Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Kabupaten Buru

News Pariwisata



Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulissa melantik 417 Pejabat Eselon III dan IV  untuk menduduki sejumalah jabatan yang selama ini kasong pada dinas/ badan di lingkup pemerintahan tersebut.

Dimana dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat itu terdiri dari pejabat Eselon III sebanyak 126 orang, sedangkan pejabat Eselon IV sebanya 291.

Proses Pelantikan yang berlangsung Kamis, (17/01/2019) di auditorium lantai dua kantor bupati itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 800/12 Tahun 2019 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 800/13 Tahun 2019 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas dilingkungan pemerintahan kabupaten Bursel.

Tagop dalam sambutanya mengatakan dirinya yakin para penjabat yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan dengan baik.

“ Saya juga berkeinginan agar jabatan-jabatan yang ada di organisasi Perangkat Daerah dapat terpenuhi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, intgritas dan juga kompetensi yang cukup sehingga dalam dalam jabatan eselonisasi yang ada harus menunggu serentak dilakukannya pelantikan dengan terpenuhinya kepangkatan dari saudara-saudara,” ujar Tagop.

Dijelaskan, prosesi pelantikan adalah mutasi dan promosi pejabat disetiap instansi pemerintah dan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangkah peningkatan karir pegawai serta memperlacar tugas dan pelayann publik yang maksimal di setiap instansi yang ada dilingkup Pemda Bursel.

“Jabatan yang saudara-saudara terima merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus benar-benar di emban secara serius sehingga amanat ini harus dilaksanakan secara serius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. saya berharap pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi dimana saudara-saudara berada,” ucapnya penuh harp.

Lanjutnya, setiap jabatan yang ada memiliki resiko yang tinggi sehingga setiap pejabat diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dirinya menghimbau kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat menjaga etika pemerintahan yang Clean And Good Government.

Selain itu, Bupati dua periode ini menegaskan kepada para pimpinan Organisasi perangkat Daera (OPD) agar tidak mengelola keuangan hanya berkoordinasi dengan bendahara saja tetapi juga dengan pejabat-pejabat yang dilantik pada bidang dan bagiannya masing-masing.

“Saya tegaskan kepada pimpinan OPD, walaupun sudah menjadi pimpinan OPD, jangan semena-mena mengatur keuangan hanya dengan bendahara, jadi yang tau hanya bendahara dengan pimpinan saja, biasanya di organisasi itu begitu, selalu bendahara dan pimpinan saja yang melakukan kendali terhadap anggaran itu, padahal ada kepala-kepala bidang dan kepala seksinya. Sumua sudah dijabarkan dalam anggaran dan sudah terbagi habis,” tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik, harus mencipatakan inovasi-invasi kreatif, serta mampu memotivasi diri dalam mencipatkan perubahan-perubahan di bumi Lolik Lalen fedak Fena jika ingin menjadi orang besar.

“Menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi, maka integritas itu menjadi hak mutlak bagi seluruh ASN. Kalau sudah memiliki jabatan jangan masa bodoh dan malas ke kantor, padahal setiap bulan dapat gaji itu berdosa. Itu makan gaji buta. Sudah memiliki jabatan ini dijaga dan dijaga kemudian bekerja dan bekerja,” imbuhnya.

Pelantikan tanpa kehadiran Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky itu turut dihadir oleh Penjabat Sekda Bursel A M Laitupa, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kapolsek Namrole Yamin Selayar, Perwakilan Kompi senapan 731 Kabarsi, pimpinan OPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas dan tamu undangan lainnya. (SBS/02)

- - - - - -


Namrole, SBS 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Buru Selatan dimintah untuk mengedepankan peran utamanya baik sebagai abdi negara, abdi masyarakat maupun abdi pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dan semua peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Peran yang dimaksud adalah meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Bursel sesuai dengan jabatan dan fungsinya pada tiap-tiap instansi dimanna PNS itu mengabdi.

"Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur dan administrator negara serta penggerak roda birokrasi pemerintah, dituntut untuk mengedepankan peran utamanya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan semua peraturan hukum yang berlaku," demikian kata Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati, Kamis (17/01/2018).

Bukan hanya itu, Tagop katakan, PNS dilingkup Pemda Bursel juga diharuskan berperan aktif sebagai abdi pemerintah yang senantiasa memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas keseharian pemerintah yang dilakukan oleh segenap jajaran.
Hal ini tentunya merupakan suatu upaya dan momentum yang baik untuk melihat dan mengevaluasi hasil kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Upacara Kesadaran Nasional hendaknya juga dimanfaatkan untuk memperbaharui semangat, dedikasi, dan tangungjawab memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan itu bisa terwujud jika dalam diri kita tertanam motivasi kerja, dan terpatri komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat yang disertai peningkatan disiplin dan profesionalisme untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan," ucapnya.

