Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Buru

News Pariwisata

Namrole, SB
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin terjadi di Kota Namrole Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Kelangkaan ini tidak saja dalam Kota Kabupaten tetapi hampir diseluruh Namrole dan sekitarnya.

Hasil pantauan Media ini dalam Kota Namrole, Kamis (19/10), bensin yang dijual oleh pedagang enceran di pinggir-pingir jalan terlihat kosong.

Kekosongan bensisn dalam Kota Namrole ini Suda mulai terlihat sejak minggu kemarin. Walaupun begitu tidak ada terjadi antrian kendaraan membeli bensin.

Duketahui, didalam kota Namrole hanya ada dua SPBU. Dua buah SPBU saat menjual bensin dalam sehari langsung habis terjual.

Hamid, seorang pedagang enceran bensin dalam kota Namroe yang ditemui wartawan mengaku habisnya BBM jenis bensin dikarenakan kapal landeng yang memasok BBM ke kota Namrole belum juga masuk.

"Iya. Bensin sementara ini kosong karena kapal landen yang memuat bensin belum masuk," ujar Hamid pedagang bensin enceran ini.

Dikatakan, kelangkaan bensin tidak saja terjadi di dalam Kota Namrole tetapi di kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Leksula juga mengalami hal yang sama.

"Nelayan dari Leksula juga datang beli dengan gen-gen, 30 liter sampai lebih," tuturnya.
Hal yang sama dikatakan Hasan, bahwa kapal landen (Lct) yang pemasok BBM di Kota Namrole belum masuk sehingga terjadi kehabisan bensin dalam beberapa hari belakangan ini.

"Kehabisan bensin suda sejak beberapa hari lalu. Kapal landen belum masuk makanya bensin habis semua," sebut pedagang  Namrole asal Sulawesi Tenggara ini.

Ia mengaku bahwa masyarakat dari Leksula datang untuk membeli dengan gen-gen namun ia tidak bisa memnuhi daya beli masyrakat karena keterbatasan stok bensin.

Hasan sangat berharap, kapal landen pembawa BBm dapat segerah masuk sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan bensin di kota Namrole dan sekitarnya.

"Kami sebagai pedagang pengecer hanya berharap secepatnyalah kapal yang membawa bensin segera masuk," harap mereka.

Kendati  terjadi kelangkaan bensin, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kenaikan harga jual di kalangan enceran. Harga jual bensin di dalam kota Namrole masih tetap yakni Rp.10 ribu/liter. (SBS-08)
- - - - -
Namrole, SB
Z.A Bantam, Kepala Inspektorat Kabupaten Buru Selatan (Bursel), akan membentuk Tim Pemeriksaan guna melakukan pemeriksaan dugaan penyalagunaan anggaran ADD/DD Kampung Baru, Kecamatan Ambalau yang terindikasi kuat adanya penyimpangan.

“Beta diminta turun bikin pemeriksaan terhadap penggunaan ADD/DD Kampung Baru Kecamatan Ambalau,” kata Bantam kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/10).

Terkait itu, maka dirinya telah memerintahkan stafnya untuk melihat persoalan tersebut.

“Saya suda minta kepada Pak Sekda berikan saya waktu, karena katong pung kegiatan ini padat lai,” ujarnya.

Untuk kasus ini, dirinya akan membentuk tim pemeriksaan untuk turun ke desa Kampung Baru di kecamatan Ambalau.

“Kalau sekarang belum turun, belum. Tetapi pasti akan turun karena Sekda telah memanggil saya membicarakan masalah ini,” tuturnya.

Bantam mengaku mendengar bahwa dari pihak Kejaksaan di Namlea telah turun menyelidiki kasus tersebut.
Disinggung bahwa ada pihak Kejakaan menemukan indikasi kerugian ADD/DD Kampung Baru, terkait hal itu, kata Bantam, pihaknya akan memastikannya setelah turun dan melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan.

“Kalau temuan menurut mereka (Kejaksaan-red) seperti itu, kami belum tahu, nanti menurut kami seperti apa kami tidak bisa merekah-rekah, kami harus turun lakukan pemeriksaan,” jelas Bantam.

Bantam berharap apa yang diungkapkan oleh Kejaksaan bisa juga diungkapkan oleh pihaknya.
“Semua tergantung dari hasil pemeriksaan,” ujar Bantam.

Jika hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan penggunaan ADD/DD, sebut Bantam pihaknya hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati.

