Select Menu

Berita Utama

Berita Virus Corona

Info Kota Ambon

News Politik

News Hukrim

loading...

Berita Kabupaten Buru

Kabupaten Buru Selatan

News Pariwisata

Namrole, SBS
Dikibatkan belum melunasi hak-hak sejumlah karyawan, Pimpinan Koperasi Wana Lestari, milik Fery Tanaya disomasi oleh Barbalina Matulessy selaku kuasa hukum para karyawan yang belum memperoleh hak-haknya tersebut.

Matulessy mengatakan, dirinya telah diberikan kuasa oleh para karyawan yang belum menerima hak-haknya yakni MS, HW dan HAW untuk memperjuangkan hak-hak mereka karena Manager Koperasi Waelo Wana Lestari Base Camp Wamkana, Saipudin terkesan mulai mempermainkan mereka karena selalu memberikan janji-janji palsu.

“Berdasarkan atas keterangan-keterangan yang kami dapat, maka surat somasi ini perlu kami sampaikan kepada pimpinan Koperasi Waelo Wana Lestari Base Camp Wamkana, bahwa ketiga klien kami sampai saat ini masih merupakan pegawai dari Koperasi Waelo Wana Lestari Wamkana yang beroperasi untuk pembuatan kayu bulat dan sampai saat ini hak-hak mereka belum diberikan,” ucap Matulessy kepada wartawan di Namrole, Jumat (03/07/2020).

Matulessy menjelaskan, klien pertamanya yakni MS telah bekerja sejak tanggal 5 April 2010 sampai sekarang dengan perjanjian gaji sebesar Rp.1.500.000 dan uang makan sebanyak Rp.350.000 per bulan.

Untuk klien keduanya, HW telah bekerja sejak 8 Oktober 2010 sampai sekarang dengan kesepakatan dasar gaji sebesar Rp.2.500.000 dan uang makan sebanyak Rp.350.000.

Sementara klien ketiganya HAW telah bekerja dari tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan sekarang dan kesepakatan dasar gaji yaitu Rp.2.000.000 tanpa uang makan. 

“Kami ingin sampaikan bahwa ketiga klien kami belum menerima hak-haknya sampai saat ini, meskipun Koperasi Waelo Wana Lestari tidak lagi beroperasi di Wamkana, namun ketiga klien kami bersama 7 (tujuh) rekan karyawan yang lain ditambah 2 (dua) anggota Brimob diberikan tugas lanjutan tertanggal 25 Agustus 2018 untuk menjaga Camp Koperasi Waelo Wana Lestari,” ujar Matulessy sambil menunjukan bukti-bukti. 

“Jadi dalam menjalankan tugas, ketiga klien kami tidak mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan secara baik, dimana klien kami MS hanya diberi gaji terakhir sampai Bulan November 2018, sedangkan HW dan HAW terakhir mendapatkan hak mereka pada September 2018,” bebernya.

Matulessy lebih jauh menyampaikan bahwa kliennya telah melakukan koordinasi dengan  Kepala Personalia Koperasi Waelo Wana Lestari Wamkana, Jonatan Nurlatu terkait gaji, namun jawaban yang mereka dapatkan adalah iya nanti bulan depan.

“Jawaban iya nanti bulan depan ini selalu klien kami dapat setiap kali menanyakan hak-hak mereka, bahkan Humas perusahaan juga telah menyampaikan hal ini kepada Pak Fery di Namlea dan dijanjikan akan dikirim melalui rekening, namun hingga kini semua adalah janji palsu. Untuk itu dengan tegas kami meminta pimpinan Koperasi Waelo Wana Lestari Wamkana agar sesegera mungkin menyelesaikan hak-hak ketiga klien kami dari tahun 2018 sampai bulan April 2020,” paparnya.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Maluku dengan alamat Jl. Haruhun, Gang Moleng Karang Panjang, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ini mengancam jika langkah somasi yang dilakukan pihaknya tidak digubris, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan menggugat Koperasi Waelo Wana Lestari.

“Kalau Somasi kami tidak diindakan oleh Koperasi Waelo Wana Lestari hingga waktu yang ditentukan, maka kami akan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana,” tegasnya. (SBS/02)
- - - - - - - - - -
Paridu Flores 
Namrole, SBS 
Ijazah Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) dan Ijazah Paket C milik Kepala Desa (Kades) Waemala, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Paridu Flores diduga palsu.

"Dua ijazah Kades Waemala, Paridu Flores diduga palsu. Kedua ijazah itu ialah ijazah SMP dan Paket C," kata sejumlah warga Desa Waemala yang enggan namanya dipublikasikan kepada wartawan di Namrole, Kamis (02/07/2020).

Mereka menceritakan, ketika Paridu berpindah domisili dari Desa Nalbessy ke Desa Waemala, ia belum lulus SMP alias putus sekolah. Bahkan, ketika menetap di Desa Waemala, Paridu juga tak pernah melanjutkan pendidikannya.

"Tapi anehnya Paridu kemudian punya ijazah SMP. Hal yang mengganjal pada ijazahnya ialah Paridu yang diketahui lahir tanggal 5 Agustus 1975 baru dinyatakan tamat belajar SMP tanggal 13 Pebruari 1993 dan ijazanya tertanggal 6 Mei 1993 vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 384/C/Kep/I/1992 tanggal 24 Agustus 1992," kata mereka.
Lanjut mereka, untuk membuktikan hal itu, polisi bisa saja memeriksa para Siswa SMP Leksula yang seangkatan dengan Paridu di Desa Leksula dan Nalbessy maupun orang tua angkat (Bapa Piara) Paridu di Desa Waemala.

Selain itu, ijazah Paket C yang digunakan oleh Paridu saat mencalonkan diri sebagai Kades tahun 2013 bersama Calon Kades lainnya yakni Samsul Marua dan La Ayo Tuara yang dimenangkan oleh Samsul Marua pun diduga palsu.

Sebab, lanjut mereka, Paridu tidak pernah mengikuti berbagai tahapan untuk mendapatkan ijazah Paket C tersebut. Tapi anehnya, ijazah Paket C keluaran 13 Agustus 2007 bisa dikantongi oleh Paridu.

