Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Kabupaten Buru

News Pariwisata



Namlea, SBS
Kampanye politik, Camat Airbuaya, Karim Gailea terancam dijerat dugaan Tindak Pidana Pemilu dan bakalan dibui karena diduga dengan sengaja mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif dari partai tertentu.

Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru, Fathi Haris Thalib kepada wartawan melalui saluran telepon, Kamis siang (21/2/2019).

Fathi yang mengaku sedang berada di Jakarta ini menjelaskan, Karim Gailea dilaporkan Panwascam Kecamatan Airbuaya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.

"Terkait dengan himbauannya agar memilih caleg dari partai tertentu," beber Fathi Haris Thalib.

Menurut Fathi Haris Thalib, ajakan itu disampaikan pada Jumat sore lalu, saat kegiatan pengresmian Balai Desa Bara di Kecamatan Airbuaya.

Ajakan agar memilih caleg tertentu itu terekam dan videonya kini beredar luas di masyarakat.
Fathi sangat menyayangkan hal itu, dan camat dinilainya sangat gegabah menyampaikan tutur kata di hadapan umum, apalagi di acara resmi yang turut dihadiri bupati dan pimpinan dewan serta forum pimpinan kecamatan.

Sebelumnya, Bawaslu Pusat melalui surat tertanggal 15 Oktober 2018 lalu telah mengirimkan surat tertulis setebal lima halaman yang bersifat segera guna menghimbau ASN netral.

Surat itu juga mengutip UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal-pasal tentang larangan serta sanksi bagi ASN yang terlibat. Namun sayangnya tak diindahkan onkum camat ini.

"Kita sedang klarifikasi. Namun bila nanti terbukti yang bersangkutan terancam kurungan setahun penjara dan denda 12 juta rupiah," ucap Fathi seraya menyarankan agar masalah ini ditanyakan lebih detail lagi kepada dua komisioner Bawaslu di Namlea.

Komisioner Bawaslu Ambaran Sakula yang dihubungi, lewat pesan WA hanya berujar singkat kalau masalah ini dalam tahap klarifikasi.
"Masih tahap klarifikasi.Katong belum bisa berkomentar".
Sementara komisioner Bawaslu lainnya, Hamdani Djafar yang berhasil dikontak lewat hp menjelaskan, terkait Camat Airbuaya, masih dalam tahapan klarifikasi lanjutan.
Jelasnya, Bawaslu Kabupaten Buru perlu melakukan klarifikasi, karena ada pelimpahan berkas dari Panwas kecamatan ke kabupaten.

"Sementara ada klarifikasi lanjutan dan katong didampingi oleh anggota Gakumdu, kejaksaan dan kepolisian,"aku Hamdani.
Ketika ditanya lebih lanjut, Hamdani hanya menjelaskan kalau ada laporan Panwascam, terkait dengan dugaan camat mengarahkan orang atau masyarakat memilih kandidat dari partai tertentu.

Hal itu dilakukan camat saat memberikan sambutan di Balai Desa Bara dimana pada saat itu ada bahasa atau kalimat camat yang mengandung unsur ajakan .

Lebih lanjut dijelaskan, kalau Panwascam sudah klarifikasi langsung dengan Camat Airbuaya. Kemudian masalah ini diteruskan ke Bawaslu Kabupaten.

Kemudian pada Kamis siang, sudah ada enam saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan terkait hal itu.

"Camat sudah diminta klarifikasi di Panwascam.Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada keterangan tambahan saat klarifikasi lanjutan di Bawaslu,"ucap Hamdani.

Ketika ditanya apakah kasus ini akan tetap berlanjut sampai ke pengadilan, Hamdani mengatakan masih belum diputuskan.

"Nanti akan dinilai syarat formil dan materiil, apakah terpenuhi atau tidak,"jelasnya.

Sementara itu, Kasatreskrin Polres Pulau Buru, AKP Senja Pratama yang dihubungi terpisah, menjelaskan kasus Camat Airbuaya ini masih dalam tahap klarifikasi.

"Dalam tahap ini klarifikasi dilakukan oleh bawaslu kabupaten didampingi oleh penyidik gakkumdu dan jaksa,"benarkan Senja.

Setelah itu barulah dilakukan pembahasan pertama untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil, dan menentukan pasal yangg akan disangkakan terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut.

Bawaslu dan Gakumdu punya waktu tujuh hari pertama untuk melakukan klarifikasi dan pembahasan. Jika waktu masih kurang, bisa ditambah 7 hari kedua.

"Untuk dilakukan klarifikasi lagi dan dilakukan pembahasan bisa atau tidaknya pelanggaran tersebut di tingkatkan ke penyidikan,” jelas Senja. (SBS/11)

- - - - - - - - -


Jakarta, SBS 
Sempat dikabarkan hilang sejak Jumat (15/02) lalu, Sedek Titawael, Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dari Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya ditemukan, Kamis (21/02) siang di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

“Iya betul sudah ditemukan di Jakarta. Ini sudah di Polres,” kata  Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan kepada  Suaraburuselatan.com via telepon selulernya, Kamis (21/02) malam.

Menurut, Harry, saat ditemukan itu, anggota DPRD Kabupaten Bursel dari Dapil Kecamatan Namrole-Fena Fafan itu dalam kondisi sehat.

“Beliau dalam keadaan sehat,” ungkapnya.

Menurut Harry, pihaknya masih mendalami motif menghilangnya Sedek. Dimana, dari  konfirmasi awal diketahui ternyata yang bersangkutan menghilang dan putus komunikasi karena ada masalah pribadi sehingga dirinya memilih untuk menyendiri.

“Ya memang keliling saja, ada masalah pribadi. Tapi kami sementara dalami,” terangnya.

Sebelumya diberitakan, Sedek hilang di Cikini, Jakarta Pusat sejak Jumat (15/02) lalu.

Hilangnya Wakil Rakyat Kabupate Bursel itu sudah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polres Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi Nomor  : 991/B/II/2019/Res.JP terkait Perkara Orang Hilang.

“Iya betul. LP baru diterima pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 12.30 WIB,”  kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono kepada Suaraburuselatan.com via Whatzaap, Rabu (20/02).

Argo menjelaskan, laporan hilangnya anggota DPRD asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu disampaikan langsung oleh pihak keluarga korban atas nama Abdullah Tasane.

Argo menceritakan, menurut pelapor, kronologis kejadian hilangnya korban itu bermula ketika korban datang ke Jakarta dalam rangka mengklarifikasi perihal dikeluarkannya korban dari Fraksi PAN.

Dimana, korban tiba dan Chek In di Hotel Puri In Cikini, Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2019 lalu bersama anggota DPRD Kabupaten Bursel lainnya, Ma’ruf Solissa atas nama Ma’ruf Solisa.