“Itu kami punya kewajiban sampai disitu. Selanjutnya itu menjadi kewenangan Bupati,” tandasnya.

Masih kata Bantam, apakah temuan itu mau dilanjutkan ke aparat penegak hukum ataukah dilakukan pembinaan, itu semua merupakan kewenangan Bupati.

Diketahui, Kapala Kejaksaan Negeri Namlea, Nelson Butar Butar mengakui ada terjadi penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Bursel Tahun 2016 senilai Rp.255 Juta.

Pengakuan Butar Butar kepada wartawan saat berada di Namrole bersama Tim dari Kejaksaan Agung dan Sekgab Kejagung mengecek lokasi untuk pembentukan Kejari Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Rabu (4/10) lalu.

Diakui, pihaknya telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi penyimpangan ADD dan DD milik Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Bursel.

Namun pihaknya mengaku bahwa dalam penanganan kasus ini, harus lebih dulu ditindaklanjuti oleh inspektorat Kabupaten Bursel dan apabila terdapat adanya unsur pidananya barulah diserahkan ke pihak Kejaksaan guna untuk diproses hukum.

“Nanti Inspektorat yang menindaklanjuti, kalau ada unsur pidananya menurut Inspektorat, kembalikan ke kita kasusnya. Kira-kira begitu SOP-nya,” tutur Butar Butar.

Butar Butar mengakui kepada wartawan bahwa pihaknya memang telah turun memeriksa Kadesnya dan terdapat adanya penyimpangan.

“Tetapi Kadesnya itu bersedia untuk memperbaikinya. Nanti dia urusan dengan Inspektorat lah,” ujar putra Batak ini.Apakah itu berarti Kadesnya bersedia untuk mengembalikan kerugian uang negaranya, jawab Kejari benar seperti itu.

“Iya, iya, kira-kira begitu,” kata Butar Butar dalam dialek Bataknya. (SBS-08)
- - - - - - - - - - - -
 Namrole, SB
18 anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah dinyatakan lulus tes wawancara yang dilakukan oleh Pokja Seleksi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bursel pada tanggal 12-13 Oktober 2017 lalu.

Penetapan keputusan lulusnya 18 anggota Panwaslu ini sesuai Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor : 04/PANWAS-Bursel/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ketiga Komisioner Panwaslu Kabupaten Bursel, yakni Umar Alkatiri (Ketua) dan Husen Pune serta Robo Souwakil selaku anggota.

Calon anggota panwaslu yang lulus untuk Kecamatan Kepala Madan terdiri dari Amrin M. Mamulaty, Muhammad Nur Pontororeng dan La Abusalim Buton.

Pada Kecamatan Leksula terdiri dari Melkiyanus R. Teslatu, Muhammad R. Rahaor dan Ali Hasan.
Untuk Kecamatan Fena Fafan terdiri dari Maradona Lesnussa, Christian Hukunala dan Jizak R. Lesnussa.

Sedangkan untuk Kecamatan Namrole terdiri dari Jufry Titawael, Roby Tasidjawa dan Irmaludin.
Kemudian untuk Kecamatan Waesama terdiri dari Raden Booy, Katarudin Souwakil dan Afruadi Djalil.

Sementara untuk Kecamatan Ambalau terdiri dari Imran Loilatu, Hamin Souwakil dan Raeham Solissa.


“Nama-nama yang telah lulus menjadi anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bursel untuk pelaksanaan pelantikan menunggu informasi selanjutnya dari Panwaslu Kabupaten Bursel,” tulis ketiga komisioner Panwaslu Bursel dalam pengumuman tersebut. (SBS-01)
- - - - - - - - - - - - - -
Namrole, SB
Sekda Kabupaten Buru Selatan  (Bursel),  Sahroel Pawa dalam kunjungan kerjanya di Desa Batu Karang ), Minggu (15/10) mengatakan, Pemerintah Daerah Bursel menyerahkan sepenuhnya masalah tabal batas  Wilayah Desa Batu Karang dan Desa Waehotong kepada tim dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).

“Tim dari Mendagri akan turun ke Wilayah Desa Batu karang dan Desa Waehotong pada tanggal 22 September, untuk mumutuskan Wilayah tersebut, Kami sangat yakin dan percaya, secara Adimistratif  Desa Batu karang dan Desa Waehotong adalah bagian  Kabupaten  Bursel, “ Ungkap Sekda.

