Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Kabupaten Buru

News Pariwisata

Foto : Pelaku penganiaya wartawan Koran Tahuri Nardo Leluly yakni Syarifudin Pellu sementara di tahan di Mapolsek Namrole, Senin (18/03)

Namrole, SBS 
Syarifudin Pellu, warga Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang diduga merupakan suruhan kerabat Bupati Buru Selatan (Bursel), Du Soulissa yang sehari-hari bekerja sebagai Supir Bupati tegah menganiaya wartawan Koran Tahuri, Bernardo Leluly, Minggu (17/03) hingga mengalami luka diatas bibir, memar di siku kiri dan di lutut.

Leluly kepada wartawan di Polsek Maluku, Senin (18/03) usai memberikan keterangan kepada polisi selaku saksi korban mengaku kronologis kasus penganiayaan yang dialaminya itu terjadi pukul 23.40 WIT ketika ia kembali membeli rokok dari kios yang tak jauh dari kos-kosannya.

“Dia pukul dari belakang lalu picah bibir atas. Pas waktu dapat pukul langsung beta jatuh dan ada lecet di tangan dan lutut,” kata pria yang akrab disapa Nardo ini.

Kendati sempat jatuh, Nardo lalu berupaya mengejar pelaku sambil minta tolong. Dimana, setelah pelaku berlari kea rah Restaurant milik almarhum Wakil Bupati Bursel, tiba-tiba datanglah sejumlah anggota Polsek Namrole yang sementara melakukan patroli malam dan langsung menangkap pelaku.

“Kebetulan saat itu anggota Polsek Namrole sementara patroli malam, persis di depan Resto almarhum Pak Wakil, pelaku langsung di tahan. Sedangkan beta sendiri dibawa ke rumah sakit untuk di visum. Waktu visum selesai, arahan dari Polisi besok (Senin-red) pukul 09.00 WIT baru buat laporan karena sudah larut malam,” ungkapnya.

Dimana, pada Senin (18/03) Nardo dan istrinya pun mendatangi Mapolsek Namrole bersama salah satu saksi lainnya, Elvis Pelasulla untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.

“Pelakunya Syarifudin Pellu. Dugaan sementara dia disuruh oleh orang lain untuk pukul beta (saya-red). Hubungan beta dengan pelaku tidak ada apa-apa, kenal pun tidak, namanya juga tidak. Setelah pemeriksaan baru diketahui namanya Syarifudin Pellu,” ujarnya.

Nardo menduga kasus pemukulan yang dialaminya ini ada hubungannya dengan berbagai pemberitaan yang dilakukannya selama ini selaku seorang jurnalis sehingga untuk mengetahui secara jelas motif pemukulan terhadap dirinya Ia meminta agar pihak kepolisian dapat segera memanggil dan memeriksa otak intelektual dibalik kasus tersebut.

“Jadi kemungkinan ada mata rantai, ada orang lagi yang menyuruh penyuruh Pellu. Kemungkinan ada tiga orang terduga pelaku. Jadi, kalau bisa orang-orang ini juga diperiksa supaya bisa tahu titik persoalannya kenapa,” pintanya.

Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bursel ini berharap PWI Kabupaten Bursel, PWI Maluku, PWI Pusat maupun Komnas HAM RI turut membantu mengawal kasusnya ini sehingga tidak diintervensi oleh oknum-oknum tertentu.

“Jadi, beta memohon dukungan dari PWI dari Bursel, PWI Provinsi, PWI Pusat dan kalau bisa juga dari Komnas HAM bisa memberikan support dan dukungan terkait persoalan ini. Karena memang ada dugaan kuat ini ada kaitannya dengan pemberitaan-pemberitaan selama ini di Bursel,” pintanya.

Sebab, jika kasus-kasus seperti ini dibiarkan dan tak ada efek jerah bagi pelaku maupun otak intelektualnya, maka ditakutkan kedepan aka nada korban-korban penganiayaan seperti yang ia alami.

“Jadi, selaku anggota PWI yang juga sudah lulus Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang punya legalitas UKW, saya memohon dukungan dari PWI dan aliansi jurnalis yang lain sehingga kedepan jangan sampai ada lagi kasus-kasus yang sama seperti yang beta alami,” ucapnya.

Tak hanya itu, jajaran kepolisian Polres Buru, Polda Maluku maupun Mabes Polri pun diminta untuk mengawal penanganan kasus yang sementara ditangani Mapolsek Namrole itu.

“Beta juga meminta dukungan dari pihak kepolisian, baik Polsek, Polres, Polda Maluku maupun Kapolri juga kalau bisa mengawal kasus ini sehingga kasus ini benar-benar transparan bagi kami jurnalis yang ada di Bursel, dan Maluku pada umumnya seluruh jurnalis di Indonesia agar kasus-kasus pemukulan terhadap wartawan tidak kembali terjadi, karena kasus ini diduga ada kaitan dengan pemberitaan selama ini,” tuturnya.

Sementara itu, Syarifudin Pellu, pelaku pemukulan mengaku aksi pemukulan yang dilakukan oleh dirinya terhadap Nardo karena disuruh oleh kerabat dekat Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa yakni Du Suolissa yang sehari-hari bekerja sebagai Supir Bupati.

“Du yang suruh. Supir Bupati,” kata Syarifudin kepada wartawan di Mapolsek Namrole, Senin (18/03).

Menurut Syarifudin, Ia disuruh langsung oleh Du Soulissa yang datang langsung ke kediamannya di  Desa Masnana kendati tak ada imbalan apa-apa.