Bupati dua periode ini menghimbau, apa yang telah terjadi pada tahun lalu dapat dijadikan pengalaman dan menjadi pelajaran yang berharga bagi diri masing-masing PNS untuk menata kerja dan kinerja di tahun 2019.

"Mari kita membuka diri dan berlapang dada untuk menerima ide, masukan, bahkan kritik yang bersifat konstruktif dari manapun datangnya sebagai bahan evaluasi atas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun ini. Biarlah tahun lalu menjadi pelajaran dan pengalam yang baik untuk menata ke arah yang lebih baik," ajaknya.

Sejalan dengan hal itu, Bupati Bursel dua periode ini mengharapkan, pelaksanaan upacara Hari Kesadara Nasional, harus dapat dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menterjemahkan dan mengaplikasikan makna serta arti Panca Pratesia Korps pegawai Republik Indonesia.

"Terkait dengan panca prasetia KORPRI, maka sebagai publik service, PNS harus dapat meningkatkan disiplin kerja taat terhadap aturan serta mampu untuk menghayati dan melaksanakan setiap tugas dan fungsi masing – masing secara maksimal, sehingga kinerja dan disiplin aparatur di daerah ini dapat ditingkatkan dengan baik," tuturnya.

Pada kesempatan itu juga, dirinya menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menindak tegas bawahannya baik PNS maupun PTT yang hingga saat ini belum melakukan aktifitas kantornya.

"Kepada seluruh Pimpinan OPD, supaya Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honorer yang sampai hari ini masih belum melakukan aktivitas masuk kantor tanpa ada kejelasannya, agar segera ditindak disiplin Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menciptakan harmonisasi kerja, sehingga pendistribusian kewenangan kepada bawahan harus terus dilakukan secara merata, sehingga masing-masing pegawai dapat diberdayakan dalam  wujud pembinaan karier kedepan sesuai bidang tugas dilingkungan kerja masing-masing.

"Ini harus dilakukan agar terciptanya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta dapat diberdayakan sesuai tugas dan fungsinya pada jabatan yang diembannya," tambahnya. (SBS/01)
- - - - - -


Namrole, SBS 
Dinas Perdagangan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dinakhodai oleh Yan Latuiperissa selaku Kepala Dinas (Kadis) optimis dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019.

“Kami optimis bisa mencapai target PAD Tahun 2019 yakni sebesar Rp. 275.000.000,” kata Latuiperissa kepada wartawan  via telpon seluler, Rabu (16/01).

Latuiperissa menjelaskan bahwa pada Tahun 2018 lalu, pihaknya menargetkan PAD yang akan dicapai sebesar Rp. 175.000.000 juta, tetapi hingga 31 Desember 2018 ternyata target itu terlampaui dan mencapai Rp. 184.717.500.

“Target kita di Tahun 2018 itu sebesar Rp. 175.000.000, tapi target itu terlampaui, sebab PAD yang masuk itu mencapai Rp. 184.717.500,” jelasnya.

Dikatakan, pada Tahun 2018 lalu, sumber PAD yang dicapai tersebut berasal dari Retribusi Sewa Kios Taunan, Retribusi Sewa Kios Bulanan dan Retribusi Harian di Pasar Kai Wait Namrole.

Dimana, lanjutnya, untuk sewa tahunan Kios yang ada, para pedagang dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 1.600.000 untuk kios ukuran 3 m x 4 m dan dikenakan biaya sea sebesar Rp. 1.400.000 untuk biaya sewa kios ukuran 2 m x 3 m.

“Itu untuk sewa gedungnya. Tetapi, selain itu juga ada retribusi bulan dari kios itu juga sebesar Rp. 75.000 tiap bulannya,” jelasnya.

Sedangkan, untuk Retribusi Harian, pihaknya menariknya dari para pedagang sayur dan lain-lainnya yang mempergunakan meja atau berjualan di area Pasar Kai Wait sebesar Rp. 1.500 per orangnya.

“Jadi, sumber PAD terbesar itu berasal dari Retribusi Sewa Kios Tahunan,” ungkapnya.

Sementara untuk Tahun 2019 ini, PAD yang akan didapatkan pun masih pada sumber yang sama. Hanya saja, untuk mencapai target PAD tersebut, pihaknya pun akan mengupayakan agar puluhan Kios yang belum terpakai maupun yang sementara dibangun pun bisa segera dipakai oleh para pedagang sehingga tidak ada kios yang menganggur.

