Select Menu

Berita Utama

Pemerintahan

Sosial

News Politik

News Hukrim

News Buru Selatan

News Kabupaten Buru

News Pariwisata




Namrole, SBS 
PT. Bupolo Mandiri Pratama (BMP) yang memenangkan tender proyek pembangunan pasar Kai Wait Tipe C standart nasional di Kota Namrole Kabupaten Buru Selatan senilai Rp.5,4 Milyar di bangun tanpa papan proyek.


Pantauan media ini, pembangunan pasar Kai Kait saat ini dalam proses pekerjaan vondasi dan tiang rangka besi telah berdiri. Namun pembangunan itu tidak terlihat papan nama proyek.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bursel Yance Latupeirissa yang dikonfirmasi terkait masalah ini mengatakan hal ini disebabkan karena ada sedikit keterlambatan dari pengeluaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Untuk proyek ini karena memang ada sedikit keterlambatan. Dipa keluar di bulan Agustus 2018, sehinggah pelaksanaan tender itu kurang lebih dua bulan," ungkap Latupeirissa kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/12).

Dikatakan, pihaknya memang sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan (kontraktor) untuk segerah memasang tanda proyeknya (papan proyek).

Lanjut Latupeurissa, dirinya sudah memanggilnya pihak kontraktor dan menyampaikan untuk segerah pemasangan papan proyek agar supaya masyarakat bisa mengetahuinya besar anggaran dari pembangunan pasar Tipe C tersebut.

"Jadi memang ada keterlambatan DIPA. Apakah pembangunan ini dilanjutkan atau tidak, nanti kita lihat, kita bisa saja putus kontrak, tapi masyarakat yang dirugikan," ujar Latupeirissa.

Ditanya Kontraktor siapa yang mengerjakan pembangunan pasar itu, sebut Latupeirissa, pemenang kontrak itu adalah PT. Bupolo Mandiri Pratama dengan nilai proyek Rp.6 milyar.

"Nilai Rp.6 milyar itu terdiri dari konsultan pengawas, konsultan perencanaan dan biaya administrasi, jadi kurang lebih Rp.5,4 milyar untuk pembangunan pasar itu," ungkap Latupeirissa.

Ditegaskannya kembali bahwa proyek pembangunan pasar Kai Wait Namrole itu dimenangkan oleh PT. Bupolo Mandiri Pratama.

Latupeirissa jelaskan, bangunan pasar yang baru dibangun dan telah dimenangkan oleh PT. Bupolo melalui tender tersebut bertipe nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan dan dari Pemda hanya menyesuaikan anggaran dan lahan.

"Ada kurang lebih 25 unit kios dan 1 unit lous dengan kantor, juga ruangan ATM, ruangan kesehatan dan tempat pemotongan hewan," rincinya. (SBS/06)
- - - - - - - -

Namrole, SBS 
Pemenrintah Kabupaten Bursel melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar Bintek Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Angka Kredit (AK) tahun 2018.

Kegiatan ini berlansung, Kamis (13/12/2018) di auditorium lantai dua kantor bupati.

Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Assisten III Bidang Pemerintahan, Saul Tasane  mengatakan reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dalam penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak pelayanan publik secara langsung dan bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 telah memberikan kekuasaan dan keleluasaan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa penyusunan kelembagaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karekteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kemitraan antara sesama daerah," kutip Tasane saat membacakan sambutan bupati.

Dikatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk menyamakan persepsi tentang Regulasi Kepegawaian dengan di tetapkan Undang-Unadang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di mulai dari sistem Perekrutan PNS, Penempatan, Jabatan, Penilaiaan pola karir dengan menggunakan Merit sistem.

Lanjutnya, rekrutmen ASN di mulai dari sistem Computer Assisted Test (CA1) sesuai Formasi yang di ajaukan oleh daerah berdasarkan Kebutuhan Lembaga dengan kopetensi pendidikan, penempatan di haruskan sesuai Formasi yang di tetapkan berdasarkan kebutuhan pada istansi daerah.

"Jabatan dalam Organisasi Daerah juga mengalami perubahan dari sistem Essalonisasi menjadi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana," tuturnya.

Oleh sebab itu, dalam rangka penyelengaraan pembinaan ASN berdasarkan sistem prestasi kerja, dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem kerja, penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa, Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

"Pejabat penilaian wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap ASN di lingkungan unit kerjanya, dengan penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan atara realisasi kerja dengan target yang telah di tetapkan, dan sistem penilaian prestasi kerja ASN yang bersifat terbuka, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan ASN yang di nilai dalam rangka obyektifltas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap ASN," ujarnya.


Berkaitan dengan itu, tambahnya, penilaian SKP bagi Jabatan Stuktural dan penilaian AK bagi Jabatan Fungsional umum maupun Jabatan Fungsional tertentu, bagi ASN yang baik kinerjannya, harus dibuktikan dengan memiliki nilai SKP dan AK  yang baik, dimana satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai harus sesuai dengan apa yang ditetapkan.