“Korban menginap di Hotel Puri In Cikini, Jakarta Pusa. Korban chek ini bersama Ma’ruf S,” terangnya.

Selanjutna, kata Argo, pada hari Kamis, 14 Februari 2019 malam, Ma’ruf Solissa lebih dulu pulang ke Ambon.

“Sedangkan, pada tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB, korban tidak ada di tempat/ hilang, juga tidak bisa di hubungi dan pada saat di cek ke daerah asalnya di Kabupaten Buru Selatan, korban tidak ada,” ungkapnya.

Dimana, tambahnya, korban diketahui meninggalkan hotel pukul 11.35 WIB, Jumat, 15 Februari 2019.

Sementara itu, hilangnya korban pun turut oleh dibenarkan oleh anaknya Jufri Titawael kepada Suaraburuselatan.comdi kediamannya di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Bursel (20/02).

Menurut Jufri, pihak keluarga kehilangan kontak dengan ayahnya Jumat, 15 Ferbruari 2019 lalu dan pihak keluarganya yang berada di seputaran pun langsung mengecek kroban ke Hotel Puri In Cikini, namun dari pihak Hotel menyebutkan kalau korban telah chek out sekitar pukul 12.00 WIT.

"Hasil penelusuran keluarga ke Hotel itu katanya Bapak (Sedek Titawael-red) sudah Chek Out, dan dari rekamman CCTV tampak dari belakang Bapak sudah keluar. Sampai disitu saja info dari pihak hotel," kata Jufri yang juga Ketua Panwas Kecamatan Namrole.

Jufri mengaku kalau keberadaan ayahnya terakhir diketahui bersama Pak Amin Rais pada postingan di Facebooknya.

"Info terakhir itu beliau ketemu Pak Amin Rais saja, dan itu diketahui melalui postingan Facebook. Setelah itu nomor sudah tak aktif dan tak bisa dihubungi lagi,” jelasnya.

Ia membenarkan kalau kasus hilangnya sang ayah telah dilaporkan oleh keluarga korban ke Polres Jakarta Pusat.

“Ada keluarga uang sudah lapor ke polisi, tapi perkembangan keberadaan Bapak (korban-red) belum ada sampai saat ini,” terangnya.

Ia mengaku berdasarkan permintaan keluarga ke DPRD Kabupaten Bursel, maka Wakil Ketua DPRD Bursel La Hamidi telah diutus berangkat ke Jakarta dalam rangka membantu menelusuri keberadaan ayahnya.

"Pak La Hamidi sudah ke Jakarta untuk bantu melakukan pencarian. Keluarga berharap Bapak segera ditemukan dan diketahui keberadaannya,” harapnya. (SBS-01)


- - - - - - -



Namrole, SBS 
Persoalan dualisme kepengurusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) kini kian terang menderang.

Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Maluku dibawa kepemimpinan Abas Hanubun selaku Ketua dan Peter Tatipikalawan selaku Sekretaris mengangkat M Taha Latar sebagai Ketua dan Fadly Solissa sebagai Sekretaris. Ternyata Pengurus DPD PAN Kabupaten Bursel versi Ahmadan Loilatu Cs tak mau diam di tempat.

Mereka pun melakukan perlawanan, manufer pun dilakukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Dimana, setelah manuver itu, ternyata Ahmadan Cs mendapat angin segar pengakuan dari DPP PAN setelah mengantongi DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/006/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penegasan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bursel Provinsi Maluku yang ditanda tangani langsung oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal yang ditujukan langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bursel.

Surat DPP PAN itu serta merta menggugurkan dua Surat Keputusan DPW PAN Provinsi Maluku, yakni Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/K-S/001/1/2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PAN Kabupaten Bursel periode 2015-2020 dan Nomor : PAN/A/Kpts/K-S/002/1/2019 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bursel periode 2015-2020 tertanggal 22 Januari 2019.

Pengakuan tentang legalitas Ahmadan Cs itu pun turut dibenarkan oleh PANWIL Maluku-Malut, Abdul Mutalip Tuanaya kepada wartawan via telepon selulernya dalam jumpa pers yang dilakukan oleh DPD PAN Bursel dibawa kepemimpinan Amadan Cs, yang dilaksanakan Rabu (20/02) sore di Sekretariat DPD PAN Kabupaten Bursel di Desa Labuang, Kecamatan Namrole.

“Bahwa yang diakui sebagai pengurus DPD PAN Buru Selatan itu pada saat pendaftaran verifikasi partai politik dengan Ketuanya saudara Dhani (Ahmadan Loilatu-red) dan Sekertarisnya saudaraku La Hamidi,” kata Tuanaya.

Pria yang biasa disapa Ony ini mengaku bahwa surat yang telah disampaikan oleh DPP PAN Bursel kepada KPU Kabupaten Bursel itu sebagai kekuatan hukum bahwa Ahmadan Cs adalah kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bursel yang sah.

“Terkait dengan kepengurusan DPD PAN Bursel berdasarkan surat DPP PAN yang telah ada itu merupakan penegasan kepada KPUD Bursel,” tegasnya.

Sementara itu, Ahmadan Loilatu yang didampingi belasan pengurus mengklaim bahwa kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bursel yang sah ialah dibawa kepemimpinan dirinya bersama La Hamidi, sedangkan diluar itu ialah kepengurusan yang ilegal.

“Terkait kepengurusan itu (M Taha Latar –red) tidak ada, kepengurusan DPD PAN yang sah adalah kepengurusan yang ada hasil Musyawara ke II DPD PAN Kabupaten Bursel yang kemudian mengamanatkan dan memandatkan saya sebagai Ketua dan saudara La Hamidi sebagai Sekretaris beserta kepengurusan pan yang telah di-SK-kan oleh DPW PAN Provinsi Maluku dengan nomor SK 014 tahun 2017 itu,” kata Ahmadan
 
Ahmadan Loilatu
Lanjutnya, keabsahan kepengurusan yang dipimpinnya ini pun telah ditegaskan langsung oleh DPP PAN sehingga kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim diri sebagai Pengurus PAN diluar kepengurusannya itu mengarah kepada hoaks karena tidak didasari oleh aturan yang telah menjadi pegangan partai PAN, yakni AD/ART.

“Kalau ada pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai DPD PAN itu adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum,” paparnya.

Olehnya itu, Ahmadan menegaskan kepada KPU dan Bawaslu bahwa, apapun yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang semestinya dikonfrontir adalah kepengurusan yang telah ditegaskan DPP PAN lewat surat DPP PAN Nomo 06 Tahun 2019.