"Lebih anehnya lagi, kalau sudah punya ijazah Paket C asli, mengapa Paridu mau ikut ujian Paket C tahun ajaran 2017/2018 lagi. Walaupun kemudian dibatalkan," terang mereka.

Tak hanya itu, kata mereka, ketika gagal mengikuti Ujian Paket C di tahun ajaran 2017/2018, Paridu lagi-lagi mendaftarkan diri untuk ikut Ujian Paket C tahun ajaran 2019/2020 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Batu Kadera, Desa Waehaka, Kecamatan Leksula milik Abd Rahman Boeing.

"Tapi karena Kades ini sesumbar bahwa ijazah Paket C lewat Ujian yang difasilitasi oleh PKBM milik Abd Rahman Boeing itu palsu, akhirnya Abd Rahman Boeing kemudian menghapus nama Paridu sehingga Paridu gagal lagi ikut Ujian Paket C," terang mereka.

Hal lain yang turut mengganjal ialah, jika Paridu telah memiliki ijazah Paket C asli, mengapa Paridu mendaftarkan diri sebagai Calon Kades dan dilantik sebagai Kades Waemala tanggal 27 Februari 2019 lalu dengan menggunakan ijazah SMP.

"Inikan cukup mengganjal. Mengapa Paridu tidak Calon Kades dengan ijazah Paket C jika itu asli, tapi malah pakai ijazah SMP yang kami duga juga palsu. Dimana, saat itu Paridu berkompetisi dengan 2 Calon lain, yakni Abas Buton dan Arwin Suhada. Saat itu Paridu yang terpilih dan dilantik oleh Bupati bersama 8 Kades lainnya di Kecamatan Leksula," papar mereka.

Sementara itu, Kades Waemala Paridu Flores yang dikonfirmasi melalui pesan WhataApp hanya membaca pesan yang dikirimkan kepadanya, namun tidak membalas. Ketika dihubungi melalui telepon seluler beberapa kali pun tak diresponi oleh Paridu. 

Beberapa jam kemudian, seseorang yang mengaku bernama Munarsi alias Aci malah menghubungi wartawan media ini dan memprotes wartawan seakan-akan wartawan meminta ijazah SD-SMA milik Paridu. 

Padahal, wartawan tidak meminta ijazah, malah mengkonfirmasi Paridu soal dugaan ijazah palsu miliknya.

"Maksudnya Bu mau minta Kepala Desa pung nomor, eh ijazah," kata seorang pria ketika menghubungi wartawan media ini melalui telepon seluler.

Wartawan pung kemudian menanyakan nama dari penelpon, namun pria tersebut tetap ngotot ingin mengetahui wartawan meminta ijazah Paridu untuk apa.

"Seng, Beta mau tanya Bu minta Kepala Desa pung ijazah itu for apa," ucapnya.

Namun wartawan tetap meminta nama penelpon, tapi lagi-lagi pria ini tetap ngotot bahwa wartawan meminta ijazah Paridu untuk apa.

"Bu tadikan SMS Bapak Desa kata mau minta Bapak Desa pung ijazah, barang Bu ambil for apa," ucapnya lagi.

Padahal wartawan tidak pernah meminta ijazah Paridu, tapi mengkonfirmasi Paridu soal adanya informasi soal dugaan ijazah palsu milik Paridu.

Tapi, lagi-lagi pria ini ngotot bahwa wartawan minta ijazah.

"Lah ini SMS ini, Bu punya kapasitas apa untuk minta Bapak Desa pung ijazah," papar pria tersebut.

Ketika wartawan menanyakan lagi soal identitas pria ini, ia mengaku sebagai kerabat dekat Paridu.

"Katong ini Bapak Desa pung Ade," katanya.

Saat ditanyai nama, ia mengaku bernama Munarsi alias Aci.

"Beta Aci, Munarsi, barang kenapa," ucapnya.
Munarsi 
Setelah wartawan menjelaskan bahwa wartawan mengkonfirmasi Paridu agar berita yang disajikan berimbang atau tidak sepihak, pria tersebut malah mengungkapkan hal berbeda dari apa yang ia sampaikan sebelumnya.

"Maksudnya begini, konfirmasi yang bersangkutan, bos konfirmasi terkait penanyaan, bukan permintaan data. Kan bos minta," ucapnya.

Tambahnya, bos kan bilang Kepala Desa bisa minta ijazah SD sampai SMA. Padahal, wartawan tidak pernah meminta ijazah Paridu.

Pria ini lagi-lagi mempertanyakan maksud apa, wartawan mempertanyakan ijazah Paridu, sebab sebagai kerabat ia merasa tersinggung.

"Karena itu menyangkut Beta pung sudara Bu, Beta jua rasa tersinggung dengan Bu punya tingkah laku," paparnya. 

Ia bahkan menuding wartawan telah mengintimidasi Paridu.

"Bu beberapa kali seakan-akan intimidasi," kata pria tersebut.

Padahal, tudingan itu tidak pernah dilakukan. Sebab, wartawan hanya mengkonfirmasi Paridu semata soal informasi yang disampaikan oleh sejumlah warga Waemala. (SBS/01)
- - - - - - - - - - -
Namrole, SBS 
Bukan perseteruan atau terjadi pertempuran antara anggota Kompi Senapan D 731/ Kabaresi Namrole yang dipimpin oleh Danki Senapan D Yonif 731/ Kabaresi Namrole, Lettu Inf Vicodey Andries dengan anggota Polsek Namrole dibawa pimpinan Kapolsek Namrole AKP Yamin Selayar.

Namun, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 74, sejumlah personil dari Kompi Senapan D Yonif 731/ Kabaresi Namrole menyambangi Mapolsek sambil membawa kue Ulang tahun.

Pantauan media ini, walaupun hujan, gerakan Danki Senapan D Yonif 731/ Kabaresi Namrole, Lettu Inf Vicodey Andries bersama puluhan anggotanya untuk mengucapkan selamat HUT Bhayangkara kepada pimpinan dan anggota Polsek Namrole tidaklah surut. Malahan aksi ini penuh suasana dramatis.

Dimana, aksi yang dilakukan Kompi Senapan D Yonif 731/ Kabaresi Namrole yang merupakan bagian dari upaya untuk membangun dan mempererat sinergitas tanpa batas ini sama sekali tidak diketahui oleh Polsek Namrole.