"Penilaian merupakan suatu indikator menetapkan suatu prestasi kerja. untuk itu bagi setiap OPD di haruskan memberikan penilaian bagi Aparatur Sipil Negara di lstansi yang di pimpin harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada kata yang menyatakan salah dalam penilaian," imbaunya.

Dirinya menuturkan, setiap lstansi Pemerintah yang melakukan penilaian terhadap ASN harus mempunyai kesamaan standar nilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi kerja dan penilaian AK bagi Aparatur Sipil Negara.


" Untuk mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang tepat, dan sesuai dengan tupoksinya, saya mengharapkan agar peserta sosialisasi memperhatikan dan memahami bahwa birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara yang harus didukung oleh SDM Aparatur profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap pelayanaan masyarakat," tambahnya.

Bintek ini di hadiri oleh para pimpinan OPD dilingkup Pemkab Bursel, ASN, dan tamu undangan lainnya. (KT/02)
- - - - - - -

Namrole, SBS 
Pemerintah Kabupaten Bursel berharap semua kuota yang sudah masuk dalam tahapan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun 2018 yang diberikan Pemerintah Pusat (Pempus) dapat terisi semua dan tak ada kuota kosong yang dipulangkan ke Pempus.

Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bursel Dullah Tualeka kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (12/12/2018).

Menurutnya, sangat disayangkan bila kuota yang sudah diberikan Pempus tersebut harus dikembalikan padahal daerah sangat membutuhkan CPNS tersebut untuk mengisi tenaga-tenaga ASN pada instansi-inatansi yang dibutuhkan daerah.

" Kita harapkan, kalau bisa beberapa formasi yang sudah lolos dalam TKB itu diharapkan semua lolos supaya jangan daerah rugi dari segi formasi. Jadi mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Panselnas bisa meloloskan semua dengan memberikan standar nilai yang rata-rata di bawahlah supaya bisa mengakomodir adik-adik kita yang sudah mengikuti TKD dan TKB itu," harap Tualeka.

Dirinya menuturkan, jika nanti angka kelulusan CPNS di Bursel kecil sudah pasti  daerah merasa sangat dirugikan mengingat Pembukaan CPNS ini hanya berlangsung empat tahun sekali.

"Minimal kita di Bursel bisa mendapatkan 75 persen dari formasi yang diberikan Pempuslah, jangan sampai kita hanya mendapatkan 10 dari formasi 302, itu daerah dan negara rugi karena sudah mengeluarkan biaya yang cukul banyak mulai dari perencanaan formasi dari awal sampai pelaksanaannya, itukan butuh biaya dan waktu," ucapnya.

Sehingga Pemda Bursel sangat berharap Pemerintah Pusat melalui Tim Panselnasnya dalam mengeluarkan hasil  lulus tidakanya peserta menjadi CPNS dapat mempertimbangkan segala aspek sehingga seluruh peserta yang mengikuti CPNS Tahun 2018 untuk formasi Bursel dapat di akomodir dan kuota kosong tidak ada yang dikembalikan ke Pempus.

Disamping itu, Tualeka mengakui, Formasi dari peserta yang mengikuti tes SKB baik yang lulus Passing Grade maupun melalui perengkingan ternyata masih ada Formasi yang kosong alias tidak ada peserta yang ikut dalam SKB untuk memperebutkan kuota tersebut. 

"Masih, masih ada yang kosong, karena kemarin waktu Tes SKD itu ada yang tidak lolos baik melalui Passing Grade maupun setelah dikeluarkannya Permenpan-RB Nomor 61 Tahun  2018 terkait perengkingan, maka dari itu harapan kita dari semua formasi yang sudah masuk dalam tes SKB sudah bisa terwakili untuk mengisi kekosongan itu," ujarnya.

Dirinya mencontohkan, untuk tenaga Guru maupun kesehatan dapat mengisi kekosongan pada intansi-intansi lain yang membutuhkan tenaga sesuai spesifikasi ijazah yang dibutuhkan instansi tersebut.

"Kalau kita baca Permenpan-RB Nomor 61 itu ada peluang di sekolah, dan kesehatan, misalkan formasi guru olahraga di sekolah A ada juga di sekolah B, tapi di sekolah B tidak ada peserta secara perengkingan maupun passing grade yang lulus. Di sekolah A ada dua peserta, namun hanya dibutuhkan kuota 1 orang dan itu menurut yang kita baca di Permenpan-RB nomor 61, yang satunya itu bisa di alihkan ke sekolah B karena dia punya formasi sama dan jurusan sama hanya bedah unit kerja saja begitu juga dengan kesehatan," terangnya.


Namun, sambungnya, hal ini berbedah dengan tenaga pada instansi Teknis karena tidak akan mungkin jika Tenaga yang dibutuhkan di BKPSDM bekerja pada instansi lain.