“Kami tegaskan KPU tidak boleh kemudian bersikap ambigu seolah-olah mereka dibayangi bahwa kepengurusan PAN Bursel itu ada kepengurusan ganda,” tegasnya.

Tambahnya, sesuai surat DPP PAN itu sudah dijelaskan bahwa hirarki peraturan AD/ART Partai PAN jelas itu diatur dalam Pasal 34 bahwa peraturan yang tertinggi itu AD/ART. Dimana, DPP PAN diberikan kewenangan dalam AD/ART itu sudah jelas bisa membatalkan, meluruskan, memperbaiki Keputusan DPP Pan dan surat itu adalah bentuk dalam meluruskan apa yang menjadi hal yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tententu yang tak memiliki legal standing.

“Kami tegaskan kelompok yang mengatasnamakan DPD PAN itu adalah ilegal dan inskontitusional. Jadi, apapun produk mereka tidak punya pijakan hukum dan batal demi hukum, bukan bisa di batalkan tetapi batal demi hukum,” katanya.

Ahmadan mengaku bahwa kepengurusan dibawa kepemimpinannya telah melayangkan surat teguran kepada Bendahara DPD PAN Kabupaten Bursel, Fadly Solissa yang saat ini mengklaim diri sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bursel versi M. Taha Latar.

“Kami tegaskan sekali lagi untuk pihak-pihak yang mengaku sebagai DPD PAN untuk sesegara mungkin insyaf. Kami sudah memberikan surat peringatan kepada saudara Fadly yang yang telah melakukan langkah-langkah inkonstitusional, dengan mambawa dan menyebarkan atribut partai dengan mengatasnakan DPD PAN Bursel” ucapnya.


Tambahnya lagi, berbagai produk yang mereka hasilkan baik itu surat menyurat sampai proses PAW itu batal demi hukum.

“Kami barharap sungguh KPU dan pimpinan DPRD dapat arif dalam menyikapi kondisi ini, bahwa apa yang diusulkan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan DPD PAN batal demi hukum. Proses PAW itu dibatalkan karena saat ini kami sedang menunggu surat yang kami layangkan kepada DPP PAN untuk mengkonfirmasi penjelasan terhadap Surat DPP PAN terkait dengan PAW,” ungkapnya.

Menurut Ahmadan, bila surat itu sudah dibalas DPP PAN dan mengarahkan DPD PAN Kabupaten Bursel seperti apa, maka pihaknya akan melaksanakannya.

“Apabila KPU dan DPRD memaksakan untuk melakukan PAW, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap dirugikan untuk mem-PTUN-kan hal itu,” terangnya.

Selain itu, Ahmadan pun berharap agar Gubernur Maluku pun tidak mengambil langkah-langkah inkonstitusional jika ada pengusulan untuk dilakukan proses PAW.

“Kami juga berharap kepada Pak Gubernur Maluku terkait PAW dimohonkan untuk bersabar, itu harapan kami,” pintanya.

Sebelumnya diberitakan, kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bursel dibawa kepemimpinan Ahmadan Loilatu Cs dinonaktifkan setelah DPW PAN Provinsi Maluku mengeluarkan dua Surat Keputusan, yakni Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/K-S/001/1/2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PAN Kabupaten Bursel periode 2015-2020 dan Nomor : PAN/A/Kpts/K-S/002/1/2019 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Bursel periode 2015-2020 tertanggal 22 Januari 2019.  (SBS/01)

- - - - - -


Namrole, SBS 
Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sedek Titawael, hilang di Cikini, Jakarta Pusat sejak Jumat (15/02) lalu.

Hilangnya Wakil Rakyat Kabupate Bursel itu sudah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polres Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi Nomor  : 991/B/II/2019/Res.JP terkait Perkara Orang Hilang.

“Iya betul. LP baru diterima pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 12.30 WIB,”  kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono kepada Suaraburuselatan.com via Whatzaap, Rabu (20/02).

Argo menjelaskan, laporan hilangnya anggota DPRD asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu disampaikan langsung oleh pihak keluarga korban atas nama Abdullah Tasane.

Argo menceritakan, menurut pelapor, kronologis kejadian hilangnya korban itu bermula ketika korban datang ke Jakarta dalam rangka mengklarifikasi perihal dikeluarkannya korban dari Fraksi PAN.

Dimana, korban tiba dan Chek In di Hotel Puri In Cikini, Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2019 lalu bersama anggota DPRD Kabupaten Bursel lainnya, Ma’ruf Solissa atas nama Ma’ruf Solisa.

“Korban menginap di Hotel Puri In Cikini, Jakarta Pusa. Korban chek ini bersama Ma’ruf S,” terangnya.

Selanjutna, kata Argo, pada hari Kamis, 14 Februari 2019 malam, Ma’ruf Solissa lebih dulu pulang ke Ambon.

“Sedangkan, pada tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB, korban tidak ada di tempat/ hilang, juga tidak bisa di hubungi dan pada saat di cek ke daerah asalnya di Kabupaten Buru Selatan, korban tidak ada,” ungkapnya.

Dimana, tambahnya, korban diketahui meninggalkan hotel pukul 11.35 WIB, Jumat, 15 Februari 2019.

Sementara itu, hilangnya korban pun turut oleh dibenarkan oleh anaknya Jufri Titawael kepada wartawan di kediamannya di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Bursel (20/02).

Menurut Jufri, pihak keluarga kehilangan kontak dengan ayahnya Jumat, 15 Ferbruari 2019 lalu dan pihak keluarganya yang berada di seputaran pun langsung mengecek kroban ke Hotel Puri In Cikini, namun dari pihak Hotel menyebutkan kalau korban telah chek out sekitar pukul 12.00 WIT.

"Hasil penelusuran keluarga ke Hotel itu katanya Bapak (Sedek Titawael-red) sudah Chek Out, dan dari rekamman CCTV tampak dari belakang Bapak sudah keluar. Sampai disitu saja info dari pihak hotel," kata Jufri yang juga Ketua Panwas Kecamatan Namrole.

Jufri mengaku kalau keberadaan ayahnya terakhir diketahui bersama Pak Amin Rais pada postingan di Facebooknya.

"Info terakhir itu beliau ketemu Pak Amin Rais saja, dan itu diketahui melalui postingan Facebook. Setelah itu nomor sudah tak aktif dan tak bisa dihubungi lagi,” jelasnya.

Ia membenarkan kalau kasus hilangnya sang ayah telah dilaporkan oleh keluarga korban ke Polres Jakarta Pusat.

“Ada keluarga uang sudah lapor ke polisi, tapi perkembangan keberadaan Bapak (korban-red) belum ada sampai saat ini,” terangnya.