“Gerakan kami untuk membangun dan mempererat sinergitas tanpa batas kami dengan Polsek Namrole sebagai mitra pertahanan terakhir di kabupaten Buru Selatan sekaligus mengucapkan dirgahayu Bhayangkara ke 74 tahun,” ucap Danki Senapan D Yonif 731/ Kabaresi, Lettu Inf Vicodey Andries kepada wartawan usai perayaaan tersebut, Rabu (1/7/2020) di Namrole.

Menurutnya, sebagai simbol perayaan HUT pihaknya membawakan kue Ultah yang kemudian diberikan langsung kepada Kapolsek Namrole, AKP Yamin Selayar. Dalam kesempatan itu, Vicodey menyampaikan semoga dihari bahagianya yang ke 74 tahun, Bhayangkara semakin jaya dan selalu dicintai oleh masyarakat.
“Jadi ini berkaitan dengan HUT Polri ke 74 yang diucapkan lewat surprise dengan pembawaan kue ultah ke Mapolsek Namrole. Kami semua, seluruh anggota Kompi Senapan D Yonif 731/ Kabaresi Namrole ambil bagian dalam perayaan ini,” tambahnya.

Pihaknya berharap, dengan perayaan ini bukan hanya sekedar euforia semata, tetapi dengan silahturahmi dan sinergitas tanpa batas yang dilakukan, kedepannya segala kebersamaan dan saling bantu untuk menjaga situasi dan kondisi di kabupaten Buru Selatan dapat terjalin erat.
“Harapan kami kiranya lewat giat tadi kedepan kami semakin kompak dan saling mendukung dalam menjaga keamanan dan pertahanan NKRI serta sinergitas kami tanpa batas sebagai garda terakhir pertahanan bumi Bipolo selalu terjaga. Jaya selalu Polri, Kantibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Namrole AKP Yamin Selayar turut mengucapkan terima kasih atas surprise yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota Kompi Senapan D Yonif 731/ Kabaresi Namrole.

Ia berharap sinergitas bersama sebagai penjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat dapat selalu terjalin demi tercapainya ketertiban di tengah-tengah masyarakat. (SBS/02)
- - - - - - - - -

Namlea, SBS 
Dugaan kabar bohong yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Nasdem, John Lehalima,  bakal berlanjut ke polisi.

Advocaat muda yang juga dosen Uniqbu, M Taib Warhangan SH MH, kepada wartawan siang tadi dan mengabarkan rencana pelaporan ini.

Kata Warhangan, semestinya John Lehalima jangan bicara seperti itu di hadapan mitra kerja Pemkab Buru, soal PTT yang dipecat dan akibat dipecat terjadi busung lapar di kalangan PTT.

menurut Warhangan, kalau dia berbicara, maka harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang dibicarakannya. Karena kini apa yang dibicarakannya itu merugikannya dan juga merugikan pemerintah daerah, kemudian rakyat di Kabupaten Buru yang semestinya tidak boleh.

Taib Warhangan mengaku telah diberi kuasa oleh Pemkab Buru untuk menangani masalah ini secara hukum. Ia akan mendatangi kepolisian dan ditemani Pejabat dari BKD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.

Sementara itu, John lehalima yang dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Ditelepon, terdengar bunyi nada dering, namun tidak diangkatnya. Dikirimi beberapa pertanyaan lewat WA untuk mendapat konfirmasinya, juga belum dibalasnya.

Dimintai tanggapan atas rencana Pemkab mengadukannya ke polisi tentang khabar bohong soal PTT, ia tidak membalasnya.

Dikonfirmasi berita tanggal 6 Juni lalu menyebut ratusan PTT dipecat. Kemudian saat RDP ia menyebut 4000-an PTT dipecat. Namun esoknya saat jumpa pers disebut 1.500 PTT dipecat. Dari angka ratusan, jadi empat ribuan lebih lalu turun menjadi 1.500 ini mana yang benar???? Lagi-lagi John belum membalasnya.

Ditanya pula, apakah langkah Pemkab melaporkannya saat menyampaikan pendapat di RDP ini tidak tepat? Kalau tidak tepat, apa alasannya? juga tidak dibalasnya.

Ditanya langkahnya mengadukan Kadis Pendapatan, Azis Latuconsina ke polisi dengan sangkaan pengancaman. Kalau pengancaman berarti ada maksud, atau niat maupun rencana dari Kadis Pendapatan untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan dirinya.

Apakah hal demikian menimpanya, sehingga dia harus ke polisi ? Kalau tidak ada maksud dan niat itu, kenapa John harus ke polisi? adakah yang menyuruh/sarankan harus polisi? siapa yg menyuruh? Namun seluruh Pertanyaan ini tidak dibalasnya.

Sedangkan kuasa hukum Pemkab Buru, menyentil tuduhan John Lehalima kalau ada 4000an PTT yang dipecat, kembali menegaskan, jumlah seluruh PTT hanya 3000an lebih. Sedangkan yang sementara waktu dirumahkan akibat dampak pemotongan dana APBD hanya seribuan orang dari PTT.

"BKD sedang menyiapkan dan print datanya sebagai bahan bukti pelaporan nanti di polisi. Kesehatan juga sudah kumpulkan data, tidak ada yang busung lapar. Versi pa John Busung Kelaparan,"papar Taib.
Alasan sampai  PTT dirumahkan, lanjut Taib, karena ada perintah pemotongan dana ABPD TA 2020 dari Pempus sebesar 50 persen terhadap belanja barang dan jasa. Sebagian PTT dari total 3.500an orang pada beberapa OPD digaji dari belanja modal barang dan jasa, sehingga mereka dirumahkan.

Namun demikian dari PTT yang dirumahkan tadi, ada yang tetap diberdayakan dengan dimasukan ke dalam tim penanganan C19, sehingga mereka tetap mendapat honor.
Taib mengaku sudah membolak balik lagi perundang-undangan, terkait hak imunitas para wakil rakyat di DPRD tidak bersifat absolud. DPRD baru terlindungi apabila menyampaikan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Dugaan saya apa yang disampaikannya itu untuk mengelabui. Mengapa? ketika dia menyampaikan itu, faktanya tidak ada dan terjadi gejolak,"tutur Thaib.