“Kita harapkan semua kios yang tidak terpakai maupun yang sementara dibangun bisa dipakai sehingga target PAD itu pun bisa kami capai,” tuturnya. (SBS/01)

- - - - - - - -


Namrole, SBS 
Setelah Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memperpanjang waktu perndaftaran 24 Desember 2018 hingga 15 Januari 2019 kemarin telah terdaftar sebanyak 6 orang Calon Sekda Bursel.

“Sampai batas waktu hari ini sudah terdaftar sebanyak 6 orang Calon Sekda Bursel,” kata Ketua Sekretariat Pansel Sekda Bursel, Abdullah Tualeka kepada media ini di Kantor Bupati Bursel, Selasa (15/01).

Tualeka menjelaskan, keenam Calon Sekda yang telah mendaftar sejak perpanjangan waktu hingga batas waktu pendaftaran itu terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bursel Iskandar Walla, Kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Bursel Sam Borut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Umar Mahulette, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel Ibrahim Banda, Sekretaris DPRD Kabupaten Bursel Hadi Longa dan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bursel, Lukman Soulissa.

“Jadi, yang mendaftar terakhir hari ini ada 3 orang yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel Ibrahim Banda dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bursel Hadi Longa serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bursel Lukman Soulissa,” ungkapnya.

Terkait tahapan selanjutnya, Tualeka mengaku bahwa itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Pansel.

Sementara itu, Ketua Pansel Sekda Bursel, Semy Risambessy kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Selasa (15/01) pun membenarkan bahwa hanya 6 orang calon Sekda yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran.

“Sampai selesai hari ini sudah 6 orang yang menyerahkan berkas pendaftaran,” kata Risambessy.

Lanjut Risambessy, setelah menerima berkas para Calon Sekda itu, maka pihaknya akan langsung melakukan seleksi berkas administrasi untuk selanjutnya diumumkan.

“Nanti Pansel lakukan seleksi administrasi dan kalau sudah selesai, maka kita akan melakukan pengumuman,” ujarnya.

Kendati belum ada hasilnya, namun Risambessy yakin bahwa ke 6 Calon Sekda ini akan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya.

“Semua akan ikut tes dan tidak akan ada yang gugur kecuali secara administrasi ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi inikan saya kira semua pasti punya kelengkapan berkas lengkap,” tuturnya.

Untuk diketahui, jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi Sekda Bursel terdiri dari Pendaftaran 24 Desember 2018 - 15 Januari 2019, Seleksi Administrasi 16-18 Januari 2019, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 21-22 Januari, Penelusuran rekam jejak 23-26 Januari, Pelaksanaan Assesment Centre (Kompetensi, Manejerial dan Sosial Kultural) 1-7 Februari, Pelaporan 8-15 Februari serta Pelantikan Sekda akan disesuaikan dengan waktu Bupati. (SBS/01)

- - - - - -


Namrole, SBS
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Amelia Solissa menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Wamsoba Eco – Resort Tahun 2019 ini naik tajam ketimbang tahun 2018 lalu.

“Kalau Tahun 2018 lalu capaian PAD dari Wamsoba Eco – Resort hampir mencapai Rp. 26 juta, naik dari Tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 20-an. Jadi, kita targetkan Tahun 2019 ini bisa mencapai Rp. 75 juta,” ucap Solissa kepada awak media di Kantor Bupati, Selasa (15/01).

Solissa menjelaskan, naiknya target PAD dari salah satu obyek wisata unggulan daerah di Kabupaten Bursel itu lantaran sejak 01 Januari 2019 lalu telah dibuka lagi 1 pintu lainnya dan staf dari Disbudpar telah ditugaskan tiap harinya dalam 3 shift, yakni pagi, siang dan malam.

Terkait dengan target tersebut, Solissa mengaku bahwa baru 2 minggu berjalan di awal Tahun ini, PAD yang telah dicapai sudah hampir Rp. 3 juta.

“Untuk capaian PAD awal Tahun ini cukup menggembirakan karena baru 2 minggu tapi PAD-nya hampir Rp. 3 juta,” terangnya.

Sementara itu, ditengah upaya pihaknya untuk mencapai PAD yang kian besar itu, ada satu kendala tersendiri yang sementara dicarikan solusinya.

“Kita akan upayakan capai target itu yang penting kita difasilitasilah, kita akan berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk minta difasilitasi 1 unit mobil untuk antar jemput anak-anak (Staf-red). Mobil apa saja, mobil dinas yang tidak pakai-pakai bisa dikasih ke kita,” ucapnya.