Ia mengaku berdasarkan permintaan keluarga ke DPRD Kabupaten Bursel, maka Wakil Ketua DPRD Bursel La Hamidi telah diutus berangkat ke Jakarta dalam rangka membantu menelusuri keberadaan ayahnya.

"Pak La Hamidi sudah ke Jakarta untuk bantu melakukan pencarian. Keluarga berharap Bapak segera ditemukan dan diketahui keberadaannya,” harapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bursel, La Hamidi kepada Suaraburuselatan.com, Rabu (20/02) malam via telepon selulernya mengaku bahwa dirinya telah diutus ke Jakarta dalam rangka membantu menelusuri keberadaan korban.

“Iya pihak keluarga datang ke DPRD dan meminta kami dari lembaga secara institusi untuk mengambil langkah terkait Bapak Sedek yang sudah beberapa hari ini di kontak tapi tidak aktif dan tidak pulang. Oleh karena itu saya berkoordinasi dengan Ketua DPRD dan Sekwan untuk kita harus ambil langkah. Akhirnya saya dan Pa Ma’ruf diutus ke Jakarta untuk mengkros cek itu,” kata La Hamidi.

La Hamidi mengaku, selain pihak keluarga telah melaporkan ke kasus hilangnya korban ke Polres Jakarta Pusat, keluarga korban dan sejumlah orang Buru yang berada di Jakarta juga telah melakukan pencarian di sejumlah Hotel di Jakarta, tetapi sayangnya tidak menemukan korban.

Selain itu, lanjut La Hamidi, ketika tiba di Jakarta dan berdiskusi dengan pihak keluarga korban, keluarga korban melalui Abdullah Tasane lalu meminta dirinya untuk mengkonfirmasi ke Hatta Divinubun, mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Bursel yang rencananya akan menggantikan korban di DPRD Kabupaten Bursel terkait adanya dugaan bahwa hilangnya korban punya kaitan erat dengan rencana PAW korban di DPRD Kabupaten Bursel.

“Pak Tasane meminta saya untuk mengkonfirmasi ke Pak Hatta, kalau misalnya ini ada hubungannya dengan masalah ini, maka coba tolong beliau ini kembali dengan keadaan sehat. Maka keluarga ihklas mencabut laporan polisi dan mengihklaskan beliau mundur dari DPRD dan ihklas memberikan jabatan itu kepada Hatta, yang penting beliau bisa kembali,” ujarnya.

Namun, setelah pihaknya mengkonfirmasi ke Hatta Divinubun, ternyata Hatta membantah bahwa hilangnya korban ada hubungannya dengan dirinya maupun rencana PAW di DPRD Kabupaten Bursel.

“Saya konfirmasi ke Hatta, Hatta bersumpah dengan nama Tuhan dan Buru ini punya Tuhan, dia sama sekali tidak punya ada maksud seperti yang kita duga dan tidak ada hubungannya dengan beliau tidak pulang ini. Kalau ada, maka beliau secara pribadi atau pihak-pihak lain, tapi kalau dia sama sekali tidak ada sedikit pun terpikir untuk melakukan hal-hal yang sedang terjadi,” ungkap La Hamidi.

Terkait itu, lanjut La Hamidi, maka pihaknya bersama keluarga korban akan mendatangi Mapolres Jakarta Pusat, Kamis (21/02) guna mempresure pihak kepolisian agar bisa melakukan langkah-langkah pencarian terhadap korban.

Dimana, dari informasi yang didapatkan pihaknya dari anak korban, ternyata Handphone korban sempat aktif dalam dua hari terakhir selama 30 menit, tepatnya mulai sekitar pukul 03.00 WIT. Hal itu diketahui dari SMS yang dikirimkan ke korban dan terkirim, tetapi tidak dibalas oleh korban.

Hal serupa pun, lanjut La Hamidi, diakui oleh anggota DPRD Kabupaten Bursel, Ma’ruf Solissa yang mengaku bahwa pesan via Whatzaap yang dikirimkan ke korban pun sempat terkirim, tetapi tidak dibalas oleh korban. (SBS/01)

- - - - - - - - -


Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulisa "Tak Bernyali" mencopot "sang penghina" almarhum Wakil Bupati Ayub Seleky, yakni Aminudin Bugis dari jabatannya sebagai Kadis Pertanian (Kadustan) Buru Selatan.

Alasan Tagop, karena ia belum tahu karena baru mendengar laporan dari sepihak yakni Kadistan Aminudin Bugis mengaku padanya bahwa dia tidak (menghina almarhum wakil bupati Ayub Seleky).

"Makanya beta sudah bilang, kalau mau lanjutkan, lanjutkan ke pihak kepolisian. Supaya ada secara hukum ada kepastian hukumnya, kan begitu," ujar Tagop usai melakukan pelantikan Muhamad Rentua sebagai Kades Desa Labuang, Selasa (19/02/2019).

Tetapi lanjut Tagop, dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan tetap jalan, Tagop katakan ia sementara (menugaskan) Plh di Dinas Pertanian dan bendahara (Ona Seleky) juga diganti.

"Dalam rangka pemerintahan jalan to, saya suda, sementara ada Plh disitu (Dinas Pertanian). Demikian juga bendahara (Ona Seleky) di ganti, jadi konsekuensi seperti itu," jelas Tagop. Lanjut Tagop mengaku dirinya tidak memihak kepada siapa-siapa.

Terhadap tuntutan dari masyarakat agar Aminudin Bugis dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian, kata Tagop bahwa pencopotan itu harus secara hukum.

"Beta tidak serta-merta, kan. Ini tidak bisa hanya satu pihak saja yang e, laporkan itu," ujar Tagop.

Makanya kata Tagop lagi bahwa yang bersangkutan (Aminudin Bugis) suda melapor tidak melakukan (penghinaan) itu.

"Tidak menyatakan pernyataan bahwa ada kata-kata (penghinaan) seperti itu, ini kan baru satu pihak," ujarnya.

Masih jelas Tagop, makanya dirinya telah berbicara dengan pihak almarhum (Wakil Bupati Ayub Seleky) untuk melakukan pelaporan ke kepolisian.

"Tetapi sampai sekarang seng (tidak) lapor ke polisi. Berarti belum ada ini to. Kalau benar-benar itu lapor polisi saja," sebut Tagop.

Tagop mengaku bahwa dirinya telah sampaikan kepada Kapolsek Namrole  AKP Yamin Selayar dan untuk memastikan bahwa dirinya telah sampaikan persoalan ini, Tagop langsung memanggil Kapolsek yang berada saat itu. Karena usai menghadiri acara pelantikan Kades yang berlangsung di aula Kantor Bupati lama.