Mengungkap fakta berita lewat transaksi elektronik, Taib mengungkap fakta, kalau wakil rakyat dari partai Nasdem ini berbohong berkali-kali terkait dengan jumlah PTT yang dirumahkan.

Dengan fakta kebohongan itu Taib menegaskan bahwa John bisa dikenakan pelanggaran UU IT. Karena itu John akan dipolisikan. (SBS/11)
- - - - - - - -

Namrole, SBS 
Bukan hanya pemerintah dan OKP/Ormas saja yang telah menunjukan kepeduliannya kepada masyarakat yang mengalami kesusahan akibat pandemi Covid-19, tetapi ternyata masih ada tangan-tangan yang begitu peduli untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus yang telah mendunia tersebut.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemilik Destinasi Wisata Pantai Masnana, Aiptu Nadus Nurlatu bersama keluarganya yang dengan iklas mau berbagi dengan masyarakat di Desa Masnana.

Kepada wartawan, Nurlatu mengatakan, pembagian sembako ini turut melibatkan Pastor Paroki St Santo Antonius Namrole, Kruce MSC. Dan tujuan pembagian sembako ini yakni untuk meringkankan beban masyarakat Desa Masnana akibat terkena dampak Covid-19.

“Kemarin kami membagi sebanyak 57 paket sembako untuk masyarakat Desa Masnana dan dalam kegiatan berbagi kasih ini kami juga melibatkan Pastor Paroki St Santo Antonius Namrole. Pembagaian berlangsung di Pos utama Destinasi Wisata Pantai Masnana,” ucap Nurlatu di kediamannya di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Bursel, Senin (29/06).
Ia menjelaskan, bukan hanya sembako tetapi minyak tanah juga diberikan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut.

“Jadi tak hanya sembako, karena saat ini musim hujan, makanya kami juga memberikan minyak tanah dengan harapan ada masyarakat yang kesehariannya memasak menggunakan kayu bakar dapat tertolong dengan minyak tanah yang diberikan oleh kami,” ucapnya.

Menurut anggota Polisi yang masih aktif bertugas di Polsek Waesama ini, bukan hanya 57 kepala keluarga yang diberikan bantuan, tetapi dalam waktu dekat 13 Kepala Keluarga yang ada di Dusun Lele yang merupakan anak dusun dari Desa Masnana juga akan diberikan bantuan yang sama.

“Jadi untuk 57 Kepala Keluarga yang ada di sini sudah kami berikan, kalau tidak ada halangan dan kondisi alam bersahabat dalam waktu dekat kami akan menyalurkan bantuan yang sama juga ke Dusun Lele yang ada di pegunungan itu untuk tahap dua,” bebernya.

Ditanya soal sumber dana apakah ada donatur yang mendanai, Nurlatu mengatakan bahwa semua adalah murni dana pribadi dan tidak ada dana dari donatur lain.

“Ini dana pribadi, hasil dari usaha tempat wisata kami ditambah ada kelebihan-kelebihan sedikit sehingga kami sisipkan untuk membantu masyarakat disini. Kami hanya minta masyarakat tidak melihat isinya tetapi niat kami yang ingin membantu. Dan kami sangat berharap masyarakat dapat terbantu dengan bantuan tersebut,” terangnya.

Ia mengatakan, kondisi saat ini sangatlah susah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ia bersama keluarganya berinisiatif untuk membantu masyarakat di desa tersebut.

“Kami bantu seadanya, karena kita tahu bersama saat ini sangat sulit medapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Semoga bantuan yang kami berikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu Warga penerima bantuan, Tresya Koten kepada wartawan mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada keluarga Aiptu Nadus Nurlatu yang telah membantu keluarganya.

Ia berharap, dengan adanya bantuan mulia dari keluarga Aiptu Nadus Nurlatu ini, akan muncul dermawan-dermawan lain yang dapat mencontohi niat baik yang dilakukan oleh keluarga tersebut.

“Selaku masyarakat kami sangat berterima kasih kepada Pak Nadus Nurlatu, sebab dengan kondisi seperti ini, di tengah Pandemi Covid-19 dan hujan yang tak pernah berhenti, bantuan tersebut sangat berarti. Kami berharap jika ada yang merasa berkelebihan dapat mencontohi sikap mulia yang dilakukan oleh keluarga Pak Nadus Nurlatu,” pungkasnya. (SBS/02)
- - - - - - - - -
Namrole, SBS 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Sabtu (27/06) menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Protokoler Covid-19 turut diterapkan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Namrole itu.

Dimana setiap undangan yang datang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi itu diwajibkan untuk menjalani tes suhu tubuh oleh Tim Gustu Covid-19 Kabupaten Bursel, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak selama kegiatan berlangsung.
Kegiatan yang dipandu oleh Kordiv Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bursel, Jainudin Solissa itu menghadirkan Ketua KPU Bursel Syarif Mahulauw dan Kordiv Teknis Penyelenggaraan Ismudin Booy sebagai pemateri.

Sosialisasi itu turut dihadiri oleh Wakapolres Buru Kompol Bahcri Hehanussa, Kapolsek Namrole AKP Yamin Selayar, Ketua Bawaslu Kabupaten Bursel Umar Alkatiri, dan Bakal Calon Wakil Bupati Bursel Sami Latbual.

Selain itu, hadir pula para tamu undangan lainnya dari pihak Universitas Terbuka, OKP, Tokoh Adat dan para Ketua OSIS.

Sementara undangan dari Partai Politik yang menjadi peserta utama dalam kegiatan sosialisasi ini malah terlihat banyak yang tak hadir. Sebab, yang terlihat hadir diantaranya hanyalah perwakilan Pengurus dari Partai Nasdem, Golkar, Perindo, Demokrat, PKB dan PSI.

Ketua KPU Kabupaten Bursel Syarif Mahulauw dalam sambutannya ketika membuka acara itu mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Pilkada harus dilaksanakan bulan Desember 2020.

"Sebagaimana dikuatkan oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2020 di pasal 8b itu jelas bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020," kata Mahulauw.