"Bedah dengan Instasi Teknis karna belum tentu tugas dari instansi teknis yang satu sama dengan tugas pada instansi teknis yang lain. Peluang ini hanya ada pada kesehatan dan guru," paparnya.


Sementara untum hasil akhir penentuan lulus menjadi CPNS, Tualeka katakan itu ditentukan oleh Panselnas dan waktu pengumumannya pun belum bisa dipastikan karena Panselda hanya menunggu hasil dari Pempus.

" Terkait dengan hasil akhir sampai saat ini kita belum tahu kapan keluar, karena kabupaten/kota lain juga belum selesai tes SKB. Kita sementara menunggu hasil dari Panselnas karna hasil akhir itu nanti di akumulasi dari dua nilai  SKD dan SKB tinggal ditotalkan, dan rumus hitung-hitungannya itu ada di Panselnas dan semua panselda provinsi maupun kabupaten/kota hanya meunggu hasil dari Panselnas," ujarnya. (SBS/02)
- - - - - -

Namlea, SBS 
Solidaritas Keluarga Besar Maluku Tenggara (Malra) meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Pulau Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati, karena dinilai tidak becus menangani kasus pembunuhan wartawan di Bursel, Husen Seknun.

Desakan itu disampaikan saat dilakukannya aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Lima dan depan pintu masuk Mapolres Pulau Buru, Selasa (11/12).

Bukan hanya meminta Ricky Purnama Kertapati dicopot, tapi sejumlah pemuda yang menyampaikan orasi saat aksi demo itu juga mengancam akan membalas aksi penganiayaan dengan kekerasan yang menyebabkan korban Husen Seknun tewas.

Mengaku tidak takut mati, para pendemo ini meminta polisi agar lepas tangan dan mereka akan menyerang ke Desa Lena, Kecamatan Waesama, Kabupaten Bursel,  untuk membalas perlakuan oknum warga di daerah itu kepada korban.

Bukan hanya menggertak menyerang ke Desa Lena, mereka  yang tergabung dalam Solidaritas Keluarga Besar Maluku Tenggara ini akan melakukan aksi sweping di Namlea, ibukota Kabupaten Buru dan Kota Ambon serta di kota Namrole, Bursel untuk mencari penduduk asal Desa Lena.

"Hutang nyawa dibayar nyawa bila Kapolres Pulau Buru hanya menjerat para pelaku dengan pasal ringan dengan hukuman hanya lima tahun penjara " tegaskan satu orator.

Warga Malra ini terpaksa turun ke jalan, karena merasa hukum telah dicederai oleh Kapolres Pulau Buru. Pejabat yang baru bertugas belum genap dua bulan ini, dinilai timpang dalam menangani perkara pembunuhan Husen Seknun.

Keluarga korban merasa tambah terluka, setelah Kapolres dalam pernyataannya yang disiarkan TVRI Stasion Ambon, menjelaskan hanya menjerat para pelaku dengan pasal karet penganiayaan yang hukuman maksimalnya lima tahun penjara.

Dalam aksi itu, mereka juga mengungkap kalau penganiayaan berat berujung kematian itu sudah direncanakan oleh sejumlah oknum penduduk Desa Lena.

Namun Kapolsek Warsama dan bawahannya dituding pula melindungi pelaku yang lain, termasuk wanita berinitial AW yang menjadi biang kerok awal terjadinya kesalahfahaman yang berujung kematian Husen Seknun.

Mereka menyebut ada indikasi kuat delapan pelaku yang mengeroyok korban pada Senin dini hari tanggal 27 Nopember lalu.

Ada indikasi kuat pula kalau anak oknum Kades Lena turut terlibat dalam pengeroyokan itu. Namun saksi mata peristiwa itu telah diintimidasi agar tidak membuka mulut menyebut para pelaku yang terlibat.

Mereka juga memasalahkan kapolres yang mengirim anggotanya untuk berusaha mencegat aksi demo ini.

Setelah berorasi di pintu masuk Mapolres, salah seorang perwira AKP A. Palambo datang menemui para pendemo. Ia menjelaskan, pimpinan Polres sedang berada di luar daerah.

Karena itu korlap pendemo, Abdul Azir Rahayaan sempat membacakan isi petnyataan sikap tertulis berisi enam butir tuntutan.

Menurit Abdul Azir Rahayaan, kalau keluarga besar Maluku Tenggara ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penganiayaan berat yang dilakukan oleh sekelompok orang di desa Lena kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB.

Akibat tindakan penganiayaan tersebut korban atas nama Husein Deknun dilarikan ke rumah sakit Kuda Mati Ambon pada tanggal 27 November 2018, korban dirawat selama 8 hari hingga menghembuskan napas terakhir di rumah sakit kuda mati Ambon pada tanggal 4 Desember 2018 dan korban dikebumikan pada tanggal 5 Desember.