"Pak Kapolsek, beta suda bilang Pak kapolsek juga untuk tindak lanjut to, kalau memang ada laporan dari pihak keluarga almarhum to, kepada polisi berkaitan dengan pernyataan dari kepala dinas seperti itu supaya ditindak lanjuti," jelas Tagop.

Orang nomor satu di Bursel itu menandaskan agar benar-benar ada kepastian hukum, karena tidak bisa saling tuduh-menuduh.

"Beta mengambil keputusan juga berdasarkan aturan hukum. Beta tidak mau ambil resiko hukum sepihak, to," ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa sejak awal sudah dianjurkan persoalan ini diselesaikan secara internal. Namun karena suda di folow up semua sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
“Makanya, ya, katong harus ambil jalur hukum," jelas Tagop.

Penjelasan Tagop ini diperkuat oleh Kapolsek Namrole AKP Yamin Selatyar yang menambahkan bahwa sampai saat ini dari pihak korban keluarga almarhum (wakil Bupati Ayub Seleky), belum ada.

"Kalau laporan (pengrusakan) pengrusakan sudah kami terima,” ujar Kapolsek.

Sambung Tagop katakan bahwa sebetulnya tidak perlu dipolemikan. Menurutnya, jika dipolemikan di luar, sebutnya korban itu nanti repot.

"Karena pertama, berkaitan dengan nama baik almarhum, kedua ada berkaitan dengan keuangan dan segala macam," ujar Tagop.

Dari persoalan ini Tagop berharap seraya menegaskan bahwa, kepada bendahara-bendahara itu atasannya adalah kepada Kepala Dinas.

"Biarpun beta (bupati) anak kandung lai, bendahara itu punya atasan ke kepala dinas. Yang menggunakan bendahara itu kepala dinas, pimpinannya itu kepala dinas bukan orang perorang. Apapun kebijakan harus melalui kepala dinas dan Bendahara dan kepala dinas yang tidak mengikuti aturan, beta ganti," tegasnya. (SBS/06)

- - - - -


Namrole, SBS 
Nasib Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan hasil seleksinya berada di tangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penjabat Sekda Kabupaten Bursel, AM Laitupa mengaku bahwa Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kabupaten Bursel yang telah dibentuk sebelum ia menjabat sebagai Penjabat Sekda itu memang cacat hukum jika H. Abdul Rahim Uluputty adalah Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Provisi Maluku aktif .

“Secara hukum cacat hukum, tetapi yang jelas itu adalah SK Bupati ya. SK Peraturan Bupati terkait dengan menyangkut pembentukan Pansel, tetapi kalau secara prosedur dan ketentuan itu masalahnya, Pansel itu tidak boleh pengurus Partai Politik yang aktif, karena dia tidak boleh adanya intervensi,” kata Laitupa kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Senin (18/02).

Laitupa mengaku, setelah ia dilantik sebagai Penjabat Sekda, ia sempat memprotes struktural Pansel yang memang sejak awal sudah bermasalah.

“Sebenarnya Saya itu seharusnya punya kewajiban membentuk Pansel sampai dengan Sekda defenitif, tetapi pada saat Saya dilantik sebagai Penjabat, itu Pansel sudah terbentuk dan Saya sudah mengajukan beberapa keberatan, diantaranya Pansel pada waktu itu diketuai oleh saudara mantan Sekda Bursel (Syahroel Pawa-red) yang sudah pensiun itu tidak boleh jadi Ketua Panselnya dan harus dari provinsi, dan mereka sudah ganti,” terangnya.

Dirinya mengaku bahwa telah terjadi kesalahan ketika diselah-selah kerja Pansel, terbongkar kalau Uluputty merupakan pengurus partai politik.

“Kita sangat menyesal atau sangat hilaf dengan pembentukan Pansel yang bersangkutan,” ucapnya.
Laitupa mengaku bahwa pihaknya tetap membiarkan Pansel melakukan seleksi Sekda lantaran Pansel telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kita tetap melaksanakannya karena sudah ada rekomendasi KASN untuk melaksanakan Pansel itu,” terangnya.

Namun, nanti ketika Pansel menyampaikan tiga nominator Sekda Bursel ke KASN dan KASN meresponnya seperti apa, Laitupa menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan KASN.

“Namun di dalam pesertanya ada juga dari partai politik, nah ini tergantung dari pihak KASN yang akan menilai. Nanti hasilnya ditimbang lagi oleh KASN seperti apa, kalau memang itu adalah kesalahan. Gugur ataukah tidak tergantung KASN, saya tidak punya kewenangan” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasil sementara seleksi Sekda Kabupaten Bursel yang telah mengakomodir tiga nominator, yakni Hadi Longa (Sekretaris DPRD Kabupaten Bursel), Iskandar Walla (Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Bursel) dan Ibrahim Banda (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel) nampaknya bakal cacat hukum.

Betapa tidak, Pansel Sekda Kabupaten Bursel yang melahirkan produk nominator Calon Sekda yang telah disampaikan ke Gubernur Maluku, Said Assagaff itu ternyata cacat hukum.

Sebab, Pansel yang terdiri dari lima orang, yakni Semy Risambessy, Syahroel Pawa, Ali Awan, Janes Leatemia dan H. Abdul Rahim Uluputty itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 114 ayat 6 huruf c, yang mengharuskan Pansel tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik.

Tetapi dari penelusuran Wartawan, ternyata H. Abdul Rahim Uluputty adalah Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Provisi Maluku aktif setelah pindah dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku, Rudy Latuluma yang dhibungi via pesan singkat, Sabtu (09/02) tak membantah kalau mantan Penjabat Bupati Bursel itu adalah Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Provinsi Maluku. “Iya benar,” jawab Rudy singkat.

Namun ketika ditanyai soal kapan pria yang akrab disapa Im Uluputty itu mulai bergabung di Partai Berkarya dan mulai menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Provinsi Maluku, Rudy enggan untuk berkomentar banyak, tetapi Ia memastikan bahwa Im Uluputty masih menjabat sebagai Ketua Dewan Partai Berkarya Provinsi Maluku.

“Sorry bung, info tentang Pa Im Uluputty dicari untuk apa gitu, karena kami tidak bisa memberikan info tentang beliau lebih lanjut karena beliau masih aktif Pembina kami. Jadi sorry ya,” kata Rudy, Senin (11/02).

Ternyata status Im Uluptty sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Provinsi Maluku juga turut dibenarkan oleh Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku, Sofyan Harihaya. “Iya masih,” kata Sofyan singkat via pesan Whatsapp, Senin (11/02).

Sementara itu, salah satu sumber terpercaya Wartawan di DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku yang enggan namanya dipublikasi mengaku bahwa Im Uluputty sempat berproses untuk menjadi Calon DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tetapi ternyata Partai Berkarya lebih memilih untuk mencalonkan mantan Bakal Calon Bupati Malteng, Supiyat Haupea.

