Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Kabupaten Buru

News Pariwisata



Namrole, SBS 
Forum Masyarakat Adat Pulau Buru Bersatu (FOMABB) yang tergabung dari kumpulan sejumlah pemuda yang terhimpun dalam menggelar aksi demo, Kamis (20/9).

Aksi demo itu dilakukan bukan hanya di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), tetapi di kantor Bupati Bursel dan DPRD Bursel guna memperjuangkan nasib anak daerah yang sering terabaikan dan diambil oleh penduduk pendatang yang menjadi Kabupaten Bursel sebagai daerah Transit untuk menjadi seorang PNS.

Pantauan media ini, pendemo yang berjumlah kurang lebih 10 orang itu dipimpin oleh Maraden Hukunala sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Sebelum menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bursel, pendemo yang menggunakan mobil Pick Up warna hitam dan dilengkapi dengan pengeras suara dan bendera merah putih terlebih dahulu melakukan orasi mengelilingi Kota Namrole, pusat Kabupaten Bursel.

Pada pukul 09.00 WIT, mereka tiba di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bursel, Maraden Hukunala dan orator lainnya, yakni Aser Biloro kemudian secara bergantian berorasi di depan kantor tersebut.

Tak lama berorasi, pendemo pun kemudian ditemui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bursel Ruslan Makatita dan dua stafnya. Pendemo diundang untuk duduk di dalam kantor tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kepada Kadis, Maraden Hukunala mempersealkan proses perpindahan penduduk dari daerah lain yang beberapa hari terakhir cukup marak mengurus perpindahan alamat domisili ke Kabupaten Bursel dalam rangka mengikuti tes CPNS di Kabupaten Bursel.

"Jangan sampai Kabupaten Bursel sebagai transit CPNS. Sebab, ada transit Passo untuk terminal mobil, dan Kabupaten Bursel sebagai transit CPNS, yang kita kuatirkan seperti itu,” kata Hukunala.

Meresponi apa yang dipersoalkan oleh pendemo itu, Kadis mengaku bahwa sebagai aparat Negara yang bertugas di dinas tersebut, pihaknya tidak bisa melarang setiap warga Negara yang datang untuk pengurusan perpindahan penduduk dari daerah lain ke Bursel.

"Kalau saya membatasi atau melarang atau tidak melayani proses itu berarti saya menyalahi aturan," kata Kadis.

Menurut Kadis, sebagai pelayan masyarakat di Dinas tersebut, pihaknya harus melayani setiap masyarakat yang datang melakukan pengurusan, asalkan apa yang menjadi syarat pindah domisili sudah terpenuhi, termasuk surat domisili dari desa.

Tak lama di kantor tersebut, pendemo pun kemudian melanjutkan aksi mereka di depan Kantor Bupati Bursel, pada pukul 11.00 WIT.

Dalam aksinya itu, pendemo menuntut janji politik Bupati Tagop Soulisa dan Wakil Bupati Ayub Seleky saat kampanye akan memprioritaskan anak-anak daerah dalam seleksi CPNS, namun janji politik itu sampai saat ini tidak direalisasikan.

Tak hanya itu, pendemo juga menuntut pencopotan AM Laitupa dari jabatan sebagai Kepala BKD Kabupaten Bursel. Sebab, menurut pendemo, jumlah kuota CPNS untuk Bursel sebanyak 302 itu telah ada jatahnya dan sudah diatur dan sangat merugikan bagi anak daerah.

Namun, setelah berorasi sekitar 1 jam di depan kantor tersebut, ternyata tak ada pejabat daerah, baik Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda yang menemui mereka karena ketiganya tak berada di tempat.

Mereka kemudian mendapatkan informasi dari anggota Satpol PP Kabupaten Bursel yang melakukan demo bahwa seluruh pejabat sedang berada di Kantor DPRD, mereka pun langsung menuju ke kantor wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Tiba di Kantor Wakil Rakyat Buru Selatan itu, pendemo yang berjumlah 10 orang itu kembali berorasi meminta wakil rakyat menemui mereka, namun tak satupun keluar menemui pendemo.

Dalam orasinya, mereka meminta DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap proses penerimaan CPNS Bursel, agar lebih prioritaskan anak-anak daerah.

Pendemo mengancam akan kembali dengan jumlah pendemo yang lebih banyak dengan perwakilan dari seluruh 6 Kecamatan yang ada di Bursel.

Bahkan, salah satu orator lainnya, Saiful Loilatu mengancam membakar Kantor DPRD jika tuntutan mereka tak ditanggapi dengan serius. Tak hanya itu, aib anggota DPRD Bursel pun akan dibuka agar masyarakat tahu.

Mereka berkeinginan kuat untuk menemui Ketua DPRD Bursel, Arkilaus Solissa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hanya saja keinginan mereka tak kesampaian lantaran Solissa tidak berada di kantornya sehingga pendemo pun kemudian membubarkan diri meninggalkan kantor tersebut dengan kecewa.