Ia menjelaskan berbagai tahapan yang sempat mengalami penundaan telah dilanjutkan, diantaranya KPU Kabupaten Bursel telah melantik 79 PPS di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bursel pada tanggal 15 Juni 2020 lalu.

Mahulauw menjelaskan, sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 ada beberapa pasal yang memuat didalamnya merupakan pasal tambahan yang mengisyaratkan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bursel 2020 ini mesti berpedoman pada standar Covid-19.

"Jadi hari ini ruangan telah dinikmati oleh Bapak Ibu, atas perintah PKPU ruangan telah di atur sedemikian rupa sehingga diantara kita sekalian ada jarak, kemudian ada masker dan draf peraturan KPU.  Itu diisyaratkan, paling standar harus menggunakan masker, tes suhu badan. Selebihnya bisa disesuaikan. Kondisi ini harus kita patuhi karena dibuat dalam aturan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mahulauw yang juga alumni HMI ini turut menyentil sejumlah problem selain Covid-19 dan musim penghujan, yang harus pula menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga berbagai tahapan Pilkada di daerah ini bisa berjalan mulus kedepannya.

"Keterbatasan kita dalam berkomunikasi, telepon dan kemudian tenaga listrik menjadi problem yang tanpa sadar mengganggu kita dalam menjalankan tahapan. Kiranya promblem ini mesti menjadi perhatian serius pengambil kebijakan di negeri ini," ucapnya.

Katanya lagi, jika dalam proses sosialisasi yang dilakukan tersebut ada masukan yang disampaikan oleh peserta, pihaknya akan menerima hal itu sebagai proteksi dalam mensukseskan agenda pesta rakyat ini kedepannya.

"Misalnya nanti saat kami sampaikan materi sosialisasi nanti, ada sanggahan BPK ibu sekalian akan kami terima itu sebagai masukan dan kemudian akan kami jadikan sebagai bahan proyeksi dalam melaksanakan tahapan lanjut sampai dengan tanggal pemungutan suara," tuturnya. (SBS/01)
- - - - - - - -

Namlea, SBS 
Advocaat M. Taib Warhangan, menyesalkan langkah anggota DPRD Buru dari Partai Nasdem, John Lehalima, yang telah mengadukan kliennya, Kadis Pendapatan Kabupaten Buru, Azis Latuconsina dengan tuduhan pengancaman.

Kepada wartawan di Namlea, malam ini,  Advovaat M Taib Warhangan, menjelaskan,  pengertian mengancam, yaitu menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Bila dikaitkan dengan kericuhan di DPRD dan  bukti rekaman video, ia pastikan bahwa kliennya maupun pimpinan OPD lainnya, tidak ada yang mengancam sebagaimana didalilkan John Lehalima dengan mengadukan kliennya di Polres Pulau Buru.

"Klien saya tidak pernah menyatakan niat atau ada rencana menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan  John Lehalima," ulas Taib.

Karena itu kehadiran John di Polres dengan mengadukan kliennya, patutlah disesalkan. Tidak ada pidana pengancaman yang diatur dalam KUH Pidana yang telah dilanggar kliennya.

Taib juga pertanyakan langkah John Lehalima dan Ketua Partai Nasdem Buru, Darwis Lapodi dengan melakukan jumpa pers yang diduga disengajakan dengan mengundang oknum wartawan yang dua kali gagal ujian di Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan rekan-rekan dekatnya saja, dan menolak wartawan lainnya di jumpa pers tersebut.

Ia mencurigai, diduga pula hal itu disengajakan oleh John dan Darwis Lapodi. Sebab kini informasi yang tersebar hanya bersifat sebelah pihak, sangat tidaklah berimbang dan kemudian dibagikan lewat transaksi elektonik, sehingga kliennya berada di pihak yang sangat dirugikan.

Taib lalu mencontohkan kalimat yang diucap John yang telah menjadi transaksi di dunia elektonik, kemudian merugikan kliennya, antara lain menyebutkan, "Asis Latuconsina tanpa ijin pimpinan sidang dengan suara lantang mengatakan bicara banyak-banyak apa, coba volume suara dikecilkan, dengan sikap dan gerakan tubuh yang tidak bersahabat."

Berlanjut lagi dengan ucapan kalimat langsung dari John sebagaimana ditulisan itu dengan mengatakan," Akibat itu, Beta berikan tanggapan dengan meminta Kadis Pendapatan, saudara Latuconsina untuk sebaiknya saudara duduk di kursi DPRD menggantikan saya, kemudian ditanggapi oleh Kadis Pendapatan berdiri dan menunjukan menunjukan palungku/kepala tangan kepada beta.”

Menanggapi ucapan John sebagaimana di atas, sambil tersenyum dan menahan tawa, Taib menilai tutur bahasanya kurang rapih.

Dari kalimat yang tidak tersusun rapih itu, John bukan hanya menyampaikan dugaan khabar bohong di RDT soal busung lapar, tapi kini diduga dia sedang berbohong pula lewat transaksi elektronik.

Kata Taib, dari bukti rekaman video, kliennya tidak pernah mengeluarkan kalimat seperti yang diucap John. Kliennya menyampaikan kalimat pendek meminta John menurunkan volume suara dalam posisi duduk dan saat itu belum ricuh.

Tegaskan Taib, bila teguran kliennya itu dianggap salahi tatib, John dapat menyampaikan ke pimpinan sidang untuk menegur kliennya. Bila perlu melalui pimpinan meminta  agar kliennya dikeluarkan dari ruangan rapat.

Bukan sebaliknya, bertindak di luar kode etik DPRD, berlaku tidak sopan di hadapan mitra kerja, dengan cara membanting mikrofon, lalu berdiri sambil marah-marah sebagaimana terekam di video.

Dosen Fakultas Hukum Uniqbu ini juga memasalahkan, ucapan Ketua Partai Nasdem Kabupaten Buru yang berkicau kalau dirinya tersinggung dengan peristiwa yang terjadi saat RDT di DPRD Buru.

Ingatkan Taib, ricuh di DPRD Buru itu domainnya para wakil rakyat dan pihak eksekutif. Tidak ada urusannya dengan Darwis Pribadi maupun ketua Partai Nasdem Kabupaten Buru.