Lanjutnya, selama ini para stafnya terkendala transportasi untuk ke Wamsoba Eco – Resort lantaran setiap orang harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 40.000 tiap harinya untuk ke lokasi guna menjaga pintu masuk dan menarik retribusi dari setiap pengunjung.

“Kendalanya sampai saat ini ialah transportasi untuk anak-anak, sementara gaji mereka hanya Rp. 750.000. Jadi, kami berharap nanti ada 1 unit mobil yang kami dapatkan untuk menjawab kendala ini,” ucapnya.

Sekedar diketahui, Wamsoba Eco – Resort merupakan salah satu obyek wisata unggulan daerah di Kabupaten Buru Selatan. Lokasi obyek wisata ini diberikan nama sesuai nama perkampungan yang tidak jauh dari lokasi wisata yang juga diberikan nama Dusun Wamsoba, lokasi wisata yang memberikan kenyamanan dan keindahan alam diyakini sungguh akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pengungjung yang ingin menghabiskan waktu liburnya di Wamsoba Eco-Resort.

Untuk menuju lokasi wisata Wamsoba Eco-Resort mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah sepanjang jalan lokasi wisata wamsoba. Lokasi Obyek Wisata Wamsoba Eco-Resort menawarkan pantai dengan pasir putih panjang bercampur kerikil kecil yang mempercantik hamparan pantai.

Lokasi wisata ini masih benar – benar alami, sehingga pengunjung dapat menikmati alam yang terbuka luas sambil menikmati pemandangan alam yang berhadapan dengan Pulau Oki. Obyek Wisata Wamsoba menjadi salah satu alternatif pilihan tempat berlibur bagi masyarakat Kota Namrole dan sekitarnya.

Berbagai fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh para pengungjung di dalam kawasan obyek wiata Wamsoba pun terbuat dari batu – batu alam yang benar – benar alami mulai dari Gazebo, toilet, jalan dan setapak semuanya mengambarkan kondisi alam di Kabupaten itu. (SBS/01)

- - - - - -

Namrole, SBS 
Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan Negeri Namlea, Pulau Buru, didesak mengusut proyek Jembatan Tambatan Perahu milik Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan (Burse) yang berlokasi di Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten setempat.

Desakan itu disampaikan salah satu tokoh pemuda Buru Selatan, Yohanis Tasane kepada media ini di Namrole, Senin (14/1). 

Dikatakan Tasane bahwa, yang diketahuinya, jembatan tambatan perahu yang berada di Desa Lektama Kecamatan Namrole adalah proyek tahun 2018.

"Setahu saya, proyek jembatan di Desa Lektama itu tahun 2018. Belum lama selesai dikerjakan rusak lagi, seluruh landasan jembatan dari papan terlepas karena ombak," jelasnya.

Menurutnya, jika jembatan itu dikerjakan dengan baik dan perhitungan yang matang, walaupun ombak landasan jembatan yang terbuat dari papan itu tidak akan terlepas.

"Pihak penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan harus mengusut proyek ini. Saya menduga ada yang salah dalam pekerjaan jembatan itu," pintah Tasane.

Kata Tasane, apalagi proses pemeliharaan jembatan itu sudah selesai akhir tahun 2018 kemarin dan baru terlihat dimulainya perbaikan jembatan yang rusak itu.

"Setahu saya, proses pemeliharaan sudah selesai maka pihak kontraktor harus dikenakan denda," ujarnya.

Lanjutnya, pihak Dinas Perhubungan Bursel selaku pemilik proyek harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Sukri, yang dikonfirmasi di kantornya, Senin (14/1), tidak berada di tempat. Empat orang pegawai yang ditanyai apa ada pimpinannya, mereka mengaku tidak ada

"Pak Kadis seng ada, ada berangkat ke Ambon," jawab mereka.

Pantauan di lokasi proyek, salah seorang pekerja yang sedang beristirahat mengaku pekerjaan jembatan ini kurang lebih dua minggu.

Ditanya siapa bosnya, dia mengaku biasa dipanggil Us, dan sedang berada di Ambon.

Pembuatan jembatan ini seakan mubasir dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Dimana jembatan itu, tidak ada perahu nelayan yang bersandar di jembatan ini.

"Seng tahu dong bangun jembatan ini untuk apa, seng ada perahu yang sandar, lihat saja perahu-perahu di pantai, tidak ada di jembatan," tutur pekerja itu.

Sebelumnya diberitakan, Belum setahun, negara mengalami kerugian anggaran sebesar Rp.1.5 Milyar lebih pada proyek jembatan tambatan perahu di Desa Lektama, Kecamatan Namrole karena telah rusak parah disebabkan hantaman ombak. 

Proyek tersebut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel. 