“Pa Im sempat berproses untuk Calon DPRD Provinsi Maluku dari Dapil Kabupaten Malteng di Partai Berkarya, tetapi Partai lebih memilih merekomendasikan Pa Supiyat Haupea ketimbang Pa Im Uluputty karena untuk Calon DPRD Provinsi Maluku, Partai mempertimbangkan bahwa tidak baik kalau 2 Calon mewakili satu wilayah yang sama (kecamatan-red),” kata sumber tersebut Sabtu (9/02).
Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Provinsi Maluku, Peter Tatipikalawan kepada Wartawan, Sabtu (9/02) mengaku bahwa Im Uluputty pernah menjadi Calon DPR RI Dapil Maluku Nomor Urut 1 dari PAN pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014-2019 lalu.

Tak hanya menjadi Callon DPR RI, tetapi Im Uluputty juga sempat menduduki jabatan strategis di DPW PAN Provinsi Maluku, yakni sebagai Ketua MPP Wilayah PAN Maluku sesuai SK nomor 056 tanggal 2017.

Namun, lanjut Peter, pada SK DPW PAN Provinsi Maluku hasil revisi tahun 2018 maupun 2019 tidak lagi mengakomodir Im Uluputty lantaran yang bersangkutan telah berpindah partai politik, yakni Partai Berkarya.

Sementara itu, Ketua Pansel Sekda Kabupaten Bursel, Semy Risambessy yang dikonfirmasi, Senin (11/02) terkait cacat hukumnya Pansel yang ia pimpin lantaran status Im Uluputty yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Berkarya Provinsi Maluku tak memberikan respon apa-apa.

Dimana, pesan singkat maupun Whatsaap yang dikirimkan ke Semy tak dibalas. Telepon selulernya yang dihubungi beberapa kali pun tak direspon. (SBS/01)

- - - - - - -



Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa melantik kepala Desa (Kades) Labuang terpilih periode 2019-2025 Muhammad Rentua (Mato) yang berlangsung di aula kantor bupati lama jalan mangga dua, Senin, 19 Februari 2019.

Mato yang terpilih pada  1 oktober 2018 itu dilantik dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 130/17 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Labuang Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Bupati Bursel dalam sambutannya berpesan kepada kades terpilih agar dapat merangkul para calon kades yang turut berkompetisi denganya dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di tingkat pemerintahan desa itu.

“Setelah pelantikan Saudara segera melakukan konsolidasi dengan para peserta calon kepala desa yang beberapa waktu lalu melakukan kompetisi dalam pelaksanaan pilkades desa labuang untuk bersama-sama memberikan sumbang pikiran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemabangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tagop.

Tagop katakan, Sesunggunya konsep pembangunan desa yang nantinya tertuang dalam RPJM desa membutuhkan dukungan dari seluru stake holder untuk memperoleh konsep perencanaan menyeluruh yang aspiratif.

Dikatakan, seiring dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, saat ini desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya.

Terkait dengan itu, lanjut Tagop, pemaknaan desa dengan otonomi yang bersifat asli dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyrakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat.

“Selaku kepala desa harus mampu menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat,” ujarnya.

Ditegaskan, sebagai Kepala Pemerintahan di desa, Kepala desa juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desanya serta mampu mendorong dan menggerakan partisipasi masyarakat untuk partisipasi serta dalam menjamin keberhasilan pembangunan desa.

Selain itu,  Bupati dua periode ini berharap kepada kepala desa yang baru dilantik agar mampu menjaga netralitas dirinya sebagai pucuk pimpinan desa dan tidak terlibat dalam agenda politik yang tinggal menghitung hari ini, sehingga proses politik yang berlangsung di Desa Labuang dapat berjalan dengan baik dan aman.

“ Menghadapi momen politik kali ini saudara harus membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi dan kondisi yang aman di desa yang saudra pimpin. Lakukan komunikasi dengan seluruh pihak untuk menjaga kestabilan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat desa labuang agar proses politik dapat berjalan lancar, aman dan terkendali,” tegas Tagop.

Turut hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan pelantikan kepala Desa Labuang, Kecamatan Namrole itu, Assisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Alfario Soumokil, Kabag Pemerintahan Ridwan Nyio, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bursel, Kapolsek Namrole AKP. Yamin Selayar, Camat Namrole Abas Lesnussa, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama,  Tokoh Adat dan masyarakat Desa Labuang. (SBS/02)


 

- - - - - -


Namrole, SBS 
Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa mulai sesumbar melontarkan ancaman kepada para Bendahara maupun Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bursel.

Ancaman itu disampaikan Tagop ketika memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di pelataran Kantor Bupati Bursel, Senin (18/02/2019) lantaran selama kepemimpinannya di periode pertama hingga pertengahan periode kedua ini, Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) selalu memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bursel.

Olehnya itu, Tagop berharap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bursel Tahun 2018 yang akan dilakukan dalam waktu dekat akan mengantarkan Kabupaten Bursel keluar dari predikat buruk tersebut.

“Dalam minggu-minggu kedepan akan dilakukan audit oleh BPK dan sampai sejauh ini pemerintah Kabupaten Bursel dalam hasil auditnya masih Disclaimer. Saya berharap tahun ini kita bisa dapat keluar dari Disclaimer,” kata Tagop.

Dimana, untuk tujuan yang belum pernah dicapain selama pemerintahannya itu, Tagop berharap para Bendahara maupun Pimpinan OPD tidak meninggalkan Kabupaten Bursel sesuka hati selama masa audit BPK.

“Untuk pencapaian itu, maka saya minta kepada seluruh Bendahara yang melaksanakan tugas selama Taun 2018 agar tidak meninggalkan tempat dan seluruh pimpinan SKPD juga tidak meninggalkan tempat untuk melakukan koordinasi dan penyelesaian pertanggung jawaban di Tahun 2018,” paparnya.

Entah serius ataukah tidak, tetapi kali ini Tagop sesumbar akan memproses hukum setiap Bendahara yang tidak mampu menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan selama Tahun 2018 lalu.

“Saya sudah bertekad untuk mengambil keputusan bahwa bagi saudara-saudara Bendahara yang tidak dapat menyelesaikan tugas tangggung jawabnya di Tahun 2018, maka saya akan menyerahkan hasil audit tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Tagop mengaku kalau Tahun-Tahun sebelumnya Ia masih bermain-main dengan ulah para Bendahara yang tak melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi kali ini permainan itu akan ia sudahi.