Taib lalu mengutip ucapan Darwis Lapodi lewat transaksi elektronik, antara lain berbunyi, "berharap agar Bupati Buru melepaskan jabatan saudara Latuconsina dari jabatan sebagai Kadis Pendapatan daerah, karena yang bersangkutan dinilai melanggar kode etika persidangan dan sangat arogansi yang memalukan wibawah Pemerintah Daerah, bahkan membuat perlawanan melalui adu mulut dan mengarah ke adujotos terhadap anggota DPRD asal partai Nasdem.

Sambil kembali menahan tawa, Taib katakan, kalimat Darwis bukan saja tidak tersusun rapih, tapi juga bernada menghasut dengan menyebut kalau kliennya membuat perlawanan melalui adu mulut dan mengarah ke adu jotos terhadap anggota DPRD asal Partai Nasdem.

Sebab bukti video, kericuhan justru didalangi John Lehalima yang berlaku lebih tidak sopan dari kliennya, karena tidak mengindahkan kode etik DPRD, dengan membanting mikrofon lalu berdiri dan marah-marah di hadapan Sekda dan pimpinan OPD.

Ulah John yang lebih tifak sopan di hadapan mitra kerja itu, telah menyulut emosi sebagian besar pimpinan OPD termasuk kliennya.

Dari bukti-bukti, baik kliennya maupun pimpinan OPD lainnya, semuanya memilih keluar ruangan. Tidak ada yang sampai adu jotos dengan John.

"Nyaris adu jotos juga tidak ada," tegas Taib.
Menyusul tersebar luas kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kejadian sebesarnya saat terjadi kericuhan di DPRD Buru, maka Taib Warhangan, bersama kliennya sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Bila harus ditempuh upaya hukum maka Taib mewakili kliennya akan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). 

Namun Taib mengatakan pula, bahwa kliennya tidak seceroboh John Lehalima yang duluan datangi Polres Pulau Buru. Pimpinan dewan tidak lagi diindahkannya untuk bertukar pikiran sebelum melangkah terlalu jauh.

"Klien saya masih punya atasan di atasnya ada para asisten, pak Sekda, pak Wabub dan pak Bupati," tandas Taib. (SBS/11)
- - - - - - -

Maluku, SBS 
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Ely mengatakan, untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 di empat kabupaten di Provinsi Maluku diprediksi bakal berjalanan dengan menuai banyak kendala.

Salah satu kendalanya adalah kesiapan infrastruktur internet di empat daerah tersebut, menyusul masih banyak wilayah yang belum tersentuh dengan jaringan internet.

Ely menjelaskan, permasalahan yang akan dihadapi mulai dari aturan hingga teknis pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19.

Masalah kesiapan jaringan internet ini tampak akan ditemui khusus pada empat daerah pelaksanaan Pilkada di Maluku, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pihaknya menuturkan, kesiapan teknologi internet sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Namun, dari hasil pendataan Bawaslu, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum tersentuh internet.

Misalanya, untuk Kabupaten SBT, ada 15 kecamatan dan baru 6 daerah yang mendapatkan internet. Di Kabuapten Buru Selatan ada 6 daerah, tapi 1  yang mendapat jaringan.

Di MBD ada 17 daerah dan baru 8 daerah yang dapat internet, dan itu pun pada daerah yang memiliki spot-spot tertentu. Sedangkan di Kabupaten Aru hampir semua kecamatan tidak mendapat jaringan.

“Kabinda Maluku mengaku akan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Sekretaris Daerah Maluku selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Maluku, untuk mencari solusi bijak terkait mengatasinya. Kita berharap ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala ini,” pungkas Ely. (SBS/KT)
- - - - - - -

Maluku, SBS  
Gugus tugas Covid-19 Provinsi Maluku mengupdate kasus Covid-19 di Maluku dari 671 kasus melonjak menjadi 684 kasus. Untuk pasien dalam perawatan menurun menjadi 480 kasus, pasien sembuh menjadi 190 orang dan meninggal 14 orang.

Total 480 kasus ini tersebar pada beberapa Kabupaten/ Kota diantaranya, dari Kota Ambon turun menjadi 324 kasus, Maluku Tengah 102 kasus, Seram Bagian Barat 2 kasus , Seram Bagian Timur 24 kasus, Buru 20 kasus dan Maluku Barat Daya 5 kasus, 2 kasus dari Kota Tual.

Sementara Penambahan pasien sembuh, yaitu : Kasus 68: “HP”, Perempuan, 37 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 94: “FN”, Laki-laki, 50 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 106: “SM”, Laki-laki, 35 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 131: “S”, Perempuan, 21 tahun, asal Kota Ambon,Kasus 132: “RU”, Perempuan, 50 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 136: “M”, Perempuan, 37 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 140: “Y”, Laki-laki, 37 tahun, asal Kota Ambon,Kasus 169: “SH”, Perempuan, 53 tahun, asal Kota Ambon,Kasus 172: “ABT”, Laki-laki, 47 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 219: “S”, Laki-laki, 22 tahun, asal Kota Ambon.

Sedangkan, Kasus 220: “TH”, Laki-laki, 32 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 230: “EH”, Laki-laki, 25 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 527: “CM”, Laki-laki, 16 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 409: “EN”, Perempuan, 51 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 410: “FMS”, Laki-laki, 69 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 411: “GR”, Perempuan, 28 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 524: “C”, Laki-laki, 21 tahun, asal Kota Ambon, Kasus 302: “DR”, Laki-laki, 61 tahun, asal Kabupaten Maluku Tengah.

Disamping itu, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Maluku sebanyak 108, yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota di Maluku yaitu Kota Ambon 95 ODP, Maluku Tengah 11 ODP dan Seram Bagian Timur 2 ODP.

Untuk Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Maluku masih tetap 50 PDP, tersebar di beberapa kabupaten/Kota di Maluku yaitu Kota Ambon dari 46 PDP naik menjadi 47 PDP, Maluku tengah 3 PDP.