Sehubungan dengan kejadian penganiayaan tersebut, kata Azir, maka kami dari pihak keluarga ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Resort Pulau Buru untuk dapat Menindaklanjuti tuntutan dari kami selaku keluarga besar korban.

Pertama, meminta kepada Polres Buru agar segera mengungkap tabir kejahatan yang terindikasi lebih dari 3 orang.

Kedua,  mendesak Polres Pulau Buru agar segera melakukan rekonstruksi TKP Reka adegan ulang kejadian penganiayaan hingga mengakibatkan kematian terhadap saudara kami Husein Seknun.

Ketiga,  mendesak kepada pihak kepolisian Agar memberi hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana pasal 354 ayat 2 pasal 355 ayat 1 dan 2.

Keempat, meminta transparansi pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Lima, Apabila kasus ini tidak ditangani dengan serius dan dapat mengecewakan keluarga korban maka kami akan melakukan aksi besar-besaran di Polda Maluku.

Enam, apabila dalam pernyataan sikap ini dari poin 1 sampai Pon 5 tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang besar di Polres Pulau Buru.

Usai membacakan tuntutan ini, penanggungjaeab demo, Abdullah Elfuar menyerahkan tuntutan mereka dan diterima AKP A.Palambo dan dijanjikan akan disampaikan kepada Kapolres Ricky Purnama Kertapati. (SBS/11)
- - - - - - - - -


Namrole, SBS 
Jelang Hari raya Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019, Pemda Bursel melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan menggelar Bazar murah selama 3 hari terhitung dari tanggal 14, 15 dan 16 Desember 2018 yang berlokasi di Gudang Kai Wait.


Hal ini di sampaikan Kepala Disperindag Bursel Yance Latupeirissa kepada awak media di ruang kerja,  11 Desember 2018.

" Untuk rencana Bazar katong rencanakan tanggal 14, 15 dan 16. Jadi bazar ini selama 3 hari," ucap Latupeirissa.

Dalam pelaksanaan bazar ini, Latupeirissa mengatakan, akan melibatkan dinas Ketahanan Pangan Bursel dengan semua kelompok Solidnya.

" Kita akan libatkan Dinas Ketahanan Pangan dengan kelompok solidnya. Mereka akan menyiapkan sayuran, umbi-umbian, trus kue-kue kering dari hotong juga mereka harus siapkan untuk berpatisipasi dalam kegiatan bazar tahun ini," kata Latupeirissa.

Untuk ketersediaan sembako, ia menjelaskan sudah ada 20 kontener yang masuk dan telah di bongkar pada Sabtu (08/11) dan semua itu adalah bahan pokok sembako, sehingga dalam satu minggu ke depan pemenuhan kebutuhan sembako pasti terpenuhi, seperti beras, gula, terigu dan sebagainya.

Namun yang menjadi masalah adalah pemenuhan kebutuhan telur, dimana menurutnya, untuk kebutuhan telur harus di mintah dari Ambon karena keberadaan telur di seputaran Kota Namrole menipis.

" Untuk Telur, ini yang jadi persoalan karena telur itu memang harus dari Ambon, namun kondisi Ambon juga sedikit terbatas, tapi katong sudah buat permintaan 100 ikat untuk pasar murah ini, dan untuk antisipasinya kita juga sudah dapat pasokan 100 ikat dari pedagang lokal disini untuk keperluan basar semoga dalam waktu dekat ada pasokan masuk dari Ambon," terangnya.

Bukan hanya telur, tetapi ketersediaan daging menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru ini juga serba terbatas mengingat pasar daging di kota Namrole saat ini sementara di bangun.

"Semoga dengan dibangunnya pasar daging ini juga, ada masyarakat yang berminat menjadi pedagang daging sehingga ketersediaan daging dapat terpenuhi di kota Namrole," harapnya. (SBS/02)

- - - - - - - - -



Namrole, SBS 

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Kabupaten Bursel bersama  Satuan Polisi Sektor Namrole (SASELE) menggelar Sosialisasi pemahaman tentang  Saber Pungli (pungutan luar).


Kegiatan sosialiaasi itu disampaikan oleh Kanit Binmas Polsek Namrole Brigpol Bastian Tuhuteru bersama rekannya Brigpol Khalik Wanci, yang berlangsung dikantor dinas tersebut, Selasa (11/12).
Brigpol Tuhuteru kepada media ini mengatakan, sosoalisasi ini sangat penting agar masyarakat harus berani melapor kalau ada terjadi pungli.

"Jadi masyarakat sekarang harus berani melapor kalau ada pungli dan mau jadi saksi," ujar Tuhuteru.

Materi yang disampaikan yakni Sosialisasi Peraturan Presiden RI No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

" Dalam materi itu, kami menghimbau kepada seluruh aparatur negara agar senantiasa bekerja dengan tidak memungut biaya diluar dari pada ketentuan yang telah ditentukan," jelasnya.