“Jadi, saya tidak main-main lagi. Kalau kemarin-kemarin hasil audit dari BPK, kepada para Bendahara saya masih toleransi, tidak melakukan tindakan lanjutan, tetapi masih melakukan koordinasi dan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan pertanggung jawaban tersebut. Tetapi di Tahun 2019 ini, hasil audit Tahun 2018 dari BPK akan saya tindaklanjuti langsung kepada pihak yang berwajib agar segera selesaikan,” ucapnya..

Olehnya Tagop, minta perhatian semua Bendahara agar dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sehingga benar-benar dapat menyampaikan laporan pertanggung jawaban tersebut secara bertanggung jawab kepada pihak auditor nanti.

Ternyata ancaman tersebut, bukan hanya kepada para Bendahara saja, Tagop pun melayangkan ancaman kepada para pimpinan OPD yang selama ini bersikap bolos ketika menghadapi auditor BPK.

Tagop mengharuskan agar setiap pimpinan OPD yang akan keluar daerah, haruslah sepengetahuan dirinya.

“Demikian juga pimpinan OPD, agar senantiasa selalu berkoordinasi dengan saya maupun dengan Sekda kemana pun dia akan melaksanakan tugas, tetapi dalam rangka pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK, saya berharap kepada pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat, kecuali ditugaskan oleh saya, kecuali ditugaskan oleh saya,” pungkasnya.

Ia pun menugaskan Penjabat Sekda Bursel, AM Laitupa untuk siap siaga dalam memberikan laporan kepada dirinya jika masih ada pimpinan OPD yang tak taat terhadap instruksinya itu.

“Pak Sekda, selalu berikan perhatian, kalau ada Pimpinan OPD yang berangkat tanpa pemberitahuan kepada saya, maka segera dilaporkan kepada saya, langsung saya buat SK Plt,” ancamnya.

Sementara itu, dari pengamatan media ini, pejabat pimpinan OPD yang hadir dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional itu tidak mencapai 10 orang. Mereka yang hadir diantaranya Penjabat Sekda Bursel yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bursel AM Laitupa, Penjabat Inspektur Kabupaten Bursel yang juga Kepala Kesbangpol Kabupaten Bursel Ismid Thio, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bursel Umar Mahulette, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kasawan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (KP3) Kabupaten Bursel Melkior Solissa dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bursel Jemy Thenu.

Kemudian, ada juga Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel Alfario Somukil, Asisten Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Bursel Imran Mahmud dan staf Ahli Bupati Saul Tasane. Sedangkan hampir 40 pimpinan OPD lainnya tidak kelihatan batang hidungnya. (SBS-01)

- - - - - - -


Namrole, SBS 
Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kelas III Namrole Kabupaten Buru Selatan, Senin (18/02/2019) menggelar acara pisah sambut antara kepala Kantor Bandar Udara (UPBU) yang lama dengan kepala kantor yang baru.

Serah terima jabatan ini dilakukan antara Kepala Kantor UPBU baru Indra Rohman menggantikan kepala bandara yang lama Petrus Mairima yang kini telah dilantik menjadi Kepala Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik Labuha, Bacan, Kabupaten Halmaera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa, Penjabat Sekda Bursel A M Laitupa, para Asisten, pimpinan OPD dilingkup Pemda Bursel, para staf kantor Bandar Udara Namrole dan tamu undangan lainya.

Indra Rohman yang duluhnya bertugas sebagai kepala bandar Udara Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemda Bursel, Para Staf UPBU Namrole dan terlebih khusus masyarakat Bursel.

Sembari memperkenalkan latar belakang jabatan dan keluarganya, Rohman meminta kepada seluru stack holder yang ada Bursel untuk mendukung dirinya dalam melakukan pelayanan prima dalam melayani masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan.

“ Saya minta support dari Pemda Bursel dan masyarakat Bursel agar sama-sama bahu membahu dalam meningkatan pelayanan di bidang penerbangan, sehingga apa yang menjadi kubutuhan masyrakat khususnya pada transportasi menggunakan jasa penerbangan dapat berjalan dengan baik,” ucap Rohman.

Sementara mantan kepala Kantor UPBU Bandar udara Namrole Petrus Marina mengatakan pengalamannya selama 11 Tahun dirinya bersama masyarakat dan Pemda Bursel membangun bandara Namrole yang dahulunya masih hutan dan belum ada listrik adalah kenangan yang tak mudah dilupakan.

“Sejak 2008, dahulu datang itu masih hutan, masih menggunakan obor dan motor masih satu dua. Waktu itu landasan pacu (Runway) Bandara tak sepajang saat ini, namun niat saya untuk membangun Bursel sudah menjadi tanggung jawabnya dan itu yang membuat kenangan ini susah untuk dilupakan,” ucapnya sambil meneteskan air mata.

Dirinya berterima kasih kepada seluruh staff, Pemda Bursel dan masyarakat Bursel yang sudah membantunya dalam berbagai hal sehingga puluhan tahun dirinya sudah bisa membangun bandara walaupun saat ini masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan.

“Saya mau lepas disini terasa berat tetapi saya berharap teman2 yang ada disini dapat melepaskan saya bertugas di tempat yang baru dan terima kasih untuk masyarakat, Pemda Bursel dan seluruh staff tercinta yang telah menopang saya dalam menjalankan tugas di Namrole. Apabila ada salah dan tingkah laku yang tidak menyenangkan dihati mohon untuk dimaafkan,” ujarnya dengan nada sedih.

Dirinya juga mengharapkan kepada Kepala kantor UPBU yang baru untuk dapat melanjutkan perjuangannya terkhususnya pada perpanjangan Runway serta selalu membangun komunikasi yang baik dengan segalah pihak.

“Pak Indra selamat bertugas di Namrole, tolong dilanjutkan perjuangan saya yang masih belum tercapai yaitu perpanjangan Runway. Dan bangunlah komunikas yang baik dengan para staff, Pemda dan masyarakat Bursel agar pelayanan di bandara ini dapat terlaksana dan berjalan lancar,” tuturnya.
Sementara Bupati dalam arahannya, sangat berterima kasih kepada Petrus Marina karena selama 11 tahun telah mengabdi dalam suka dan duka di Namrole.

“Terlalu banyak kenangan suka dan duka dengan Pak Etus. Terimakasih telah mengabdi selama 11 tahun lebih untuk Bursel dan saya harap hubungan komunikasi kita selalu terbina walaupun sudah pindah tugas,” ujar Tagop.

Bupati katakan, untuk nama bandara Namrole sendiri sempat dibicarakan dengan Marina untuk diberi nama sesuai nama Dokter Salim yang telah memperjuangkan hingga bandara ini ada di Namrole, namun hingga saat ini masih belum terealisasi.