Pawa menyampaikan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Bursel di Provinsi Maluku, Bursel dimekarkan dengan lima Kecamatan. Yang mana, Dusun Batu Karang yang telah menjadi Desa dari Desa induknya Mngeswaen itu merupakan bagian dari Kecamatan Leksula saat Bursel dimekarkan, dan  Semua orang tau itu.

“Saat ini Desa Batu Karang merupakan bagian dari Kecamatan Fena Fafan, sejak Kecamatan Fena Fafan dimekarkan menjadi Kecamatan Baru di Kabupaten Bursel. Batu Karang telah ditetapkan dari Tahun 2012  menjadi Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bursel,” Ungkap Sekda Bursel.

#Sekda  : Desa Batu Karang dan Desa Waehotong merupakan Bagian Dari Bursel

Menurut Pawa, masyarakat Desa Batu Karang dari aspek adimistrasi Kependudukan, Aspek Pendidikan,  aspek keagamaan, aspek pelayanan kemasyarakatan, aspek pelayanan adat, semuanya itu berproses di Kabupaten Bursel.

Selanjutnya , fakta lain, dalam  Proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2012 lalu, Desa Batu Karang dinyatakan masuk Kabupaten Bursel sehingga masyarakat disana (Batu Karang) mempergunakan hak untuk memilih di bursel dan tidak mempergunakan hak pilih mereka saaat Pilkada Kabupaten Buru.

“Begitupun dengan beberapa agenda terakhir demokrasi di daerah, yakni pemilihan Presiden, Gubernur dan Legislatif pun membuktikan Desa Batu Karang masih tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Bursel,” terang mantan kepala Bappeda Bursel ini.

Namun sengketa tapal batas ini, Pemkab Bursel bersama DPRD  akan tetap menunggu dan menghargai  keputusan Mendagri.

Menunggu hal itu, Pawa meminta  meminta masyarakat di Desa Batu Karang maupun Waehotong untuk tetap menjaga Kondisi Kamtibmas  dan melakukan aktivitas seperti biasa.

“Saya minta masyarakat untuk tetap tenang dan melaksanakan aktivitas seperti biasa, sehingga persoalan tapa batas antara kabupaten Buru dan Bursel tidak berimbas kepada hal-hal yang sifatnya negatif,” imbaunya.


Kunjungan kerja Sekda Bursel di Kecamatan Fena – Fenan  turut  dihadiri, sejumlah tokoh Masyarakat, Adat dan agama,  Asisten I bidangang pemerintahan, Bernadus Waemese, Pipimnan SKPD Bursel,  Ibrahim Banda, Kadis Sosial, Rifai Bantam dan Pegawai Bursel. (SBS-11)
- - - - - - - - -

Namrole, SBS
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) melalui Dinas Sosial memberikan iuran BPJS kepada masyarakat sebanyak 5000 orang jiwa atau penerima.

“Pemda Bursel menangung sebanyak lima ribu jiwa atau peserta yang setiap tahun itu diberikan bantuan membayar iuaran BPJS itu sebesar Rp.23 ribu/orang,” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bursel Rivai Bantam kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/10).

Bantam menjelaskan, untuk program BPJS untuk di daerah sini (Bursel) ada Jaminan Kesehatan Daerah (JKD), dimana Pemda menanggung sebanyak 5000 jiwa atau penerima.

Menurutnya, bantuan pemberian iuaran BPJS ini suda berjalan sejak Tahun 2016 , dan diberikan kurang lebih 3000 penerima dan di Tahun 2017 meningkat menjadi 5000 penerima bantuan BPJS.

“Sedangkan iuran PBI Pusat diberikan kepada 29,11 orang penerima, bantunnya sama Rp.23 ribu sama dengan di daerah,” sebut Bantam.

Bantuan dari pemda ini diberikan setiap tahun dan akan bertamba juga bisa berkurang seiring berkembangnya angka masyarakat miskin dan juga disesuiakan dengan keuangan daerah.

Dijelaskan, BPJS ini merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
Bantam sangat berharap terhadap pengguna iuran BPJS ini dapat dilayani secara baik oleh instansi kesehatan sama seperti masyarakat lain yang tidak menggunakan BPJS.

Diakuinya bahwa kebanyakan masyarakat yang menggunakan BPJS ini sering mendapat pelayanan yang tidak maksimal dibandingkan dengan masyarakat yang membayar biaya rumah sakit secara tunai.