Diketahui, berdasarkan dokumen berita acara yang diperoleh, pembayaran termin MC III, IV, V, IV (75 %).  Pekerjaan pembangunan tambatan perahu Desa Lektama ini dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pekerjaan proyek itu dikerjakan berdasarkan Nomor kontrak, 01/SP/2.09/18.04/V/2017. Tanggal kontrak 10 Mei 2017. Nomor Amandemen kontrak 01/ADD-01/2.09-18.04/VII/2017. Tanggal amandemen kontrak 20 Juli 2017, Nilai Kontrak 1.567.868.000.00 dengan Penyedia CV. Barestu, Tahun Anggaran 2017.

Proyek jembatan tambatan perahu Desa Lektama ini kini dalam kondisi tidak bisa dipakai untuk tambatan perahu karena telah rusak parah akibat hantaman ombak. Kerusakan ini terjadi hampir 5 bulan lalu, namun belum juga diperbaiki. 

Terhadap persoala ini, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Sukri beralasan bahwa, kerusakan itu disebabkan oleh ombak. Dikatakan juga bahwa telah diperiksa oleh BPK dan pihaknya bersama pihak kontraktor telah membuat pernyataan

"Iya. Itu masih masuk (pemeliharaan), kemarin itu kan dorang mau kerja tetapi kondisi ombak, itu kan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, memang kita sudah bikin pernyataan," ujar Sukri.

Dikatakan, pemeriksaan BPK karena ada temuan kerusakan jembatan sehingga harus dibuat pernyataan. Apakah ada temuan kerugian uang negara, kata Sukri tidak, menurutnya folumenya pas.

"Hanya pada saat ombak itu dia (jembatan) rusak. Dan waktu itu kan masih dalam masa pemeliharaan dia (kontraktor)," kata Sukri.

Kata Sukri lagi, tetapi dia (kontraktor) itu sudah berjanji dan ada surat pernyataannya untuk memperbaiki kerusakan jembatan. Jika kontraktornya tidak menyelesaikannya maka bisa diklaem berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat itu.

"Kita bisa klaim mereka dan mereka akan kerjakan. untuk perbaikan kembali kemungkinan akan dibongkar lagi untuk dikerjakan lagi," jelasnya.

Berapa besar anggaran pemeliharaannya, sebut Sukri tidak ada lagi anggaran untuk itu karena merupakan tanggungjawab kontraktor untuk memperbaiki kembali jembatan yang rusak itu.

"Itu kalau pemeliharaannya paling sebulan (November - Desember). Tidak dibiayai lagi karena kita suda bayar dia (kontraktor). Dan itu satu keharusan dia untuk memperbaiki, kalau tidak kita bisa kleim dia," tuturnya.

Kapan jembatan yang rusak itu diperbaiki, jelas Sukri bahwa pihak kontraktor telah meminta maaf karena ada proyek jembatan lagi yang belum selesai di kerjakan.

"Kondisi barat ini kan belum selesai, nanti setelah itu, nanti ikutilah, kita akan perbaiki," ujarnya.

Dikatakan dalam waktu dekatan (November-Desember) ini pihaknya bersama kontraktor akan berusaha untuk perbaiki kembali jembatan itu.

Pantauan media ini, jembatan tambatan perahu Desa Lektama ini, seluruh landasan jembatan dari papan itu telah terlepas semuanya, hanya tiang-tiang beton saja.

Papan-papan yang terlepas itu dikumpulkan dan ditaruh di pingguran rumah milik warga desa setempat. 

Jembatan tambatan perahu yang rusak parah ini, tidak jau dari Pendopo Bupati Tagop Soulisa dan rumah Penjabat Sekda AM. Laitupa, berkisar 500 meter saja. (SBS/05)
- - - - - - - -

Namrole, SBS 
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Yan Latupeirissa mengaku bahwa Kabupaten Bursel telah siap menyambut penetapan berjuluk Bumi Fuka Bipolo itu sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2019 ini oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

“Di Tahun 2019 ini Kabupaten Bursel bersama Kendari akan dinilai sebagai DTU dan kami siap untuk mendapatkan predikat itu,” kata Latupeirissa kepada media ini via telepon selulernya, Jumat (11/01).

Terkait dengan rencana penetapan itu, maka direncanakan pada bulan Maret 2019 nanti, tim dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan turun ke Kabupaten Bursel guna melakukan penilaian.

“Dalam waktu dekat kita akan turun sosialisasi ke masyarakat di semua kecamatan untuk dokumen persiapan bagi kami karena memang tim akan turun melakukan penilaian dalam bulan Maret mendatang,” jelasnya.