“ Kita pernah membincangkan soal nama bandara yang akan kita beri nama Bandara dokter Salim ini dengan Pa Etus, namun belum dapat dilaksanakan. Kenapa diberi nama dokter Salim karena beliaulah yang merintis dan mendesak Gubernur Maluku saat itu M Akib Latuconsina untuk menyiapkan anggaran dan membangun bandara dengan runway hanya 300 meter. Semoga kedepan dengan pemimpin yang baru dapat terlaksana apa yang belum terselesaikan ini,” ujar bupati dua periode itu.

Mengakhiri sambutannya, Tagop mengucapkan selamat bertugas bagi kepala Kantor UPBU yang baru dan selamat bertugas ditempat yang baru bagi Petrus Marina.

“Memang banyak kenangan yang kita tinggalkan, namun kenangan lama jangan ditinggalkan karena kenangan lama sulit dilupakan dari pada kenangan baru. Selamat datang untuk Pak Indra, dan selamat bertugas ditempat yang baru bagi Pa Etus. Terima kasih untuk pengabdiannya,” tutup Tagop.

Kegiatan ini di akhiri dengan penandatanganan surat tanda serah terima jabatan, pemberian bingkisan kenangan dan dilanjutkan dengan foto-fot bersama. (SBS/02)

- - - - -


Namlea, SBS 
Tambang emas Gunung Botak dilaporkan kini kembali bergeliat karena telah dimasuki penambang ilegal. Mendapatkan informasi itu, Kapolda Maluku, Irjen Royke Lumiwa memberi warning bawahannya dengan tiga kata,"Awas, hati-hati !".

Sebelumnya Kapolda Maluku, yang ditanya wartawan pada Sabtu malam (16/2) di Namlea, mengaku belum mengetahui hal itu.

Bahkan kapolda menyarankan agar menanyakan masalah Gunung Botak kepada Kapolres Pulau Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati yang saat itu berada di sisi kapolda.

Saat diperlihatkan beberapa bukti foto aktifitas di GB, kapolres langsung berujar akan segera ditanganinya.

Sementara Kapolda langsung tanggap dan menanyakan para penambang itu masuk sejak kapan, seraya meminta kapolres untuk segera menyelidiki dan menanganinya.

Paska mendapat bocoran dari wartawan, dalam pengarahan kepada jajaran Polres Pulau Buru pada Minggu pagi (17/2), Kapolda menegaskan di hadapan seluruh bawahannya, kalau kita polisi yang mengenakan baju coklat sudah disumpah untuk melakukan yang terbaik.

"Kapolda dan jajaran sudah kasih contoh," tandas kapolda.

Kapolda mengungkapkan, kalau ada godaan besar di Tambang Gunung Botak. Kalau dirinya mau, maka sudah mengantongi uang miliaran rupiah dari sana.

"Saya kalau mau  terima uang bisa milyaran. Godaan besar di Gunung Botak ini. Kalau mau, saya tutup mata saja. Bilang tidak di depan umum, tapi bilang iya di bawah tangan dan di bawa meja. Boleh juga, sapa yang mau marah saya. Paling dapat hukum. Itu kalau saya gila," tandas kapolda.

"Tapi saya tidak gila. Saya normal. Kalau saya ilegator, saya sebut ilegator. Ilegal permuatannya dan ilegator orangnya. Walau tidak ada terminologi ilegator di kamus manapun. Kalau saya pelaku ilegal, gampang saya sudah terima doi (uang) banyak," tambahkan kapolda.

Kapolda mengaku, sebelum datang ke Maluku, dirinya sudah dikasih iming-iming.


"Pak Kapolda, begini begini, saya bilang iya-iya saja biar dia senang. Tapi saya sikat juga," tegaskan kapolda.

"Sekarang saya dengar dari wartawan, malam-malam sudah muncul lagi.Awas hati-hati," tegasnya lagi.

Menurut kapolda, bila kasih biar satu dua orang penambang yang masuk ke GB, maka lama-lama dia jadi besar.

"Malam-malam sumulai gali-gali lai langsung bawa ke tempat lain,"ungkap Kapolda.

Untuk itu, ia mewanti-wanti Kapolres Pulau Buru dan jajarannya agar tetap mempertahankan prestasi dan kerja bagus selama ini terkait dengan tambang ilegal. Polisi jangan sampai kendor.

"Sekali katakan tidak, tetap tidak untuk ilegal di Gunung Botak. Jangan sampai kasih biar," ingatkan Kapolda.
Sementara itu mengutip laporan aparat keamanan, mengungkapkan pada tanggal 3-4 Februari lalu telah dilakukan pemantauan di bekas PETI GB dan ditemukan adanya aktifitas penambangan tanpa izin (PETI).

Masih adanya aktifitas PETI oleh para penambang ilegal saat malam hari dengan beberapa metode penambangan emas diantaranya, sistim kolam/lubang, tembak larut/dompeng mini, kodok-kodok, dan sistim karpet manual.

Menurut laporan ini, penambangan dengan metode lubang/kolam terpantau beraktifitas di areal Gunung Botak dengan jumlah kurang lebih 5 titik namun belum jelas Identitas Penambang.

Sedangkan penambangan dengan metode terowongan  beraktifitas pada satu titik tepatnya di daerah tanah merah dikerjakan oleh penambang asal Gorontalo bernama Ato dkk.


Masih menurut laporan ini, lubang galian itu sebelumnya milik Destuju dan Siki asal Sulsel. Aktifitas sudah berlangsung tiga bulan dan luput dari pantauan.

Aktifitas ilegal oleh Ato dkk itu konon dibeking oleh anak dari salah satu tokoh adat di sana berinitial JN.

Mengutip lebih lanjut isi laporan ini, disebutkan pula bahwa penambang ilegal yg beraktifitas di areal bekas PETI Gunung Botak berasal dari Luar Pulau Buru dan penambang lokal asli pribumi/masyarakat adat Buru dan penduduk sekitar tambang. Rata-rata aktifitas penambangan Ilegal di areal Gunung Botak dilakukan pada  malam hari.

Kecuali aktifitas penambangan dengan metode karpet manual di sungai Jalur B, Desa Persiapan Wamsait, beraktifitas pada siang maupun malam hari.

Laporan ini lebih lanjut mengungkapkan, kalau lubang/kolam milik Destuju dan Siki asal Sulawesi diteruskan pekerjaanya oleh seorang oknum pengusaha tambang yang di kalangan penambang selalu dipanggil dengan sebutan Pirang Manado.

Bahkan untuk menopang para penambang ilegal bekerja di sana,  Pirang Manado telah membuka usaha warung makan dan sembako.

"Bahwa para penambang yg naik ada yg secara sembunyi-sembunyi,namun juga ada yg berkoordinasi dengan Pos Pam Gunung Botak," demikian isi kutipan laporan ini. (SBS/11)

- - - - - - - -