“Diharapkan pengguna ini mendapat pelayanan lebih baik. Ada keluhan dari masyarakat kalau pakai BPJS ada kendala, ada pelayanan yang tidak baik dibandinkan dengan masyarakat yang langsung bayar,” tutur Bantam.

Bantam berharap pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas harus sama dengan masyarakat yang mebayar langsung dan tidak ada perbedaan.


“Kami harapkan jangan ada semacam diskriminasi antara yang bayar dan yang pakai BPJS,” harap Bantam. (SBS-08)
- - - - - -

Namrole, SB
Tim akreditasi kesehatan  pusat  yang di ketuai, Teresia Tory mantan Kepala Dinas Kesehatan  Kota Ambon, Senin (16/10) melakukan peninjauan dan pendataan Puskemas Namrole dan Puskesmas Leksula di wilayah  Kabupaten  Buru Selatan (Bursel) agar dapat di akreditasi.

Kedatangan tim akreditasi  kesehatan di Bursel disambut dengan tarian adat Bursel  dan pemasangan lestari pada  Minggu, (15/10)  dan  diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Bursel, Ibrahim Banda dan kepala Puskesmas Namrole, Corneles Kiriweno  bersama pegawai kesehatanya lainnya.

Kadis Kesehatan  Bursel, Ibrahim Banda saat penyambutan menyampikan, selamat datang kepada tim akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melakukan penilaian akreditasi di Puskesmas Namrole dan Puskesmas Leksula.

“ Dalam penilaian nanti tim akan langsung melihat secara langsung keadaan puskesmas Namrole dan Puskesmas Leksula  masing – masing selama  tiga hari, dimana akan   melakukan wawancara terhadap petugas yang ada di puskesmas Kecamatan setempat, “Tutur Banda.

Banda menambahkan, untuk itu dengan dilakukannya penilaian, kedepannya Dua  Puskemas dapat meningkatkan statusnya dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat, karena dengan peningkatan status, maka puskesmas tersebut dapat menjadikan puskesmas yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan.

Disela – sela acara penyambutan, Ketua Tim akreditasi kesehatan pusat, Teresia Tory menyampikan kepada media ini, Akreditasi Puskesmas di Bursel, merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS.

Sehingga nantinya dapat meningkatkan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen kesehatan di puskesmas.

“Puskesmas Namrole dan Leksula, kami tim akreditasi akan turun  untuk memeriksa selama enam hari, tiga hari di Puskesmas Namrole dan tiga harinya di Puskesmas Leksula. Kita akan memantau dan memeriksa seputar adimistrasi dan menejemen Puskesmas, serta Upaya Kesehatan Masyarakat, “tutur  Tory.

Tory  mengungkapkan, terkait  menejemen kesehatan , pihaknya  akan  melihat dokumen – dokumen  di dalam puskesmas, sementara  untuk upaya kesehatan, kita akan melihat pelayanan di dalam Puskesmas, apakah puskesmas  sudah bekerja sesuai dengan standar pelayanan kesehatan atau belum.


“Puskesmas sampai saat ini sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan pertama yang berhadapan dengan masyarakat.  Selain itu, Puskesmas masih menjadi tempat layanan umum yang disepelekan oleh masyarakat luas, sehingga dengan akreditasi ini akan membuat kelas Puskesmas sendiri menjadi naik”, Ungkap Tory. (SBS-11)
- - - - - - -

Namrole, SB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menyatakan bahwa hingga Senin (16/10) sore, terdapat sebanyak 13 Partai Politik (Parpol) yang telah mendaftar dan berkasnya telah lengkap.

“Sampai saat ini sudah 13 Parpol yang telah mendaftar di KPU Bursel dan berkasnya lengkap,” kata Komisioner KPU Bursel Benony Solissa kepada wartawan di Kantor KPU Bursel usai menerima pendaftaran Partai Golkar.

Solissa menjelaskan, bahwa ke 13 Parpol tersebut terdiri dari 10 Parpol lama dan tiga Parpol baru. 
Dimana, untuk Parpol lama terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP, PKS dan Partai Golkar. Sedangkan, tiga partai baru terdiri dari Partai Perindo, PSI dan Partai Garuda.

“Jadi, yang terdaftar dan berkasnya sudah lengkap itu terdiri dari 10 Parpo lama dan tiga Parpol baru. Parpol baru itu terdiri dari Parpol Perindo dan PSI serta Partai Garuda yang selama ini kita tidak pernah dengar tapi telah mendaftar dan berkasnya lengkap juga,” ungkap Solissa.