Terkait tujuan itu, pihaknya berharap adanya dukungan maksimal dari semua pedagang yang menggunakan alat-alat ukur agar bisa berpartisipasi untuk melakukan terah terhadap alat-alat ukur mereka.

Ia mengaku bahwa Tahun 2018 lalu, Kota Ambon telah menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku yang telah meraih predikat itu bersama delapan daerah lainnya di Indonesia, yakni Kabupaten Buleleng (Bali), Kota Pekanbaru (Riau), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat); Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur).

“Ini pertama untuk Kabupaten Bursel, Tahun 2018 kemarin Kota Ambon yang mendapatkan predikat itu bersama delapan daerah lainnya dan diterima oleh Wakil Walikota Ambon di Bandung. Jadi kita juga sedang berusaha untuk dapat predikat itu,” tuturnya. (SBS/01)

- - - - - -

JAKARTA, SBS 

Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin diyakini bakal tampil gemilang saat debat perdana yang bakal digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019 nanti yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin telah dimatangkan oleh alam dalam ruang dan waktu yang dijalani keseharian. Sehingga Insya Allah debat perdana yang digelar KPU RI tersebut dapat dijalani dengan baik sesuai harapan seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya yakin tidak ada persiapan khusus. Karena pak Jokowi menjalani dalam keseharian kegiatan beliau dengan aneka diskusi atau diberbagai debat seperti ini. Sejak jadi Walikota, Gubernur dan dua kali capres pak Jokowi selalu tampil baik," kata Ketua umum Relawan Jokowi HM Darmizal MS ditanya wartawan Kamis (10/1/2019) di Hotel kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Darmizal menambahkan, debat perdana yang mengambil tema soal hukum, HAM, korupsi dan terorisme ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Jokowi sebagai seorang Presiden.

Karena tema termasuk terkait HAM, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan dapat dengan baik menjelaskan sesi ini kepada panelis untuk diketahui publik.

Pasangan nomor urut 01 diyakini bersih dari catatan pelanggaran HAM. Seperti menciduk dan menculik orang dimasa lalu. Pasangan 01 adalah tokoh religius dan humanis.


"Beliau akan mampu menggunguli pihak sebelah dalam debat nanti".

"Tema debat yang ditentukan KPU sudah menjadi bagian kegiatan keseharian pak Jokowi. Jadi kami yakin capres nomor urut 01 bakal unggul dibandingkan Prabowo-Sandi," pungkas alumni UGM Yogyakarta dan mantan Ketua Umum Relawan SBY ini.

Diketahui, KPU telah menetapkan debat pertama capres-cawapres Pemilu 2019  di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019. Debat dimulai pukul 19.00 WIB. Debat pertama ini akan mempertemukan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Debat yang mengangkat tema, soal hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan dipandu moderator presenter salah satu televisi Ira Koesno dan Imam Priyono. Secara keseluruhan, debat akan dibagi dalam enam segmen dengan durasi total 120 menit. (KT/RLS/W)
- - - - -


Namrole, SBS 
Masyarakat adat Dusun Waemalu mengkritisi kinerja Pemerintah Desa Waetawa Kecamatan Waesama Kabupaten Bursel terkait Pembuatan Baileu (Rumah adat) Di Dusun itu, karena masyarakat pada dusun tersebut merasa diabaikan oleh Pemeritah desa (Pemdes) Setempat.

Diketahui, ada beberapa tokoh adat pernah menyampaikan hal tersebut ke Firdaus selaku Kepala Desa, namun sampai saat ini Firdaus tidak memperhatikan Rumah adat tersebut.

“Seharusnya pemerintah desa dapat memperhatikan pembangunan rumah adat karena rumah adat adalah tempat untuk bermusyawara maupun membahas kegiatan-kegiatan yang perlu dibahas secara bersama oleh masyarakat,” ucapa Kadus Yopy salah satu tokoh adat dusun tersebut, Selasa (08/01/2019).

Dirinya menjelaskan semestinya pemerintah desa Waetawa harus jeli dan juga dapat memperhatikan  dengan mengalokasikan anggarannya lewat Dana desa (DD) APBDES yang di kelola oleh pemerintah Desa.

“Baileu (RUMAH ADAT ) harus Di sebarkan ke setiap  dusun-dusun di karenakan desa-desa tetangga lainya sudah memiki Rumah adat. Namun kami belum memiliki rumah adat tersebut. Harusnya pemerintah desa dapat memperhatikan hal ini, pada akhirnya kami menginisiatif sendiri dengan cara suadaya masyarakat adat dan di bebankan ke masyarakat masing-masing,”  keluh Yopy.