“Di rumah di Masnana dua minggu lalu, tidak kasih uang,” ungkap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan itu.

Syarifudin mengaku bahwa Du Soulissa beberapa kali meminta ia melakukan pemukulan terhadap korban dan bahkan menunjukkan korban secara langsung kepada dirinya disaat korban sementara santai di teras kos-kosan.

“Du yang tunjuk orang (korban-red) langsung. Waktu itu lagi duduk di teras,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Namrole, AKP Yamin Selayar kepada wartawan di Mapolsek Namrole, Senin (18/03) mengaku bahwa kasus penganiyaan terhadap korban yang adalah seorang wartawan itu sementara ditangani pihaknya.

“Kasusnya sudah ditangani, semalam mau minta keterangan dari pihak korban, mungkin karena kondisi, maka diminta hari ini dan sudah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan sudah di visum,” kata Kapolsek.

Ia mengaku tersangka yang sudah ditangkap tersebut akan juga diperiksa dan pihaknya akan menangani kasus ini secara professional.

“Untuk tersangkanya juga akan dilakukan pemeriksaan juga. Untuk penanganannya tetap kami secara professional melakukan penanganan terhadap kasus ini. Saya berharap teman-teman media berkoordinasi dengan saya, kita kawal kasus ini sejauh mana,” ucapnya.

Kapolsek mengaku bahwa selain pelaku akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, pelaku juga terindikasi bakal dijerat dengan Undang-Undang Darurat, sebab setelah ditangkap dan digeledah di Mapolsek Namrole, ternyata polisi pun mendapatkan sebilah pisau yang turut dibawa oleh pelaku.

“Bisa pasal berlapis. Saat di kantor baru ada penggeledahan ternyata ada pisau. Terkait dengan pisau itu ada Undang-Undang yang mengatur. Kita pidanakan dengan UU Darurat setelah hasil pemeriksaan. Pisaunya sudah disita sebagai alat bukti,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan munculnya nama Du Soulissa yang turut diakui oleh pelaku sebagai sutradara dalam kasus penganiayaan ini, Kapolsek mengaku akan menindak lanjuti itu jika dari hasil pemeriksaan, ada nama Du Soulissa yang disebutkan.

“Yang jelasnya kami ecara professional melakukan pemeriksaan sesuai bukti-bukti apa yang ditemui dari hasil pemeriksaan tersangka. Akan kita buktikan, kalau ada yang menyuruh, akan kita tindak lanjuti karena pada prinsipnya kami mengacuh pada asas praduga tak bersalah. Kalaupun itu pengakuan yang bersangkutan akan kami tindak lanjuti, siapa yang menyuruh dan siapa-siapa yang menyaksikan saat dia disuruh,” paparnya.

Lanjutnya, jika memang terbukti menyuruh Syarifudin melakukan penganiayaan terhadap korban, maka Du Soulissa tak akan lolos dari jeratan hukum dan pastinya pidana penjara pun telah menanti.

“Kalaupun terbukti, nantikan kita sesuaikan, karena selain pasal 55 dan 56, membantu atau menyuruh melakukan. Kalaupun terbukti, pidana ini Pasal 55 dan 56 ini akan di hukum setelah pelaku utamanya itu. Kalaupun terbukti dia yang menyuruh atau memerintahkan melakukan perbuatan itu. Pada intinya kami melakukan upaya hukum secara proesional,” tuturnya.

Sementara itu, selain telah memeriksa korban Bernardo Leluly, polisi juga telah meminta keterangan dari istri Bernardo yakni Marna Lamaloang dan salah satu saksi lainnya, yakni Elvis Pelasula. (SBS/01)
- - - - - - - -

Namrole, SBS 
Guna meningkatkan partisipasi pemilih, menenkan angkah Golput dan menyasar pemilih pemula yang ada di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Komisi pemilihan Umum (KPU) Bursel menggelar Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Jingle Pemilu 2019 dan Lomba Tarian Kreasi Daerah Tingkat SMA Sederajat dan Pemilih Pemula Se – Kabupaten Buru Selatan, Sabtu (16/03).

Pentas Seni yang berlangsung di tribun alun-alun kota Namrole itu turut dihadiri oleh semua kalangan, mulai dari Pemda Bursel yang diwakili oleh Sekda Bursel A M Laitupa, Bawaslu Bursel, TNI/Polri, pimpinan-pimpinan Partai, para Caleg, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Siswa-siswa SMA/SMK se-Kabupaten Bursel.

Ketua KPU Bursel Said Sabi dalam sambutanyanya mengatakan pelaksanaan pentas seni ini bertujuan untuk menyasar pemilih pemula yang secara konstetuen telah mencapai umur sebagai pemilih yakni berumur 17 tahun tepat pada tanggal 17 April 2019 nanti.

“KPU berharap, lewat pentas seni ini kita akan memperkenalkan pemilu kepada pemilih pemula, karena pemilu kali ini berbedah dengan pemilu sebelumnya dimana pada 17 April nanti akan melaksanakan pemilu secara serentak yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota legislatif,” kata Said Sabi.

Dijelaskan, pada tanggal 17 April nanti ada lima (5) kertas surat suara yang di coblos yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Kalau untuk surat suara Pilpres dan DPD RI itu ada foto calonnya, untuk calon DPD RI dapil maluku ada 29 Calon dan nomor urutnya dimulai dari nomor urut 21 sampai 49, sebab nomor urut partai politik dimulai dari nomor urut 1 sampai 20 kemudian dilanjutkan dengan DPD RI. Sedangkan untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota itu hanya terterah nomor urut dan nama partai serta  nama dan nomor urut caleg saja,” terang Sabi.