Lanjut Tuhuteru, selain Himbauan bahaya pungli juga diberika  pemahaman dan pengertian Pungli serta jenis-jenis Pungli yang berpotensi terjadi di dalam dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bursel.

Turut hadir dalam sosialisasi itu, Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Melkior Solissa bersama staf dan para pegawai dinas.

Kadis DPKPP Bursel, Melkior Solissa  kepada wartawan mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ini.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting bagi dirinya dan staf serta para pegawainya.

Dikatakan, dinas yang dipimpinnya ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarak dari sisi perijinan.

"Terkadang kita tidak tahu, jika ada masyarakat yang datang mengurus ijin IMB, lalu masyarakat memberi uang tanda terimkasih tanpa kita minta, itu juga pungli," sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa, pemberian uang tanpa dasar hukum, dan tidak di atur dalam undang-undang, itu merupakan pungli.

"Siber pungli ini harus dilakukan dan  terus disosialisasikan, kemudian melakukan pembinaan. Harus sosialisasi dan pembinaan," tuturnya. (SBS/06)

- - - - - - - -

Namlea, SBS
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Buru, Taslim Tuasikal menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal in ditegaskan Kamenag Kabupaten Buru saat Rapat Sosialisasi Tugas dan Fungsi FKUB di Kabupaten Buru bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan stacholder di Kabupaten Buru, Senin (10/12).

Kata Tuasikal, Kemenag berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penguatan institusi melalui regulasi. Tugas kementrian agama yakni, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. 

Lebih lanjut dijelaskan,   tugas kementrian agama diantaranya, merumuskan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, penyelenggaraan haji dan umrah serta pendidikan agama dan keagamaan.

Kemudian, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi seluruh unsur organisasi di lingkungan kementrian agama dan beberapa tugas lainnya yang menjadi hal prioritas kementrian agama termasuk menjadi wadah dari FKUB di Kabupaten Buru. Menurut Tuasikal, Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai tanggung jawab bersama agar FKUB bisa menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Karenanya, regulasi harus diperkuat.

FKUB mempunyai peran penting yakni, dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. FKUB juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat untuk selanjutnya menyalurkan aspirasi tersebut ke dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepala daerah.

"FKUB juga melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Tuasikal berharap agar FKUB di Kabupaten Buru dapat lebih perkuat silaturahmi agar setiap permasalahan dapat secepatnya diselesaikan bersama dan setiap agenda ataupun kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dapat terus berlangsung dengan baik dan damai, harapnya.(SBS/11)
- - - - - -

Namrole, SBS 
Permendagri tentang sengketa batas wilayah antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di akhir tahun 2018 ini sudah keluar sehingga di 2019 tidak perlu ada lagi penganggaran untuk penyelesaian masalah ini.

Demikian hal itu disampaikan oleh Kabag Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, Ridwan Nyio kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Nyio mengatakan, persoalan tapal batas antara pemda Buru dan Buru Selatan ini memang suda berproses sekitar lima tahun.

"Sesuai dengan pembahasan (di DPRD), beta sampaikan bahwa di dua tahun terakhir dengan anggaran yang minim juga kami mampu untuk lakukan pendekatan dengan Kementrian agar percepat (proses) ini," ujar Nyio.

Lanjut Nyio, terakhir di bulan September lalu pihaknya adakan kegiatan atas permintaan dari Kemendagri berupa fasilitasi. Jelasnya, Kemendagri memfasilitasi dua kabupaten ini untuk penyelesaian akhir dari tapal batas ini.

Artinya, menginformasikan terkait dengan tahapan-tahapan penyelesaian tapal batas oleh pemerintah daerah. Sampai dengan hadirnya Direktur Bina Administrasi Pemerintahan dan Batas Daerah.

"Direktur itu menyampaikan bahwa, di akhir tahun 2018 Permendagri ini suda keluar. Dan hasil konfirmasi saya dengan mereka di Kementrian juga mengatakan hal demikian, bahwa di 2018 ini Permendagri tentang tapal batas, sengketa batas antara wilayah Buru dan Buru Selatan suda keluar. Makanya, di Tim Penganggaran 2019, jelas saya tidak kasih masuk dalam anggaran 2019, jelas Nyio.

Dikatakan, secara informasi memang belum ada kepastian, Informasinya memang dari Kementrian belum ada satu kepastian.

"Ya sudalah, program tahapan suda lewat semua, seng bisa katong programkan, ngapain kita programkan untuk buang uang daerah," ujar Nyio.

Dikatakan, kebetulan pihaknya ada (program) Rakor Luar Daerah, nanti dilakukan kordinasi untuk mengetahui Permendagri sampai sejaumana perkembangannya.

"Yang pasti yang dianggarkan itu bagaimana penempuan melalui jalur-jalur hukum oleg Bagian Hukum," sebut Nyio.