Selain itu, lanjut Solissa, dua Parpol lama lainnya, yakni PKPI dan PBB belum mendaftar.

“Untuk PBB, tadi mereka sudah datang, tetapi hanya untuk berkoordinasi tapi belum ada kepastian kapan mereka akan mendaftar. Sedangkan, PKPI sudah memberikan informasi bahwa mereka akan mendaftar hari ini (Senin-red) pukul 22.00 WIT,” terangnya.

Tak hanya itu, Solissa pun mengaku bahwa ada sejumlah Parpol lainnya pun telah datang untuk berkoordinasi dengan pihaknya.

“Pengurus PNI Marhens juga sudah datang, tetapi hanya untuk melaporkan bahwa mereka ada di 
Bursel tapi terkendala dalam konsolidasi dan Partai Berkarya juga sudah datang untuk berkoordinasi tapi belum jelas kapan mereka akan mendaftar,” cetusnya.

Untuk diketahui, sejumlah Parpolturut melakukan perbaikan berkas maupun mendaftar di KPU Bursel, Senin (16/10) sore.

Proses itu diawali oleh Partai NasDem yang mendatangi KPU Bursel pukul 12.10 WIT melalui penghubungnya Rinto Wally untuk melakukan perbaikan berkas yang belum lengkap.

Pada pukul 15.00 WIT, PDI Perjuangan melalui penghubungnya Orpa Anselany Seleky yang juga anggota DPRD Bursel turut menyambangi KPU Bursel untuk melakukan perbaikan berkas yang masih kurang.

Sedangkan pada pukul 16.12 WIT, rombongan PKB yang dipimpin oleh Ketua DPC PKB Bursel Arwa Waris dan Sekretarisnya Hasan Marua serta sejumlah fungsionaris lain seperti Basir Solissa, Taufik Hidayat Tuanaya, Abdul Rahim Latuconsina, Husein Seknum , Dirman Warhangan dan Husen Arafat Uara serta sekitar lima puluhan simpatisan turut mendatangi KPU Bursel untuk mendaftar.

Mereka diterima oleh dua Komisioner KPU setempat, yakni Benony Solissa dan Ismuddin Boy serta Tim verifikasi Parpol Kartini Makatita.

Dimana, setelah dilakukan pemeriksaan berkas, ternyata berkas PKB dinyatakan telah lengkap dan siap untuk diverifikasi oleh KPU.

Setelah rombongan PKB meninggalkan KPU Bursel, Pengurus Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua DPC Gersol E Selsily dan Sekretarisnya Ismail Loilatu dan sejumlah fungsionaris lainnya seperti Ruben Tasane, Raja Solissa dan Kaleb Lesnussa serta dikawal langsung oleh Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky dan puluhan simpatisan langsung masuk ke Kantor KPU setempat pada pukul 16.40 WIT untuk mendaftar dan kembali disambut oleh kedua komisioner yang sama serta tim verifikasi.

Setelah menyerakan berkas pendaftaran dan diperiksa secara teliti oleh tim verifikasi KPU setempat, berkas Partai Golkar pun dinyatakan lengkap dan siap untuk mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Dimana, tak lama kemudian, rombongan Partai Demokrat pun meninggalkan KPU setempat dan pendaftaran pun dilanjutkan oleh Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bursel Yohanis Lesnussa dan didampingi oleh fungsionaris DPD II Partaii Golkar Bursel yang juga anggota DPRD setempat Jamatia Booy dan belasan simpatisan.


Dimana, setelah menyerahkan berkas kepada tim verifikasi, berkas Partai Golkar juga dinyatakan lengkap dan dinyatakan lengkap dan siap untuk mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019. (SBS-01)
- - - - - - - - - -
Namrole, SB
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memang baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021 mendatang. Akan tetapi siapa saja yang nantinya maju mencalonkan diri mulai tersebar di kalangan masyarakat Bursel.

Mereka yang santer diperbincangkan di masyarakat ialah Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky yang sudah tentu akan maju sebagai calon Bupati.

Selain itu, ada pula Kepala Dinas PU Kabupaten Bursel, Rahman Soulissa yang juga digadang-gadang akan maju sebagai Calon Bupati Bursel.

Bahkan, ada sejumlah politisi yang duduk di DPRD Provinsi Maluku maupun DPRD Kabupaten Bursel juga tak kalah santer diperbincangkan bakal turut bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Bursel.