Sabi katakan, pemilu kali ini KPU mengusung tema “Pemilu Berdaulat Negara Kuat”, untuk itu target utama KPU adalah menggerakan para pemili untuk menyalurkan hal pilihnya dengan mendatangi TPS.

Selain itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bursel untuk mengecek dan memastikan bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih.

“Pastikan bahwa kita semua sudah terdaftar dalam DPT. Kami menghimbau kepada masyarakat Bursel yang belum terdaftar di DPT untuk segera mendaftarkan diri ke PPS setempat agar dapat diakomodir,” himbaunya.

Penjabat Sekda Bursel A.M Laitupa sebelum mebuka lomba kreasi pentas seni itu menuturkan terselenggaranya kegiatan ini, bertujuan meningkatkan Partisipasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada keseluruhan tahapan pemilu dan merupakan bagian integral untuk membentuk demokrasi yang sehat.

“Pemilih pemula merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi kita. Dengan potensi jumlah pemilih pemula yang cukup besar sekaligus mereka adalah generasi berikutnya yang akan memegang tanggungjawab sejarah bangsa, maka perhatian yang serius terhadap pemilih pemula menjadi penting untuk dilakukan,” ujar Laitupa

Menurut kepala BKPSDM Bursel ini, kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih pemula mestinya terus disimai, ditumbuhkan dan dirawat agar terbentuk tatanan politik dan pemerintahan yang demokratis sebagai jalan menujuh demokrasi suptantif.

Lanjutnya, untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih sukarela, mandiri, rasional dan cerdas, maka mereka (para pemilih) perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya.

“Sebagai tindaklanjut dari PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Bursel secara kelembagaan harus terus menerus melakukan Sosialisasi untuk mendukung peningkatan kualitas pemilih dalam pemilu tahun 2019,” ujarnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan malam penganugerahan piala dan hadia bagi peserta pemenang lomba yang turut dimeriakan oleh artis Kota Ambon Pieter Saparuane. (SBS/02) 


- - - - - - - - -

Namrole, SBS 
Pemda Buru Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) gelar Rapat Koordinasi Persiapan Daerah Tertib Ukur (DTU) tahun 2019, bersama kepala balai standarnisasi metrology Regional IV Makassar M Hendro Purnomo, Sabtu (16/03).

Rapat koordinasi bersama tim DTU yang berlangsung di ruang rapat Sekda Bursel ini sebagai upaya mewujudkan Bursel sebagai DTU tahun 2019 demi meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha dan masyarakat atas jaminan kebenaran hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

Bupati Bursel yang diwakilkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Alfario Soumokil pada kesempatan itu mengatakan, target DTU adalah memperkuat perlindungan konsumen dan diharapkan dapat memberikan citra positif bagi daerah khususnya Kabupaten Bursel.

Sehingga, Pemerintah Kabupaten Bursel mengusulkan agar kabupaten ini dapat ditetapkan sebagai DTU tahun 2019 dan telah memasuki tahapan pembentukan sesuai dengan Surat kementrian Perdagangan Nomor 331/PKTN 4.4/SD/2/2019 tertanggal 21 Februari 2019, tentang pelaksanaan tahapan kegiatan pembentukan DTU tahun 2019 dan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur Nomor 221 tahun 2018 tentang  petunjuk teknis pembentukan DTU.

“Pemda terus berupaya melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrology legal, dan perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan metrology legal guna terciptanya tertib ukur,” ucap Soumokil.

Menurutnya, pembentukan DTU hanya dapat terwujud jika koordinasi antar perlindungan konsumen dan tata niaga kemendag (PKTN) bersama Pemda dapat berjalan dengan baik.

Disamping itu, peran penting setiap masyarakat Kabupaten Bursel untuk mendukung program tersebut sangat diperlukan serta perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal guna terciptanya DTU di kabupaten bertajuk Lolik Lalen Fedak Fena itu. 

Dikatakan, setelah dibentuknya Tim DTU sesuai keputusan Bupati Bursel nomor 510/71 tahun 2019, maka Tim DTU mempunyai tugas, (Satu) Melakukan pendataan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, (Dua) Memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada wajib tera. (Tiga) Melakukan pelayanan tera dan tera ulang, (Empat) Melakukan pemenuhan kesesuaian, (Lima) Melakukan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas, (Enam) Melakukan pengawasan pemakaman satuan ukuran, serta (Tujuh) Melakukan monitoring dan evaluasi.

“Usulan Pemerintah Kabupaten Bursel agar Kabupaten Bursel dapat ditetapkan sebagai daerah tertib ukur (DTU) 2019, telah memasuki tahapan kegiatan pembentukan. Dimana tahapan kegiatan pembentukan DTU terdiri dari pendataan, sosialisasi dan bimbingan metrologi legal, pembuatan komitmen kerja dalam rangka mendukung pembentukan DTU, pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pemenuhan kesesuaian dan evaluasi dan penilaian. Tahapan ini dimulai sejak Januari dan berakhir Oktober mendatang,” ujarnya.

Dirinya mengajak kepada semua instasi terkait agar melalui rapat koordinasi persiapan DTU ini dapat menjadi tonggak untuk menyatukan langkah semua elemen demi terciptanya pembangunan di Kabupaten Bursel.