Jelas Nyio, untuk menggunakan pengacara apabila Permendagri itu keluar tidak sesuai dengan kemauan pemda maka dapat ajukan judicial review di MK untuk meninjau kembali Permendagri 

Ketegasan, apakah persoalan tapal batas antara Pemda Buru dan Pemda Bursel hingga kini belum ada pemenangnya, sebut Nyio tidak bisa katakan menang dan kalah.

"Wilayah ini sesuai hasil lapangan dari Kemendagri itu, saat turun berdasarkan fakta dan data lapangan pembangunannya, disitulah kemungkinan juga untuk satu desa demi rasa keadilan berdadarkan hasil lapangannya sebagian masyarakat ada yang ingin ke Buru dan sebagian mau ke Buru Selatan, bisa jadi satu desa itu di bagi dua," tutur Nyio.

Kata Nyio dengan tegas katakan bahwa tidak ada yang istilah menang dan kalah dan tergantung dari pemerintah daerah menyikapi penentuan titik batas oleh Kementrian.

Apakah hal itu berarti belum ada kepastian batas sengketa wilayah masuk pada wilayah buru atau buru selatan, lagi kata Nyio, bisa jadi Desa Batu Karang dibagi dua, sebagian masuk Kabupaten Buru dan sebagian masuk Kabupaten Buru Selatan. (SBS-11)
- - - - - - - - -
Penulis : Reinhard Saliama S.Farm
Mahasiswa Ilmu Forensik Pasca Universitas Airlangga


Forensik? Apa yang pertama kali terlintas dipikirkan kita? Sesuatu yang berkaitan dengan identifikasi mayat atau otopsi. Ya, persepsi ini telah terbangun dan diterima di seluruh kalangan masyarakat. Sebenarnya Forensik adalah kumpulan ilmu pengetahuan atau multidisiplin ilmu. Ilmu forensik merupakan aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Dasar-dasar ilmu forensik sering kali digunakan oleh kepolisian untuk membuat terang suatu perkara hukum di pengadilan. Ruang lingkup ilmu yang menunjang ilmu forensik yaitu kedokteran, farmasi, kimia, fisika dan psikologi. Dalam perkembangan dan aplikasinya ilmu forensik terdiri dari cabang-cabang ilmu seperti, kriminalistik, kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, antropologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, DNA forensik, Fotografi forensik, balistik forensik, ekonomi forensik dan masih banyak lagi.


Masih hangat di ingatan kita kasus penembakan oknum anggota Polda Maluku (Brigpol ERL) beberapa waktu lalu yang menewaskan seorang pemuda di Kota Ambon bernama Vlegon Pitris. Berdasarkan pengakuan saksi dan tersangka, terhadap apa yang dilihat dan dialami maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa oknum polisi tersebut melakukan penembakan sehingga menewaskan Vlegon Pitirs. Baik itu dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Namun untuk membuktikan benar atau salah suatu tindak kejahatan khususnya kasus penembakan harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. 


Salah satu cabang ilmu forensik yang digunakan dalam penyelidikan kasus tindak kejahatan dengan senjata api adalah balistik forensik. Balistik ialah kajian terhadap perjalanan peluru di ruang udara dari senjata api pada sasaran tertentu. Balistik juga digunakan dalam membandingkan anak peluru yang ditemui di TKP dengan anak peluru pada senjata yang dicurigai, menentukan siapa pelaku penembakan dan jarak tembak.


Dalam dunia forensik kita mengenal Teori Locards Exchange Priniple (LEP) yang di kembangkan oleh Dr. Edmon Locard (1877-1966) dijelaskan bahwa “every contact leaves a trace”, dengan kata lain “setiap kejahatan yang terjadi pasti memiliki kontak baik secara langsung maupun tidak langsung dan pasti meninggalkan jejak”. Sama halnya dengan kejahatan pada umumnya, senjata api selalu meninggalkan jejak kejahatan atau bukti yang dapat menceritakan bagaimana kejadian itu terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian kasus penembakan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi ilmu fisika dan kimia.


Pada prinsipnya pemeriksaan balistik atau senjata api meliputi pemeriksaan senjata api dan anak peluru. Ada beragam jenis senjata api baik itu rakitan atau pabrikan, laras panjang atau pendek, handgun, kaliber, single barrel atau double. Senjata api umumnya terdiri dari trigger (pemicu), slide, firing pin, barrel (laras), sedangkan anak peluru terdiri dari primer (pangkal peluru), propellant (mesiu), cartridge case (selongsong), dan lead core (anak peluru). Mekanisme senjata api secara singkat dimulai ketika slide ditarik (dikokang) maka secara mekanik peluru masuk ke kamar peluru, ketika penembak menekan pemicu (trigger) dan firing pin akan membentur dan menekan pangkal peluru (primer) sehingga membakar atau meledakkan propelan dalam peluru. Ledakan inilah yang melesatkan anak peluru dengan cepat melalui laras menuju sasaran.