Bukan hanya itu, saat ini pun santer menjadi bahasan di masyarakat Bursel, bahwa Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Syahroel Pawa pun akan maju sebagai calon Bupati Bursel di Pilkada Bursel 2021 akan datang.

Terhadap kabar burung itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bursel, Sami Latbual menilainya sangat positif.

Bahkan Latbual menawarkan salah satu kadernya yakni Anselany Seleky berpasangan dengan Syharoel Pawa jika pada saatnya PDI Perjuangan hanya menyodorkan kadernya sebagai Calon Wakil Bupati Bursel.

Latbual kepada wartawan di ruangan Fraksi PDIP di gedung DPRD Bursel, Jumat (13/10) malam mengatakan, PDIP Bursel telah menyiapkan beberapa kadernya untuk Pilkada Bursel di tahun 2021 akan datang.

Dimana, untuk menjadi calon Bupati, DPC PDIP Bursel telah menyiapkan Arkilaus Solissa yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bursel.

“Ini sangat serius. Kita punya calon Bupati itu untuk Ari Solissa,” kata Latbual. Namun, lanjutnya, jika Sekda Bursel melirik PDIP untuk calon wakilnya, maka PDIP akan menyodorkan srikandinya di DPRD Bursel yakni Anselani Orpa Seleky sebagai wakilnya.

Jelasnya lanjut, PDIP Bursel memiliki paling A dan planning B untuk berproses secara ramai-ramai di Pilkada Bursel 2021.

“Kalau dari partai merekomendaikan kami calon bupati mak Ari Solissa. Kalau dari sisi elektabilitas dan popular untuk wakil kita punya ada yaitu ibu Lany Seleky,” jelasnya.

Tak hanya sampai disitu, Latbual pun turut menyentil jika nantinya Bupati Bursel saat ini, Tagop Sudarsono Soulissa jadi bertarung dan menang di Pilgub Maluku, maka pihaknya pun akan menyododorkan Bendahara DPC PDIP Kabupaten Bursel Achmad Umasangadji sebagai Wakil Bupati menggantikan Buce Ayub Seleky yang secara otomatis akan dilantik sebagai Bupati Bursel.

Sementara disinggung tentang posisinya saat Pilkada Bursel mendatang, dimana Latbual pun santer diperbincangkan sebagai salah satu calon kuat yang dimiliki oleh PDIP, Latbual mengaku saat ini hanya focus untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Kabupaten Buru-Bursel.

“Saya focus untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Jadi, kalau saya jadi anggota DPRD Provinsi Maluku dan kita punya Ketua DPRD Kabupaten Bursel serta punya Bupati atau Wakil Bupati Bursel, maka berbagai perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Bursel akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama,” tutur Latbual yang juga mantan Bakal Calon Wakil Bupati Bursel tersebut.


Sementara Lany Seleky di hadapan wartawan maupun Sekretaris DPC PDIP Bursel Yohan Lesnussa dan Bendahara DPC PDIP Bursel Achmad Umasangadji pun tak member kesan menolak pernyataan Ketua DPC sekaligus Ketua Fraksinya itu. “Ya kita berdoa saja. Serahkan semuanya kepada Tuhan,” katanya singkat. (SBS-06)
- - - - - - - - - - - - - - -

Namrole, SBS
Proses pengadaan Mobil Dinas bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nataniel Solissa senilai Rp. 450 juta diduga sarat masalah lantaran tanpa melalui pembahasan APBD Perubahan Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Selain itu, pengadaan Mobil Dinas merk Hilux itu pun diduga tanpa melalui proses tender sehingga memicuh sebanyak tiga Fraksi di DPRD Bursel menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembayaran Mobil Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel itu.

Ketiga Fraksi yang menyatakan dengan tegas menolak hal itu dalam catatan Kata Akhir Fraksi saat pelaksanaan Paripurna APBD Perubahan Tahun 2017, Jumat (13/10) ialah PDI Perjuangan yang terdiri dari Sami Latbual, Achmad Umasangadji, Anselani Orpa Seleky dan Arkilaus Solissa.

Kemudian Fraksi PAN yang terdiri dari Sedek Titawael, Thaib Souwakil dan La Hamidi serta Fraksi Perubahan yang terdiri dari Muhajir Bahta, Alfred E Lesbatta, Arwa Waris dan Ridwan Nurdin.