“Pemda berharap Rapat DTU ini dapat dijadikan sebagai langka kita, guna merapatkan barisan dalam rangkah bersatu melaksanakan pembangunan di segalah bidang agar Kabupaten Bursel semakin maju dan sejahtera,” harapnya. (SBS/02)
- - - - - -

Namrole, SBS 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif kini tinggal menghitung hari, sehingga penditribusian surat suara ke kabupaten/kota pun mulai dilakukan.

Untuk Kabupaten Buru Selatan, lima jenis suara telah tibah di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buru selatan pada kamis 14 maret 2019.

“Sudah tiba dari hari Kamis lewat Namlea kemudian langsung ke Buru Selatan. Jumalahnya 243 koli dan telah berada di gudang KPU Kabupaten Buru selatan. 243 koli itu terdiri dari lima jenis surat suara yaitu, Surat suara Presiden dan Wakil presiden, surat suara Pileg terdiri dari, surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten,” demikian kata Sekretaris KPU Solaiman Loilatu ketika ditemui  di ruang kerjanya, Sabtu (16/03).

Dijelaskan loilatu, dalam pekingan 243 Koli itubelum diketahui berapa untuk koli untuk pilpres dan berapa untuk Pileg tapi yang pasti surat suara yang dikirm sesuai dengan DPT Kabupaten Bursel di tambah surat suara cadangan.

“Itu mungkin dipisah dalam pekingannya, pilpres sendiri, DPD sendiri dan DPR RI sendiri, Provinsi sendiri, dan kabupaten sendiri, tapi secara keseluruhan 243 koli sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 %. Dan jumlah itu dicetak sesuai DPT Kabupaten Bursel sebanyak 52.697 nanti kita tinggal mengecek saja apa sudah sesuai atau ada yang rusak,” ungkapnya.

Sementara untuk pelipatan kertas surat suara, pihak KPU berencana melakukannya pada Senin 18 maret 2019 dengan target selesai pelipatan maksimal sati munggu.

“Pelipatan nanti hari senin. Kita sortir dan lihat berapa yang rusak dan dihitung apakah sesuai dengan jumlah yang dikirm atau tidak Sesuai DPT Buru Selatan dan dari situ jika ada yang kurang bisa kita sampaikan, misalnya ada yang rusak kita bisa jadikan sebagai bahan untuk bikin laporan,” jelasnya.

Dikatakan, dalam proses penyortiran dan pelipatan nanti akan melibatkan Bawaslu kabupaten Bursel dan pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

“Nanti kita KPU bersama teman-teman bawaslu dan dari pihak kepolisian sama-sama mebuka untuk melakukan penyortiran terhadap surat suara tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses pelipatan surat suara,” terangnya.

Diakui, untuk harga untuk pelipatan kertas suara Pilpress itu dikenakan Rp.100 per surat suara, sedankan untuk suara suara legislatif itu Rp.150.

“ Ia harganya begitu, Pilpres Rp.100 dan Pileg Rp. 150, itu sudah sesuai dengan APBN,” akuinya.
Dengan nilai itu, dirinya masih optimis surat suara puluhan ribu itu akan terlipat dalam satu minggu, walaupun akan kesulitan mencari masyarakat yang berminat untuk melipat kertas suara pilpres dan Pileg.

“Target pelipatan itu paling lama satu minggu, KPU optimis dan mudah-mudahn ada peminat untuk melipat kertas surat suara,” tuturnya.

Untuk diketahui, surat suara Pileg dan Pilpres Kabupaten Buru Selatan yang dipacking dalam 243 koli itu sementara diamankan dikantor KPU Kabupaten Buru selatan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian sampai proses penyortiran dan pelipatan dilakukan. (SBS/02)


- - - - - - - - - -

Namlea, SBS 
Koramil 01/ Namlea Kodim 1506, melaksanakan pembinaan pramuka kepada siswa - siswi.

Danramil 01/Namlea, Kapten Inf Arfan Waeulung menjelaskan, kegiatan pramuka yang diisi dengan pembinaan wawasan kebangsaan itu  diikuti pramuka tingkat SD (Siaga), dari SMP( Penggalang), dan SMA ( Penegak).

Kegiatan sambil berkemah itu dipusatkan di Obyek Wisata, Pantai Desa Sanleko, Kecamatan Namlea,  berlangsung pada Sabtu siang dan Selesai minggu pagi (17/3).

Hadir dalam kegiatan tersebut Danramil Namlea Kapt. Inf Arfan Waiulung, Pembina  Farhan. A. Spd, Irma Suryani Spd.

Turut bertindak sebagai Pemateri  Serka Landolo, dan  Sertu Mutalib Wamnebo.

Danramil lebih jauh menjelaskan, selama berlangsung kegiatan para anggota pramuka ini ditanamkan pengetahuan tentang wawasan kebangsan.

Materi diberikan langsung oleh Danramil.

Kemudian ada juga penyampaian matreri kepramukan dari Babinsa dan pembina guru-guru.

Terkait dengan wawasan kebangsaan, di hadapan anggota pramuka, ditanamkan pengetahuan tentang bentuk NKRI. Tidak lupa pula diberikan pemahaman tentang aspek moral dan intelektual.

Secara khusus dipaparkan tentang wawasan nusantara, meliputi nilai-nilai perjuangan, juga tentang Pancasila dan Dasar Negara UUD 45, serta membangun nilai-nilai karakter dalam diri para calon generasi millenial ini. (SBS/11)
- - - - -

Namlea, SBS
Tempat hiburan malam, Café Diva, di Kota Namlea, terbakar.

Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang menyebabkan sebagaian bangunan café milik H. Ismail Kao,  berlokasi di  depan Pasar Baru, Kecamatan Namlea, itu hangus terbakar.

Peristiwa kebakaran terjadi  pukul 14.00 Wit,  Sabtu (16/3) itu mengakibatkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Laporan yang diterima redaksi,  menyebutkan, pada pukul 14.00 Wit api tiba-tiba  menyala di bagian dinding bangunan dan menjalar sampai ke bagian atap.

Api melalap bagian dalam bangunan Café Diva selama keurag lebih dua jam, namun tak ada korban jiwa.

Hingga  pukul 15.45 Wit,  api baru dapat dipadamkan,  setelah datang  bantuan tiga unit pemadam kebakaran (Damkar) ke lokasi kejadian.

Warga di sekitar lokasi sempat mengamankan sejumlah barang dengan membawanya keluar bagunan.
Saat ini lokasi kebakaran sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat.

Kasubbag Humas Polres Pulau Buru, Ipda Dede Syamsi Rifai yang dikonfirmasi  membenarkan kejadian itu. “Tak ada korban jiwa. Peristiwa kebakaran diduga karena korsleting listrik,”jelasnya. (SBS/10)

- - - - - -
Petter Tatipikalawan

Namrole, SBS
Kisru internal didalam kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) hingga kini belum juga usai.

Bahkan sekarang, Ahmadhan Loilatu bersama pengikutnya terancam dicabut Kartu Tanda Anggotanya (KTA) jika masih saja membangkang kepada partai yang kini telah mensahkan kepemimpinan DPD PAN Bursel kepada M. Taha Latar sebagai Ketua, Fadly Solissa sebagai Sekretaris, Musa Saliuw sebagai Bendahara dan M. Hatta Difinubun selaku Ketua Majelis Penasehat Partai Daerah sesuai SK PAN/A/Kpts/K-S/002/1/2019 tersebut.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Maluku Petter Tatipikalawan kepada Suaraburuselatan.com, Jumat (15/03/2019).

“Jadi, kalau Ahmadan masih mau bergerak, dan DPD PAN Bursel yang dipimpin Taha Latar dan Fadli sampai berikan teguran ketiga kali, maka DPW akan mengusulkan ke mahkamah partai untuk mencabut KTA Ahmadhan, siapa pun dia, mau tokoh masyarakat, mau dia siapakah, tapi kalau melanggar AD/ART tetap akan mendapat sanksi,” tegas Tatipikalawan  melalui selulernya.

Dikatakan, semua partai memiliki AD/ART, dan aturan yang lebih tinggi dari segalahnya itu AD/ART. Ketua umum pun tunduk kepada AD/ART, dan yang dibuat oleh Ahmadan itu melanggar AD/ART tentang PAW terhadap Sedek Titawael.

“Keputusan tertinggi itu kan di DPP atau mahkamah partai, oleh karena itu DPW punya kewenangan karena aturan di PAN itu, SK DPW diterbitkan oleh DPP, SK DPD kabupaten/kota di terbitkan oleh DPW. Jadi DPW bukan semena-mena menggantikan Ahmadan Loilatu sebagai ketua, itu instruksi parti sesuai AD/ART. Kalau DPW tidak laksanakan berarti DPW melanggar aturan partai,” ujar Tatipikalawan.

Menurutnya, keputusan pergantian pengurus Ahmadan, melalui hasil rapat harian DPW PAN Maluku, dimana semua peserta rapat telah sepakat untuk melaksnakan aturan partai bahwa harus dinonaktifkan, dan bukan maunya ketua atau sekretaris.

“Keputusan rapat harian DPW itu memutuskan kepengurusan baru di bawa pimpinan M Taha Latar dan Fadli. Itu sah. Ahmadan bilang dia ketua DPD, DPD mana? Trus dia bilang DPW punya SK salah harus DPP, SK bagaimana. Kalau dia (Ahmadan-red) pertanyakan SK Taha Latar dan Fadli, lalu dia punya SK Ketua sebelumnya sapa yang tanda tangan,” imbuhnya.

Dibenarkan bahwa ada surat dari DPP ke KPU, namun surat itu cuma pada saat dan bersifat verifikasi.

“Tapi intinya yang SK-kan DPD itu DPW kecuali DPW itu ada dua, versi A dan Versi Abas-Peter, tapi ini DPW cuma satu,” tambahnya.

Dijelaskan, untuk mengembalikan Ahmadan sebagai ketua lagi serta menggugurkan SK Taha Latar-Fadli harus ada rapat harian DPW lagi dan itu kalau ada perintah dari DPP untuk meninjau kembali SK Taha Latar-Fadli, tapi hingga saat ini tidak ada surat DPP terkait hal itu. 

“Kalau itu terjadi, DPP pasti menyurat ke DPW bukan langsung ke DPD, kalau langsung ke DPD itu surat salah alamat. Intinya, SK DPW di DPP, SK DPD di DPW, intinya disitu saja. Jadi kepengurusan DPD PAN Bursel yang sah itu yang dipimpin oleh M Taha Latar dan Fadli  Solissa,” akuinya.

Lanjutnya, sebagai Sekretaris DPW, dirinya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pencabutan KTA bagi yang membangkan kepada perintah partai tanpa memandang apa dan siapa dia.

