Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Info Kota Ambon

News Politik

News Hukrim

Berita Kabupaten Buru

Kabupaten Buru Selatan

News Pariwisata


Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulisa akan meresufle seluruh kepengurusan PT. Bipolo Gidin jika Perusahan Daerah yang mengatur tentang usaha milik daerah di bidang transportasi itu belum mampu mengoperasikan KMP. Tanjung Kabat dalam waktu dekat ini.

Rencana Pergantian kepengurusan PT. Bipolo Gidin ini disampaikan langsung oleh Bupati Tagop Sudarsono Soulissa kepada wartawan saat meninjau inflasi di pasar Kai Wait di Kota Namrole, Selasa (18/02).

“Mudah-mudahan dalam minggu dekat ini. Kemarin saya sudah perintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk buat surat kepada mereka, untuk menegur mereka supaya secepatnya kalau tidak kita reshuffle. Kita bikin perubahan terhadap kepengurusan PT Bipolo Gidin,” tegas Tagop.

Bupati dua Periode ini menjelaskan, dari laporan yang diterimanya dari pengurus PT. Bipolo Gidin bahwa kondisi KMP. Tanjung Kabat sudah harus naik DOK karena sudah beroperasi selama lima tahun dan kondisi AS KMP Tanjung Kabat sudah bengkok karena pernah menabrak karang di Kecamatan Ambalau.

“Kemarin itu ada alasan dari Bipolo Gidin bahwa Ferry naik DOK, karena sudah lima tahun jadi dia harus DOK besar, dan kemarin DOK itu terjadi permasalahan karena Ferry waktu itu pernah menabrak karang di Ambalau yang mengakibatkan AS dari Ferry tersebut bengkok. Makanya dipesan AS untuk ganti itu memakan waktu sekitar 6  sampai 7 bulan kemarin,” kata Tagop.

Kendati demikian kondisinya, Tagop menuturkan bahwa, KMP Tanjung Kabat sudah siap untuk dijalankan dalam waktu dekat, sebab saat ini hanya menunggu  proses penandatanganan MoU dengan pihak balai.

“Ini sudah mau jalan lagi tinggal menunggu MoU tanda tangan dari pihak balai untuk pencairan dana subsidinya,” ucapnya.

Namun, dilain sisi, Tagop mengingikan agar ada keseriusan dari pihak PT Bipol Gidin sehingga segala keterbatasan tidak menjadi penghalang beroperasinya KMP Tanjung Kabat untuk melayani masyarakat Bursel.

“Tetapi yang saya melihat disini, harus ada keseriusan dari pengurus, keseriusan dari pengurus Bipolo Gidin untuk melihat hal tersebut. Walaupun dengan keterbatasan anggaran dan segala macam, tapi yang terpenting adalah bagaimana keseriusan hingga Ferry itu dapat berjalan dan melayani masyarakat. Mudah-mudahan dalam minggu dekat ini, karena kami sudah kirimkan surat teguran ke PT Bipolo Gidin,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam tahun 2020 ini KMP Tanjung Kabat belum dioperasikan sama sekali untuk melayani masyarakat. (SBS/02)

- - - - - - - -
Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa bersama beberapa kepala dinas terkait turun langsung ke pasar Kai Wait Namrole untuk meninjau stabilitas harga di pasar tersebut, Selasa (18/02).

Tagop kepada wartawan usai meninjau, mengatakan hal ini dilakukan untuk menjaga inflasi daerah dan stabilitas harga di Kabupaten Bursel.

Menurutnya, ternyata yang cukup berpengaruh untuk inflasi dan stabilitas harga di Kabupaten Bursel adalah transportasi, dan kehadiran Tol Laut di Bursel cukup membawa dampak pada menurunnya harga di pasar.

“Dengan Tol Laut ini kondisi harga menurun, bedah lagi kalau tidak ada Tol Laut dan jika barang disuplay dari Ambon bedah lagi karena harganya pasti naik,” kata Tagop.

Permasalahan kapasitas muat Tol laut yang menurun untuk tahun ini, menurut Tagop sudah disampaikan ke Pemerintah pusat, hanya saja proses jalannya Tol Laut itu harus menggunakan proses tender dan saat ini untuk tahun 2020 baru selesai tender dan sudah dipegang oleh perusahan Jakarta Looi.

“Kapasitas kontener untuk jatah Bursel itu kali ini ada turun juga, kapasitas kapalnya yang jauh dari harapan, awalnya 25 kontener per satu kali trip, tapi karena kapasitas kapal yang turun dan tidak mencukupi sehingga turun menjadi 9  kontener. Dan ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian laut yang mengelola Tol Laut,” kata Tagop.

Selain itu, lanjutnya, ada juga persaingan antara pedagang eceran dan pedagang grosiran yang ada di Kabupaten Bursel, namun ini akan segera ditata oleh Pemda melalui tim inflasi daerah.

“Saya kira itu langkah-langkah kita ya, tapi sejauh ini seluruh harga dan barang, ketersediaan sembako dan sebagainya di Bursel itu masih tersedia dengan baik dan harga barangnya masih bisa terkendali baik,” jelas Tagop.

Selain itu, lanjut Tagop, inflasi yang dialami Kabupaten Bursel masih terbilang rendah dibandingkan Kabupaten induknya, yakni Kabupaten lainnya di Maluku.

“Inflasi kita juga masih rendah. Inflasi kita lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Buru. Di Maluku inflasi kita cukup rendah dan dalam keadaan stabil, malah di beberapa tempat seperti di SBT, Tual bahkan MBD itu lebih tinggi inflasinya dibandingkan dengan kita. Ini yang harus kita jaga sehingga kemampuan beli masyarakat itu bisa terjangkau,” tambahnya.

Untuk mencegah jika di kemudian hari terjadi inflasi dan kenaikan harga, Tagop mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan melakukan rapat dengan seluruh instasi terkait dan akan menyurati ke pihak Kementerian Perhubungan Laut untuk meminta tambahan jumlah kapasitas ruang muat di Kapal Tol laut.

“Setelah ini kami akan rapat dan saya akan menyuraat ke Kementerian Perhubungan Laut agar jumlah Tonase milik Bursel itu ditambah kapasitasnya,” tutupnya. (SBS/02)

- - - - - -
Namlea, SBS 
Nasib naas menimpa siswa NB, 16 tahun, setelah dipaksa minum sopi dan tidak sadarkan diri, lalu korban digilir dua pemuda teman sebaya, DF dan AW. 