Dimana, penyampaian penolakan itu pertama kali disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan ketika Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Achmad Umasangadji diberikan kesempatan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bursel Arkilaus Solissa untuk membacakan Kata Akhir Fraksi PDIP.

“Terhadap pembayaran mobil dinas pada Dinas Pendidikan sesuai dengan hasil pembahasan mulai dari KUA PPAS sampai sampai dengan tingkat pleno disepakati menunggu penjelasan dari Inspektur terkait dengan hasil koordinasi dengan BPK, namun sampai pada Paripurna saat ini tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena tu, Fraksi PDI Perjuangan tidak sependapat untuk dibayarkan,”  kata Ahmad Umasangadji ketika membaca poin kedua catatan Akhir Fraksi PDI Perjuangan kata akhir Fraksi PDI Perjuangan.

Hal yang sama pun ditegaskan oleh Sekretaris Fraksi PAN, Thaib Souwakil ketika membacakan poin keempat catatan Kata Akhir Fraksi PAN.

“Fraksi PAN menolak pembayaran mobil pada Dinas Pendidikan, karena pembelian mobil tersebut sudah dilakukan sebelum pembahasan APBD Perubahan Tahun 2017,” tegas Thaib yang juga mantan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bursel tersebut.

Penolakan serupa juga turut disampaikan oleh Fraksi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Hanura dan PKB dalam poin ketujuh catatan Kata Akhir Fraksinya yang dibacakan oleh anggota Fraksinya Ridwan Nurdin.

“Fraksi Perubahan menolak pembelian mobil kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena pembelian mobil tersebut sudah dibeli sebelum pembahasan APBD Tahun 2017,” kata Ridwan yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Bursel.

Sementara, dua anggota DPRD yang enggan namanya dipublikasi mengaku bahwa pihaknya enggan menyetujui pembayaran tersebut, karena jika proses pengadaan mobil dinas itu tetap disetujui pembayarannya kendati tidak procedural sesuai hukum yang berlaku, maka pihaknya pun bisa dijerat oleh penegak hukum lantaran dianggab turut membantu memperkaya orang lain.

“Kami menolak karena kami tidak mau dipenjara dengan proyek pengadaan mobil dinas itu,” kata kedua anggota DPRD.


Sementara tiga Fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi KPS yang terdiri dari PPP, PKS dan Partai Golkar tidak menyinggung masalah tersebut dalam catatan Kata Akhir Fraksi mereka. (SBS-03)
- - - - - - - - - -

Namrole, SBS
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kamis (12/10) mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Sebelum mendaftar, ratusan Pengurus maupun simpatisan partai pemenang pemilu di Indonesia, Provinsi Maluku dan Kabupaten Bursel itu melakukan iring-iringan dari Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bursel di Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole menuju Desa Labuang dan tiba di Kantor KPU Bursel pukul 12.30 WIT.

Rombongan partai besutan Megawati Soekarno Putri itu di pimpin oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Bursel Sami Latbual dan Sekretaris DPC  Yohan Lesnussa.

Tampak juga Ketua DPRD Kabupaten Bursel Arkilaus Solissa dan dua anggota DPRD setempat Anselany Orpa Seleky dan Ahmad Umasangdji serta Ketua PAC Namrole Ronal Latbual dan sejumlah fungsionaris lainnya.

Ketika tiba di Kantor KPU setempat, Latbual dan ratusan pendukung di terima langsung oleh dua Komisioner KPU setempat, yakni Abdul Muin Loilatu dan Ismuddin Booy serta petugas pendaftaran KPU Bursel.

Pada kesempatan itu, Sekretaris DPC PDIP Bursel Yohan Lesnussa yang didampingi Tim Penghubung PDIP, yakni Anselany Orpa Seleky dan Ronal Latbual langsung menyerahkan berkas pendaftaran PDIP kepada Tim Sipol KPU Bursel.

Berkas yang diserahkan itu terdiri dari daftar nama keanggotaan, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dimana, setelah diteliti, ternyata jumlah KTA yang diserahkan sebanyak 143 lembar tidak sesuai dengan jumlah KTP yang hanya berjumlah 89 lembar sehingga data yang diserahkan ke KPU Bursel itu dianggab belum lengkap.

“Sesuai aturan, jika datanya tidak sama maka harus kami kembalikan untuk dilengkapi lagi,” kata Komisioner KPU Bursel Abdul Muin Loilatu bersama petugas pendaftaran, Kartini Makatita.