“Nanti beta lihat di lapangan,  di berita-berita, sekarang beta di Jakarta dan sudah ketemu ketua umum dan ketua dewan kehormatan partai. Beta  sudah sampaikan apa yang DPW laksanakan itu sah, terkecuali katong pecat orang tanpa sebab tapi ini ada yang dilanggar. Tinggal satu surat teguran lagi, dan beta akan usulkan ke mahkamah partai untuk cabut KTA, mau dia apa dan siapa, tapi langgar AD/ART ada sanksi. Partai ini milik semua orang bukan milik pribadi, apa yang menjadi keputusan partai kita harus legowo memangnya ini partai milik pribadi bukan kan,” terangnya.

Bahkan dirinya berpesan kepada Ahmadan dan pengikut yang melawan perintah partai jika ingin kembali, haru legowo dengan keputusan partai bukan balik menantangnya.

“Tolong bilang Ahmadan dan lainnya kalau ingin kembali silakan kembali baik-baik dan legowo terima keputusan DPW, masih lagi bergerak mohon maaf beta akan usulkan untuk pencabutan KTA, itu instruksi partai, siapapun yang lawan pasti kena sanksi, bukan masalah suka dan tidak suka. Dia lawan terus, beta sudah ketemu ketua mahkamah partai, jika surat teguran ketiga dilayangkan, beta akan usulkan pencabutan KTA,” ucapnya lagi.

Dijelaskan, jika ingin melakukan pembelaan di partai seharusnya ke DPW, bukan By Pass langsung ke DPP karena yang membuat SK  M Tahalatar dan Fadli sebagai ketua  dan sekretaris Pan Bursel adalah DPW bukan DPP.

“Kalau dia rasa bagaimana dia ke DPW, tapi sampai sekarang dia tidak pernah ke DPW tapi dia langsung ke DPD. Beta dengar dia bikin surat ke DPP, tapi ke DPW sama sekali tidak ada, kalau tidak merasa salah ke DPW untuk meninjau kembali surat SK pemberhentiannya, bukan langsung ke DPP. Kalau di DPW yang punya masalah itu katong bawa ke DPP, kalau DPD katong bawa ke DPW baru diteruskan ke DPP, itu mekanismenya,” urainya. (SBS/02)

- - - - - - -
Ambon, SBS 
Yospina Kostantina Sapteno, salah satu guru SMP Negeri 7 Saparua Timur, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 3,6 tahun penjara karena terbukti menganiaya salah satu siswanya atas nama Madha Thisya Pelupessy.

Sapteno yang juga Penjabat Kepala Desa Ouw ini dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pulau Ambon & PP Lease pada Rabu 13 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya (Sapteno-red) dan sejumlah saksi pada bulan Februari kemarin.

Kasubag Humas Polres Pulau Ambon dan PP Lease Ipda Julkisno Kaisupy saat dihubungi Suaraburuselatan.com membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan Sapteno sebagai tersangka.

“Kasus yang dilaporkan Martha Pelupessy (Ibu Korban) pada tanggal 27 Januari 2019 atas tindakankan kekerasan terhadap anaknya telah diproses dan ditetapkan Sapteno sebagai tersangka,” ungkap Kaisupy melalui pesa Whatsappnya, Kamis (14/03/2019).

Dikatakan, penanganan kasus dengan laporan Polisi Nomor LP-B/05/I/2019/SPKT, tanggal 27 Januari 2019 dengan perkara kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak telah ditetapkan tersangka.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Yospina Kostantina Sapteno dan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan pidana Kekerasan terhadap anak dalam pasal Pasal 80 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 3,6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),” ujar Kaisupy.

Dirinya menambahkan, tersangka (Sapteno-red) tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bahwa 5 Tahun penjara.

“Tersangka tidak langsung ditahan karena ancamannya hukumannya dibawah 5 tahun,” ucapnya. (SBS/02)
- - - -
Namrole, Kompastimur.com
Jajaran Polsek Namrole telah memeriksa empat pendemo Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa, Rabu (13/03/2019) sebagai respon atas laporan yang disampaikan oleh Asiten I Setda Kabupaten Bursel Alfario Soumokil melalui surat nomor 331/130 tangga 12 Maret 2019 perihal permohonan melakukan pemeriksaan kepada Ampera Maluku dan Forsippman.

“Sudah. Empat orang. Kita sudah panggil dan mintai keterangan,” kata Kapolsek Namrole, AKP Yamin Selayar kepada Suaraburuselatan.com via telepon selulernya, Rabu (13/03) malam.

Yamin mengaku keempat pendemo telah diperiksa selama sehari. namun Ia belum dapat menjelaskan secara detail materi pemeriksaan, sebab Ia sementara berada diluar kantor saat pemeriksaan.

“Tadi, kebetulan saat pemeriksaan saya sementara diluar ikut kegiatan,” ucapnya.

Mereka yang diperiksa itu terdiri dari Ketua Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (Forsippman) Umar Rifaldi Najar, Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Maluku (AMPERA Maluku) Abubakar Mahu, Korlap aksi Rispan Lesnussa dan peserta demo Hamja Loilatu.

Sebelumnya diberitakan, sungguh malang apa yang dialami Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (Forsippman) yang dipimpin Umar Rifaldi Najar dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Maluku (AMPERA Maluku) dibawa pimpinan Abubakar Mahu lantaran dilaporkan ke Polsek Namrole oleh Pemda Buru Selatan (Bursel) karena mendemo Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa demi menyuarakan aspirasi Masyarakat Bursel, Selasa (12/03/2019).

Sebab, gara-gara aksi yang juga diciderai dengan tindakan pencoretan pada salah satu pilar kantor Bupati seusai melakukan aksi demo tersebut.