Pada kasus penembakan, apabila barang bukti masih ada di TKP, maka harus dilakukan olah TKP terlebih dahulu (outdoor), sehingga dapat ditemukan barang bukti berupa anak peluru, selongsong, senjata api, lobang tembak masuk/keluar, bekas benturan, pantulan peluru, residu dan sidik jari. Pemeriksaan balistik dimulai dari barang bukti yang ditemukan di TKP dengan menggunakan alat-alat diantaranya comparison microscope, microprofile projector, micro meter caliber, shooting box, dan scanning electron microscope/EDAK.


Anak peluru yang ditemukan di TKP atau tubuh korban. Saat pemeriksaan mikroskopis akan dilihat goresan-goresan atau alur khusus menyerupai sidik jari senjata api. Anak peluru tersebut dibawa ke laboratorium forensik kemudian dicocokkan dengan pembanding dari anak peluru yang ditembakkan (pada shooting box) dari senjata yang dicurigai. Minimal 5 pembanding dari senjata yang dicurigai. Sidik jari senjata api tidak sama seperti sidik jari manusia. Sidik jari senjata api dihasilkan ketika anak peluru melewati laras senjata api. Dimana pada laras senjata api terdapat alur spiral (rifling) pada bagian dalam laras senjata. Alur spiral juga berfungsi sebagai penyeimbang anak peluru ketika di tembakan dengan memutar dan membentuk gaya aerodinamis, sehingga lebih stabil dan akurat.


Anak peluru dapat melaju melewati laras senjata dan mencapai sasaran dengan cepat terjadi karena adanya ledakan propelan atau mesiu pada peluru. Disini terjadi prinsip termodinamika dan efisiensi energi (efisiensi Carnot). Efisiensi sangat tergantung pada panjang laras senjata api. Sedangkan prinsip termodinamika dikatakan bahwa ledakan propelan akan menghasilkan gaya dorong yang sangat besar dan menghasilkan percepatan dan kecepatan yang sangat tinggi. 


Ledakan propelan bisanya menghasil sisa pembakaran berupa gas dan residu yang kita kenal dengan gunshoot reside (GSR). Identifikasi pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan mendeteksi keberadaan GSR. Partikel GSR dapat kita temui di permukaan tangan dan pakaian pelaku atau di sekitar sumber tembakan. Sehingga sangat mungkin dapat menjelaskan hubungan antara pelaku dan senjata api yang digunakan. Senyawa kimia dari GSR sebagian besar adalah nitrit dan nitrat yang secara kasat mata tidak dapat dilihat tanpa melalui serangkaian reaksi kimia dengan reagen tertentu. Pemeriksaan GSR dapat dilakukan dengan teknik swabbing menggunakan asam encer kemudian dilakukan nitrat test (reagen N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine Dihydrochloride) untuk mengidentifikasi nitrit dan nitrat dari hasil pembakaran propelan. Pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan dengan Scanning electron microscopy (SEM) untuk melihat penyebaran partikel GSR dan juga menentukan konsentrasi dan komposisi kimia, misalnya pada pakaian pelaku saat kejadian serta pemeriksaan Atomatic Absorption Spectrofotometer (AAS). Pemeriksaan GSR juga dapat mengetahui pelaku menggunakan tangan kanan atau kiri pada saat kejadian. Kelemahan GSR yaitu hanya dapat bertahan di tubuh manusia kurang lebih 6 jam.


GSR juga dapat digunakan dalam menentukan jarak tembakan. Hal ini dapat dilihat dari konsentrasi dan penyebaran partikel GSR yang ditemukan di sekitar TKP. Semakin dekat senjata api ke target, secara teori semakin terkonsentrasi pola GSR. Sedangkan tembakan yang ditembakkan dari jarak yang lebih jauh akan menghasilkan pola GSR yang lebih luas. Namun penentuan jarak tembakan berdasarkan GSR hanya dapat memberikan perkiraan jarak yang terbaik.


Dalam kasus penembakan oknum anggota Polda Maluku beberapa waktu lalu apakah kita dapat menentukan apakah kejadian tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan senjata api khususnya pemicu (trigger). Tekanan pada trigger berhubungan dengan gaya yang dibutuhkan untuk menarik pelatuk (hammer) dan menembakkan senjata. Dalam beberapa kasus, ledakan senjata api terjadi akibat pelepasan trigger yang tidak di sengaja, sehingga dengan menghitung tekanan pada trigger dapat diketahui apakah penembakan terjadi dengan kesengajaan atau kelalaian.


Peran forensik dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya dengan menggunakan senjata api sangat mungkin dibutuhkan dalam penegakan hukum dan peradilan di Indonesia. Pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan sudah sepatutnya kita lakukan untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negara.  (KT/RS)


- - - - -

Namrole, SBS 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) telah mengumumkan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tingi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) setempat mulai, Jumat (7/12).