Sementara itu, dari copyan pernyataan sikap yang didapati media ini dari pendemo, ada delapan tuntutan yang ingin mereka samppaikan ke pemerintah daerah, yaitu :

Pertama, Mendesak Pemda Bursel untuk memprioritaskan anak-anak darah untuk berkompitisi  dalam seleksi CPNS Tahun 2018 di Bursel;

Kedua, Menolak proses pemindahan pendudukan daerah lain yang masuk di Kabupaten Bursel dalam rangka mengikuti seleksi CPNS di Bursel;

Ketiga, Meminta kepada DPRD Kabupaten Bursel untuk menggunakan fungsi pengawasan untuk  memanggil Kepala BKD AM. Laitupa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ruslan Makatita;

Empat, Copot Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena telah membiarkan proses pemutasian penduduk dari daerah lain untuk masuk di Kabupaten Bursel hanya untuk seleksi CPNS;
Lima, BKD harus menutup ruang bagi penduduk luar yang datang hanya untuk seleksi CPNS;

Enam, Bupati dan Wakil Bupati harus bertindak tegas bila perlu copot Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dan kepala BKD Bursel.

Tujuh, FOMABB meminta kepada Pemda untuk melibatkan FOMABB langsung dalam mengawal dan meneliti penduduk yang memiliki E-KTP asli di Bursel.

Delapan, Pemda harus memperjuangkan nasib honorer untuk diangkat lewat K2;

Kesembilan, Pemda dan DPRD agar menutup pintu perpindahan PNS dari Kabupaten lain ke Bursel dan penambahan PTT dari luar daerah karena sangat merugikan anak daerah. (SBS/01)

- - - - - - - - -


Namrole, SBS
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah mencetak surat suara sebanyak 24 ribu surat suara.  Pencetakan surat suara tersebut untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang akan berlangsung 1 Oktober 2018 nanti.

Demikian hal itu dikatakan oleh Kabag Pemerintahan Setda Buru Selatan Ridwan Nyio kepada wartawan di Namrole, Selasa (18/9).

"Kita telah melakukan pencetakan suarat suara, sedang dicetak sebanyak 24 ribu surat suara," sebut Ridwan Nyio.

Dikatakan, distribusi surat suara akan dilaksanakan ke desa-desa yang melakukan pemilihan kepala desa setelah surat suara itu suda ada (tiba di Bursel) dan sesuai pentahapan surat suara akan didistribusikan pada 28 September akan datang.

Berapa jumlah desa yang melaksanakan Pilkades, kata Ridwan Nyio dari 29 desa 28 desa yang telah siap melaksanakan Pilkades.

Jelas Ridwan Nyio lagi bahwa, desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades pada 1 Oktober saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh).

"Yang pelaksana harian ada 5 desa, untuk penjabat ada 3 desa. Karena kepala desa yang maju pilkades harus mundur," jelas Ridwan Nyio.

Lebih lanjuta katanya, ada beberapa desa yang sedang bermasalah karena masyarakat menolak mengikuti pemikihan kepala desa.

"Ada tiga desa yang bisa dikatakan kategori rawan masalah karena ada desa yang masyarakatnya menolak mengikuti pemilihan yaitu Desa Waelou, Desa Waemulang dan Waeha. Ini disebabkan sebagian besar masyarakat menolak mengikuti pilkades," jelasnya. (SBS/07)

- - - - - -


Namrole, SBS  
Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa akan melaksanakan Perintah Keputusan Bersama Mendagri, Menpan dan BKN untuk memecat ASN yang terlibat Korupsi dimana untuk Kabupaten Buru Selatan (Bursel) terdapat belasan ASN yang pernah terlibat Korupsi yang kini telah aktif kembali sebagai PNS dan mendudki jabatan-jabatan tertentu.

Bupati Bursel, kepada sejumlah wartawan di Kantor Bupati, Senin (17/9), mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan Keputusan bersama Mendagri dengan Menpan dan BKN tersebut.

"Kita laksanakan, laksanakan. Dalam waktu satu seminggu ini selesai," tandas Soulissa.

Ditanya ada berapa banyak ASN Buru Selatan yang pernah terlibat korupsi, dirinya belum dapat memastikan jumlah ASN mantan Koruptor yang ada di Bursel.

“ Ada 14 atau 15 orang (PNS),” jelasnya.

Dikatakan, jika dirinya tidak melaksanakan keputusan Mendagri tersebut maka dirinya akan diperiksa dan mendapat sangsi.

"Itu jalan, ini MoU Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan dan BKN. Dan suda disosialisasi oleh KPK," jelas Tagop.

Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati dua hal terkait penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan manajemen PNS.

Kesepakatan ini dilakukan guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dalam tindak pidana korupsi (Tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap ( inkracht).

Dua hal yang telah disepakati adalah pertama, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (Inkracht), dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Kedua mengenai Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari jabatan yang terdindikasi suap/pungli.

Kedua hal ini tercantum dalam dalam surat bernomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. (SBS/05)

- - - - - - -


Namrole, SBS 
Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) direncanakan akan berlangsung tanggal 1 Oktober 2018 mendatang.