Adegan ranjang di salah satu rumah kos di kawasan Telaga Lontor, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru itu turut ditonton dua remaja putri IL dan AA. Bahkan adegan persetubuhan itu direkam dengan kamera hp dan sempat diedarkan.

Akibat tindakan tidak senonoh itu, dua pemuda pelaku persetubuhan kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. 

Sementara dua remaja putri yang mengabadikan dengan kamera hp kemudian mengedarkan juga terancam hukuman 12 tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, AKP Upsril W Futwembun SH yang dikonfirmasi wartawan, Senin (17/2), membenarkan kejadian tersebut.

"Keempat pelaku, dua remaja putra dan dua putri sementara sudah kami amankan," tegaskan Futwembun.

Menurut Futwembun, peristiwa naas itu telah terjadi Jumat lalu (7/2), sekitar pukul 17.00 wit dengan TKP kos kosan di kawasan Telaga Lontor, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Dari hasil pemeriksaan korban dan saksi serta para tersangka, terungkap bahwa sebelum peristiwa naas itu terjadi, korban didatangi IL dan AA dkk di rumahnya di kawasan Bandar Angin Namlea.Kemudian korban diajak pergi ke kos kosan Telaga Lontor.

Setelah berada di kos - kosan Telaga Lontor ada satu saksi yang memberi uang untuk membeli minuman sopi dua botol. Dihadapan polisi, saksi ini mengaku membeli sopi untuk merayakan ultahnya.

"Korban turut minum sopi sampai pusing. Saat itulah pelaku D (DF) melakukan persetubuhan terhadap korban,"jelas Futwembun.

Usai menggarap korban , pemuda bejat ini lalu memanggil rekannya AA untuk ikut menggilir korban. 
DF dan AA kemudian bersama-sama menggarap korban dan meminta rekan-rekannya menonton adegan memalukan itu.

Selama beradegan layaknya orang dewasa itu, ada perbuatan lain yang tidak patut juga menimpa korban dan direkam oleh IL dan AA.

Setelah peristiwa ini terbongkar, diketahui kalau pelaku AW dan dus remaja putri IL dan AA masih satu sekolah dengan korban.

Sedangkan pelaku DF yang pertama menggarap korban, pernah bersekolah di SMAN yang sama. Namun yang bersangkutan dikeluarkan karena pernah melakukan pelanggaran berat.

Futwembun menegaskan, akibat perbuatan bejat tersebut, dua pelaku persetubuhan dan pelaku yang merekam persetubuhan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk kasus persetubuhan, kedua pelaku diancam dengan Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur pasal 81 ayat (3) jo pasal 81 ayat (1) UU RI NO.17 THN 2016, PENETAPAN PERPU NO.1 THN 2016 , PERUBAHAN KE DUA ATAS UU RI NO. 23 THN 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UU SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DALAM UU RI NO.23 THN 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK dengan ancaman hukuman 5 tahun s/d 15 tahun penjara.

Kemudian kedua pelaku yang merekam dengan hp kemudian mempertontonkan kepada orang lain, mereka dikenakan pornografi dikenakan kasus Pornografi pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI NO.44 THN 2008 tentang PORNOGRAFI DAN ATAU PSL 45 ayat (1) jo PSL 27 ayat (1) UU RI NO.19 THN 2016 TTG PERUBAHAN ATAS UU RI NO.11 THN 2008 tentang  ITE dengan Ancaman hukuman 6 bulan s/d 12 tahun penjara (UU PORNOGRAFI).

Sarif Fokaya selaku Kepsek yang dihubungi awak media turut membenarkan kejadian memilukan yang terjadi di luar jam sekolah itu. Ia menghimbau para orang tua siswa/i agar memperketat pengawasan kepada anak mereka di luar jam sekolah.

Fokaya mengingatkan para orang tua, kalau waktu sekolah membina anak didik mereka efektif hanya tujuh jam. Selebihnya menjadi tanggungjawab orang tua.

"Saya baru tahu ada masalah ini setelah didatangi polisi untuk dimintai keterangan. Saya hanya bisa menjelaskan korban dan beberapa pelaku berasal dari sekolah ini.Saya tidak bisa memberi keterangan lain karena peristiwa terjadi di luar jam sekolah," tandas Fokaya.

Walau kejadiannya terjadi di luar jam sekolah, satu pelaku persetubuhan dan dua pelaku yang merekam adegan tidak senonoh itu akan dikeluarkan dari sekolah mereka.

"Mereka akan diberhentikan karena melakukan prlanggaran berat," pungkas Fokaya.

Sementara itu Ani Tomu Kepala Sekolah tempat pelaku DF kini bersekolah, ketika dihubungi wartawan lewat telepon, mengaku belum tahu kalau siswanya turut terlibat kasus memalukan ini.

"Saya belum tahu," akui Tomu.(SBS/10)
- - - - - -
Namrole, SBS
Sikap politik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang menolak merekomendasikan Safitri Malik Soulisa sebagai Calon Bupati Bursel enggan ditanggapi oleh pihak Safitri yang memilih diam.

Ketua Tim Safitri Malik Soulisa, Sofyan Solissa yang dikonfirmasi via telepon selulernya, Senin (17/2) enggan untuk meresponi sikap penolakan tersebut.
“Begini Bu. Beta (saya) no comment, itu orang pung urusan rumah tangga to. Beta bukan orang partai, beta bukan siapa-siapa di partai itu, jadi beta no comment,” kata Sofyan.

Ia terus menerus menekankan bahwa sebagai pihak Safitri, pihaknya tak ingin mengomentari masalah itu.

“Beta no comment dan tidak ada dalam proses teman-teman itu. Jadi beta no comment,” ujarnya.

Sedangkan, Safitri yang dihubungi melalui panggilan telepon WhatsApp, Senin (17/2) enggan tak merespon.

Sementara, Juru Bicara Safitri Malik Soulisa, Abubakar Solissa yang dihubungi melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/2) berjanji akan memberikan keterangan melalui release yang sementara disiapkan.

“Beta lagi siapkan rilis. Nanti beta kabari,” kata Abubakar.

Namun, hingga Senin (17/2) malam, release yang dijanjikan tak pernah dikirimkan oleh Abubakar.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel, Ahmad Umasangadji kepada wartawan di kantor DPRD Kabupaten Bursel, Senin (17/2) tak membantah adanya penolakan terhadap Safitri yang lahir dalam rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel, Rabu (12/2) lalu.

“Kalau pikiran-pikiran yang disampaikan teman-teman dengan penolakan jika rekomendasi ke Ibu Safitri itu, beta sampaikan kamong (mereka) punya hak. Sebelum proses rekomendasi itu dia keluar, ada pikiran-pikiran dari teman-teman secara tertulis, kita sampaikan secara tertulis ke DPD lewat DPP. Tapi kalau rekomendasi sudah keluar, berarti semua tertib,” kata Umasangadji.