 “Kita telah umumkan seleksi terbuka Sekda Buru Selatan mulai 7-21 Desember mendatang,” kata Ketua Panitia Seleksi JPTP Sekda Bursel, Semmy Risambessy yang dihubungi lewat telepon selulernya, Jumat (08/11/2018).

Dijelaskan Risambessy, Pansel mengundang Pegawai Negeri Sipil  pada Pemerintah Kabupaten, Kota maupun Provinsi di wilayah Provinsi Maluku dan wilayan lainnya di Indonesia untuk nantinya mengikuti seleksi dimaksud.

Dengan ketentuan, para peserta diharapkan memenuhi kualifikasi sesuai  persyaratan yang diumumkan Pansel Sekda Kabupaten Bursel Nomor 03/PANSEL JPTP.BS/XII 2018.

“Untuk persyaratan pelamar diantaranya masih berstatus PNS baik itu kabupaten/kota ataupun provinsi di Indonesia. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memiliki pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda IV C. Pernah menduduki JPT Pratama eselon II minimal dua tahun komulatif. Pendidikan minimal Sarjana atau sederajat. Semua unsure penilaian kerja baik dalam dua tahun terakhir. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manejerial dan kompetensi kultur sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan serta persyaratan lainnya,”jelas Risambessy.

Mantan Penjabat Bupati Maluku Tenggara ini menambahkan, pendaftaran mulai dibuka 7-21 Desember 2018 mendatang.

“Berkas pendaftaran yang diserahkan  atau diterima pansel melewati batas akhir waktu pendaftaran yang telah ditentukan tidak akan diproses,” tuturnya. (SBS/09)

- - - - - -

Namrole, SBS 
Dua Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dimekarkan. Masing-masing SD Inpres Labuang dan SD Inpres Elfulle.

Pemekaran dua sekolah tersebut, lantaran jumlah siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

”Karena jumlah siswanya terlalu banyak, dan tidak seimbang dengan ruang belajar akhirnya dua sekolah itu kita pecah. Dimana SD Inpres Labuang dimekarkan menjadi satu sekolah lagi yakni SD Negeri Labuang dan SD Inpres Elfulle menjadi SD Negeri Efulle,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Nataniel Solissa kepada wartawan di kantor bupati, Jumat (07/12/2018).

Solissa mengungkapkan untuk SD Negeri Labuang, jumlah rombongan belajar ada 15. 

Sementara ruang kelas yang tersedia hanya 8. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas belajar tidak bisa dilakukan. 

Hal yang sama pula terjadi di SD Inpres Elfulle. 

“ Karena kondisi ini, maka kita akhirnya membuka sekolah baru yakni SD Negeri Labuang dan SD Negeri Elfulle,”sebutnya.

Pembukaan dua sekolah baru lanjut mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Buru Selatan ini, setelah masyarakat menyediakan lahan untuk pembangunan kedua sekolah itu baik SD Negeri Labuang maupun SD Negeri Efulle. 

“Sudah ada masyarakat yang mau menghibahkan lahan mereka sehingga kita buka sekolah baru, dan itu dilakukan dalam tahun anggaran 2018 ini,”terangnya.

Solissa berharap dengan dibukanya sekolah baru tersebut dapat memperlancar serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. 

“Kita buka sekolah baru dengan harapan proses pendidikan bisa berjalan lancar dan bisa berimbas pada peningkatan mutu pendidikan,”ujarnya. (SBS/09)
- - - - - - -

Sulsel, SBS
Sekertaris DPD Partisipasi Kristen Indonesia Sulawesi Selatan (Parkindo Sulsel), Eliyah A. Manapa Sampetoding mengatakan setiap peraturan daerah (perda) yang memiliki potensi mendiskriminasi siapapun kelompok masyarakat tidak boleh ada di NKRI.

"Perda yang berpotensi untuk diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu tidak boleh ada," kata Eliyah di Makassar, Jumat (07/12/2018).

Beberapa waktu lalu, Grace Natalie (Ketua Umun Partai Solidaritas Indonesia) pada ulang tahun partainya menyampaikan sikap bahwa menolak perda berlandaskan agama yakni Perda Injil dan Perda Syariah.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah," ucap Grace, Tangerang (11/11/2018)

Eliyah berpandangan apa yang disampaikan oleh Grace sudah sesuai dengan tujuan bangsa ini. Eliyah menyatakan sebagai generasi muda harus kritis melihat keadaan dan memberikan masukan yang terbaik bagi pembangunan bangsa, bukan untuk kepentingan oknum yang memanfaatkan atas nama kelompok.

"Seharusnya pemerintah kedepannya lebih tegas, bahwa perda untuk kepentingan masyarakat luas, jangan sampai membuat masyarakat terkotak-kotak" pungkasnya. (SBS/Rls)
- -