“Kami sangat sesalkan atas kinerja kades, kami masyarakat adat sangat kecewa atas terisolasinya masyarakat adat di dusun tersebut,” tambahnya lagi.

Hal yang sama juga dikeluhkan salah satu masyarakat adat Tunas Latuwael di Dusun Waimalu yang mengatakan bahwa Baileu (Rumah adat)  yang merupakan rumah pertemuan orang adat Waemalu tidak pernah di perhatikan sama sekali oleh pemerintah desa.

“Hal ini terbukti seperti Baileu Dusun Waemalu yang sampai saat ini tak kunjung selesai dan kami masyarakat menyelesaikan sendiri,” ujar Tunas.

Tunas katakan, masyarakat adat yang ada di Dusun Waemalu ini bingung ketika ada pertemuan-pertemuan adat tidak bisa membahasnya karena tempat untuk pertemuan adatnya tidak ada atau belum dibuat oleh pemerintah desa.

“Seng tau kanapa katong pung rumah adat ini pemerintah desa seng bisa bangun akang,” ucapnya.

Sementara, Marhaen Latuwael mengatakan Rumah adat di Dusun Waemalu ini sempat dibijaki oleh masyarakat setempat, dengan cara membebankan 1 Keluarga (KK) 10 bangkawan atap rumbia dan setiap 1 kk dua buah kayu yang di potong di hutan.


Ia berharap perhatian serius dari pemerintah desa agar secepat mungkin dapat membuat Baileu dusun tersebut hingga masyarakat adat bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan adat. 

“ Kami minta Pemeritah desa untuk membangun baileu kami agar dapat digunakan untuk tempat musyawarah karna kami juga bagian dari desa Waetawa,” tegasnya.

Kepala Dusun Waemalu Yopy Latuwael juga sangat berharap agar pemerintah desa bisa segera memperhatikan dan menyelesaikan pembuatan rumah adat yang sudah di program oleh pemerintah desa tersebut.

“ Kami merasa di anaktirikan dan kami malu dengan dusun-dusun pada desa lain yang sudah memiliki Baileu sementara kami tidak memiliki padahal kalau mau dibandingkan dengan dusun kami ini jumlah penduduknya cukup banyak dan mayoritas kita orang buru,” pungkasnya.

Salah satu mahasiswa yang ada di Dusun Waemalu menegaskan bahwa budaya - budaya adat Buru harus diperhatikan oleh pemerimtah Desa maupun pemerintah Daerah Bursel karena budaya adat adalah jati diri.

“Baileu itu salah satu simbol adat, oleh karena itu saya sebagai anak muda sungguh berharap agar pemerintah desa dapat memperhatikan hal tersebut karenakan Rumah adat itu sangat di butuhkan oleh basudara ada setempat. (SBS/LS)

- - - - - - - -


Namrole, SBS 
Sekertaris BKD Buru Selatan Dullah Tualeka mengatakan, dari 327 calon yang mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Bidang, dan yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 126 orang dan yang dinyatakan lulus 201 orang.

Tualeka katakan, yang dinyatakan lulus sudah dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sopil Kabupaten Buru Selatan.

"Beta belum dapat pasti hasil itu, hanya sekilas, katong dari 327 itu yang dinyatań∑an tidak lulus itu 126 dan yang dinyatakan lulus itu 201," jelas Tualeka kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/1).

Ketika diminta untuk bisa merincikan hasil kelulusan itu berdasarkan formasi, Tualeka mengaku daftar itu belum Ia miliki.

"Beta belum dapat hasilnya. Tadi rapat, lalu beta dapat hasilnya saja," kata Tualeka.

Dikatakan, untuk pengumuman pemberkasan itu dimulai tanggal ini, 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019.

Lanjutnya, rencana pertemuan bersama pemerintah calon yang lolos seleksi tanggal 10 Januari ini untuk mendapat arahan umum.

"Mungkin ada pertemuan dengan pak Sekda dan BKD untuk menyampaikan hal-hal urusan pemberkasan nanti," ujarnya.

Dikatakan bahwa, didalam pertemuan itu akan ada dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dan dari kesehatan diundang untuk memberikan arahan umum bagi CPNS yang lulus tes terkait surat-surat yang harus diurus oleh peserta yang dinyatakan lolos tes CPNS.

"Jadi untuk rincian yang lolos itu beta belum dapat rinciannya tapi mereka yang lolos harus siapkan dokumen-dokumennya untuk pemberkasan yang nantinya akan diusulkan ke BKN," katanya.