Terkait agenda politik tingkat desa yang akan berlangsung di 29 Desa dari 81 Desa pada lima Kecamatan se Kabupaten Bursel itu, Pemerintah Kabupaten Bursel telah intens membangun pendekatan berbagai pendekatan kepada masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pilkades ini hanyalah sarana untuk mencari pemimpin dan tak perlu ada gejolak-gejolak konflik di tengah-tengah masyarakat, saat sebelum, saat pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan Pilkades serentak nantinya.

“Pastinya kita melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat agar masyarakat juga memahami pemilihan itu hanya untuk mencari pemimpin saja kan,” kata Bupati Bursel, Tagop Sudarsono kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Senin (17/9).

Tak hanya melakukan pendekatan kepada masyarakat, tetapi guna memastikan agar Pilkades ini dapat berlangsung aman dan damai, pihaknyapun turut melibatkan pihak kepolisian guna melakukan pengamanan saat pelaksanaan Pilkades serentak tersebut.

“Kita juga bekerja sama dengan Polres untuk melakukan pendekatan-pendekatan keamanan kepada masyarakat, baik itu preventif maupun persuasif,” terangnya.

Tagop pun berharap Pilkades serentak ini akan melahirkan para pemimpin baik dan berkualitas untuk memimpin desa mereka kedepan.

Untuk diketahui, Pilkades serentak agan berlangsung di 29 Desa di Kabupaten Bursel tanggal 1 Okttober 2018 mendatang.

Dimana, dalam berbagai tahapannya itu, ada banyak gejolak yang muncul berkaitan dengan digugurkannya sejumlah Calkades yang legalitas ijazahnya diduga palsu maupun berstatus CPNS pada kabupaten lainnya dan tak mendapatkan izin pimpinan untuk mencalonkan diri sebagai Calkades. (SBS/01)

- - - - - - -


Namrole, SBS 
Pemkab Buru Selatan (Bursel) melalui Dinas Pertanian di bawah pimpinan Aminudin Bugis menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Badan Litbang Pertanian Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Dr. Ir. Yusuf.MP, Senin (17/09).

Penandatangan nota kesepahaman ini berlangsung di auditorim lantai dua kantor bupati Bursel, dan disaksikan oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa, Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky, Sekda Bursel Syahroel Pawa, para asisten Bupati, dan tamu undangan yang hadir.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian cendera mata dari Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Dr. Ir. Yusuf.MP kepada Pemda Bursel yang diterima langsung oleh Bupati Tagop Sudarsono Soulissa serta pemberian Buku “500 Teknologi Inovatif Pertanian” kepada Kadis pertanian Kabupaten Bursel.

Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa kepadaa awak media usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut megatakan penandatangan kerja sama ini untuk memanfaatkan hasil-hasil pertanian yang ada di bursel dan bagian dari percepatan untuk mendaftarkan produk unggulan dari pertanian yang menjadi ciri khas Bursel.

“Kerja sama ini untuk memanfaatkan hasil-hasil pertanian yang ada di Bursel, dan yang terpenting lagi kita bisa sesegara mungkin untuk melakukan pendaftaran terhadap komunitas unggul kita seperti Hotong, Kentang Fakal, Padi Ladang dan lain-lain yang merupakan ciri khas daerah ini, sehingga nantinya menjadi varietas unggulan nasional” kata Tagop.

Ditanya terkait lahan yang harus disiapkan untuk pertanian, Tagop menjelaskan untuk Bursel tidak perlu dikawatirkan karena Bursel memiliki lahan yang sangat luas.

“Kalau lahan disini (Bursel) luas, dan banyak yang penting kita kerja sama dulu dengan Badan Litbang Pertanian yang nantinya bisa menghasilkan berbagai hasil penelitian maupun pendataan yang baik sehingga nantinya kita dalam menerapkan program-program di tahun 2019 itu pas dan sesuai dengan daerah kita,” jelas Bupati dua periode ini.

Sementara Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Dr. Ir. Yusuf.MP pada kesempatan itu, mengatakan kerja sama ini tidak hanya sebatas pada penandatangaan MoU saja, namun perlu ada tindak lanjut dalam mempersiapkan program-program.

“Kami harus secepatnya melakukan follouw up kegiatan dengan melakukan beberapa hal yaitu pembuatan peta audiet, dimana Pembuatan peta audiet ini sangat penting karena itu bagian dari alat untuk menentukan kesesuaian komuditas, pemupukan, sesuai atau tidak sesuai, dan disitu bisa dilihat karena itu skala detail,” ucap Yusuf.

Ia menekankan, hal yang paling penting adalah cukup banyak komunitas unggulan spesifik lokasi yang belum terangkat bursel, sehingga itu itu harus didaftar sekaligus dilepaskan.

“Kalau tidak didaftarkan ada kemungkinan ada pihak luar atau daerah luar ambil dan  menjadi miliknya mereka , itu harus dijaga. Kami berharap agar sebaikanya dipercepat pendaftaran dan pelepasan komunitas unggulan yang ada dibursel,” tambahnya. (SBS/02)

- - - - - - -


Namrole, SBS
Sekda Buru Selatan Syahroel Pawa mengajak seluruh stacke holder yang mengabdi pada pemerintahan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) untuk satukan hati membangun negeri untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik demi terwujudnya pemerinthan yang bersih dan berwibawa.