Pria yang akrab disapa Madoli ini mengaku bahwa penolakan terhadap Safitri itu diusulkan oleh Pengurus DPC yang hadir dalam rapat waktu itu.

“Ada yang usul, rapat berkembang. Jadi ada masukan kalau saudara-saudara mau sampaikan ya secara tertulis, ya kita sampaikan. Jadi kita memfasilitasi, kewenangan ada di atas. Tetapi ketika rekomendasi keluar beta (saya) minta teman-teman mekanisme di partai semua harus tertib, siapa pun yang direkomendasikan, terserah. Nanti ada mekanisme partai yang menentukan sanksi, teguran kepada siapa-siapa yang tidak tertib di partai, ada sanksinya to,” ucap anggota DPRD Kabupaten Bursel ini.

Menurutnya, siapa pun yang sedang berproses untuk mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan silahkan saja berproses.

“Jadi, kita menunggu, siapa pun yang direkomendasi ya itu, saudara-saudara yang bersaing silahkan berproses,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Perekonomian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel Beny Seleky yang didampingi Wakil Bendahara DPC Istia kepada wartawan di Namrole menjelaskan bahwa sikap politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel itu memang lahir dari Rapat DPC pada Rabu (12/2) lalu.

“Dalam Rapat yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris DPC itu, yang dibicarakan diantaranya tentang sikap DPC PDI Perjuangan yang menolak merekomendasikan Ibu Safitri. Hal itu pun turut di responi secara serius oleh Ketua DPC yang mengatakan lebih cepat lebih baik kita menolak. Jadi kalau mau sampaikan penolakan harus cepat sebelum rekomendasi keluar,” kata Seleky.

Lanjut Seleky, Ketua DPC pun menyarankan untuk membuat surat penolakn dari PAC-PAC secara tertulis untuk disampaikan kepada DPC dan selanjutnya akan disampaikan ke DPD maupun DPP.

Tak hanya itu, demi maksud menolak Safitri tersebut, dalam rapat tersebut pun langsung ditunjuk 2 orang pengurus DPC untuk melakukan konsolidasi dengan semua PAC.

“Jadi, penolakan itu sudah merupakan sikap dari Pengurus DPC, PAC, Pengurus Ranting maupun Anak Ranting,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Safitri Malik Soulisa ternyata di tolak untuk direkomendasikan oleh partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan.

Penolakan itu lahir dalam rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel pada hari Rabu, 12 Februari 2020 lalu di Sekertariat DPC PDI Perjuangan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Ahmad Umasangadji dan Sekretaris DPC Anselany Orpa Seleky serta dihadiri oleh pengurus DPC.

Tak hanya sampai disitu, Sabtu, 15 Februari 2020 sore, keputusan penolakan terhadap Safitri oleh DPC itu pun di dukung oleh seluruh PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Bursel yang melayangkan surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri di Jakarta dengan tembusan ke DPD PDI Perjuangan di Ambon serta mendatangi Sekretariat DPC PDI Perjuangan untuk menyampaikan surat itu secara resmi.

Ketua DPC Ahmad Umasangadji kemudian menugaskan Sekretaris Internal DPC Sarifuddin Ihsan untuk menerima rombongan PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting se-Kabupaten Bursel itu.

Sebelum diserahkan, surat kepada Megawati itu dibacakan oleh Ketua PAC Kepala Madan Yahya Rumra dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Bidang Internal DPC Sarifudin Ihsan, Ketua Bidang OKK DPC Halek Belasa, Ketua Bidang Pembangunan dan Perekonomian DPC serta disaksikan oleh Ketua dan Pengurus PAC, Ranting dan Anak Ranting se-Kabupaten Bursel.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 bertempat di Sekertariat DPC PDI Perjuangan yang di hadiri oleh pengurus DPC (Koorum) /daftar hadir terlampir dan dipimpin langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu telah melahirkan keputusan menolak ibu Safitri Malik Soulisa sebagai bakal calon Bupati dari PDI Perjuangan atau dicalonkan oleh PDI Perjuangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Selama ibu Safitri Malik Soulisa menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Buru-Bursel dan penggurus DPD PDI Perjuangan tidak pernah menginjakan kakinya di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel selama lima (5) Tahun.

Kedua, Tidak pernah mengunjungi atau bersentuhan langsung dengan DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan Kabupaten Bursel.

Ketiga, Dari hasil proses pemilu serentak tahun 2019 yang mana TPS di Desa ibu Safitri Malik Soulisa mencoblos diperoleh hasil sebagai berikut:

c. Suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Maaruf Amin kalah telak.

d. Tidak ada suara DPRD Kabupaten Bursel baik suara calon mapun suara partai. Tetapi yang ada hanyalah suara untuk DPR RI atas nama ibu Safitri Malik Soulisa dan suara DPRD Propinsi atas nama ibu Arny Soulisa yang merupakan adik Bupati atau adik ipar ibu Safitri Malik Soulisa padahal sebagai seorang kader harus tegak lurus untuk bekerja memenangkan partai pada semua tingkatan.

Keempat, Selama sepuluh tahun Pemerintahan Bupati yang diusungkan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Bursel sejak tahun 2011 sampai sekarang,  faktanya kami pengurus partai mulai dari DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan tidak merasakan manfaat dari kemenangan tersebut.

Kelima, Dari fakta dilapangan pada saat proses pemilu legislatif tahun 2019, awalnya kami PDI Perjuangan memiliki 4 (empat) kursi namun dari hasil tersebut turun menjadi 2 (dua) kursi, karena kami tidak di dukung oleh Bupati Bursel yang berasal dariPDI Perjuangan sendiri. Yang kami sangat khawatirkan jika ditahun-tahun yang akan datang bukan saja kursi di Parlemen akan berkurang akan tetapi bisa jadi PDI Perjuangan akan habis dari Kabupaten Bursel.

Keenam, Bahwa Pemerintahan saat ini yang adalah kader PDI Perjuangan tidak mempunyai kontribusi terhadap PDI Perjuangan di Kabupaten Bursel.

“Oleh sebab itu kami pengurus DPC, PAC dan Ranting sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua Umum dan DPP PDI Perjuangan untuk dapat mempertimbangkan apa yang menjadi dasar pikir kami, karena ini merupakan hal yang kami alami di lapangan dan perlu kami sampaikan demi keberlangsungan besarnya PDI Perjuangan di Kabupaten Bursel,” kata mereka dalam surat itu.