"Siap pemberkasan ini juga orang bolang masuk dalam tanda kutip, artinya jika ada ada laporan-laporan terkait dengan peserta yang dinyatakan lulus lulus itu dengan memasukan dokumen tidak sesuai atau palsu, kita telusuri dan jika ditemukan maka ditindak sesuai aturan yang berlaku namun kami berharap laporan itu tidak ada," tegasnya lagi.

Tualeka berharap, bagi 201 peserta yang lolos CPNS ini siap menjadi PNS untuk ditempatkan berdasarkan formasi dan mengabdi dengan hati di bumi Kai Wait ini.

“ Kami berharap 201 peserta yang lulus ini sudah siap dan dapat menjalankan  tugasnya di Kabupaten Buru Selatan dan kami akan membuat surat pernyataan diantaranya mengabdi selama 20 tahun dulu barulah bisa mengajukan pindah ke tempat lain,” paparnya. (SBS/05)

Hasil Kelulusan dapat di Download disini  KLIK
Pengumuman dapat di Download disini KLIK

- - - - - -

Namrole, SBS 
Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Dullah Tualeka mengatakan, hasil akhir untuk tes CPNS Tahun 2018 berdasarkan jadwal secara nasional harus diumumkan pada tanggal 27 Desember 2018 lalu, namun pengumuman itu mengalami penundaan.

Hal ini disampaikan Sekertaris BKD Bursel Dullah Tualeka kepada sejumlah wartawan di Kantor Bupati setempat, Jumat (4/1).

"Kalau sesuai dengan jadwal dari (pemerintah) pusat itu, pengumuman pada 27 Desember kemarin, tetapi ada penundaan pengumuman," ujar Tualeka.

Namun bagi Tualeka, penundaan hasil SKD CPNS tahun 2018 ini diharapkan ada kebijakan dari Kemenpan dalam melakukan penilain bagi hasil tes.

"Katong hitung-hitung nilai, kalau 60 saja banyak yang tidak lulus, tidak capai 100 orang. Kita harapkan  penundaan ini ada pertimbangan penilaian," harap Tualeka.

Kapan hasilnya diumumkan, Tualeka mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Namun Tualeka katakan penundaan ini mungkin ada kaitannya dengan nilai yang diperoleh kurang maksimal.

"Mungkin saja hasil yang lolos tes kurang capai target, banyak yang tidak lolos seleksi. Sehingga ada pertimbangan lagi, menghitung nilai sehingga yang lolos nanti bisa capai target," pungkasnya. (SBS/06)
- - - - - - -

Namrole, SBS 
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Rony Lesnussa beserta rombongan melakukan sidak di hari Keempat setelah libur bersama pasca Tahun Baru 2019, ke sejumlah Kantor Dinas dan Badan di lingkup Pemkab itu, Jumat (4/1).

Sidak dipimpin Asisten III lantaran Bupati Tagop Soulisa usai acara Natal Pemerintah Daerah tidak berada di Kabupaten hingga kini. Wakil Bupati Ayub Seleky usai acara upacara peringati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementrian Agama Kamis (3/1), besoknya Jumat pagi (4/1) berangkat keluar daerah, juga Penjabat Sekda A.M Laitupa tidak berada di Kabupaten dalam urusan dinas, sehinggah Asisisten III diberi tugas melaksanakan Sidak.

Sidak yang dipimpin Asisten III didampingi Sekertaris BKD Dullah Tualeka dan staf BKD langsung mendatangi sejumlah Kantor Dinas dan Badan di lingkup Pemkab Bursel.

Pantauan media ini, Asisten III bersama Sekertari BKD sangat murkah setelah tiba di Kantor Dinas Pertanian (Distan). Lantaran Kepala Dinas dan sejumlah pegwainya tidak ada ditempat.

"Tulis, kepala dinas suruh pegawainya ke kebun. Kepala dinas suruh pegawainya ke kebun kepala dinas," kata Tualeka terlihat marah.

Tidak saja Tualeka terlihat sangat murkah, Asisten III Rony Lesnussa terlihat sangat emosi, mukanya merah mendapat laporan dari seorang pegawai Dinas Pertanian yang mengatakan bahwa pimpinannya menyuruh seluruh pegawai ke kebunnya.

"Kepala Dinas perintahkan seluruh pegawai pergi di dia punya kebun," ujar pegawai ini tidak jelaskan kegiatan apa yang dilakukan di kebun kadis.

Rony Lesnussa bersama Sekertaris BKD Dulla Tualeka mengatakan akan melaporkan hasil sidak pertama ini ke pimpinannya yakni Sekda dan kemudian akan diteruskan laporan ke bupati.

Dari Dinas Pertanian, Asisten III dan Sekertatis BKD lanjutkan sidak ke Kantor dinas lainnya. (SBS/05)
- - - - - - -