“Saya mengajak kita sebagai seluruh komponen aparatur pemerintah, aparatur sipil negara dan pegawai honorer agar dapat mewujudkan kondisi kepemerintahan yang baik, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat di bumi bipolo terncinta ini,” ucap Sekda saat memberikan arahan dalam upacara hari kesadaran nasional yang di selenggarakan Senin 17 September 2018 di lapangan upacara kantor bupati.

Sejalan dengan peran sebagai aparatur sipil negara, Pawa menuturkan, melalui pelaksanaan upacara ini, harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dalam menterjemahkan dan mengaplikasikan makna serta arti dari Panca Prasetia Korps.

Disamping itu, paradigma pemerintahan saat ini menempatkan birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan demikian posisi aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan menjadi pelayan dan fasilitator yang baik terutama dalam upaya menjalankan proses pembangunan daerah.

“Aparatur pemerintah harus senang tiasa responsip terhadap harap-harapan yang berkembang dimasyarakat, sehingga hasil pembangunan akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjut Pawa, keseriusan aparat pemerintah Kabupaten Bursel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN harus  dilakukan secara optimal sebagai wujud perubahan ke arah yang lebih baik sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa Pemda benar-benar serius dalam memberikan pelayanan.

“Kepercayaan publik merupakan suatu modal sosial yang sangat penting bagi kita dalam menjalankan fungsi dan tugas kepemerintahan, untuk itu, kita harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dalam memberikan pelayanan sehingga kepercayaan publik dapat kita capai dan untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut kita sebagai aparatur pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan dan memahami setiap peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya mantan Kepala Bappeda dan Litbang kabupaten Bursel ini berharap seluruh Aparatur negara dapat sadar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat dan dapat menujukan sikap yang baik dalam menjalankan fungsinya sehingga terjalin keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah.

“harapan besar saya adalah adanya sikap dan perilaku aparatur negara yang ramah, santun dan bersifat mengayomi karena dengan sikap dan perlikau demikian, tentunya dapat memberikan dampak baik terhadap hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa,” tutupnya. (SBS/02)

- - - - - -


Namrole, SBS 
Sekda Kabupaten Buru Selatan (Bursel),  Ir Sahroel A. E Pawa  melantik dan mengambil sumpah Tiga Pelaksana Harian (PLH)  Kepala Desa yang berada di Dua Kecamatan, Kepala Madan  dan Kecamatan Leksula, Bursel. 

Untuk  Kecamatan Kepala Madan  yang di Lantik  yakni, PLH  Kepala Desa Biloro, Kaim Mamulaty. Kaim  dilantik menggantikan Sirajudin Longa. Selanjutnya  PLH  Kepala Desa Balpetu, Haris Wambes  dilantik menggantikan Kader Gay. Pelantikan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Kepala Madan, Sabtu (16/9) pukul 10.00 WIT.

Sementara di Kecamatan Leksula yang di lantik yaitu, PLH Kepala Desa Waemulang, Alfred Liligoly. Alfred di lantik menggantikan yoris Biloro berlangsung di Balai Desa Waemulang,  Sabtu (16/9) pukul 13.15  WIT.

Sekda Kabupaten Buru Selatan (Bursel),  Sahroel A. E Pawa  pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, pelantikan  Tiga Penjabat  Kepala Desa tersebut  dalam rangka  mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa setempat.

Ia menambahkan, Kepala  Desa sebelumnya   sementara   mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Defenitif periode 2018 – 2023  yang akan  berlangsung pada  satu Oktober 2018. Dimana   sesuai aturan kepala Desa Defenitif harus mengundurkan diri dan disi  Pejabat kepala desa yang baru.
Olehnya itu Pelantikan ini bertujuan agar penyelenggaraan roda pemerintah, pelaksanaan pembangunan di desa  masing – masing harus  tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“ Untuk Tiga pejabat  Desa  yang baru dilantik, Amanah yang di emban oleh saudara  selaku pimpinan Desa yang benar – benar   di jaga dengan baik demi percepatan pembangunan di desa,” harapnya.

Pawa juga menjelaskan empat tugas pokok seorang Penjabat Kepala Desa yakni  Menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus berjalan dengan baik dalam upaya peningkatan  Kesejatraan Masyarakat.

Pawa mengungkapkan, Pejabat Kepala Desa yang baru saja dilantik juga mengemban satu tugas khusus yakni  menyiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Defenitif, yang di rencanakan pada Oktober  2018 nanti.

“Saya harapkan Pejabat Kepala Desa dan masyarakat khususnya yang melaksanakan Pilkades dapat menjaga hubungan silaturahmi, menjaga Kondisi KAMTIBMAS demi tercapainya pilkades yang berkualitas, jangan sampai ada benturan di masyarakat  akibat Pilkades, perbedaan itu hal biasa dalam proses pemelihan nanti,” tuturnya.

Selain itu, Pawa juga  mengharapkan kepada penjabat Kepala Desa yang baru dilantik ini  agar dapat bekerjasama secara baik dengan unsure  BPD serta  seluruh komponen Masyarakat menyangkut berbagai program kerja di desa.