Bahkan, Ketua OKK DPC Halek Belasa pada kesempatan itu pun turut menyampaikan komitmennya bahwa jika Megawati tetap merekomendasikan Safitri Malik Soulisa, maka ia akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan.

“Kalau sampai Rekomendasi diberikan kepada Ibu Safitri, maka kami akan mundur,” kata sejumlah pengurus yang hadir.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Internal DPC Sarifudin Ihsan yang direkomendasikan oleh Ketua DPC untuk menerima surat pernyataan itu mengaku akan menindak lanjuti surat tersebut dalam rapat DPC yang akan diagendakan dalam waktu dekat.

“Ketua DPC memberikan kuasa kepada saya Sekretaris Bidang Internal untuk menerima penyampaian yang disampaikan oleh Pengurus PAC, Pengurus Ranting dan Anak Ranting se-Kabupaten Bursel itu dan nanti kita tindak lanjuti,” tutur Ihsan. (Red)
- - - - - -
Namrole - SBS
Gawat, ternyata Bakal Calon Bupati Safitri Malik Soulisa tidak mendapatkan tempat yang baik di hati masyarakat Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Buktinya, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Pengurus Anak Cabang (PAC), Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Bursel telah membulatkan tekad untuk menolak Safitri secara keras karena dinilai tak pantas untuk direkomendasikan oleh PDI Perjuangan dibawa komando Megawati Soekarno Putri.

Penolakan itu lahir dalam rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel pada hari Rabu, 12 Februari 2020 lalu di Sekertariat DPC PDI Perjuangan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Ahmad Umasangadji dan Sekretaris DPC Anselany Orpa Seleky serta dihadiri oleh pengurus DPC.

Tak hanya sampai disitu, Sabtu, 15 Februari 2020 sore, keputusan penolakan terhadap Safitri oleh DPC itu pun di dukung oleh seluruh PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Bursel yang melayangkan surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri di Jakarta dengan tembusan ke DPD PDI Perjuangan di Ambon serta mendatangi Sekretariat DPC PDI Perjuangan untuk menyampaikan surat itu secara resmi.

Ketua DPC Ahmad Umasangadji kemudian menugaskan Sekretaris Internal DPC Sarifuddin Ihsan untuk menerima rombongan PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting se-Kabupaten Bursel itu.

Sebelumya diserahkan, surat kepada Megawati itu dibacakan oleh Ketua PAC Kepala Madan Yahya Rumra dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Bidang Internal DPC Sarifudin Ihsan, Ketua Bidang OKK DPC Halek Belasa, Ketua Bidang Pembangunan dan Perekonomian DPC serta disaksikan oleh Ketua dan Pengurus PAC, Ranting dan Anak Ranting se-Kabupaten Bursel.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 bertempat di Sekertariat DPC PDI Perjuangan yang di hadiri oleh pengurus DPC (Koorum) /daftar hadir terlampir dan dipimpin langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu telah melahirkan keputusan menolak ibu Safitri Malik Soulisa sebagai bakal calon Bupati dari PDI Perjuangan atau dicalonkan oleh PDI Perjuangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Selama ibu Safitri Malik Soulisa menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Buru-Bursel dan penggurus DPD PDI Perjuangan tidak pernah menginjakan kakinya di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel selama lima (5) Tahun.

Kedua, Tidak pernah mengunjungi atau bersentuhan langsung dengan DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan Kabupaten Bursel.

Ketiga, Dari hasil proses pemilu serentak tahun 2019 yang mana TPS di Desa ibu Safitri Malik Soulisa mencoblos diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Maaruf Amin kalah telak;

b. Tidak ada suara DPRD Kabupaten Bursel baik suara calon mapun suara partai. Tetapi yang ada hanyalah suara untuk DPR RI atas nama ibu Safitri Malik Soulisa dan suara DPRD Propinsi atas nama ibu Arny Soulisa yang merupakan adik Bupati atau adik ipar ibu Safitri Malik Soulisa padahal sebagai seorang kader harus tegak lurus untuk bekerja memenangkan partai pada semua tingkatan.

Keempat, Selama sepuluh tahun Pemerintahan Bupati yang diusungkan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Bursel sejak tahun 2011 sampai sekarang,  faktanya kami pengurus partai mulai dari DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan tidak merasakan manfaat dari kemenangan tersebut.

Kelima, Dari fakta dilapangan pada saat proses pemilu legislatif tahun 2019, awalnya kami PDI Perjuangan memiliki 4 (empat) kursi namun dari hasil tersebut turun menjadi 2 (dua) kursi, karena kami tidak di dukung oleh Bupati Bursel yang berasal dariPDI Perjuangan sendiri. Yang kami sangat khawatirkan jika ditahun-tahun yang akan datang bukan saja kursi di Parlemen akan berkurang akan tetapi bisa jadi PDI Perjuangan akan habis dari Kabupaten Bursel.

Keenam, Bahwa Pemerintahan saat ini yang adalah kader PDI Perjuangan tidak mempunyai kontribusi terhadap PDI Perjuangan di Kabupaten Bursel.

“Oleh sebab itu, kami pengurus DPC, PAC dan Ranting sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua Umum dan DPP PDI Perjuangan untuk dapat mempertimbangkan apa yang menjadi dasar pikir kami, karena ini merupakan hal yang kami alami di lapangan dan perlu kami sampaikan demi keberlangsungan besarnya PDI Perjuangan di Kabupaten Bursel,” kata mereka dalam surat itu.

Bahkan, Ketua OKK DPC Halek Belasa pada kesempatan itu pun turut menyampaikan komitmennya bahwa jika Megawati tetap merekomendasikan Safitri Malik Soulisa, maka ia akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan.

“Kalau sampai Rekomendasi diberikan kepada Ibu Safitri, maka kami akan mundur,” katanta bersama sejumlah pengurus yang hadir.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Internal DPC Sarifudin Ihsan yang direkomendasikan oleh Ketua DPC untuk menerima surat pernyataan itu mengaku akan menindak lanjuti surat tersebut dalam rapat DPC yang akan diagendakan dalam waktu dekat.

“Ketua DPC memberikan kuasa kepada saya Sekretaris Bidang Internal untuk menerima penyampaian yang disampaikan oleh Pengurus PAC, Pengurus Ranting dan Anak Ranting se-Kabupaten Bursel itu dan nanti kita tindak lanjuti,” tutur Ihsan. (SBS-Tim)
- - - - - - - -

Namrole, SBS 
Sebanyak 32 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) terancam tak ikut ujian, baik itu simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Ujian Sekolah maupun UNBK.

