten I Bidang pemerintahan Kabupaten Bursel Alfario Soumokil, Kabag Hukum Jemy Thenu, Kepala Kesbangpol Ismid Thio, Kasat Pol PP Asnawi Gay. (KT/02)
- - - - - - -


Namrole, SBS 
Sekda Kabupaten Buru Selatan Iskandar Walla dalam arahannya saat memimpin apel pagi pasca Libur Idul Fitri 1440 Hijriah yang berlangsung di Aula lantai dua kantor bupati, Senin (10/06/2019) menekankan kepada para Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dilingkup Pemda Bursel untuk mawas diri dan malu pada dirinya sendiri.

Demikian dikatakan oleh Sekda lantaran sikap para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemda Buru Selatan (Bursel) yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan yang betul-betul melayani masyarakat.

“Kita sebagai ASN maupun PTT di lingkup Pemda Bursel harus Malu pada diri sendiri dan tau tanggung jawab kita sebagai pelayan masayarakat dan abdi negara. Kita dibayar oleh uang negara yang notabenenya itu milik rakyat jadi seharusnya peningkatan mutu pelayanan publik harus menjadi yang pertama,” ucap Sekda.

Dijelaskan, dalam membangun birokrasi, disiplin adalah hal utama, baik itu disiplin waktu, disiplin berkantor, displin kerja maupun disiplin terhadap pimpinan dan itu wajib dipegang teguh oleh setia ASN maupun PTT yang ada di Bursel.

“Mari kita tingkatkan disiplin kita mulai dari rasa malu, rasa malu pada diri sendiri, rasa malu pada atasan, rasa malu kepada bawahan dan yang paling penting rasa malu kepada masyarakat. Sebagai ASN kita adalah pelayan masyarakat, bagaimana kita mau jadi pelayan masyarakat kalau diri kita sendiri tidak mampu meningkatkan disiplin,” ujar Walla.
Oleh karena itu, setelah masuk kantor, ASN dan PTT diharapkan dapat membawa semangat disiplin dan lebih pro aktif dalam meningkatkan disiplin dan kinerja pada Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) masing-masing.

“Sekali lagi, mari kita tingkatkan semangat kerja keras, semangat disiplin dan semangat melayani masyarakat demi membangun Kabupaten Bursel yang kita cintai,” ajaknya.

Ia berharap agar Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang hadir bisa menjadi teladan dan mampu menyemangati bahwannya agar bisa meningkatkan semangat kerja mereka menjadi lebih baik dan sikap disiplin yang tinggi itu dapat bertahan dalam setiap kondisi.

“Kepada setiap pimpinan SKPD dan Pejabat Eselon serta para PNS dan PTT yang hadir terima kasih untuk kehadirannya, semoga bisa menjadi teladan dan contoh bagi yang lain di SKPD masing-masing dan semoga semangat disiplin ini terus terpelihara bukan saja kita disiplin hari ini lalu besok sudah tidak disiplin lagi, tetapi disiplin hari ini dan selanjutnya lebih disiplin lagi dan jadikan semangat  displin ini sebagai bagian dari ibadah,” pungkasnya. (SBS/02)
- - - - - - -

Namrole, SBS 
Buru selatan masih dikategorikan sebagai daerah yang masih berpotensi hujan dan angin yang disertai dengan petir.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buru Selatan Awat Mahulauw kepada Media ini, Minggu 9 Juni 2019.

“Bursel masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat yang dapat disertai petir/kilat maupun angin kencang,” ujar Mahulau melalui pesan singkatnya.

Dikatakan, dengan melihat kondisi saat ini,  masyarakat Buru Selatan diminta mewasdapadai cuaca ektrim yang sedang melanda kabupaten tersebut.

“Dihimbau kepada masyarakat di Buru Selatan untuk selalu mewaspai terhadap dampak diatas yang bisa saja berpotensi ke arah banjir, longsor, abrasi dan ombak besar yang dapat berakibat atas keselamatan jiwa dan harta benda,” ujarnya.

Ia juga menganjurkan kepada para nelayan di pesisir kabupaten Buru Selatan untuk tidak melakukan aktifitasi di dilaut demi menghindari hal-hal yang tidak diingainkan bersama.

“Bagi Nelayan maupun masyarakat pesisir untuk selalu berikhtiar terhadap keselamatan dalam pelayaran maupun hantaman ombak pesisir dengan daya dobrak yang dahsyat. Kemudian apabila ada bencana alam, agar bisa dapat saling saling membantu dengan menginfokan kepada BPBD Kabupaten Buru Selatan aga dapat direspon dengan cepat,” paparnya. (SBS/02)

- - - - - -