Proses pelantikan ini  dihadiri anggota  DPRD Bursel, La Hamidi dan Ridwan Nurdin, Kabag Kesra, Camat, Tokoh Masyarakat dan Undangan Lainnya.   (SBS/OT)

- - - - - - - -


Namrole, SBS 
Sekda Buru Selatan, Sahroel A. E Pawa bersama Majelis dzikir mahabbah Rasulullah SAW dan majelis zikir RI satu  melaksanakan Safari Dakwah dan  Haul Akbar berlangsung di Desa Fogi Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Jumat (14/9).

Acara ini dihadiri tokoh ulama besar dari Hadmaut Yaman, Al Habib Bin Hasan Bilfagih, para Dai Mitra Polri, acara ini dimeriakan oleh Ribuan  jemaah yang datang dari masing – masing Desa di Kecamatan Kepala Madan, Bursel.

Adapun pelaksanaan haul Tuan Guru Alarifbillah Habib Hud Alhabsy (mengenang hari wafat) ini, bertujuan mengingat kembali jasa perjuangan para ulama-ulama besar yang telah mendedikasikan hidupnya untuk agama Islam di Maluku terkhusus Desa Fogi.

Sekda Bursel, Sahroel A. E Pawa pada kesempatan itu menyampaikan, terima kasih pada para kiai, alim ulama, habaib yang telah datang di Kabupaten Bursel, Khusunya di Desa Fogi dalam pelaksanaan Safari Dakwah dan  Haul Akbar  Tuan Guru Alarifbillah Habib Hud Alhabsy. Semoga  Safari Dakwah dan Haul  ini dicatat sebagai amal dan ibadah oleh Allah SWT.

Ia mengatakan, Haul Habib Hud Alhabsi yang di kemas dalam zikir Akbar lewat lantunan Bursel  bersalawat yang di Prakasai oleh Majelis Zikir RI Satu Maluku menunjukan bahwa di Kabupaten Bursel  Khusunya di Desa Fogi miliki tokoh Ulama kelas dunia tuan Guru Habib Hud Alhabsi yang saat ini kita peringati Haulnya, Ungkap Pawa.

“ Semoga Haul dan Zikir ini Dapat memberikan keberkahan bagi  Masyarakat di Wilayah Buru Selatan. Pemerintah Daerah saat ini juga tidak hanya focus pada pembangunan Fisik semata namun keseimbangan pembangunan material dan pembangunan mental spiritual menjadi prioritas, “tutur Pawa.

Dalam Prespektif inilah maka pelaksanakan zikir hari ini merupakan Wujud dari proses Taaruf Ilaullah pendekatan diri kita kepada sang Khalik  Allah SWT.  Lewat untaian zikir dan lantunan salawat memuji  kebesaran Allah SWT serta Wujud kecintaan kita kepada sang kekasih Rasullah SAW.

Selanjutnya Hadmaut Yaman, Al Habib Bin Hasan Bilfagih menyampaikan ceramhnya tentang perjalanan dakwah para Auliya (Wali) Allah, Cara hidup  mereka sehari-hari dan perjalanan dakwah mereka, serta Dakwah seputar persoalan Rumah tangga, terutama pembinaan mental Spritual dalam keluarga Suami, Istri dan anak.

Sebelumnya Safari Dakwah dan  Haul Akbar di Desa Fogi tersebut dimulai dengan bertasbih, membaca tahlil, bertahmid, dan takbir  dengan memanjatkan  doa pada Allah.

Diketahui, kegiatan bernuansa religi ini, turut dihadiri Ribuan jamaah, turut di hadiri, Kabag Kesra, Camat, perwakilan Kantor  Kementrian Agama Bursel, Perwakilan Dai Mitra Polri, Ketua Persada, Ilham Marasaholi para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang datang dari masing – masing kecamatan – kecamatan di Bursel. (SBS/OT)

- - - - - -


Namrole, SBS
Mantan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Syahroel Pawa yang saat ini menjabat sebagai Sekda defenitif Kabupaten Bursel kini telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tanggal 28 Oktober 2018.

Dimana pada tanggal tersebut Pawa akan genap berusia 60 tahun dan sudah harus bebas bertugas atau pensiun.

“Pastinya itu bahwa masa berakhir Sekda Buru Selatan itu dalam BUP 60 tahun, jadi dari segi batas usia pensiun 60 tahun itu Sekda Bursel sudah harus bebas  bertugas atau pensiun pada tanggal 28 Oktober 2018 karena usianya sudah 60 tahun, jadi tidak ada kebijakan diperpanjang karena sudah mencapai BUP,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bursel AM Laitupa kepada watawan di ruang kerjanya, Jumat (12/09).

Laitupa menjelaskan, tentunya sebelum mencapai BUP itu pemerintah daerah dalam hal ini Bupati sudah harus mengusulkan pengganti atau yang biasa disebut penjabat Sekda Kabupaten Bursel ke provinsi.

Selanjutnya, dalam beberapa waktu kemudian, penjabat itu akan mengatur untuk  mengumumkan lagi lowongan sekda defenitif untuk dilakukan pengujian namanya untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama (JPT).