Hal itu dingkapkan anggota Komite SMK Negeri Simi yang juga tokoh adat Desa Simi, Ahmad Buwael kepada wartawan di Namrole, Kamis (13/2).

“Dengan kondisi SMK Negeri Simi saat ini, sebanyak 32 siswa terancam ikut ujian yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Buwael.

Menurut Buwael, setelah dilakukannya proses serah terima Kepala SMK Negeri Simi dari Usman Ali Ihksan kepada Mahyudin Solissa pada hari Senin 10 Februari 2020 lalu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Dahlan Solissa, aktivitas pendidikan di sekolah tersebut tak berjalan normal lagi.

Sebab, lanjutnya, pasca serah terima Kepala Sekolah di sekolah yang memiliki 1 guru PNS dan 1 Pegawai Administrasi PNS serta 9 guru honor sekolah itu, ternyata para guru honorer langsung menyatakan sikapakan mengudurkan diri.

“Akibatnya saat ini aktivitas belajar mengajar di sekolah pun tidak berjalan. Bahkan tidak ada guru yang masuk sekolah dan siswa pun sehari-hari yang masuk sekolah hanya 7-8 siswa saja,” ungkap Buwael.

Dikatakan, langkah para guru honorer yang ingin mengundurkan diri itu merupakan bentuk kekecewaan dari para guru atas proses serah terima Kepala Sekolah yang diduga sarat dengan kepentingan politik Pilkada Kabupaten Bursel.

“Anehnya lagi, proses serah terima itu tak diketahui sama sekali oleh Komite Sekolah maupun orang tua murid. Kami sangat sesalkan proses ini karena diduga sarat dengan kepentingan politik,” ucapnya.

Menurut Buwael, seorang CPNS itu siap ditempatkan dimana saja. Tetapi setelah SK 100 persen, maka proses mutasi yang dilakukan itu minimal karena melakukan kesalahan administrasi dan tidak loyal terhadap pimpinan.

“Jadi, seseorang dalam jabatan, minimal promosi jabatan bukan hukuman politik karena kepentingan politik. Kalau begini, ya para siswa yang jadi korban,” paparnya.

Apalagi, tambahnya, tanggal 18 Februari 2020 nanti direncanakan akan dilakukan simulasi UNBK bagi 32 siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 22 Februari 2020 akan diadakan Ujian Sekolah yang hasilnya akan menentukan lulus atau tidaknya 32 siswa di sekolah tersebut.

“Sedangkan UNBK akan dilaksanakan tanggal 16 Maret 2020 nanti. Tapi hingga saat ini simulasi UNBK, Ujian Sekolah maupun UNBK terancam gagal dilaksanakan di SMK Negeri Simi, karena pasca serah terima itu tidak ada persiapan apa-apa menjelang pelaksanaan berbagai tahapan pendidikan yang turut menentukan masa depan anak-anak itu,” paparnya.

Olehnya itu, Buwael meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk menyikapi masalah ini sehingga ada solusi terbaik dan tidak mengorbankan masa depan 32 siswa ini demi kepentingan politik oknum-oknum tertentu.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa Abdulrof Latuapo kepada wartawan mengaku menyesalkan langkah yang diambil oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang diduga kuat dilator belakangi kepentingan politik dan mengorbankan masa depan 32 siswa di sekolah itu.

“Sebagai orang tua siswa kami sangat menyesalkan bila memang benar proses serah terima Kepala Sekolah ini dilatarbelakangi oleh kepentingan dan intervensi politik tertentu, sementara para siswa sudah diperhadapkan dengan proses pelaksanaan ujian yang sudah di depan mata,” kata Latuapo.

Sesalnya lagi, pasca menjabat sebagai Kepala Sekolah ternyata Mahyudin Solissa malas melaksanakan tugasnya.

“Kalau Kepala Sekolah yang baru ini sudah malas melaksanakan tugasnya dan para guru honorer juga mengancam akan mengundurkan diri, lalu bagaimana nasib anak-anak kami yang harusnya sudah dipersiapkan lebih baik lagi untuk menghadapi proses ujian,” paparnya.

Ia berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tidak berniat mematikan masa depan 32 siswa di sekolah ini dengan bersikap cuek atas kondisi di sekolah tersebut saat ini, sebab jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka Dinas Pendidikan Provinsi Maluku harus bertanggung jawab.

“Kalau sampai anak-anak kami ini tidak ikut ujian dan dinyatakan tidak lulus, maka Dinas Pendidikan Provinsi Maluku harus bisa mempertanggung jawabkan masalah ini. Sebab, mereka telah memunculkan masalah yang terjadi saat ini dan anak-anak kami terancam jadi korban. Ini sangat kami sesalkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Dahlan Solissa maupun Kepala SMK Negeri Simi belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. (SBS/01)
- - - - - - - - -
Namrole, SBS 
Menyikapi keluhan warga Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang selama ini terkendala dalam menjual hasil bumi mereka ke luar daerah, maka pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati Bursel Amir Faisal Souwakil dan Balon Wabup Saul Tasane (Soultan) dan Koperasi Multidaya Nusantara Tiga (MNT), segera akan membangun gudang penampung hasil bumi, di Kabupaten yang dikenal dengan semboyan Lolik Lalen Fedak Fena ini.

Demikian dikemukakan Balon Wabup Kabupaten Bursel Saul Tasane, kepada media ini, Selasa, 11 Februari 2020, di Namrole. 

“Pembangunan gudang penampung hasil bumi di Bursel, merupakan bentuk kepedulian kami (pasangan Soultan) dan Koperasi MNT, terhadap keluhan warga Bursel,” ujar Tasane.

Menurut mantan staf ahli Bupati Bursel ini, pasangan Soultan dan Koperasi MNT, ingin memberikan bukti bukan sekedar janji dalam menghadapi keluhan warga Bursel.

“Soultan yang merupakan anggota Koperasi MNT ini, ingin memberikan revolusi ekonomi kerakyatan di Kabupaten yang baru berumur 11 tahun ini, dimulai dengan segera dibangunnya gedung penampung hasil bumi,” ujar Saul.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Koperasi MNT Gus Robi Irawan Wiratmoko mengatakan, komitmen tersebut menjadi misi dalam memimpin Koperasi yang memiliki tujuan untuk membangun Ekonomi Kerakyatan, khusunya di Kabupaten Bursel.