Menurut mereka, PDI Perjuangan dapat melengkapi jumlah KTP keanggotaan yang masih kurang dan minimal harus bisa memasukan Surat Keterangan Kependudukan anggota PDI Perjuangan dimaksud paling lambat tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00 WIT.

Terkait itu, baik Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel Yohan Lesnussa pun mengaku bahwa akan segera melengkapi berkas yang masih kurang tersebut secepatnya untuk disampaikan ke KPU Bursel.

“Kami akan segera lengkapi yang masih kurang dan akan segera kami serahkan secepatnya,” kata Lesnussa.

Tak hanya Lesnussa, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel, Sami Latbual pada kesempatan itu pun kembali menegaskan bahwa pihaknya akan segera melengkapi berkas yang kurang tersebut secepatnya.

“Hari ini juga akan kami upayakan lengkapi untuk selanjutnya kami serahkan ke KPU,” pungkasnya.
Sementara itu, Latbual dalam arahannya kepada pengurus dan kader PDIP sebelum menuju ke KPU untuk mendaftar mengaku bahwa dengan dilakukannya proses pendaftaran ini menandakan bahwa PDIP sebagai pemenang pemilu telah siap untuk mengikuti pemilu Tahun 2019 mendatang.

Selain itu, lanjutnya, berkas yang dimasukkan ke KPU tersebut merupakan data valid kader PDIP dan bukan direkayasa.


“Kita siap apabila KPU melakukan verifikasi door to door ataupun melalui sample. PDI Perjuangan siap karena pada dasarnya KTP dan KTA yang disampaikan adalah benar-benar milik kader PDIP tanpa ada rekayasa,” pungkasnya. (SBS-01)
- - - - - - - -
Jakarta, SB
Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, M Ramli, mengatakan pelanggan kartu seluler yang tidak melakukan registrasi akan diberikan sanksi secara bertahap. Bila sampai dengan 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari, bila tidak maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar. Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Sementara untuk layanan registrasi tersebut, pelanggan cukup melakukan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK# untuk kartu perdana. Sedangkan pelanggan lama, maka dapat melakukan registrasi dengan format ULANG#NIK#NomorKK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini).


Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. Pelanggan dapat mengunjungi gerai-gerai layanan operator. (SBS-INF)
- -
Namlea, SB
Bupati kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi secara resmi melepskan peserta lomba lintas alam yaitu kegiatan Festival Pesona Bupolo yang merupakan akti  vitas yang dilakukan dialam bebas, kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas  Pariwisata yang dipimpin Istanto Setyahadi.

Hal ini dilakukan untuk dapat mempromosi sebuah daerah destinasi pariwisata baru seperti Danau Rana dan kegiatan lomba lintas alam untuk dapat mengakomodir wisatawan lokal dan nasional.

Bupati Buru saat menyampaikan sambutan Mengatakan, Pemerintah Daerah telah membuka akses jalan menuju Dataran rana, jalan tersebut hampir menyetuh Dataran Rana menyapai Dunia, kini jalan tersebut sedang  dipayahkan untuk dilakukan hotmix dan direncanakan tahun ini akan dilakukan kegitan hotmiks berkisar 40 KM menuju pesona bupolo 2.

Rangkayan event kegiatan yang dilakukan dalam rangka memasuki HUT Kabupaten Buru ke 18 tahun ini Kata Umasugi, Saya dan wakil Bupati ingin menjawab tuntutan  dan keiangian masyarakat di Dunia Pembangunan terutama pembangunan disektor pariwisata sebagai distinasi unggulan.

Olehnya itu Kata Bupati Buru, Allah Swt telah memberikan rahmat dan karunian untuk daerah ini, karena pesona alam yang ada di kawasan dataran rana sangat menjanjikan demi Masyarakat Nusa Bupolo, untuk itu  standar wisatawan yang masuk di Indonesia masih dikatakan dibawah standar bila dibandingkan dengan wisatawan yang masuk di Negara Malesia dan Singapura rata- rata sudah diatas target

Hal ini tentunya Kabupaten Buru masih ada peluang, dimana kawasan Distinasi Danau Rana menyapai dunia saat ini sangat menjanjikan, karena kawasan dataran rana dari permukaan laut mencapai 180 Meter, olehnya itu Kata Umasugi Kawasan Pertanian dan Pariwisata di daerah ini sebagai aikon untuk mendobrak PAD. (SBS-06)
- - - -