Pantauan media ini, pendemo yang datang dengan berjalan kaki itu tiba di kantor Bupati tepat pukul 10.20.WIT dan langsung meneriakan aspirasinya yang dikawal ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bursel.

Setelah meneriakan kegagalan Tagop dalam memimpin Bursel, serta keberadaan Tagop yang selalu berada diluar daerah, FORSIPPMAN dan AMPERA Maluku ini kemudian melampiaskan kekecewaan dengan menulis di salah satu pilar kantor Bupati dengan tulisan “Pemda Gagal” dan “Bupati Gagal” dan pendemo langsung meninggalkan Kantor Bupati sekitar pukul 11.15 WIT.

Akibat mendemo Bupati dan melakukan pencoretan pada pilar Kantor Bupati usai melakukan aksi, Pemda Bursel langsung melapor Ampera Maluku dan Forsippman ke Polsek Namrole.

Tindakan melaporkan Ampera Maluku dan Forsippman ke Polsek Namrole ini dilakukan oleh Asiten I Setda Kabupaten Bursel Alfario Soumokil sesuai nomor surat 331/130 perihal permohonan melakukan pemeriksaan kepada Ampera Maluku dan Forsippman.

Bahkan dalam surat tersebut, tertera bahwa Ampera Maluku dan Forsippman tidak terdaftar dalam Badan Kesbangpol Kabupaten Bursel sehingga Pemda Bursel meminta kepada Polsek Namrole agar mempertimbangkan pemberian ijin untuk melakukan aksi selanjutnya. (SBS/01)
- - - - - - - - - -
Namlea, SBS 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru  gencar melakukan sosialisasi jelang Pemilu 2019. Salah satu sasaran adalah pemilih pemula atau kalangan milenial.

Sosialisasi dilakukan antara lain melalui program Goes to School.“Mengusung tema Suara Anak Muda, Suara Masa Depan Bangsa, KPU menjadwalkan kunjugan ke sekolah menengah atas di Buru secara bergiliran,” kata Ketua KPU , Munir Soanole, Rabu siang (13/3).

Sejauh ini, KPU telah mengunjungi tujuh SMA/SMK, termasuk SMAN 1 dan SMAN 2 yang berada dalam Kota Namlea. Sekolah ketujuh yang telah dikunjungi, yakni SMK Jikumerasa.

KPU  menjadwalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah lain. “(Prosesnya) Hingga menjelang hari pemilihan,” ucap Munir.

Dalam  daftar pemilih tetap (DPT), terdapat 95.872  pemilih di Kabupaten Buru. Terdiri dari 47.895 laki-laki dan pemilih perempuan 47.977 orang.

Dari jumlah tersebut, pemilih pemula atau yang berusia di bawah 20 tahun ada sebanyak 2.431. Rinciannya, 1.248 laki-laki dan 1.183 perempuan.

Selain mensasar sekolah sekolah, KPU juga gencar melakukan sosialisasi di masyarakat dan para penyandang disabilitas.

Sosialisasi penting untuk menekan jumlah golput atau tidak memilih saat coblosan pada 17 April 2019. “Para pemilih pemula perlu mendapatkan pendidikan politik agar paham dengan peran mereka dalam proses demokrasi di negara ini,” jelasnya.

Sedangkan kita juga ikut mensasar masyarakat umum, bukan hanya bertujuan menekan angka golput, tapi kita turut beri pemahaman hukum, sehingga tidak boleh terjadi ada yang mencoblos ganda, seperti kasus La Dena di Pilkada Buru lalu," tambah Munir.

Dijelaskan lebih lanjut, kurangnya pemahaman dapat pula  membuat pemilih, terutama pemilih pemula bersikap apatis dan tidak peduli dengan pemilu.

Sementara itu, KPU Buru mentargetkan tingkat partisipasi pemilih harus mendejati tingkat partisipasi nasional sebesar 77 persen."Minimal di Buru harus  75 persen atau lebih bagus lagi angka partisipasi lebih dari 77 persen,"jelas Munir.

Edukasi terhadap kalangan pemilih pemula atau kelompok milenial  disesuaikan dengan kebiasan sehari-hari. Terutama kaitan antara proses demokrasi dengan media sosial.
Pemilih muda diharapkan tidak gampang terpengaruh dengan informasi bohong atau hoax yang banyak beredar di dunia maya.

“Pemilih pemula adalah anak kandung media sosial yang rentan terhadap pengaruh informasi. Untuk itu, mereka harus memperoleh prioritas untuk diedukasi,” tandas Munir.

Dalam kegiatan sosialisasi itu, KPU  sekaligus menekankan sejumlah pengetahuan kepada pemilih pemula. Misalnya, penjelasan tentang potensi suara mereka dalam pemilu hingga pengetahuan dasar seputar partai peserta pemilu. Kemudian pengetahuan jenis surat suara dan tata cara menggunakan hak pilih.

Saat sosialisasi kepada masyarakat umum, KPU Buru juga menjelaskan soal pemilu serentak kali ini dimana setiap pemilih akan mencoblos pada lima surat suara.

KPU juga memasyarakatkan soal DPTb dan DPK. "Masyakarat yang coblos dan berpindah domisili kita anjurkan mengambil  formulir A5, sehingga mereka tetap berhak mencoblos di tempat domisili baru,"papar Munir.(SBS/10)
- - - - - -
Foto Pelantikan Camat Airbuaya, Karim Gaelea dan istri
Namlea, SBS 
Aneh dan ajaib, dengan alasan kurang cukup bukti, Bawaslu Kabupaten Buru menutup kasus  dugaan Tindak Pidana (TP) Pemilu Camat Airbuaya, Karim Gaelea.