Laitup mengaku sampai saat ini belum ada nama yang diusulkan mengingat jabatan Sekda yang saat ini ditempati oleh Syaroel Pawa masih ada satu bulan lebih.

“Jadi ketentuannya di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, yang mana penjabat itu di usul ke gubernur hanya 5 hari, jadi cuma 5 hari kita usulkan, kalau gubernur setuju atau tidak setuju tetap Bupati akan membuat Surat Keputusan (SK) untuk melaksanakan pelantikan penjabatnya. Ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan,” terang Laitupa.

Lebih lanjut, Laitupa menjelaskan, untuk pelantikannya akan tetap di laksanakan mungkin pada tannggal 28 atau 29 pada waktu itu.

“Jadi misalnya di mundur ke tanggal 28 atau 29 dan selanjutnya, Sekda defenitif sudah tidak bisa lagi melaksanakan hal-hal yang bersifat pemerintahan seperti tanda tangan dan lain-lain, karena sudah ada pada BUP,” katanya.

Dirinya menjelaskan untuk penjabat hanya satu orang yang akan di usulkan oleh Bupati melalui Badan kepegawaian daerah.

“Satu, hanya satu yang diusulkan melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati. Siapa yang mau diusulkan tergantung dari Pa Bupati dengan segalah pertimbangan, saya hanya menyiapkan dia punya persyaratan-persyaratan yang mungkin bersangkutan tersebut di usulkan dan persayaratan apa saja yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Mantan Kepala Sekolah ini membeberkan syarat-syaratanya yang harus dipenuhi oleh seorang Penjabat Sekda yaitu yang bersangkutan harus Esalon Asasi minimal sudah perna menduduki jabatan pimpinn tinggi pratama satu dinas sampai dengan dua dinas atau satu dinas tapi lebih dari 4 tahun kalau tidak dua dinas yang berbeda.

“Persayaratan lain yaitu yang bersangkutan harus punya pangkat yang serendah-rendahnya itu harus 4C, karena terkait dengan penjabat Sekda. Kemudian dia punya pendidikan misalnya dia S2 kemudian PIM misalnya PIM 4, PIM 3 dan PIM 2. Itu sebagai syarat yang harus dilampirkan bersama dia punya ijazah terakhir dan harus melampirkan dia punya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari BPK itu selama dua tahun,” ujarnya. (SBS/02)

- - - - -


Namrole, SBS 
Pihak kepolisian nampaknya tak konsisten untuk menutup aktiivitas Judi Bola Guling (JBG) Bowling Asmara milik Diman di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) secara permanen.

Sebab, setelah jajaran kepolisian Polsek Namrole yang dikomandani oleh AKP Yamin Selayar menutup aktivitas judi yang melanggar hukum itu akhir bulan Agustus 2018 lalu, kini perjudian itu kembali dibuka lagi sejak 5 September 2018 kemarin setelah Diman, sang pemilik JBG bermanuver ke Polres Pulau Buru untuk mendapatkan izin keramaian guna mengoperasikan JBG miliknya.

Diman diketahui ke Mapolres Pulau Buru dan bertemu langsung dengan Kasat Intel Polres Buru IPTU Is Walla. Dimana, setelah membangun komunikasi dengan Is Walla, Diman pun kemudian dipertemukan lagi dengan Kapolres Pulau Buru AKBP Adityanto Budi Satrio lewat perantara Is Walla.

Alhasil, keinginan Diman untuk mendapatkan izin keramaian pun dikantonginya dan langsung ditanda tangani oleh Is Walla, walaupun aktivitas JBG ini selalu mendapat penolakan dari masyarakat di Namrole, Ibu Kota Kabupaten Bursel.

Kasat Intel Polres Pulau IPTU Is Walla yang dikonfirmasi via pesan singkatnya, Kamis (13/9) mengaku bahwa pihaknya memberikan izin setelah Diman bertemu langsung dengan sang Kapolres.
“Terkait dengan izinnya, saya dan Pak Diman sudah menghadap langsung ke Pak Kapolres dan beliau yang izinkan, maka saya keluarkan izinnya,” kata Is Walla.

Is Walla mengaku bahwa jika Kapolres tak mengizinkan, maka dirinya tidak akan mengeluarkan izin kepada Diman.

“Kalau beliau (Kapolres-red) tidak izinkan, tidak mungkin saya kasih keluar izinnya,” terangnya.

Untuk diketahui, Keberadaan JBG Bowling Asmara milik Diman ini akhirnya ditutup oleh jajaran Kepolisian Polsek Namrole secara permanen beberapa waktu lalu.

“Sudah tutup itu, sudah tutup permanen,” kata Kapolsek Namrole, AKP Yamin Selayar kepada Siwalima, Selasa (21/8) malam.

Yamin mengaku bahwa pasca adanya sorotan terkait dengan beroperasinya Judi Bola Guling itu dan akan ditutup oleh pihaknya, sang pemilik Judi Bola Guling mendatangi pihaknya untuk minta kelonggaran dan pihaknya sempat memberikan toleransi selama 2 hari.

“Mas (Diman-red) sempat datang, saya kasih toleransi 2 hari,” cetusnya.