Berikut penambahan kasus konfirmasi hari ini : “LL”, Laki-Laki, 38 tahun, asal Kabupaten Seram Bagian Barat, “HDD”, Laki-Laki, 39 tahun, asal Kota Ambon, “MU”, Perempuan, 28 tahun, asal Kota Ambon, “RP”, Perempuan, 53 tahun, asal Kota Ambon, “GNR”, Perempuan, 16 tahun, asal Kota Ambon, “IT”, Laki-Laki, 57 tahun, asal Kota Ambon, “SS”, Laki-Laki, 34 tahun, asal Kota Ambon, “JDL”, Laki-Laki, 32 tahun, asal Kota Ambon, “SFP”, Laki-Laki, 32 tahun, asal Kota Ambon, “EA”, Perempuan, 55 tahun, asal Kota Ambon, “FK”, Laki-Laki, 47 tahun, asal Kota Ambon, “EM”, Laki-Laki, 52 tahun, asal Kota Tual, “SLJ”, Perempuan, 43 tahun, asal Kota Tual. (SBS/Rls)
- - - - - - -

Namrole, SBS 
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) bersama Polres Pulau Buru, terkait pembangunan Polres di kabupaten tersebut, Kamis (24/06/2020).

Penandatanganan NPHD terkait lokasi lahan yang dihibahkan Pemda untuk pembangunan Polres di Kabupaten Bursel ini berlangsung di auditorium lantai dua kator Bupati setempat.

Hadir dalam penandatanganan tersebut, Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa, Kapolres pulau Buru AKBP Ricky Purnama Kertapati, Wakapolres Pulau Buru Kompol Bachri Hehanussa, Sekda Bursel Iskandar Walla, Kepala Dinas Kawasan Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Bursel Dominggus Lesnussa, Kapolsek Namrole, Yamin Selayar, serta para tamu undangan lainnya.

Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa dalam sambutannya mengatakan penandatangan NPHD dengan Polres ini merupakan suatu langkah maju untuk Kabupaten Bursel karena sudah waktunya Kabupaten Bursel memiliki Polres.

"Hal ini merupakan suatu langkah maju bagi daerah ini, karena sudah waktunya Bursel memiliki Polres sendiri, kemudian nanti Kodim dan Kejaksaan yang sementara berproses," ucap Tagop.

Tagop menyebutkan, dengan penanda tanganan hibah lahan ini semoga dapat disikapi cepat oleh pihak Polres dan bisa segera melakukan pembangunan.

"Saya berharap Pak Kapolres bisa mempercepat proses ini sebab proyek ini tertunda hampir 6 tahun karena pada hibah lahan pertama itu ternyata lokasinya kurang strategis dan kemudian beberapa waktu lalu ada sedikit sengketa terkait lahan dengan masyarakat," katanya.

"Mudah-mudahan lahan kali ini tidak ada masalah dan pemebasannya sudah dilakukan untuk pengukuran dan untuk sertifikat sudah berproses," tambahnya lagi.

Dirinya juga meminta Sekda Bursel, Iskandar Walla dan Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Bursel, Dominggus Lesnussa untuk bisa menindaklanjuti sehingga lahan tersebut legalitasnya bisa benar-benar terpenuhi.

"Setelah itu mungkin juga dengan pihak Kodim, Brimob dan Kejaksaan supaya bisa berproses secara bersama-sama," pinta Tagop.

Ia yakin dengan adanya Polres di kabupaten Bursel, akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Bursel serta akan memberi rasa aman kepada masyarakat.

"Dengan adanya Polres akan mengungkit ekonomi di Bursel, akan datang Polisi yang banyak, keluarga mereka juga akan ke sini dan tentunya rasa aman kepada masyarakat itu bisa terjamin karena daerah kita termasuk daerah rawan terutama di Waesama," terangnya.

"Mendahuluinya ada Polres persiapan makan saya kira rasa aman dan nyaman kepada masyarakat itu akan semakin terjamin," tandasnya. (SBS/02)
- - - - - - -

Namrole, Orasirakyat.com 
Masyarakat Desa Lena mendesak supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) segera mengeluarkan rekomendasi kepada pihak kejaksaan dan kepolisian untuk memeriksa Kepala Desa (Kades) Lena, Kecamatan Waesama, Ali Letetuny karena diduga telah menyalagunakan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017-2020.

Salah satu pemuda Desa Lena yang mewakili masyarakat Desa Lena, Majid Takimpo diselah-selah rapat DPRD bersama Asisten I Setda Kabupaten Bursel Alfario Soumokil, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bursel Asma Mewar, Kepala Desa Lena Ali Letetuny dan Kades Waekatin Demsy Seleky di ruang Rapat DPRD Bursel, Selasa  (23/06/) menolak untuk dilakukan mediasi dalam bentuk apapun, sebab menurutnya kedatangannya bersama masyarakat desa Lena untuk meminta agar DPRD segera mengeluarkan rekomendasi kepada jaksa dan Polisi untuk memeriksa Ali Letetuni.

"Kami mendesak DPRD untuk segera mengeluarkan Rekomendasi kepada pihak kejaksaan dan kepolisian untuk memeriksa Kepala Desa Lena terkait penyaluran BLT yang tidak sesuai mekanisme dan ADD serta DD tahun 2017-2020 dan kami tidak ingin dimediasi," kata Majid yang disambut kata siap dari sejumlah warga Desa Lena yang hadir.

Sebab, lanjutnya, hingga kini masyarakat Desa Lena tidak tahu besaran ADD maupun DD Lena karena tidak pernah diumumkan dalam bentuk spanduk, baliho atau papan informasi.

"Masyarakat tidak pernah tahu berapa besar DD dan ADD Lena. Ini menjdi kelemahan terbesar pengelolaan DD dan ADD di Desa Lena," paparnya.

Bahkan, Poskoh Covid-19 di Desa Lena pun dikerjakan asal&asalan demgan menggunakan kayu tak berkualitas dan terpal, akibatnya Poskoh tersebut kini sudah rusak. Padahal, di Poskoh-Poskoh di Desa lain sangat bagus.

Selain itu, tambahnya, kendati relawan-relawan Covid-19 di Desa lainnya di Kabupaten Bursel sudah mendapatkan honor mereka, di Desa Lena belum mendapatkan hak-hak mereka sama sekali.

Begitu pun dengan staf Desa setempat pun hingga saat ini hanya mendapatkan separuh gaji mereka dari total Rp. 2 juta lebih sebagaimana mestinya.