Kepastian kasus ditutup itu diperoleh wartawan dari beberapa sumber di kalangan Panwascam. Namun saat kebenaran informasi itu dikonfirmasi kepada Divisi Hukum Bawaslu Buru, Ambran Sakula SH, Rabu (13/03/2019), ia memilih menutup diri dari pertanyaan wartawan. Dihubungi lewat Handphone, walau tersambung, teleponnya tidak diangkat-angkat.

Pertanyaan lewat pesan WA, juga tertanda kalau telah dibaca. Namun tidak dibalas pertanyaan itu sampai pukul 17.35 WIT.

Sedangkan Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, AKP Senja Pratama yang dihubungi,  membenarkan kalau kasus Camat Airbuaya telah dihentikan.

Ia menyarankan agar ditanyakan langsung kepada Bawaslu Buru.

"Kemarin sudah direncanakan mau undang teman media. Mungkin  untuk lebih jelasnya bisa langsung konfirmasi ke  Bawaslu," ujar Kasat Reskrim.

Walau menyarankan wartawan menanyakan langsung, Senja Pratama yang ditanya wartawan, ada memberi keterangan singkat kalau kasus Camat Airbuaya itu ditutup karena tidak memenuhi unsur pasal-pasal yang disangkakan.

Keputusan kasus ditutup itu diambil setelah pembahasan bersama  Bawaslu dan  Gakumdu Kejaksaan Negeri Buru.

"Hal ini sudah melalui pembahasan bersama dengan tim gakkumdu kab buru (bawaslu dan kejaksaan). Rencana dari bawaslu buru sendiri akan melakukan konferensi pers kepada teman-teman media," jelas Senja Pratama.

Seperti diberitakan, Kasus Camat Airbuaya, Karim Gailea, masih tertahan di Bawaslu Buru.Atas saran Gakumdu dari Kantor Kejaksaan Negeri Buru, masih dilakukan tambahan klarifikasi selama tujuh hari lagi untuk mempelajari kasus tersebut.

Komisioner Bawaslu Buru, Ambran Sakula kepada wartawan Sabtu tanggal 2 Maret lalu menjelaskan, kalau Bawaslu dan Gakumdu masih punya waktu tujuh hari ke depan untuk dapat memutuskan kasus itu dapat ditindaklanjuti atau tidak.

"Berikan kami waktu tujuh hari ke depan.Ketika Bawaslu dan Gakumdu sudah memutuskan, maka kami akan mengundang teman wartawan untuk jumpa pers," janji Ambran waktu itu.

Ditanya kendalanya sampai perlu diperpanjang klarifikasi tujuh hari lagi, Ambran dan Fathi tidak bisa menjawabnya.

Camat Airbuaya dalam pembahasan tahap satu Bawaslu dan Gakumdu, yang bersangkutan diduga melanggar UU Nomor 7 tahun 2017, pasal 492, pasal 293, pasal 494 dan pasal 547.

Pram dari Gakumdu Kejaksaan Negeri Buru yang mendampingi Ambran menimpal, kalau Bawaslu masih melakukan klarifikasi.Sedangkan pihaknya dari jaksa penuntut umum ikut mendampingi.

Ketika ditanya kendalanya, Pram berdalih dari saksi yang telah dimintai keterangannya masih terlalu sedikit. Padahal yang sudah diambil keterangan ada delapan saksi mata ditambah kesaksian terlapor Camat Airbuaya.

"Karena kita ketahui, sesuai laporan di acara tersebut yang hadir banyak orang juga," dalih Pram.

Dengan alasan harus fair, seluruh tamu undangan yang hadir pada acara pengresmian Balai Desa Bara itu harus dipanggil semua.

"Nah kita harus fair, jadi kita harus panggil semuanya," dalih Pram.

Namun banyak pihak dari kalangan menilai, alasan Pram ini sangat tidak logis, tidak masuk akal dan tidak rasionil.Karena temuan Panwascam Airbuaya itu diperkuat dengan bukti video.

Dimana dalam video tadi pada barisan kursi depan ada duduk sederetan tokoh, termasuk Bupati Ramly Umasugi yang anaknya Gadis Umasugi, caleg DPRD Maluku menjadi jualan oknum Camat Airbuaya.

Camat Airbuaya, Karim Gailea terancam dijerat dugaan Tindak Pidana karena  dengan sengaja mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif dari partai tertentu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Buru, Fathi Haris Thalib kepada wartawan melalui saluran telepon, pada Kamis lalu (21/2)  menjelaskan, Karim Gailea dilaporkan Panwascam Kec.Airbuaya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.

"Terkait dengan himbauannya agar memilih caleg dari partai tertentu," beber Fathi Haris Thalib.

Menurut Fathi Haris Thalib, ajakan itu disampaikan pada Jumat sore lalu, saat kegiatan pengresmian Balai Desa Bara di Kecamatan Airbuaya.

Ajakan agar memilih caleg tertentu itu terekam dan videonya kini beredar luas di masyarakat.

Fathi sangat menyayangkan hal itu, dan camat dinilainya sangat gegabah menyampaikan tutur kata di hadapan umum, apalagi di acara resmi yang turut dihadiri bupati dan pimpinan dewan serta forum pimpinan kecamatan. (SBS/11)
- - - - - - -