Namun, kemudian anggota DPRD Kabupaten Bursel dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Umasangadji pun menyorotinya sehingga pihaknya pun kemudian mengambil langkah untuk segera menutupnya secara permanen.

“Tapi DPRD sudah menyanyi akang, jadi sudah tutup parmanen,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, JBG Bowling Asmara milik Diman di Desa Labuang kembali dibuka dan beraktivitas lagi sejak awal bulan Agustus 2018 lalu.

Padahal, aktivitas perjudian ini telah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Bursel sejak bulan Oktober 2016 lalu karena desakan berbagai pihak yang merasa resah dan tak mau aktivitas perjudian ini merusak mental masyarakat di Kabupaten ini.

Tak terima dengan dibukanya judi Bola Guling ini, anggota DPRD Kabupaten Bursel dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Umasangadji pun meminta pemerintah daerah untuk konsisten terhadap komitmennya dalam menutup perjudian ini.

“Pemerintah Daerah sudah seharusnya komitmen menutup perjudian Bola Guling ini. Kan sudah pernah ditutup, kenapa dibiarkan dibuka lagi,” kata Umasangadji yang akrab disapa Madoli ini kepada wartawan di Alun-Alun Kota Namrole usai mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8).

Menurut Madoli, pemerintah daerah harusnya tak membiarkan aktivitas perjudian ini kembali ada di Kota Namrole.

“Wibawa pemerintah daerah ada dimana, kalau sudah menyatakan untuk ditutup permanen, tapi sekarang dibuka lagi, ada apa ini,” ucap Madoli yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel.

Padahal, lanjutnya, keberadaan judi Bola Guling ini hanya akan memberikan dampak yang negatif bagi keamanan di daerah ini, termasuk akan merusak mental masyarakat kita.

“Nilai positif hadirnya Judi Bola Guling ini apa? Yang ada negatifnya saja, yakni bisa berdampak pada kondisi keamanan dan juga akan merusak mental masyarakat kita, terutama generasi kita,” paparnya.

Olehnya itu, Ia berharap agar pemerintah daerah maupun pihak kepolisian tak diam ketika mengetahui beroperasinya perjudian ini. Apalagi, lokasi perjudian ini ada di tengah-tengah pemukiman warga, dekat rumah ibadah, Kantor Bupati maupun Kantor DPRD Kabupaten Bursel.
Sebab, baginya, Kabupaten Bursel haruslah dibangun kedepan dengan hal-hal yang positif dan bukan hal-hal yang berbau negatif seperti ini karena ini merusak moral dan perilaku masyarakat Bursel. (SBS/01)

- - - - - - - -


Namrole, SBS 
Wakil Bupati Buru Selatan Buce Ayub Seleky menuturkan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengetahui betul apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan fungsinya (Tupoksi) sebagai seorang ASN.

Demikian disampaikan Wabup dalam sambutaannya saat membuka kegiatan Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuai Ijazah serta Ujian Pemataan Kompetensi Jabatan Pelaksana Berbasis CAT Tahun 2018 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang berlangsung di auditorium lantai dua kantor bupati, Kamis (13/09).

“Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara bagaimana etos kerja saudara-saudara. Tupoksi kerja saudara-saudara yang baik sebagai seorang ASN harus ditingkatkan. Kalau saya memperhatikan pegawai kita di kabupaten Buru Selatan ini, orang ambon bilang panas-panas tai ayam terutama terkait peningkatan disiplin pegawai,” tutur Seleky.

Dirinya menjelaskan, dengan kegiatan yang dilaksanakan ini para peserta harus bersyukur karena pemerintah sudah menyediakan media seperti ini untuk menguji setiap ASN demi perbaikan nasib mereka ke depan sesuai dengan aturan yang ada di dalam sistem kepegawaian.

“Jadi saya berharap, jangan hanya sekedar mengikuti sebagai syarat untuk mendapatkan hak saudara-saudara, tetapi kewajiban-kewajiban juga harus dilakukan. Kalau sudah lulus, untuk naik pangkat itu gampang yang penting pegawai itu juga melakukan kewajiban-kewajibanya, jangan sampai sudah tidak masuk kantor tapi menuntut hak,” ujarnya.

Mantan kepala BKD Kabupaten Bursel ini menegaskan, orangg yang tidak mampu berpikir tetang tupoksinya adalah orang-orang yang gagal dalam menetapkan keadilan bagi orang banyak, sehingga dirinya berharap dengan dilakukannya kegiatan ujian tersebut dapat mengubah kebuiasan buruk kita yang lama.

“Saya berharap dengan dilakukannya ujian dinas dan ujian kompetensi ini paling tidak dapat menumbuhkembangkan semangat saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dengan baik. Dapat memberikan nuansa baru dalam mengubah paradikma kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita ke depan sebagai ASN yang baik,” jelasnya.

Disamping itu, dirinya mengungkapkan, diselenggarakannya kegiatan ujian ini untuk meberi penguatan kapasitas aparatur ASN di Bursel sehingga semakin hari semakin baik dengan berlandaskan semangat kebersamaan dalam bingkai Lolik Lalen Fedak fena (Satukan Hati Membangun Negeri).