Belum lagi, lanjutnya, diduga 2 mobil dibeli oleh Kepala Desa menggunakan DD atau ADD, tapi dalam praktek pengelolaannya diakui sebagai milik pribadi keluarga Kepala Desa Lena.

"Bayangkan saja bapak-bapak DPRD yang punya gaji setiap bulan Rp. 45 juta sekian, tapi mau beli oto (mobil) saja susah, tapi Bapak Desa Lena ini punya mobil 2 buah," umbarnya.

Ia menceritakan bahwa dari hasil pengecekan pihanya ke Pendamping Desa Lokal, bahwa mobil tersebut merupakan mobil Desa Lena. Namun anehnya, saat pembangunan Mesjid Desa Lena, anak sang Kades malah menawarkan penggunaan mobil tersebut sebagai mobil pribadi dan selanjutnya dikenakan biaya per orang pulang pergi Lena-Namrole sebesar Rp. 200.000.

Majid memaparkan, selama menjadi Kepala Desa Lena, Ali Letetuny lebih banyak tinggal di Namrole ketimbang di Desa Lena. Bahkan, dalam pemerintahannya, Ali Letetuny sering secara arogansi dan sepihak mengganti staf desa maupun BPD jika tak mengikuti keinginannya.

"Bicara soal pengelolaan pemerintahan. Bapak desa dengan sesuka hati. Untuk staf desa ya kewenangan Bapak Desa, no problem, tapi ini BPD yang prosesnya harus melalui musyawarah tanpa alasan diberhentikan dan tidak diberikan hak-haknya," umbarnya lagi.

Katanya, sejumlah BPD dan staf Desa yang diganti itu posisinya kemudian diisi oleh anak-anak sang Kepala Desa dan antek-anteknya yang taat kepada Kepala Desa.

Sementara itu, Ketua DPRD Bursel Muhajir Bahta mengaku tidak keberatan untuk mengeluarkan rekomendasi jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
"Kami tidak keberatan, lembaga ini adalah keterwakilan saudara-saudara juga, lembaga ini tidak sedikitpun keberatan untuk mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pelanggaran kewenangan maupun penyalahgunaan yang dilakukan oleh siapa pun. Itu prinsip, tapi kita membutuhkan informasi-informasi yang valid," ucapnya.

Dikatakan, ada 2 Pansus DPRD yang akan puja menindaklanjuti berbagai persoalan termasuk yang terjadi di Desa Lena, yakni Pansus Covid-19 terkait BLT dsn Pansus LPJ terkait pergantian BPD.

"Nanti pihk-pihak berwajib lain mau tindak lanjuti, itu urusan mereka, tetapi tugas kami merespon aspirasi saudara untuk kami tampung dan kami verifikasi langsung di lapangan terkait aspirasi yang disampaikan karena BLT ini jug terkait dengan tugas Pansus Covid dan terkait dengan BPD tugasnya Pansus LPJ. Jadi momentumnya tepat saudara-saudara hadir disini," katanya.

Tambahnya, dalam persoalan seperti ini, DPRD tidak akan kongkalikong dengan siapa pun. (SBS/02)
- - - - - - - - - - -

Namrole, SBS 
Pemda Buru Selatan (Bursel) hingga hari ini masih Optimis akan tetap menyandang status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemda Bursel Tahun 2019.

Hal ini diungkapkan Sekda Bursel, Iskandar Walla saat melakukan audiens dengan Tim Pansus Covid DPRD diruang paripurna DRPRD setempat, Selasa (23/06/2020).

"Kami ingin laporkan bahwa hasil kemarin dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kurang lebih tiga hari kemarin itu kami sudah mengkalarifikasi semua temuan," ucap Sekda.

Dalam pertemuannya dengan BPK itu, Sekda bertindak selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sekaligus mewakili Pemda Bursel untuk menyelesaikan temuan sementara dari BPK.

"Saya datang itu selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD sekaligus Pemerintah Daerah untuk mengklarifiksi semua temuan sementara karena terhitung hari Selasa (23/06/2020) ini mereka sudah mengclearkan semua temun-temuan," jelas Walla.

Wala mengatakan, kalau tidak ada halangan, pada tanggal 29 Juni mendatang Pemda Bursel akan menerima hasil laporan audit BPK terkait Keuangan Pemerintah Daerah Bursel tahun 2019.

"Sebagai informasi, Insya Allah tanggal 29 kita akan menerima laporan BPK terkait hasil pemeriksaan LKPD pemerintah daerah atau LPJ tahun 2019 dan insya Allah kita masih tetap keluar dari Disclaimer dan masih di posisi Wajar Dengan Pengecualian atau WDP," tandas Sekda.

Lebih jauh Sekda menjelaskan, pemerintah daerah sudah berusaha untuk menaikan tingkat status untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP tetapi ada alasan-alasan yang mengganjal sehingga Kabupaten Bursel belum bisa untuk meraih WTP.

"Bahkan kami sudah berusaha untuk meningkatkan menjadi WTP tetapi ada alasan yang subtansial yang mereka sampaikan untuk perlu kerja keras terkait aset karena aset ini mengganjal untuk memperoleh WTP, dan bukan hanya Bursel tetapi ada daerah-daerah lain juga," ucapnya.

Tetapi, lanjutnya, Bursel diharapkan dapat Fokus sehingga tahun depan Bursel dapat naik kelas dan menggapai WTP.

"Bahkan mereka (BPK-red) sudah sampaikan beberapa saran terkait aset ini sudah kami tampung dan kami juga sudah sampaikan bahwa kami terkendala masalah biaya dan nanti tahun depan baru dianggarkan biaya," pungkasnya.

Sekedar diketahui, BPK RI Perwakilan Maluku telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) Tahun 2018.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Bursel itu dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Muhammad Abidin kepada Pemkab Bursel yang diterima langsung oleh Sekda Bursel, Iskandar Walla dan Wakil Ketua DPRD Bursel Gerson E Selsily di Kantor BPK Maluku.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Bursel tahun 2018 ini sekaligus mengangkat derajat Pemda Bursel dari status Disclaimer menjadi WDP. (SBS/02)
- - - - - -