"Koperasi MNT memiliki misi bagaimana melaksanakan tugas kita untuk dapat memberikan nilai tambah, terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Bursel. Inilah yang harus menjadi tujuan kita bersama," ujar Ketum Koperasi MNT, saat meninjau langsung lokasi pesisir pantai di sepanjang Kecamatan Namrole dan Kecamatan Waesama, Kabupaten Bursel, Senin, 10 Februari 2020.


Berangkat dari keluhan masyarakat akan sulitnya pengelolaan hasil alam yang ada di Kabupaten Bursel, khususnya di Kecamatan Namrole, Ketum MNT memiliki tujuan membangun gudang yang nantinya akan di fungsikan untuk menampung hasil bumi dari masyarakat.

"Rencananya, kami bangun dalam empat bulan ke depan adalah Gudang penampung hasil bumi atau Gudang Komoditi MNT, untuk menampung semua hasil bumi yang ada di Kabupaten Bursel khususnya, di wilayah Namrole," tutur Wiratmoko.

Gus Robi dan Soultan melalui Koperasi MNT bertujuan untuk membeli setiap hasil bumi yang ada di Namrole, Kabupaten Bursel agar masyarakat Bursel tidak lagi bingung untuk menjual hasil buminya.

"Kita akan tampung hasil bumi, di gudang MNT nantinya. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat , khususnya para petani," jelasnya

Pada kesempatan yang sama, salah satu Kepala Adat menuturkan bahwa dirinya bersama masyarakan sangat membutuhkan program-progam serta wadah yang mampu mengelola hasil kekayaan alam negeri Fuka Bipolo tercinta.

"Kami menyambut baik tujuan dari Koperasi MNT dan Soultan yang akan membangun perekonomian rakyat kami, khususnya di Kabupaten Bursel dengan akan didirikannya gudang yang nantinya mampu menampung hasil bumi kami," tuturnya, saat turut hadir meninjau salah satu lokasi pesisir pantai, di Kabupaten Bursel

Pantauan media ini, peninjauan langsung lokasi potensial dipimpin langsung Ketum MNT di dampingi oleh Kepala Adat, tokoh masyarakat, serta pasangan Soultan. (OR/Yul)
- - - - - - -
Namrole, SBS 
Sebanyak 28 peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) pada tes hari pertama telah dinyatakan lulus Passing Grade (PG) dan berhak untuk mengikuti tes tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

28 peserta yang lulus PG ini telah berhasil memenuhi persyaratan nilai sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan mereka telah berhasil mengalahkan 172 peserta lainnya yang mengikuti tes dihari pertama yang berlangsung di Ruang CAT BKPSDM Kabupaten Bursel, Rabu (12/2/2020).

Dari informasi yang diperoleh di lokasi tes dan sesuai papan Informasi milik BKPSDM Bursel para peserta yang mengikuti tes SKD hari pertama sebanyak 200 peserta yang di bagi menjadi 5 sesi.

Untuk sesi pertama diikuti oleh 43 peserta, sesi kedua diikuti 42 orang,  sesi ketiga 42 orang, sesi ke empat 40 peserta dan sesi kelima diikuti 33 peserta.

Pada sesi pertama yang lulus hanya 3 peserta yakni, Ramlan dengan total nilai 370, disusul La Yudin Buton dengan total nilai 309, dan W D Marjiana Kaledupa dengan nilai akhir 302.

Sesi  ke dua, yang lulus 9 peserta yaitu, Zulkilfly Uba Zahly dengan jumlah nilai 321, kemudian Widya Wati Arnawai Laitupa dengan nilai 300, Clesthy Melvin Latumahina dengan nilai 378, Hartanto dengan nilai 314, Nurtini Tasalisa dengan nilai 310, Yudi Purnomo dengan nilai 301, Fatma Sampolawa dengan nilai 294, Wanurlina Waly dengan nilai 290 dan Henny Elsada Solissa dengan nilai 287.

Pada sesi ketiga yang lulus 5 peserta yaitu, Josarlen Werinussa dengan total nilai 330, Megy Leatomu dengan nilai 308, Christoper Imanuel Tibe dengan nilai 303, LM Jovan Hidayanto dengan nilai 298 dan Ribut Hermanto dengan nilai 289.

Sedangkan untuk sesi empat,  peserta yang lulus sebanyak 4 peserta. Mereka yang lulus pada sesi ini yaitu, Yana Kasdam dengan perolehan nilai sebanyak 344, Diarni dengan total nilai 335, Rosita Sari Dewi Laitupa dengan total nolai 304 dan Safriansa dengan jumlah nilai akhir sebanyak 301.

Sementara untuk sesi ke Lima, yang lulus PG dan berhak lanjut ke tes tahap berikutnya sebanyak 7 peserta, mereka yang lulus yaitu Hendra Elisa Masengi dengan nilai 323, Sehat Laitupa dengan nilai 316, Septian Solissa dengan nilai 315, Lia Ruslan dengan total Nilai 295, Bill Victor Tasane dengan Nilai 380 dan Kurnia Islamiah dengan nilai 327, serta Jarwati dengan nilain 314.

Dari pantauan media ini, tes SKD di hari pertama berlangsung aman dan lancar. Terlihat saat tes tersebut, banyak keluarga dari peserta tes datang berbondong-bondong untuk melihat statistik nilai dari peserta tes melalui layar tancap yang disediakan oleh pihak panitia.
Pada tes kali ini turut dikawal oleh anggota Polsek Namrole.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Bursel, Dullah Tualeka yang dihubungi wartawan terkait harapannya untuk tes-tes selanjutnya tak membalas sms yang dikirim. (SBS/02)
- - - - - - - -

Namrole,  SBS 
Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk CPNS tahun 2019 di Kabupaten  Buru Selatan (Bursel) akan dilakukan selama 7 hari terhitung dari tanggal tanggal 12 sampai 18 Februari 2019 berlokasi di ruang Computer Assited Test (CAT) Kantor BKPSDM Kabupaten setempat.

Menyikapi proses tes SKD itu, Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Bursel, Iskandar Walla memintah agar para CPNS tidak mempercayai calo-calo yang mengkalim diri bisa meloloskan para peserta dalam setiap tes yang akan dilaksanakan.

Pasalnya, seleksi tes CPNS kali ini akan dikawal oleh semua pihak dan jika ada yang menempuh jalan-jalan melalui calo maka resiko akan ditanggung sendiri.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya peserta CPNS, agar tidak percaya terhadap oknum-oknum tertentu, baik yang mengatas namakan pemerintah daerah, pejabat maupun pihak lain yang menjanjikan untuk meloloskan peserta menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bursel dengan imbalan tertentu,” ujar Tagop dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Bursel, Iskandar Walla pada saat upacara bersama para peserta CPNS di halaman upacara Kantor bupati Bursel, Selasa (11/2/2020).