Pada kesempatan itu juga Kakanreg Regional IV Makassar Sayadi pada kesemapatan itu menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk melihat potensi dari para peserta agar nanti dalam pembinaan kepegawaian dan rotasi kepegawaian di kabupaten Buru Selatan ini dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, begitu juga dengan pengangkatan pada Jabatan Tinggi Pratama.

“Ini juga nantinya akan dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan saudara-saudara dalam jabatanya maisng masing apakah cocok atau tidak menduduki jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan,” kata Sayadi.

Dirinya menambahakan, hasil dari kegiatan ini  juga akan lahir potensi-potensi yang nantinya dapat dipakai untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan di kabupaten ini.

“Dari ujian ini akan menghasilkan ASN yang berpotensi dan dapat dipakai dan ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan kelebihan dan kemampuannya, sehingga tugas dan kewajibannya dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya,” tutupnya.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Wakil Bupati Buru Selatan, Buce Ayub Seleky, Kakanreg Regional IV Makassar Sayadi bersama tim, kepala BKPSDM A M Laitupa, Para Asisten Bupati, Pimpinan OPD dan Ratusan Peserta Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuai Ijazah serta Ujian Pemataan Kompetensi Jabatan Pelaksana Berbasis CAT Tahun 2018 Kabupaten Bursel. (SBS/02)

- - - - - -


Namrole, SBS 
Pintu masuk menuju empat Kantor milik Pemkab Bursel yakni, Dinas Koperasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) ditutup dengan bambu dan daun kelapa dan dipasang Ifutin dengan sebua tulisan yang berbunyi “Perhatian, Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun di atas tanah milik bapak Hutang Nurlatu, karena belum di bayar oleh pemerinta daerah. TTD H Nurlatu. 

Penyegelan oleh pemilik lahan dilakukan sejak jam 20.00 Wit (jam 8 malam).

Pemalangan ini terjadi disebabkan karena belum dilunasinya sisa uang ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dari tahun 2011 hingga 2018 kepada pemilik lahan Hutang Nurlatu. Akibatnya, pintu masuk menuju empat buah kantor disegel oleh pemilik lahan.

Kendati di segel, namun aktivitas pegawai pada empat kantor itu berjalan seperti biasa, tetapi jumlah pegawai sedikit saja yang masuk kantor. Dan kendaraan milik pegawai tidak bisa masuk ke halaman perkantoran, hanya bisa diparkir di jalan raya depan perkantoran tersebut.

Pemilik lahan Hutang Nurlatu kepada wartawan, Kamis (13/09) mengatakan, lahan dusun miliknya itu di gusur untuk pembangunan kantor sejak tahun 2011. Pembongkaran lahan itu oleh kontraktor yang membangun perkantoran itu.

"Saya sangat marah karena mereka gusur lahan saya tanpa memberitahu saya. Karena saya marah, kontraktor temui saya di rumah," jelas Nurlatu.

Dikatakan bahwa saat itu dirinya meminta ganti rugi lahanya seluas 1 Ha itu sebesar Rp.360 juta tetapi saat itu kontraktor hanya bisa membayar Rp.60 juta dengan perjanjian sisanya tidak perlu di bayarkan asalkan anaknya bisa menjadi PNS namun hingga saat ini janji PNS tersebut belum juga terjawab sehingga dirinya menagih uang sisa ganti rugi Rp.300 juta yang belum dibayarkan.

"Sekarang saya tuntut sisanya 300 juta, karena perjanjiannya saya anak harus jadi PNS tapi sampe sekarang seng jadi. Jadi saya tuntut uang sisa ganti rugi untuk luas lahan satu hektar. Sekarang saya tuntut," tandas Nurlatu.

Sementara terkait pertemuannya dengan pihak Pemda Bursel dalam hal ini dengan Sekda Syharoel Pawa, dikatakan bahwa pertemuan dengan sekda batal dan diwakili oleh Asisten I Souhoka dan Plt Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Melkior Solissa.


Dalam pertemuan itu menurut Nurlatu, Kadis Tata Kota berjanji akan mencari bukti-bukti pembayaran Rp.60 juta itu. Dan akan mempelajarinya apaka itu benar uang pembayaran itu ganti rugi atau pembayaran lahan.

Kata Nurlatu, bahwa itu tidak benar karena sesuai permintaan ganti rugi kepada kontraktor pada saat itu sebesar Rp.360 juta dan mampu dibayar Rp.60 juta dan masih tersisah Rp.300 juta.

Nurlatu yang adalah tokoh adat Desa Waenono ini tetap bersikeras atas tuntutannya, dan Kadis PKPP meminta waktu seminggu untuk mencari bukti pembayaran yang diatasnya terdapat cap jempol milik Hutang Nurlatu selaku pemilik lahan.

"Kadis Tata Kota meminta waktu seminggu untuk mencari bukti pembayaran. Jika bukti itu tidak dapat maka katong tuntut sisa pembayaran dan kita akan tetap menyegel lahan (lokasi perkantoran) sampai ada itikat baik dari pemda untuk melunasi sisa hutang," papar Nurlatu. (SBS/07)

- - - - - - - -