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang akan diterima menjadi CPNS benar-benar merupakan peserta terbaik dari hasil seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, dengan menggunakan sistem CAT,” tegas Tagop.

Dirinya menghimbau kepada seluruh peserta yang mengikuti proses CPNS kali ini agar dapat menyiapkan diri dengan benar sehingga dapat tampil menjadi peserta dengan nilai terbaik pada formasi yang diinginkannya.

“Kepada seluruh peserta yang mengikuti rekrutmen ini, saya berharap untuk mempersiapkan diri dan berusaha menjadi yang terbaik sehingga dapat lolos menjadi CPNS Kabupaten Bursel pada formasi tahun 2019 ini,” himbau Tagop.

Tagop juga sampaikan, bahwa pengadaan tes CPNS tahun 2019 di Kabupaten Bursel berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.

“Semua ketentuan itu dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel tanpa dipungut biaya apapun dan bebas dari Kolusi dan nepotisme,” tutup Tagop.

Sekedar diketahui, Kabupaten Bursel mendapat jata kuota CPNS dari pemerintah pusat sebanyak 178. Ini berdasarkan keputusan Menpan-RB Nomor 373 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bursel Tahun Anggaran 2019.

Kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda Bursel dengan mengeluarkan surat pengumuman Nomor 130/ 108 Tentang Penetapan Kebutuhan/Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kebutuhan Bursel.

Dalam lampiran surat tersebut, telah diuraikan formasi untuk Tenaga Kesehatan sebanyak 55 formasi, untuk Tenaga Pendidikan sebanyak 58 formasi dan untuk tenaga teknis sebanyak 65 formasi. (SBS/02
- - - - - - - -
Namrole, SBS 
Kebutuhan akan listrik sudah menjadi hak mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan hal ini juga sudah sesuai dengan program pemerintah pusat tentang "Listrik Masuk Desa" demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ada di pelosok-pelosok daerah.

Seperti halnya masyarakat di Dusun Fatsinan, Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku yang hingga saat ini sangat merindukan listrik hadir di dusun mereka.

Kendati Kabupaten Bursel sudah mekar sejak 11 tahun yang lalu, namun Dusun Fatsinan, yang merupakan dusun dari Desa Kamlanglale ini masih belum merasakan kesejahteraan sosial dan salah satunya yakni menikmati Listrik.

Jika ditilik soal lokasi, Dusun Fatsinan masih termasuk dalam area perkotaan dari ibu kota kabupaten Bursel. Dan akses menuju dusun tersebut jika menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dari pusat kota hanya membutuhkan 4 sampai 7 menit.

Terkait hal itu, Kepala Dusun Fatsinan, Silas Latbual yang ditemui wartawan, Senin (10/2/2020) mengaku bahwa seluru warga Dusun Fatsinan sangat mengharapkan perhatian Pemda Bursel terkait kehadiran listrik di dusun tersebut.

Dirinya menyampaikan bahwa warga Fatsinan juga memiliki hak yang sama dengan warga Bursel lainnya dalam memperoleh akses akan listrik.

"Kami masyarakat rindu Listrik permanen. Untuk itu kami mintah agar hal ini menjadi perhatian Pemda Bursel karena kami juga bagian dari kota Namrole yang merupakan ibu kota Kabupaten,"  ujar Latbual.

Kendati telah memiliki lampu dengan tenaga surya di beberapa rumah warga yang merupakan bantuan pemerintah pusat, namun Latbual tetap ngotot agar warganya dapat menikmati listrik langsung dari PLN.

"Saat ini memang ada dibeberapa rumah warga telah terpasang Tenaga Surya, akan tetapi dengan kondisi seperti saat ini yang sudah memasuki musim hujan, sudah pasti Listrik tenaga surya itu tidak ada fungsinya dan hanya sebagai pajangan. Ini yang membuat kami sangat rindu listrik dari PLN," kata Latbual.

Bahkan dirinya mengaku akan menggerakan seluruh warga untuk turut membantu jika ada pekerjaan pemasangan listrik ke dusunnya.

"Disini ada sekitar 60 jiwa dari 19 kepala keluarga. Jika nanti dibutuhkan tenaga untuk membantu pemasangan listrik menuju dusun kami, kami siap bantu. Yang penting kami bisa menikmati listrik seperti warga kota Namrole lainnya," tuturnya.

Ia menjelaskan, kerinduan untuk menikmati listrik sudah ada sejak terbentuknya Kabupaten Bursel, namun hingga saat ini semua kerinduan itu belum bisa tercapai. Sehingga ia berharap, Pemda Bursel bisa serius melihat permasalahan ini.

"Ini hak kami juga sebagai warga NKRI, sebagai warga Kabupaten Bursel, makanya kami minta Pemda bisa membuat program agar Listrik dari PLN bisa masuk di dusun kami. Jarak dusun kami dengan pusat kota juga sangat dekat,"  paparnya.

Disamping itu, dirinya mewakili aspirasi semua warga dusun Fatsinan menginginkan agar masalah listrik di dusunnya juga menjadi perhatian seluru Anggota DPRD Kabupaten Bursel.

Pasalnya, selaku anggota DPRD  harus bisa menjadi penyambung lida rakyat untuk melihat hal-hal seperti ini bersama pihak eksekutif.

"Bukan hanya Pemda, kami juga minta dukungan seluruh anggota DPRD Bursel untuk melihat masalah ini. Yang pasti kami minta mereka untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti kami," harapnya.

Sementara itu, Kepala KCP PLN Namrole, Sumardi Karim yang di hubungi media ini, Senin (10/2/2020) terkait pemasangan listrik ke Dusun Fatsinan mengaku sudah mengusulkan hal itu ke PLN wilayah Maluku-Maluku Utara.  Hanya saja hingga saat ini belum ada perintah dari wilayah untuk melakukan pemasangan listrik di Dusun Fatsinan.

"Untuk Dusun Fatsinan dan beberapa dusun lain sudah di usulkan ke wilayah dari tahun kemarin. Kami di cabang hanya menunggu perintah dari atas, kalau sudah ada pasti dikerjakan," ujar Karim.
Karim menjelaskan, untuk dusun Fatsinan dan beberapa Dusun lainnya sudah masuk dalam agenda tahun 2020, hanya saja semuanya harus sesuai petunjuk dari PLN wilayah.

"Sudah masuk agenda tahun 2020, ya semoga bisa terlaksana di tahun ini. Kami minta dukungan semuanya elemen," tutupnya. (SBS/Alan)
- - - - - -
Namlea, SBS 
Pariwisata adalah sektor unggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kekayaan dan keragaman potensinya sungguh sangat luar biasa. Setiap daerah dan wilayah memiliki keunggulannya masing – masing, namun semua belum diberdayakan secara maksimal demi kepentingan bangsa dan negara. 

"Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, seandainya 1% saja, atau sekitar 170 pulau dikembangkan sebagai destinasi wisata, maka pendapatan negara akan semakin meningkat. Begitupun dengan kesejahteraan masyarakat diyakini akan meningkat juga, karena sektor pariwisata bisa menjadi trigger untuk menggerakan sektor ekonomi masyarakat yang lainnya," demikian salah satu ulasan yang disampaikan oleh Ketua Umum Pegiat Ragam Wisata Nusantara (PRAWITA) – GENPPARI Dede Farhan Aulawi, saat bertandang ke di pulau Buru, Maluku, Rabu (5/2/2020).

Dimana Dede dalam sambutannya ketika melantik dan mengukuhkan pengurus DPD PRAWITA – GENPPARI Kabupaten Buru. Dirinya juga mengulas panjang lebar kenapa masyarakat Indonesia perlu digerakkan untuk mendukung kemajuan pariwisata Indonesia, sampai lahirnya organisasi yang secara intens terus menyuarakan dengan karya nyata berbagai terobosan dan inovasi kepariwisataan.
Dedea sampaikan, sektor kepariwisataan tidak hanya bersifat rekreatif saja, tetapi juga harus bersifat edukatif, kreatif, produktif dan prospektif. 

"Jika hanya bicara unsur rekreatif, kesannya pariwisata itu hanya konsumtif dan buang – buang uang saja. Padahal wisata pun sesungguhnya bisa bersifat edukatif, yaitu memberi pengetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan bidang peminatan masing – masing," ucap Dede.

Dalam penggalian sumber dan potensi wisata menjadi destinasi wisata, tentu juga harus kreatif agar masyarakat mau mengunjungi lokasi tersebut. 

"Ini bukan hanya bicara soal penataan lokasi wisata saja, melainkan juga pengembangan objek, kemasan dan strategi pemasarannya," Ujar Dede.

Kemudian terkait sifat yang produktif, pada dasarnya Dede berharap bahwa segenap pengurus bisa melakukan transformasi alam dari sesuatu yang tidak produktif menjadi produktif. 

"Misalnya dalam pengembangan wisata agro, bagaimana mengolah lahan – lahan tidur menjadi lahan yang produktif," imbuhnya. 

"Dirinya berharap agar setiap jengkal tanah Indonesia menjadi lahan produktif yang bisa memberikan nilai ekonomi pada masyarakatnya agar kesejahteraan mereka semakin meningkat," harap Dede penuh optimis.

Lanjutnya, apalagi di pulau Buru ini banyak sekali spot wisata yang sangat menarik, seperti Pantai JIKUMERASA NAMLEA, Pantai TELAGA, Pantai RATU, DUSUN WARUJAWA, Pantai LALA, WATERFALL WAEURA, BUKIT TATANGGO, KAYELI COUNTRY, BUKIT DUSUN WATAMPULI, Danau Rana, dan lain – lain. 

Ini belum termasuk pengembangan wisata edukasi minyak kayu putih, budi daya ternak lebah, dan sebagainya.
“Terakhir jangan melupakan sifat yang prospektif, artinya setiap ide – ide brilian itu juga harus memperhatikan nilai – nilai ekonomi yang memberikan nilai tambah yang positif. Jika tidak ada prospek yang baik, mana ada investor yang mau menanamkan uangnya di sektor kepariwisataan," tambahnya.

"Jadi kajian kelayakan secara ekonomis juga menjadi sangat penting sekali. Silakan lakukan analisis secara komprehensif agar investor semakin bergairah untuk menggerakan sektor wisata sebagai bidang pilihan ivestasinya. Dan tentu bukan semata – mata berorientasi ekonomi saja, tetapi jika bisa dipadukan tentu akan menjadi semakin baik," pungkasnya. (SBS/Yun)
- - - - - - - -
Namlea, SBS 
Telah terjadi semburan air bercampur lumpur dari dalam tanah akibat penggalian sumur bor di areal sawah Desa Persiapan Rawamangun Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru pada Minggu tanggal 09 Februari sekitar pukul 15.00 WIT.

Kejadian ini terjadi berawal dari Sugeng (53) salah satu warga Desa Waekasar bersama Empat pekerja lainnya sekitar Pukul 14.00 WIT melakukan pekerjaan penggalian sumur bor di areal sawah milik Solikin (50) warga Desa Waekasar.

Setelah melakukan penggalian selama satu jam, dan sekitar Pukul 15.00 WIT  pekerjaan berlangsung dan pengeboran sudah masuk kedalam tanah sedalam 40 meter tiba-tiba air bersama lumpur menyembur keluar dengan tekanan tinggi kurang lebih 15 meter. Dari sumburan itu mengakibatkan pekerjaan dihentikan dan para pekerja menghindar dari lokasi penggalian sumur bor.

Namun setelah Pukul. 16.00 WIT semburan air dari dalam tanah mengecil dan para pekerja segera melakukan upaya untuk menutup lubang galian sumur bor dengan menggunakan pasir untuk menghentikan semburan air yang keluar dan semburan air berhasil dihentikan.

Semburan air yang keluar dari dalam tanah diperkirakan setinggi kurang lebih 15 meter, dan air dari dalam tanah tersebut berisi pasir halus bercampur air dan sedikit lumpur. semburan air ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam.
Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian pada pemilik sawa, dimana separuh petak sawah yang telah ditanami padi tertutup pasir dan lumpur bekas semburan tersebut.

Hingga berita ini dipublish, penyebab semburan air tersebut belum diketahui dikarenakan belum ada dinas terkait yang mendatangi lokasi kejadian tersebut untuk melakukan observasi. Namun diketahui sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi  sebanyak dua kali.

Pertama terjadi di areal sawah milik Ahmad Efendi, Warga Desa persiapan Rawamangun Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Jarak kejadian pertama dengan kejadian saat ini Kurang lebih 50 meter.

Kedua terjadi di areal sawah milik Makik yang letaknya kurang lebih dua Kilometer dari tempat kejadian saat ini.

Sampai dengan saat ini (PKL. 22.30 Wit ) semburan air tidak keluar sama sekali dari lubang galian sumur bor tersebut. (SBS/10)
- - - - - -